Peraturan Menteri Nomor p-89-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
2. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.
3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

t2016, No.1781

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 5. Penanaman bagi Pemegang IPPKH dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 11. Jenis Kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan,

meubel dan peralatan rumah tangga. 12. Jenis Tanaman Endemik adalah jenis tanaman asli yang tumbuh/pernah tumbuh pada suatu daerah. 13. Jenis Tanaman Serbaguna (Multipurpose Tree Species/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu antara lain buah-buahan, getah, kulit. 14. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 15. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk RHL-DAS adalah rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi serta budaya setempat dalam suatu unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS. 16. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 17. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 18. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 19. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

t2016, No.1781

20. Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi, antara lain Cemara laut (Casuarina equisetifolia), Ketapang (Terminalia catappa), Waru (Hibiscus filiaccus), Kelapa (Cocos nucifera) dan Cempedak (Arthocarpus altilis).
21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Gambut adalah material yang terbentuk dari bahan- bahan organik (serasah), seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu yang lama.
23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
24. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
27. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air.
28. Dinas Provinsi adalah dinas/instansi yang menangani urusan kehutanan provinsi.
29. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat BPDASHL adalah

unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. 30. Pemangku/Pengelola Kawasan adalah lembaga atau institusi yang diserahi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan hutan.

(1) Pedoman penanaman rehabilitasi DAS ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS bagi : a. pemegang IPPKH yang mempunyai kewajiban melakukan penanaman rehabilitasi DAS; b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. para pihak lainnya; (2) Tujuan disusunnya pedoman ini untuk : a. tersedianya lokasi penanaman rehabilitasi DAS untuk pemegang IPPKH; dan b. terwujudnya pelaksanaan penanaman oleh pemegang IPPKH sehingga hasil penanaman dapat berfungsi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

(1) Dalam pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, setiap pemegang IPPKH wajib: a. menyampaikan peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebelum terbitnya penetapan areal kerja IPPKH; dan b. melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH.

t2016, No.1781

(2) Peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lokasi yang ditetapkan.

Pengenaan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penggunaan kawasan hutan.

(1) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi IPPKH bagian hulu, tengah dan/atau hilir. (2) Dalam hal calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada wilayah DAS yang sama, maka calon lokasi penanaman dapat berada pada wilayah DAS yang lain lintas kabupaten/kota atau provinsi. (3) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada pada lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang belum/tidak dibebani izin dan berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani. (4) Calon Lokasi penanaman di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan urutan prioritas:

a. kawasan hutan lindung di KPH Lindung (KPHL); b. kawasan hutan lindung di KPH Produksi (KPHP); c. kawasan hutan lindung; d. kawasan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional; e. hutan mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan bergambut; f. kawasan hutan produksi terbatas; g. kawasan hutan produksi tetap; h. areal KPH produksi (KPHP); dan i. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. (5) Calon lokasi penanaman di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada: a. ruang terbuka hijau dan Hutan Kota; b. lahan hak milik yang berfungsi lindung, sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota; atau c. ekosistem mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan lahan bergambut.

(1) Penentuan lokasi pada lahan kritis sebagai calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengacu pada RTk RHL DAS. (2) Dalam hal calon lokasi penanaman terdapat di luar RTk RHL DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon lokasi penanaman dapat diusulkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan (ground check).

(1) Luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas IPPKH yang bersangkutan dengan ratio 1 : 1. (2) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau gabungan dari beberapa IPPKH yang mempunyai total luas kurang dari 1 (satu) hektar, luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas 1 (satu) hektar.

t2016, No.1781

(3) Proporsi luas calon lokasi penanaman yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling luas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas kewajiban penanaman. (4) Proporsi luas calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk lokasi penanaman di Pulau Jawa.

(1) Calon lokasi rehabilitasi DAS mengacu pada peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS. (2) Peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Direktur dengan BPDASHL setempat, berkoordinasi dengan instansi perwalian peta. (3) Instansi perwalian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, KPH, Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Dinas Provinsi.

(1) Pemegang IPPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan IPPKH wajib mengajukan permohonan calon lokasi penanaman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur, Kepala BPDASHL setempat, Kepala Dinas Provinsi dan pemangku/pengelola kawasan. (2) Sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPPKH berkoordinasi dengan BPDASHL setempat dan/atau Direktorat KTA untuk memperoleh peta indikatif lokasi penanaman.

(3) BPDASHL atau Direktorat KTA wajib memberikan akses data dan informasi arahan calon lokasi penanaman kepada pemegang IPPKH. (4) Permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri salinan keputusan IPPKH dengan permintaan untuk melakukan fasilitasi dan penentuan calon lokasi penanaman.

(1) Direktur atas nama Direktur Jenderal sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, memerintahkan pemegang IPPKH untuk melakukan verifikasi dengan supervisi BPDASHL setempat. (2) Pelaksanaan supervisi BPDASHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa fasilitasi dan pengawasan. (3) Dalam melaksanakan verifikasi pemegang IPPKH membentuk Tim dan dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga. (4) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga, maka penunjukan/lelang pihak ketiga sudah dilakukan sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan : a. studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi; b. peninjauan lapangan; dan c. pemetaan calon lokasi. (2) Studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan

t2016, No.1781

untuk mengetahui fungsi kawasan, penutupan lahan, aksesibilitas dan ada/tidaknya tumpang tindih dengan kegiatan RHL (Reboisasi, Gerhan, Kegiatan DAK dan kegiatan RHL lainnya) serta izin penggunaan dan/atau pemanfaatan di bidang kehutanan lainnya. (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan survey kondisi biofisik dan sosial ekonomi sekaligus digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan kegiatan penanaman. (4) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain letak, luas, penggunaan lahan, jenis dan kesuburan tanah, tipe iklim dan curah hujan, ketinggian tempat dan topografi serta vegetasi atau penutupan lahan. (5) Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kependudukan, mata pencaharian, sarana dan prasarana, aksesibilitas, tenaga kerja, kelembagaan masyarakat, budaya serta konflik sosial dan tenurial. (6) Pemetaan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memetakan batas lokasi penanaman dan mengetahui luas efektif yang dapat ditanam. (7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(1) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan yang dilampiri berita acara dan peta lokasi hasil verifikasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat deskripsi calon lokasi antara lain mengenai keadaan biofisik dan sosial ekonomi sebagaimana outline yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tim verifikasi, luas calon lokasi, hasil

verifikasi lapangan dan kesimpulan hasil verifikasi yang menyatakan layak/tidaknya untuk ditetapkan sebagai lokasi penanaman diketahui oleh direktur utama/ pimpinan pemegang IPPKH dan kepala BPDASHL sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta yang diketahui oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH dan Kepala BPDASHL dengan skala minimal 1:50.000.

(1) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala BPDASHL selambat- lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy. (2) Hasil pelaksanaan verifikasi calon lokasi penanaman harus dilengkapi : a. surat pernyataan dukungan dan persetujuan dari pemangku/pengelola kawasan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan dukungan dari masyarakat atau kelompok tani atau Kepala Desa sekitar lokasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penanaman oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang

t2016, No.1781

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. surat pernyataan tidak mengubah peruntukannya atau tidak ditebang selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari bupati/wali kota setempat dan dilengkapi dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam hal calon lokasi penanaman pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan di luar kawasan hutan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur sejak diterimanya hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menelaah kesesuaian teknis dan kelengkapan administratif. (2) Dalam hal hasil verifikasi belum sesuai dan belum lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Direktur memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melengkapi dan/atau memverifikasi kembali. (3) Terhadap hasil verifikasi yang sudah lengkap dan sesuai, Direktur paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengundang pemegang IPPKH/pelaksana verifikasi bersama Kepala BPDASHL untuk melakukan pembahasan. (4) Pembahasan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk calon lokasi yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar. (5) Pembahasan untuk calon lokasi penanaman yang luasnya sampai dengan 50 (lima puluh) hektar dilakukan di BPDASHL dengan mengikutsertakan personil Direktorat.

(6) Hasil pembahasan terhadap hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara. (7) Terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan pembahasan, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, Direktur menyiapkan dan mengajukan kepada Direktur Jenderal konsep keputusan tentang penetapan lokasi penanaman rehabilitasi DAS yang dilampiri dengan peta skala minimal 1:50.000. (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN lokasi rehabilitasi DAS paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(1) Pemegang IPPKH setelah mendapat penetapan areal kerja IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS. (2) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. penyusunan rencana penanaman ; b. pelaksanaan penanaman; dan c. evaluasi tanaman. (3) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga teknis yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Pemegang IPPKH.

t2016, No.1781

(1) Pemegang IPPKH sebelum melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), wajib menyusun rencana penanaman rehabilitasi DAS. (2) Rencana penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. rencana penanaman tahunan; dan b. rancangan kegiatan penanaman;

(1) Penyusunan rencana penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga yang memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi. (2) Dalam hal dilakukan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi. (3) Dalam hal dilakukan oleh pihak ketiga maka dapat dilakukan oleh konsultan perencana berbadan hukum dan berpengalaman dalam bidang perencanaan RHL.

(1) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, disusun dalam bentuk matriks paling sedikit memuat luas dan tata waktu penyelesaian penanaman, pemeliharan dan penyerahan hasil secara keseluruhan dilengkapi peta skala minimal 1:50.000. (2) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu penyelesaian penanaman rehabilitasi DAS. (3) Rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala BPDASHL dan

pemangku/pengelola kawasan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyusunan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, disusun untuk setiap areal penanaman berdasarkan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a. (2) Rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian antara lain luas areal, status penguasaan lahan, fungsi kawasan, kondisi penutupan lahan, jenis dan jumlah tanaman, pola tanam, sarana/prasarana, tenaga kerja, biaya, tata waktu, peta situasi minimal skala 1:10.000 dan peta penanaman minimal skala 1 : 5.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penentuan jenis tanaman dalam rancangan kegiatan penanaman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kawasan hutan konservasi menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan endemik/asli setempat dan tanaman serba guna (multi purpose treespecies/MPTS); b. kawasan hutan lindung menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi; c. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan yang berdaur panjang serta mempunyai nilai ekonomi tinggi dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) yang kayunya tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu;

t2016, No.1781

d. kawasan/ekositem mangrove menggunakan jenis antara lain Avicennia, Rhizophora, Bruguiera, dan nipah; e. kawasan sempadan pantai menggunakan jenis antara lain cemara, ketapang, waru dan nyamplung; f. kawasan/lahan bergambut menggunakan jenis antara lain jelutung rawa, perepat, belangiran, perupuk, pulai rawa, rengas dan terentang; dan g. ruang terbuka hijau dan hutan kota berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (multi purpose tree species/MPTS) untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

(1) Penyusunan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya lokasi penanaman. (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Direktur.

(1) Rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman yang telah disusun oleh pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b, dinilai oleh Kepala BPDASHL dan disahkan oleh pemangku/pengelola kawasan. (2) Penilaian dan pengesahan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diajukan rancangan kegiatan penanaman oleh pemegang IPPKH.

(3) Penilaian dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemegang IPPKH, BPDASHL, dan pemangku/pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang terkait.

(1) Pelaksanaan penanaman harus sudah dimulai paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak disahkannya rancangan kegiatan penanaman dan/atau sejak diterbitkan penetapan areal kerja IPPKH. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal musim hujan setempat. (3) Penyelesaian penanaman dilaksanakan selambat- lambatnya setengah jangka waktu IPPKH dihitung sejak penetapan areal kerja IPPKH yang bersangkutan berdasarkan rencana penanaman yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a. (4) Dalam hal masa berlaku IPPKH selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan areal kerja IPPKH, maka penyelesaian penanaman dilaksanakan selambat-lambatnya setengah jangka waktu IPPKH ditambah 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan areal kerja IPPKH, maka BPDASHL dapat mengajukan pembatalan lokasi yang telah ditetapkan.

(1) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.

t2016, No.1781

(2) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan pengelola kawasan. (3) Dalam hal dilaksanakan secara swakelola murni dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemegang IPPKH wajib memiliki unit kerja yang menangani pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS; b. Unit kerja tersebut dapat dikembangkan dari divisi yang menangani kegiatan rehabilitasi dan reklamasi atau membentuk divisi baru; dan c. Memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi. (4) Kerjasama dengan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama operasional. (5) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat berasal dari BUMN/BUMS dan/atau kontraktor pelaksana yang berbadan hukum, memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi serta berpengalaman dalam bidang rehabilitasi/penanaman.

(1) Penanaman dilakukan dengan pola penanaman intensif atau penanaman murni. (2) Penanaman intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kondisi areal terbuka/semak belukar atau bertegakan anakan paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar. (3) Penanaman pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan dengan cara rehabilitasi.

(1) Penanaman di luar kawasan hutan dilakukan pada : a. hutan kota; dan b. ruang terbuka hijau.

(2) Pelaksanaan penanaman pada hutan kota dan ruang terbuka hijau paling sedikit 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektar. (3) Penanaman pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penanaman pada fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta lahan yang dibebani hak milik yang berfungsi lindung, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(1) Penanaman pada ekosistem/hutan mangrove dilakukan pada areal yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar. (2) Penanaman sempadan pantai dilaksanakan pada lahan kritis selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.

Penanaman kawasan/lahan bergambut dilakukan pada kondisi areal yang mempunyai tegakan asal paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar.

(1) Pemegang IPPKH dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS wajib melakukan: a. pemeliharan tanaman; dan b. perlindungan dan pengamanan tanaman. (2) Pemeliharaan tanaman dan perlindungan dan pengamanan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil penanaman rehabilitasi DAS sampai dengan serah terima kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang

t2016, No.1781

menangani. (3) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pemeliharaan tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun penanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit; dan b. Pemeliharaan I dan II dilakukan pada tahun kedua dan ketiga dengan komponen pekerjaan pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit. (4) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain pencegahan dan pengendalian kebakaran tanaman dan pengembalaan ternak.

(1) Evaluasi tanaman dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman dalam rangka persiapan penilaian dan serah terima hasil tanaman. (2) Kriteria keberhasilan yang digunakan dalam evaluasi tanaman tahun ke-III minimal 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman yang wajib ditanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

(1) Pemegang IPPKH yang telah melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta perlidungan dan pengamanan tanaman bertanggung jawab atas keberhasilan

penanaman sampai diserahterimakan kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani. (2) Keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan dan pengembalian IPPKH.

(1) Untuk mengetahui keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS, dilakukan penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS (2) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pemegang IPPKH kepada Direktur Jenderal.

(1) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal. (2) Penilaian keberhasilan tanaman dilakukan dengan cara mengevaluasi tanaman paling cepat pada tahun ke-III, dengan parameter penilaian: a. luas penanaman; dan b. jumlah tanaman dan komposisi jenis tanaman per hektar. (3) Luas penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan realisasi luas efektif yang telah dilakukan penanaman. (4) Jumlah tanaman per hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah tanaman yang ditanam dan tumbuh sehat pada setiap hektar, dengan kriteria keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2).

t2016, No.1781

(1) Tim Terpadu Penilaian Keberhasilan Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melibatkan pemangku kawasan dan instansi terkait lainnya, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada BPDASHL Anggota : a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan; b. Pejabat KPH apabila sudah terbentuk KPH; c. Pejabat Eselon IV UPT Kementerian terkait; d. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Direktorat yang menangani penanaman rehabilitasi DAS.

(1) Hasil penilaian keberhasilan penanaman dituangkan dalam bentuk Berita Acara dilampiri peta yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Hasil Penilaian dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pemegang IPPKH dan pemangku kawasan.

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), maka : a. terhadap penilaian yang dinyatakan belum atau tidak berhasil, Direktur Jenderal memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melakukan pemeliharaan lanjutan terhadap hasil tanaman sampai dinyatakan berhasil; dan b. terhadap hasil penilaian dinyatakan berhasil, pemegang IPPKH menyerahkan hasil penanaman kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Berita Acara Serah Terima dengan format tercantum dalam lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Direktur Jenderal menyerahkan hasil penanaman yang dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman, untuk pengelolaan lebih lanjut kepada pemangku/pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang bertanggung jawab menangani : a. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam pada Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam; b. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional pada Kawasan Taman Nasional; c. Kepala Dinas/instansi yang mengurusi Taman Hutan Raya pada Kawasan Taman Hutan Raya; d. Kepala Dinas/instansi yang mengurusi kawasan dimaksud pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL); e. Kepala instansi yang mengurusi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada KHDTK, dan f. Kepala KPH pada kawasan yang telah terbentuk KPH; dan g. Format Berita Acara Penyerahan dan Pengelolaan Hasil Penanaman tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

t2016, No.1781

dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi. (2) Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan jajarannya. (3) Pemantauan dan Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Pemegang IPPKH wajib memberikan akses data dan informasi bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pemantauan dan bimbingan teknis di lapangan.

(1) Pemegang IPPKH wajib membuat laporan semesteran dan tahunan. (2) Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala BPDASHL, pengelola/pemangku kawasan dan instansi terkait, format laporan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Semua biaya yang timbul dalam kegiatan penanaman rehabilitasi DAS dibebankan kepada pemegang IPPKH, meliputi: a. fasilitasi verifikasi calon lokasi penanaman; b. penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan

evaluasi penanaman; dan c. penilaian keberhasilan.

(1) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.

Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pemegang IPPKH, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IPPKH.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Terhadap surat perintah yang telah diterbitkan dan belum dilakukan verifikasi lapangan maka pelaksanaan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut- II/2014.
2. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan dan telah dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman namun belum melakukan penanaman sebelum diundangkannya Peraturan ini,

t2016, No.1781

pelaksanaan penanaman mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014; 3. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan ini, namun belum dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman, maka penyusunan rancangan kegiatan penanaman dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014, dengan ketentuan pelaksanaan penanaman dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan ini. 4. Terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan ini namun belum melakukan penanaman 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka BPDASHL dapat mengusulkan pembatalan lokasi penanaman yang telah ditetapkan. 5. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan maka: a. pada lokasi yang telah dilakukan penanaman dapat segera dilakukan penilaian dan diserahterimakan. b. pada lokasi yang belum dilakukan penanaman, maka lokasi penanaman dipindahkan ke lokasi lain.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

t2016, No.1781

NA RYA