PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008

(1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air

pada tingkat nasional, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan SDA Nasional.

(2) Keanggotaan Dewan SDA Nasional ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi

dilakukan oleh dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan dewan

sumber daya air provinsi atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh gubernur.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada tingkat

kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.276 3

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan dewan

sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah dengan menambahkan 1 (ayat), yakni ayat

(3) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah

diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan penggantian antar waktu apabila yang bersangkutan:

• mengundurkan diri;
• meninggal dunia;
• tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
• dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional

yang berasal dari unsur nonpemerintah yang menjalani penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional atas usul unsur yang diwakilinya.

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut: di antara ayat (1) dan ayat

(2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat

(3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) diubah,

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk

Sekretariat Dewan SDA Nasional. (1a) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.276 4

• mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
• memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/nara-sumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional;
• menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
• menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
• memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah. (2a) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu Sekretaris Harian.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA

Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Anggota Dewan SDA Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya anggota Dewan SDA Nasional yang baru sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
• Dewan sumber daya air provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan keputusan bupati/walikota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, tetap melaksanakan tugas sampai diatur lebih lanjut oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

1. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Untuk provinsi yang belum terbentuk dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, dan kabupaten/kota yang belum terbentuk dewan

sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain.

• Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.276 5

berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air, dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

• Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
• Dalam hal sekretariat dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 35 ayat

(4) dilakukan oleh tim pemilihan anggota dewan sumber daya air

provinsi atau kabupaten/kota.

• Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

1. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id