Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Pasal 1

Keanggotaan Dewan SDA Nasional terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

merangkap Anggota

Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota

Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  1. Menteri Dalam Negeri

  2. Menteri Lingkungan Hidup

  3. Menteri Pertanian

  4. Menteri Kesehatan

  5. Menteri Kehutanan

  6. Menteri Perhubungan

  7. Menteri Perindustrian

  8. Menteri …

  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

  2. Menteri Kelautan dan Perikanan

  3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  4. Menteri Riset dan Teknologi

  5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

  6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

  7. Perwakilan Pemerintah Daerah

  8. Ir. M. Rusdy H.M Dipl.HE, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemerhati Masalah Air

  9. Ir. Hadi Susilo, MM, Sekretaris I Komite Eksekutif, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB)

  10. Ir. Adi Sarwoko Soeronegoro, Dipl.HE, Ketua Umum Yayasan Air Adhi Eka (YAAE)

  11. Ir. Marhuarar Napitupulu, Dipl.HE, Anggota Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI)

  12. Ir. Hendro Baroeno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)

  13. Ir. S. Indro Tjahyono, Ketua Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)

  14. Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, M.Si., Staff Profesional Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

  15. Prof. Dr. Otto Sudarmadji R. Ongkosongo, Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

  16. Ir. Kusnaeni …

  1. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK- PA)

  2. Ir. Imam Mustofa, Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

  3. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)

  4. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)

  5. Ir. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar, Bidang Mikkrohidro, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)

  6. Ully Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara (YGN)

  7. H. Sofwan Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

  8. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE., Anggota Masyarakat Peduli Air (MPA)

  9. Luthfi Syarief, SE, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP)

  10. Dr. Ir. Bambang Widyantoro, MM, Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

  11. Drs. T.A. Rahman Alba, MM, Wakil Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI)

35 Tri Andarsanti Pursita, MA, MBA, Direktur Program Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan/Partnership)

  1. H. Rudie …

  1. H. Rudie Kusmayadi, BE, M.Si., Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)

  2. Ir. Syaiful Mahdi, Anggota Pengawas Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-DI)

Pasal 2

Untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan

tugas Dewan SDA Nasional, diangkat Sekretaris Dewan SDA

Nasional yang dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal

Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan

SDA Nasional dan Sekretariat Dewan SDA Nasional dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber

Daya Air Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 …

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Ratih Nurdiati

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

149 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377);

  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan

Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008

tentang Dewan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 276);

  1. Peraturan …
  1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 25);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES 149/2014 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008
Referensi Silang (7)
UU 7/2004 — SUMBER DAYA AIR
PERPRES 12/2008 — DEWAN SUMBER DAYA AIR
PERPRES 149/2014 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008
PERPRES 24/2010 — Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang...
PERPRES 14/2014 — PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN
KEPPRES 6/2009 — PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS [Pasal 2 ayat (2)]