Pasal 4

(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada tingkat

kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.276 3

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan keanggotaan dewan

sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah dengan menambahkan 1 (ayat), yakni ayat

(3) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: