Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi UNDANG-UNDANG,

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Keterangan PRESIDEN. 2. UNDANG-UNDANG adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 3. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 4. PERATURAN PEMERINTAH adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 5. Peraturan

adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Keputusan PRESIDEN adalah penetapan yang dibuat oleh PRESIDEN bersifat individual, konkrit, dan final. 7. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat MENETAPKAN, tidak bersifat mengatur yang digunakan untuk MENETAPKAN/mengubah status kepegawaian/personal /keanggotaan/material/peristiwa, MENETAPKAN/ mengubah/membubarkan suatu kepanitian/tim, dan MENETAPKAN pelimpahan wewenang. 9. Keputusan Sekretaris Kementerian adalah penetapan yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian yang berkaitan dengan kepanitiaan, kelompok kerja, dan pengangkatan yang berlaku di lingkungan unit kerja dan hanya berlaku untuk yang namanya disebut dalam

keputusan tersebut. 10. Keputusan Deputi adalah penetapan yang dilakukan oleh Deputi yang berkaitan dengan kepanitiaan, kelompok kerja, dan pengangkatan yang berlaku di lingkungan kedeputian. 11. Kesepakatan Bersama adalah komitmen bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan unsur-unsur masyarakat untuk menyelesaikan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 12. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan unsur-unsur masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama. 13. Keterangan PRESIDEN adalah keterangan yang diberikan oleh PRESIDEN dalam permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. 14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 15. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 16. Program Legislasi Kemen PPPA yang selanjutnya disebut Proleg Kemen PPPA adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama perempuan dan anak. 18. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 20. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kemen PPPA yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Produk Hukum. 21. Focal Point adalah kelompok kerja yang anggotanya berasal dari unit kerja di lingkungan Kemen PPPA yang menangani koordinasi Produk Hukum.

Pemrakarsa terdiri atas: a. Sekretaris Kementerian; b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender; c. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; d. Deputi Bidang Perlindungan Anak; e. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; dan f. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

(1) Pemrakarsa mengusulkan kepada Biro Hukum dan Humas Rancangan UNDANG-UNDANG usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas. (2) Biro Hukum dan Humas menyampaikan kepada Sekretaris Kementerian Rancangan UNDANG-UNDANG usulan dari Pemrakarsa sebagai Rancangan UNDANG-UNDANG usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas. (3) Sekretaris Kementerian setelah menerima Rancangan UNDANG-UNDANG usulan Kemen PPPA dari Biro Hukum dan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG dimaksud kepada Menteri. (4) Menteri menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG usulan Kemen PPPA yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Pemrakarsa yang telah mengusulkan Rancangan UNDANG-UNDANG ke dalam Prolegnas, harus menyiapkan penyusunan Naskah Akademik beserta lampirannya yang memuat Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Sebelum melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melakukan kajian terlebih dahulu sebagai bahan untuk digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik.

Sistematika Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG adalah sebagai berikut: a. pendahuluan; b. kajian teoretis dan praktik empiris; c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan UNDANG-UNDANG; dan f. penutup.

Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian yang terkait dengan substansi Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Dalam hal Menteri menyetujui Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas maka Menteri mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (2) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa disertai penjelasan

mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

Dalam hal PRESIDEN memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari PRESIDEN; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; d. Rancangan UNDANG-UNDANG; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Menteri; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Biro Hukum dan Humas memfasilitasi penyusunan Proleg Kemen PPPA. (2) Proleg Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Proleg Kemen PPPA berupa daftar rancangan peraturan perundang-undangan atau Produk Hukum yang didasarkan pada: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kewenangan yang diberikan; dan c. aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

(1) Penyusunan Proleg Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan masukan dari Pemrakarsa yang disampaikan melalui Focal Point yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian. (2) Menteri MENETAPKAN Proleg Kemen PPPA.

Biro Hukum dan Humas melakukan rapat koordinasi tentang pelaksanaan Proleg Kemen PPPA untuk mengetahui: a. perkembangan proses pembentukan Produk Hukum; b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan Produk Hukum dan penyelesaiannya; dan c. efektivitas pelaksanaan Produk Hukum.

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG inisiatif pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (2) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan c. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari Kemen PPPA. (3) Selain keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. pengarah yaitu Menteri; b. penanggung jawab yaitu eselon I c. ketua yaitu eselon II di lingkungan Pemrakarsa; d. sekretaris yaitu Biro Hukum dan Humas; e. anggota; dan f. sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Sekretaris Deputi. (3) Jumlah keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang.

(1) Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga yang terkait dengan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG, ahli hukum, akademisi, praktisi dan/atau perancang peraturan perundang-undangan untuk menugaskan pejabat yang berwenang yang akan menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok materi, atau hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur. (3) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, akademisi, praktisi, dan/atau perancang peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan. (4) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa dapat melakukan uji publik tentang materi Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat baik di pusat maupun daerah. (2) Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri untuk memperoleh keputusan atau arahan. (2) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendapat Rancangan UNDANG-UNDANG masih mengandung permasalahan, Menteri menugaskan ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

(1) Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melakukan rapat pembahasan dengan seluruh anggota untuk mencari pemecahan masalah yang bersifat prinsipiil dari Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam hal masih adanya perbedaan pertimbangan dengan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, Menteri menyelesaikan permasalahan itu dengan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada Menteri mengenai hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah Rancangan UNDANG-UNDANG yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum dan Humas: a. menyiapkan dan mengirim surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG; b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. menyiapkan bahan presentasi Rancangan UNDANG-UNDANG untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan UNDANG-UNDANG.

Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penyampaian kepada DPR agar dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR.

(1) Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG berasal dari inisiatif DPR maka Menteri menugaskan Pemrakarsa untuk menyiapkan pandangan dan pendapat PRESIDEN serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk daftar inventarisasi masalah. (2) Pandangan dan pendapat

serta daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Menteri kepada PRESIDEN.

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Pemrakarsa dapat mengajukan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Menteri disertai dengan konsepsi pengaturan. (2) Menteri setelah menerima pengajuan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG dapat mempertimbangkan apakah layak untuk diusulkan kepada PRESIDEN. (3) Apabila Menteri menganggap layak untuk disusun PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG maka Menteri menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (4) Apabila telah disetujui oleh PRESIDEN, Menteri menugaskan Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

(1) Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah selesai disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Menteri menyampaikan kepada PRESIDEN, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG setelah menyetujui usulan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

(1) Dalam hal PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sudah ditetapkan oleh PRESIDEN, Pemrakarsa menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Menjadi UNDANG-UNDANG dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG. (2) Hasil penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan kepada Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada PRESIDEN.

(1) Pemrakarsa menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dan disampaikan kepada Menteri. (2) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH harus terlebih dahulu mengajukan izin prakarsa kepada PRESIDEN melalui Menteri. (3) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsepsi pengaturan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH.

Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal Rancangan PERATURAN PEMERINTAH telah disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum dan Humas: a. menyiapkan dan mengirim surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. menyiapkan bahan presentasi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk mendapatkan paraf

persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan PERATURAN PEMERINTAH.

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan PRESIDEN terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan disampaikan kepada Menteri. (2) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan PRESIDEN harus terlebih dahulu mengajukan izin prakarsa kepada PRESIDEN melalui Menteri. (3) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsepsi pengaturan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan PRESIDEN.

Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal Rancangan Peraturan PRESIDEN telah disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum dan Humas: a. menyiapkan dan mengirim surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan PRESIDEN; b. menghadiri setiap tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan

di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan c. menyiapkan bahan presentasi Rancangan Peraturan PRESIDEN untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan PRESIDEN.

Rancangan Peraturan PRESIDEN hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan PRESIDEN.

(1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan PRESIDEN terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan disampaikan kepada Menteri. (2) Dalam penyusunan Rancangan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga

dan/atau pihak-pihak terkait untuk membahas Rancangan Keputusan PRESIDEN.

Menteri setelah menerima hasil pembahasan Rancangan Keputusan PRESIDEN, meminta Pemrakarsa untuk menyampaikan Rancangan Keputusan

kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Keputusan PRESIDEN.

(1) Peraturan Menteri ditetapkan dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangannya. (2) Dalam hal Peraturan Menteri ditetapkan untuk menjalankan kewenangannya dan memiliki dampak yang luas kepada masyarakat, Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (3) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsepsi pengaturan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri. (4) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

(2) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dengan disertai konsepsi pengaturan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk mendapat persetujuan. (3) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan, Rancangan Peraturan Menteri dikembalikan kepada Pemrakarsa dan tidak diproses lebih lanjut.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk panitia yang beranggotakan dari internal Kemen PPPA, antarkementerian/lembaga, dan/atau pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan.

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang berasal dari Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan baik secara vertikal maupun horizontal dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri. (3) Dalam hal Menteri berpendapat Rancangan Peraturan Menteri masih mengandung permasalahan, Sekretaris Kementerian, Pemrakarsa, dan Kepala Biro Hukum dan Humas merumuskan ulang Rancangan Peraturan Menteri bersama dengan Menteri. (4) Dalam hal Menteri sudah sepakat dan tidak memiliki pertimbangan lain terhadap substansi dari Rancangan Peraturan Menteri, Menteri memberikan persetujuan berupa penetapan.

Biro Hukum dan Humas menyampaikan Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk ditandatangani dan diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat keterangan yang menyatakan Peraturan Menteri tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.

(1) Dalam permohonan pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus disertai dengan: a. 3 (tiga) naskah asli Peraturan Menteri; dan b. 1 (satu) softcopy naskah asli Peraturan Menteri. (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas concorde F4.

(1) Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rancangan Keputusan Menteri yang berasal dari Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan baik secara vertikal maupun horizontal dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil penyempurnaan Rancangan Keputusan Menteri disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri. (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan terhadap Rancangan Keputusan Menteri berupa penetapan.

(1) Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian yang berasal dari Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan baik secara vertikal maupun horizontal dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Keputusan Deputi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pemrakarsa meminta pejabat eselon II untuk menyiapkan Rancangan Keputusan Deputi. (2) Hasil penyusunan Rancangan Keputusan Deputi oleh pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

(1) Pemrakarsa menyusun Rancangan Kesepakatan Bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dalam penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama, Pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan unit kerja di internal Kemen PPPA, kementerian/lembaga, atau pihak- pihak terkait untuk membahas substansi. (3) Hasil penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri atau pejabat eselon I untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan. (2) Pemrakarsa melakukan koordinasi dan menentukan waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama.

(1) Pemrakarsa dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari para pihak yang akan melaksanakan Kesepakatan Bersama. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengadakan rapat koordinasi; b. menyusun rencana aksi; c. membahas masalah atau hambatan

dalam pelaksanaan rencana aksi; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan e. melaporkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

(1) Dalam hal Kesepakatan Bersama mengharuskan membuat Perjanjian Kerja Sama maka Pemrakarsa menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama. (2) Substansi Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari materi yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama. (3) Dalam menyusun Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga atau pihak-pihak terkait untuk membahas substansi. (4) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan baik secara vertikal maupun horizontal dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil penyusunan dan penyelarasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan Pemrakarsa kepada pejabat eselon I atau pejabat eselon II untuk memperoleh pertimbangan. (6) Pemrakarsa melakukan koordinasi dan menentukan waktu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

(1) Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama- sama dengan Biro Hukum dan Humas menyusun Rancangan Keterangan PRESIDEN. (2) Rancangan Keterangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka menjawab

permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

(1) Untuk menyusun Rancangan Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pemrakarsa memfasilitasi pertemuan yang melibatkan unit kerja lain di internal Kemen PPPA yang terkait dengan substansi Rancangan Keterangan PRESIDEN. (2) Hasil penyusunan Rancangan Keterangan PRESIDEN di internal Kemen PPPA dibahas kembali oleh Pemrakarsa dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan penyempurnaan. (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Keterangan PRESIDEN disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dan Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (4) Keterangan

yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dikirimkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Semua teknik dan format penyusunan rancangan Produk Hukum di lingkungan Kemen PPPA harus menyesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penulisan rancangan Produk Hukum di lingkungan Kemen PPPA harus diketik dengan jenis huruf bookman oldstyle, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas concorde F4.

(3) Semua naskah akhir penyusunan rancangan Produk Hukum harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan Humas sebelum diteruskan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA