Pasal 27

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri

atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:

• lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
• lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
• lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
• lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
• lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
• lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
• lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
• lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
• lembaga/dinas yang membidangi pertambangan;
• lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
• lembaga/dinas yang membidangi pendidikan; dan
• lembaga/instansi teknis yang membidangi meteorologi dan geofisika.

(2) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur nonpemerintah pada

tingkat provinsi dapat terdiri atas unsur-unsur:

• organisasi/asosiasi masyarakat adat
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
• organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
• organisasi/asosiasi industri pengguna air;
• organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
• organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
• organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
• organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
• organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.