DEWAN SUMBER DAYA AIR

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain.
2. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
3. Dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi.

www.hukumonline.com 1

www.hukumonline.com

1. Dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air kabupaten/kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
2. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
3. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
6. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
7. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

(1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, dengan

Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan SDA Nasional.

(2) Keanggotaan Dewan SDA Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dilakukan oleh dewan sumber

daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan dewan sumber daya air provinsi atau

dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh gubernur.

(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk

wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan dewan sumber daya air

kabupaten/kota atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

www.hukumonline.com 2

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu Dewan SDA Nasional

(1) Dewan SDA Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dewan SDA Nasional bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.

Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

• menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air;
• memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; dan
• menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor, antarwilayah dan antar pemilik kepentingan.
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA;
• konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi

(1) Dewan sumber daya air provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.

(2) Dewan sumber daya air provinsi bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada gubernur.

Dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

www.hukumonline.com 3

www.hukumonline.com

• penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
• penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
• penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antarwilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
• pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antarwilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional.

Bagian Ketiga Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

(1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

(2) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersifat non struktural, berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

• penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
• penyusunan program pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota;
• penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan

www.hukumonline.com 4

www.hukumonline.com

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antarwilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
• pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antarwilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
• konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota; dan
• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tertulis kepada bupati/walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional dan dewan sumber daya air provinsi.

Bagian Kesatu Dewan SDA Nasional

Paragraf 1 Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas:

• Ketua merangkap anggota;
• Ketua Harian merangkap anggota; dan
• Anggota.

(2) Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri koordinator yang membidangi

perekonomian.

(3) Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri.

(4) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

unsur-unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah meliputi:

• Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian;

www.hukumonline.com 5

www.hukumonline.com

• Menteri/Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan nasional;
• Menteri yang membidangi sumber daya air;
• Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
• Menteri yang membidangi lingkungan hidup;
• Menteri yang membidangi pertanian;
• Menteri yang membidangi kesehatan;
• Menteri yang membidangi kehutanan;
• Menteri yang membidangi transportasi;
• Menteri yang membidangi perindustrian;
• Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
• Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan;
• Menteri yang membidangi riset dan teknologi;
• Menteri yang membidangi pendidikan nasional;
• Kepala Badan yang membidangi meteorologi dan geofisika;
• Kepala Lembaga yang membidangi ilmu pengetahuan; dan
• Perwakilan pemerintah daerah.

(2) Perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas:

• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat;
• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah; dan
• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur.

(3) Pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf q dilakukan oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(5) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat

nasional dapat terdiri atas unsur-unsur:

• organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
• organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
• organisasi/asosiasi industri pengguna air;
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
• organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
• organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
• organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

(1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.

(2) Pengusulan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.

(3) Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah.

www.hukumonline.com 6

www.hukumonline.com

(4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh

Sekretariat Dewan SDA Nasional.

(1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan

selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

penggantian antar waktu apabila yang bersangkutan:

• mengundurkan diri;
• meninggal dunia;
• tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur

nonpemerintah yang menjalani penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional atas usul unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 Tata Kerja

(1) Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua

Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota.

(3) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin

oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.

(4) Dalam melaksanakan persidangan, Dewan SDA Nasional dapat mengundang narasumber

dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

(5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur

lebih lanjut oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

(1) Ketua Dewan SDA Nasional berwenang:

• menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional;
• menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional;
• memimpin rapat Dewan SDA Nasional sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
• menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.

(2) Ketua Harian Dewan SDA Nasional bertugas:

• melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor, antarwilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
• melaksanakan tugas Ketua Dewan dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan;

www.hukumonline.com 7

www.hukumonline.com

• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Nasional dapat dibantu oleh tim kerja yang terdiri

atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

(3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• melakukan kajian terhadap isu atau permasalahan yang diberikan oleh Dewan SDA Nasional guna penyelesaian permasalahan; dan
• membantu penyiapan rancangan kebijakan sebagai bahan pembahasan Dewan SDA Nasional.

Paragraf 3 Sekretariat Dewan SDA Nasional

(1) Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional.

(1a) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
• memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional;
• menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
• menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
• memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah. (2a) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu Sekretaris Harian.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua

Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pembinaan Sekretariat Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Paragraf 1 Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

(1) Susunan organisasi dewan sumber daya air provinsi terdiri atas:

www.hukumonline.com 8

www.hukumonline.com

• ketua merangkap anggota;
• ketua harian merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh gubernur.

(3) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh kepala dinas.

(4) Anggota dewan sumber daya air provinsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi,

kecuali ketua dan ketua harian.

(5) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri

atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:

• lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
• lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
• lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
• lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
• lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
• lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
• lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
• lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
• lembaga/dinas yang membidangi pertambangan;
• lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
• lembaga/dinas yang membidangi pendidikan; dan
• lembaga/instansi teknis yang membidangi meteorologi dan geofisika.

(2) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur nonpemerintah pada

tingkat provinsi dapat terdiri atas unsur-unsur:

• organisasi/asosiasi masyarakat adat
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
• organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
• organisasi/asosiasi industri pengguna air;
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
• organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
• organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
• organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

(1) Anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh gubernur atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.

(2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.

www.hukumonline.com 9

www.hukumonline.com

(3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah

diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah.

(4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh

sekretariat dewan sumber daya air provinsi.

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat untuk

masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air provinsi apabila yang bersangkutan:

• mengundurkan diri;
• meninggal dunia;
• tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 Tata Kerja

(1) Dewan sumber daya air provinsi bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Sidang dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

ketua dewan sumber daya air provinsi dan dihadiri para anggota.

(3) Dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan, sidang dewan sumber daya

air provinsi dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air provinsi.

(4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air provinsi dapat mengundang

narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

(5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua dewan sumber daya air provinsi.

(1) Ketua dewan sumber daya air provinsi berwenang:

• menetapkan rencana kerja dewan sumber daya air provinsi;
• menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air provinsi;
• memimpin rapat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
• menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air provinsi.

(2) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi bertugas:

• melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor, antarwilayah kabupaten/kota, dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
• melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan;

www.hukumonline.com 10

www.hukumonline.com

• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Paragraf 3 Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi

(1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air provinsi, dapat dibentuk sekretariat dewan

sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi;
• memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
• menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
• menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
• memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

Bagian Ketiga Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Paragraf 1 Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

(1) Susunan organisasi dewan sumber daya air kabupaten/kota terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;
• ketua harian merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh bupati/walikota.

(3) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas.

(4) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa

komisi, kecuali ketua dan ketua harian.

(5) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah

terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:

• lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
• lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
• lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
• lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
• lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
• lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
• lembaga/dinas yang membidangi transportasi;

www.hukumonline.com 11

www.hukumonline.com

• lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
• lembaga/dinas yang membidangi pertambangan;
• lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
• lembaga/dinas yang membidangi pendidikan.

(2) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur

nonpemerintah pada tingkat kabupaten/kota dapat terdiri atas unsur-unsur:

• organisasi/asosiasi masyarakat adat
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
• organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
• organisasi/asosiasi industri pengguna air;
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
• organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
• organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
• organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

(1) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh bupati/walikota atas usulan kelompok organisasi/ asosiasi yang diwakilinya.

(2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pemilihan secara demokratis.

(3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah

diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.

(4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh

sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota.

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat

untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota apabila yang bersangkutan:

• mengundurkan diri;
• meninggal dunia;
• tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 Tata Kerja

www.hukumonline.com 12

www.hukumonline.com

(1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

bulan.

(2) Sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dan dihadiri para anggota.

(3) Dalam hal ketua dewan berhalangan, sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota

dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat

mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

(5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan diatur lebih lanjut oleh

ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota.

(1) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota berwenang:

• menetapkan rencana kerja dewan sumber daya air kabupaten/kota;
• menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air kabupaten/kota;
• memimpin rapat dewan sumber daya air kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
• menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air kabupaten/kota.

(2) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota bertugas:

• melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor serta antar pemilik kepentingan dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
• melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air kabupaten/ kota berhalangan;
• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan
• mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Paragraf 3 Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

(1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air kabupaten/kota, dapat dibentuk sekretariat

dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

• mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi;
• memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
• menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
• menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
• memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

www.hukumonline.com 13

www.hukumonline.com

(1) Hubungan kerja antara Dewan SDA Nasional, dewan sumber daya air provinsi, dewan

sumber daya air kabupaten/kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi urusan antarwilayah administratif, antar kepentingan antar sektor, atau urusan

kepentingan nasional.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional

dapat meminta masukan dari dewan sumber daya air provinsi dan/atau dewan sumber daya air kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14, dewan

sumber daya air provinsi dan/atau dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat meminta pertimbangan Dewan SDA Nasional.

(1) Pembiayaan operasional Dewan SDA Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

(2) Pembiayaan operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

(3) Pembiayaan operasional Dewan Sumber Daya Air kabupaten/kota dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

(1) Sebelum Dewan SDA Nasional terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi

pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

(1) Sebelum dewan sumber daya air provinsi atau dewan sumber daya air kabupaten/kota

terbentuk sesuai dengan Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan oleh Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

(3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Panitia Tata Pengaturan Air atau

wadah koordinasi lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

www.hukumonline.com 14

www.hukumonline.com

pada ayat (2) disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.

(1) Dalam hal Sekretariat Dewan SDA Nasional belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional.

(2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(1) Dalam hal sekretariat dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk,

penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (4) dilakukan oleh tim pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau

bupati/walikota.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Dewan SDA Nasional harus sudah terbentuk.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Februari 2008

INDONESIA,

Ttd.

www.hukumonline.com 15