KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi dimaksud, korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.
3. Investigasi kecelakaan transportasi adalah kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, dan obyektif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali.
4. Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi.

Bagian Kesatu Kedudukan

Sampai dengan terbentuknya kelembagaan yang bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.9

Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut dengan KNKT, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi diteruskan keberadaannya berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(1) KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) KNKT dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua Tugas

KNKT mempunyai tugas :

• melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
• memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan
• memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, KNKT dapat:

• bekerja sama dengan pihak lain; dan
• meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Pejabat instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya,

memberikan data dan keterangan yang diminta KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 4

(1) Pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi

kecelakaan transportasi kepada pihak terkait oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

(2) Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KNKT dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses

tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh pihak terkait.

(1) Pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada

Presiden oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi.

(2) Saran dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri Perhubungan. Bagian Ketiga Lain-Lain

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT:

• bersifat mandiri; dan
• bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT wajib:

• menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KNKT yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.9

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan KNKT terdiri dari :

• Ketua, merangkap anggota;
• Wakil Ketua, merangkap anggota;
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, merangkap anggota;
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, merangkap anggota;
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, merangkap anggota;
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merangkap anggota.

Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Ketua Sub Komite yang bidang tugasnya berkaitan, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. Bagian Kedua Investigator

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dibantu oleh sejumlah investigator.

(1) Investigator dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Sub Komite

Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengoordinasikan paling banyak 10 (sepuluh) Investigator.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 6

Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan tata kerja investigator diatur oleh KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Tenaga Ahli

(1) Apabila dipandang perlu, KNKT dapat mengangkat tenaga ahli yang

memiliki kompetensi dan/atau keahlian khusus, untuk pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan

hanya untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, pengangkatan, dan

pemberhentian tenaga ahli, serta penentuan investigasi kecelakaan transportasi tertentu diatur oleh KNKT, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Sekretariat KNKT

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dibantu Sekretariat KNKT.

(2) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

(3) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

(1) Sekretariat KNKT dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNKT.

(2) Kepala Sekretariat KNKT adalah jabatan struktural eselon IIa.

(3) Kepala Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.9

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

(1) Susunan organisasi Sekretariat KNKT terdiri dari beberapa bagian dan

masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub-bagian.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan

struktural eselon IIIa.

(3) Sub-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan

struktural eselon IVa.

(4) Kepala bagian, kepala sub bagian, dan pegawai di lingkungan

Sekretariat KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KNKT diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TATA KERJA

(1) KNKT melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT dapat

mengundang pimpinan instansi dan/atau pihak terkait.

Pengambilan keputusan KNKT dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Ketua KNKT menetapkan

tim investigasi kecelakaan transportasi.

(2) Tim investigasi kecelakaan transportasi dipimpin oleh ketua sub

komite investigasi kecelakaan transportasi dan beranggotakan investigator sesuai dengan jenis kecelakaan transportasi.

(3) Hasil pelaksanaan investigasi oleh tim investigasi kecelakaan

transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dalam rapat KNKT untuk diambil keputusan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 8

Hasil keputusan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dijadikan sebagai laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan rekomendasi KNKT kepada pihak terkait.

(1) KNKT menyampaikan laporan kinerja secara berkala, sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu- waktu jika diperlukan kepada Presiden.

(2) KNKT menyampaikan laporan kinerja akhir masa jabatan kepada

Presiden.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilaksanakan melalui Menteri Perhubungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KNKT diatur oleh KNKT.

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KNKT Paragraf 1 Pengangkatan

Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(1) Anggota KNKT diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

(2) Anggota KNKT dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak

tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota KNKT.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KNKT, calon anggota KNKT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia;
• bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.9

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
• memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
• sehat jasmani dan rohani;
• tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
• tidak merupakan pegawai negeri dan/atau pejabat negara;
• tidak menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan
• tidak menjadi anggota partai politik.

(1) Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua KNKT setidaknya memiliki

pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e.

(2) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian,

memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi perkeretaapian.

(3) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran,

memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi pelayaran.

(4) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan,

memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi penerbangan.

(5) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Calon anggota KNKT dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi

Calon Anggota KNKT.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Presiden atas usul Menteri Perhubungan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota KNKT berakhir.

(3) Anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati

transportasi, dan tokoh masyarakat.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 10

(1) Seleksi calon anggota KNKT dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel.

(2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota KNKT diatur lebih

lanjut oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT.

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT menyampaikan kepada Presiden

nama-nama calon anggota KNKT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KNKT yang dibutuhkan untuk dipilih oleh Presiden.

(2) Nama-nama calon anggota KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KNKT.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota KNKT wajib diambil sumpah

dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Presiden.

(2) Anggota KNKT yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji

secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah atau janji oleh Menteri Perhubungan. Paragraf 2 Pemberhentian

Anggota KNKT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan apabila:

• meninggal dunia;
• permintaan sendiri;
• sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
• berakhir masa jabatannya.

(1) Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya

oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:

• melanggar sumpah atau janji;
• dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• melakukan perbuatan tercela; atau
• melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2012, No.9

(2) Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT.

(3) Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada Presiden. Paragraf 3 Anggota KNKT Pengganti

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan KNKT, Presiden dapat

memilih dan mengangkat anggota KNKT pengganti berdasarkan usulan Menteri Perhubungan.

(2) Anggota KNKT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berasal dari calon hasil panitia seleksi yang pernah diajukan kepada Presiden dengan memperhatikan jabatan anggota KNKT dalam susunan keanggotaan KNKT.

(3) Masa jabatan anggota KNKT pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

(4) Anggota KNKT pengganti diambil sumpah atau janji menurut

agamanya oleh Menteri Perhubungan. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Investigator

Investigator diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.

(1) Investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang diangkat

menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 12

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji

sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan

administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya

sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan ke instansi induknya.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat menjadi investigator:

• bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
2. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

• bagi calon investigator yang berasal bukan dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
5. berpendidikan minimal sarjana di bidang yang sesuai dengan tugasnya;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
8. tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha swasta yang bergerak di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan
9. tidak menjadi anggota partai politik.

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.9

Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian investigator diatur oleh KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKT dan tugas Sekretariat KNKT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. anggaran Kementerian Perhubungan.

(1) Kepada anggota KNKT dan investigator diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden.

(2) Anggota KNKT dan investigator apabila berhenti atau telah berakhir

masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, anggota KNKT tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota KNKT yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Menteri Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan telah menyampaikan usulan pembentukan Panitia Seleksi Anggota KNKT kepada Presiden.
• Panitia Seleksi Anggota KNKT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya sebagai Panitia Seleksi Anggota KNKT telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil seleksi calon anggota KNKT kepada Presiden.

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi tetap melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada KNKT sampai dengan terbentuknya Sekretariat KNKT yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.9 14

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi tetap melaksanakan tugas sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id