Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001

TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sumberdaya Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sumberdaya Air;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.

Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri atas : Ketua Menteri Negara Koordinator Bidang (merangkap anggota) : Perekonomian; Wakil Ketua...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (merangkap Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan anggota) Nasional; Ketua Harian : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; (merangkap anggota) Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

  1. Menteri Pertanian;
  2. Menteri Kehutanan;
  3. Menteri Perhubungan;
  4. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
  5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  6. Menteri Kesehatan;
  7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  8. Menteri Keuangan;
  9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Sekretaris I : Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;

Sekretaris II : Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.”

Pasal II ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sumberdaya Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sumberdaya Air;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

Referensi Silang (1)
KEPPRES 123/2001 — TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR