Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE

Pasal 1

Kepada Anggota Komite Nasional Keselamatan

Transportasi dan Investigator diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya.

Pasal 2

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri

dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite

Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

Investigator terdiri dari Investigator Keselamatan

Perkeretaapian, Investigator Keselamatan Pelayaran,

Investigator Keselamatan Penerbangan, dan Investigator

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

www.peraturan.go.id

2016, No.231

Pasal 4

(1) Hak keuangan bagi Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi dan Investigator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap

bulan.

(2) Besarnya hak keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

  • Ketua sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta rupiah);

  • Wakil Ketua sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh

dua juta dua ratus ribu rupiah);

  • Ketua Sub Komite sebesar Rp29.050.000,00 (dua

puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah); dan

  • Investigator sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas

juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi Investigator yang berasal dari Pegawai Negeri

diberikan hak keuangan sebesar selisih antara hak

keuangan yang diterima sebagai Investigator dengan gaji

dan tunjangan yang diterima sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 6

(1) Hak keuangan untuk Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak dilantik, dan

dibayarkan mulai bulan September 2015.

(2) Hak keuangan untuk Investigator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak

dilantik, dan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

Pasal 7

(1) Fasilitas lainnya bagi Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi dan Investigator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam

bentuk biaya perjalanan dinas.

www.peraturan.go.id

2016, No.231 -4-

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan

dinas pejabat eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(3) Biaya perjalanan dinas bagi Investigator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan biaya

perjalan dinas pejabat eselon III atau jabatan

administrator di Kementerian yang menyelenggarakan

pemerintahan di bidang Perhubungan.

(4) Pelaksanaan ketentuan pemberian fasilitas biaya

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.231

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2016

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2016

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite

Nasional Keselamatan Transportasi dan dalam rangka

meningkatkan kinerja, mutu, prestasi, pengabdian dan

semangat kerja bagi Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi dan Investigator, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

2016, No.231 -2-

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

  1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);

Referensi Silang (6)
UU 23/2007 — PERKERETAAPIAN
UU 17/2008 — P E L A Y A R A N
UU 1/2009 — PENERBANGAN
UU 22/2009 — LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERPRES 2/2012 — KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
UU 2/2012 — PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM [Pasal 49 ayat (1)]