Peraturan Menteri Nomor 44-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehumasan adalah segala kegiatan komunikasi dan publikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi berbagai kebijakan dan program sehingga dapat terwujud citra positif Kementerian.
2. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara timbal balik sebagai wujud hubungan antara Kementerian dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media.
3. Informasi adalah pesan yang disampaikan kepada pihak lain baik internal maupun eksternal untuk menambah pengetahuan, pengertian, dan/atau mengurangi ketidakpastian di sektor kelautan dan perikanan.
4. Konferensi Pers adalah pertemuan resmi dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis.
5. Siaran Pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada Media Massa atas beragam kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian

dengan maksud agar dipublikasikan. 6. Keterangan Pers adalah informasi resmi secara lisan yang ditujukan kepada Media Massa atas beragam kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian dengan maksud agar dipublikasikan. 7. Wawancara Pers adalah tanya jawab antara wartawan dan menteri atau pimpinan unit kerja eselon I yang ditunjuk secara resmi sebagai wakil kementerian. 8. Liputan adalah kegiatan pemantauan, penggalian, dan penyebarluasan informasi atas kegiatan, acara, dan obyek tertentu berkaitan dengan Kementerian. 9. Orientasi Wartawan adalah acara yang disusun secara khusus bagi wartawan, berisi kegiatan peninjauan dan pemberian materi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi wartawan mengenai kebijakan/program/kegiatan Kementerian. 10. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting) adalah pertemuan khusus antara Menteri dengan pemimpin redaksi Media Massa. 11. Advertorial adalah suatu ragam iklan yang berbentuk artikel bergaya redaksional, berisi promosi berbagai kebijakan/ program/kegiatan Kementerian. 12. Iklan adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan Kementerian melalui Media Massa untuk mempromosikan berbagai kebijakan/program/kegiatan. 13. Dialog Televisi dan Radio adalah penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan/program/ kegiatan Kementerian melalui televisi dan radio. 14. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi. 15. Media Internal adalah Publikasi secara khusus dibuat oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, dan Unit Kehumasan Unit Pelaksana Teknis. 16. Pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan mensosialisasikan visi, misi, kebijakan/program/kegiatan

Kementerian serta hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terencana dan terorganisasi dalam suatu acara dan periode tertentu. 17. Orientasi Humas adalah kegiatan pembekalan pengetahuan, pemahaman wawasan tentang bidang kehumasan. 18. Monitoring dan Analisis Pemberitaan adalah pemantauan dan analisis berita dari Media Massa dalam periode waktu tertentu. 19. Kliping adalah kumpulan pemberitaan Media Massa dalam periode waktu tertentu. 20. Komunikasi Kelembagaan adalah komunikasi antara Kementerian dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat kelautan dan perikanan, lembaga negara, lembaga pemerintah dan nonpemerintah maupun pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. 21. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi publik. 22. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai saluran komunikasi untuk menyebarluaskan berita atau informasi atau pesan. 23. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala dengan Publikasi laporan yang lebih mendalam atas isi tulisan dibandingkan koran. 24. Buletin adalah media cetak sejenis surat kabar nonharian dengan format lebih kecil, memiliki gaya tulisan lebih ringan, dan fokus pada tema tertentu. 25. Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala, berisi kumpulan tulisan dari hasil penelitian terbaru di bidang kelautan dan perikanan yang telah ditelaah oleh para pakar, dengan tujuan untuk menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan. 26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.

27. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian.

28. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian.

29. Unit Kehumasan Kementerian adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehumasan Kementerian.

30. Unit Kehumasan Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab di bidang kehumasan.

31. Unit Kehumasan UPT adalah unit organisasi di lingkungan UPT yang bertanggung jawab di bidang kehumasan.

32. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna informasi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai kepentingan langsung dalam penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian, seperti masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah, akademisi, atau perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi nonpemerintah.

33. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah forum komunikasi antara para pejabat humas lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam rangka tukar menukar informasi, memantapkan koordinasi, dan sinkronisasi informasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.

35. Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehumasan Kementerian.

36. Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal.

37. Pimpinan Unit Kehumasan UPT adalah Kepala UPT.

38. Pengelola Humas adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana kehumasan di lingkungan Kementerian.

39. Hak Jawab adalah hak untuk memberikan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik Kementerian.

40. Hak Koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

41. Komunikasi Krisis adalah penyampaian pesan antara instansi Pemerintah dan publik untuk menyamakan persepsi dalam penanganan krisis (sebelum, selama, dan setelah krisis).

42. Krisis adalah segala sesuatu/kejadian yang tidak berjalan dengan semestinya yang berpotensi menyebabkan dampak negatif.

43. Pemetaan Pemangku Kepentingan adalah rangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penentuan klasifikasi pemangku kepentingan, sebagai dasar penetapan strategi, serta perumusan berbagai pendekatan dan agenda program yang akan dilaksanakan.

44. Kampanye Kehumasan adalah aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan ke khalayak tertentu, pada periode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

45. Strategi Komunikasi adalah perencanaan dan manajemen komunikasi dalam rangka mencapai visi dan misi kementerian yang disusun secara komprehensif, terencana, dan dinamis.

46. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpastisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan serta berbagi informasi.

47. Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring) adalah sarana dan saluran resmi Kementerian untuk menyebarluaskan berita atau informasi, atau pesan berbasis internet.

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh unit kehumasan di lingkungan Kementerian agar mampu berperan sebagai media komunikasi dan pemberi informasi terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan akuntabel serta pemberian pelayanan berkualitas.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. sasaran dan kegiatan kehumasan; b. strategi komunikasi; c. tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit kehumasan; d. forum komunikasi kehumasan; e. kode etik dan etika profesi kehumasan; dan f. pembinaan, monitoring, dan evaluasi kehumasan.

Sasaran kehumasan meliputi: a. internal, yaitu seluruh pegawai di lingkungan Kementerian; dan b. eksternal, yaitu:

1. masyarakat;
2. Media Massa;
3. lembaga negara;
4. lembaga pemerintah;
5. akademisi atau perguruan tinggi; dan 6) lembaga atau organisasi nonpemerintah.

Kegiatan Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk: a. Konferensi Pers; b. Siaran Pers; c. Keterangan Pers; d. Wawancara Pers; e. Liputan; f. Orientasi Wartawan; g. Kunjungan Redaksi; h. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting); i. Advertorial dan Iklan; j. Dialog Televisi dan Radio; k. Publikasi; l. Media Internal; m. Pameran; n. Orientasi Humas; o. Monitoring dan Analisis Pemberitaan; p. Kliping; q. Komunikasi Kelembagaan; r. Kampanye Kehumasan; s. Media Sosial; dan t. Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring).

(1) Konferensi Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. Konferensi Pers berkala; dan b. Konferensi Pers insidental. (2) Konferensi Pers berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit satu kali setiap bulan. (3) Konferensi Pers insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila terdapat informasi yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh masyarakat. (4) Konferensi Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (5) Konferensi Pers dilakukan oleh Menteri apabila terkait isu strategis. (6) Konferensi Pers dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I apabila terkait informasi yang bersifat teknis.

(1) Siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang berkaitan dengan kebijakan/program/kegiatan Kementerian, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian. (2) Siaran Pers yang berkaitan dengan kegiatan unit kerja eselon I, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I sesuai dengan bidang tugasnya dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian.

(1) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan untuk memfasilitasi Media Massa dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kebijakan/program/kegiatan Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan/atau UPT. (2) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri, Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian, Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I, dan Pimpinan Unit Kehumasan UPT. (3) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian dengan Media Massa atas persetujuan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya.

(1) Wawancara Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I, sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian. (2) Wawancara Pers dapat dilakukan oleh Pimpinan UPT, berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis dan harus dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I.

(1) Liputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Media Massa dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kebijakan/program/kegiatan Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan/atau UPT. (2) Liputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pers; dan b. Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT. (3) Liputan oleh pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan: a. permintaan langsung dari Media Massa; b. undangan dari Unit Kehumasan Kementerian; dan/atau c. undangan dari Unit Kehumasan Eselon I atau Kepala UPT. (4) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan

langsung dari Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian untuk ditelaah dan ditindaklanjuti. (5) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari Unit Kehumasan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan. (6) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari Unit Kehumasan Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan dengan ditembuskan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian. (7) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan dengan ditembuskan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I. (8) Liputan yang dilaksanakan oleh

Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. (9) Liputan yang dilaksanakan oleh pers wajib didampingi oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, dan/atau Unit Kehumasan UPT.

(1) Orientasi Wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian atau Unit Kehumasan Eselon I untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada wartawan atas kebijakan/ program/kegiatan Kementerian. (2) Orientasi Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung ke tempat pelaksanaan kegiatan.

(1) Kunjungan Redaksi dan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan/program yang telah ditetapkan, dan membina hubungan baik dengan jajaran dewan redaksi media massa. (2) Kunjungan Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor redaksi Media Massa atas inisiatif Kementerian atau Media Massa. (3) Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting) dilaksanakan di kantor Kementerian atau di tempat lain yang ditentukan.

(1) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, diselenggarakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan/program/ kegiatan Kementerian melalui Media Massa. (2) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian. (3) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun dan ditayangkan oleh Unit Kehumasan Eselon I dan Unit Kehumasan UPT.

(1) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, diselenggarakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan/program/ kegiatan Kementerian berdasarkan undangan dari TV dan Radio atau inisiatif Kementerian. (2) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian. (3) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Unit Kehumasan Eselon I dan Unit

Kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya.

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan/program/ kegiatan Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan/atau UPT. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Media Massa dan media lain yang dianggap perlu. (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya.

(1) Media Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, dapat dilakukan melalui penerbitan dan pendistribusian Majalah, Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah, tabloid, Buletin, brosur, leaflet, booklet, poster, kalender, buku agenda kerja dan/atau media lain yang dianggap perlu. (2) Penerbitan dan pendistribusian Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Kementerian. (3) Penerbitan dan pendistribusian Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Eselon I atau Unit Kehumasan UPT yang membidangi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan. (4) Penerbitan dan pendistribusian tabloid dan Buletin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Eselon I. (5) Penerbitan dan pendistribusian brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku agenda kerja, dan/atau media lain dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, dan Unit Kehumasan UPT.

(1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, dikoordinasikan oleh Unit Kehumasan Kementerian yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Unit Kehumasan Eselon I terkait. (2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. (3) Unit Kehumasan Kementerian dalam mengoordinasikan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyusun agenda tahunan penyelenggaraan Pameran. (4) Unit Kehumasan UPT dapat mengikuti Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Orientasi Humas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian atau Unit Kehumasan Eselon I. (2) Dalam pelaksanaan Orientasi Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang narasumber. (3) Orientasi Humas yang diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pengelola humas di lingkungan Kementerian. (4) Orientasi Humas yang diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pengelola humas di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

(1) Monitoring dan Analisis Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Kementerian dan disampaikan kepada Menteri dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (2) Monitoring dan Analisis Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi Menteri dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam MENETAPKAN dan menyempurnakan perumusan kebijakan.

(1) Kliping sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf p, yang berkaitan dengan pemberitaan sektor kelautan dan perikanan, dikelola oleh Unit Kehumasan Kementerian. (2) Kliping yang berkaitan dengan pemberitaan Unit Kerja Eselon I, dikelola oleh Unit Kehumasan Eselon I. (3) Kliping yang berkaitan dengan pemberitaan UPT, dikelola oleh Unit Kehumasan UPT.

(1) Komunikasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q dikoordinasikan oleh: a. Unit Kehumasan Kementerian untuk komunikasi dengan Lembaga Negara; b. Unit Kehumasan Eselon I dan Unit Kehumasan UPT untuk komunikasi kelembagaan dengan instansi pemerintah daerah maupun pihak lain. (2) Unit Kehumasan Eselon I dalam melakukan komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dengan Unit Kehumasan Kementerian. (3) Unit Kehumasan UPT dalam melakukan komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dengan Unit Kehumasan Eselon I.

(1) Kampanye Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, meliputi: a. kampanye kebijakan; b. kampanye program; dan c. kampanye lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Kampanye Kehumasan dilaksanakan oleh: a. Unit Kehumasan Kementerian; b. Unit Kehumasan Eselon I; dan/atau c. Unit Kehumasan UPT. (3) Pelaksanaan Kampanye Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan dengan

Unit Kehumasan Kementerian. (4) Pelaksanaan Kampanye Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Unit Kehumasan Eselon I. (5) Kampanye Kehumasan dilakukan melalui berbagai media seperti Media Massa, Media Sosial, aksi sosial, agenda khusus (special event), dan lainnya.

(1) Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, yang berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi Menteri dan Kementerian, dikelola oleh Unit Kehumasan Kementerian. (2) Media Sosial yang berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi Unit Kerja Eselon I, dikelola oleh Unit Kehumasan Eselon I. (3) Media Sosial yang berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi UPT, dikelola oleh Unit Kehumasan UPT.

(1) Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, berisi berita, informasi, dan pesan dalam bentuk teks, foto, grafis, video, dan suara terkait Kementerian, dapat diakses secara online. (2) Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kehumasan Kementerian. (3) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib berkontribusi dalam memberikan informasi berupa artikel, foto, dan karya jurnalistik lainnya.

(1) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh Media Massa yang keliru tentang Kementerian dan UPT, maka dilakukan: a. Hak Jawab, oleh Unit Kehumasan Kementerian atau

UPT sesuai dengan kewenangannya. b. Hak Koreksi, oleh Unit Kehumasan Kementerian. (2) Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat resmi kepada Media Massa yang memuat berita. (3) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh Media Massa yang berpotensi menurunkan dukungan publik terhadap Kementerian, Unit Kehumasan Kementerian melakukan Komunikasi Krisis antara lain melalui: a. Hak Jawab; b. Hak Koreksi; c. Siaran Pers; d. Keterangan Pers; dan/atau e. Konferensi Pers.

(1) Dalam rangka mengefektifkan kegiatan kehumasan di lingkungan Kementerian, perlu disusun Strategi Komunikasi. (2) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. analisis masalah; b. analisis situasi; c. pemetaan pemangku kepentingan; d. tujuan komunikasi; e. metode komunikasi; f. pemilihan media; g. produksi dan uji coba media; h. media monitoring dan sistem pengelolaan informasi; dan i. evaluasi. (3) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identifikasi masalah; b. analisis isu strategis; dan

c. rencana aksi komunikasi.

(1) Penyusunan Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh Unit Kehumasan Kementerian. (2) Penyusunan Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Unit Kehumasan Eselon I dan narasumber.

(1) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Unit Kehumasan Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Komunikasi setiap tahun sekali.

Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT bertugas melaksanakan kegiatan dan pengelolaan Kehumasan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, penyediaan, dan penyebaran informasi berkaitan dengan kebijakan atau program/kegiatan agar

terwujud citra dan reputasi yang positif; b. penyusunan rencana kegiatan Kehumasan; c. pelaksanaan dan peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan Media Massa; d. penyamaan persepsi dengan publik tentang pembangunan kelautan dan perikanan; dan e. pendokumentasian kegiatan.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Menteri mempunyai wewenang untuk: a. Konferensi Pers; b. Keterangan Pers; c. Wawancara Pers; d. Kunjungan Redaksi; e. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting); dan f. Dialog TV dan Radio. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk: a. Konferensi Pers insidental; b. Keterangan Pers; c. Wawancara Pers; d. Dialog TV dan Radio; e. Kunjungan Redaksi dan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting) bersama Menteri; dan f. Komunikasi Kelembagaan. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan kementerian, Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian mempunyai wewenang untuk: a. menyelenggarakan Konferensi Pers; b. membuat dan menandatangani Siaran Pers; c. menyelenggarakan Keterangan Pers; d. menyelenggarakan Wawancara Pers; e. melaksanakan Liputan; f. menyelenggarakan Orientasi Wartawan;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Redaksi dan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting); h. menyelenggaraan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting); i. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian Advertorial dan Iklan; j. mengoordinasikan penyelenggaraan Dialog TV dan Radio; k. melakukan Publikasi; l. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal berupa majalah, brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku agenda kerja dan/atau media lain yang dianggap perlu; m. mengoordinasikan penyelenggaraan Pameran; n. melaksanakan Orientasi Humas; o. melaksanakan Monitoring dan Analisis Pemberitaan; p. mengelola Kliping; q. mengoordinasikan dan melaksanakan Komunikasi Kelembagaan; r. melaksanakan Kampanye Kehumasan; s. menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi; t. mengelola Media Sosial; dan u. mengelola Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring). (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk: a. menyelenggarakan Konferensi Pers insidental; b. menyusun dan menandatangani Siaran Pers; c. menyelenggarakan Keterangan Pers; d. melaksanakan Liputan; e. menyelenggarakan Orientasi Wartawan; f. menyusun dan menayangkan Advertorial dan Iklan; g. menyiapkan bahan Dialog TV dan Radio; h. melakukan Publikasi; i. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal

berupa Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah, tabloid, Buletin, brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku agenda kerja, dan/atau media lain yang dianggap perlu; j. melaksanakan Pameran; k. menyelenggarakan Orientasi Humas; l. mengelola Kliping; m. melaksanakan Kampanye Kehumasan; dan n. mengelola Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring). (5) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Pimpinan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk: a. melaksanakan Keterangan Pers; b. melaksanakan Liputan; c. melaksanakan Publikasi; d. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal berupa brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku agenda kerja dan/atau media lain yang dianggap perlu; e. melaksanakan Pameran; f. mengelola Kliping; g. melaksanakan komunikasi kelembagaan dengan instansi pemerintah daerah maupun pihak lain; h. melaksanakan Kampanye Kehumasan; i. menyampaikan Hak Jawab; dan j. mengelola Media Sosial.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan: a. Unit Kehumasan Kementerian dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan Kementerian; b. Unit Kehumasan Eselon I dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan; dan c. Unit Kehumasan UPT dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan UPT yang bersangkutan. (2) Unit Kehumasan Eselon I atau Unit Kehumasan UPT dapat

memperoleh data dan informasi dari Unit Kerja Eselon I atau UPT lain melalui unit kehumasan yang bersangkutan. (3) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib memberikan data dan informasi kepada Unit Kehumasan Kementerian/Unit Kehumasan Eselon I/Unit Kehumasan UPT sesuai kewenangan.

Unit Kehumasan Kementerian dapat mengambil alih penyelenggaraan kegiatan Kehumasan dari Unit Kehumasan Eselon I dan Unit Kehumasan UPT apabila dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan tersebut berpotensi menimbulkan citra yang negatif dan/atau menurunkan dukungan publik terhadap Kementerian.

(1) Unit Kehumasan Kementerian bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal melalui dokumentasi kegiatan dan/atau penyertaan Media Massa untuk Liputan. (2) Unit Kehumasan Eselon I bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui dokumentasi kegiatan dan/atau penyertaan Media Massa untuk Liputan. (3) Unit Kehumasan UPT bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan UPT melalui dokumentasi kegiatan dan/atau penyertaan Media Massa setempat untuk Liputan.

Dalam hal kegiatan Kementerian dihadiri oleh

dan/atau Wakil PRESIDEN, Unit Kehumasan Kementerian mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara Republik INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan unit Kehumasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam unit Kehumasan di lingkungan Kementerian maupun dengan unit lain di luar Kementerian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(1) Dalam rangka meningkatkan kebersamaan, bertukar wawasan/informasi, dan keterpaduan kegiatan Kehumasan di lingkungan Kementerian, dapat dibentuk Forum Komunikasi Kehumasan. (2) Forum Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kehumasan Kementerian.

(1) Unit Kehumasan Kementerian sebagai penanggung jawab kehumasan di lingkungan Kementerian menjadi anggota Bakohumas. (2) Unit Kehumasan Kementerian sebagai anggota Bakohumas mensosialisasikan hasil pertemuan Bakohumas kepada seluruh Unit Kehumasan Eselon I. (3) Dalam hal penyelenggaraan pertemuan Bakohumas oleh Kementerian, unit Kehumasan Kementerian dapat berkoordinasi dengan Unit Kehumasan Eselon I, terkait dengan materi yang akan disampaikan.

(1) Kode etik Pengelola humas meliputi: a. wajib memperlakukan informasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bekerja berdasarkan program dan fakta dengan

orientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi; dan c. dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional, maupun internasional dan taat pada masing-masing kode etik organisasi profesi. (2) Etika profesi Kehumasan meliputi: a. tunduk kepada kode etik yang berlaku; b. wajib menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan c. tunduk pada hukum yang berlaku, profesional, proporsional dan akuntabel, efisien, efektif, bertanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom.

(1) Unit Kehumasan Kementerian memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Unit Kehumasan Eselon I dan kinerja Pranata Humas di lingkungan Kementerian. (2) Unit Kehumasan Eselon I memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Unit Kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. (4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, unit kehumasan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan: a. Pimpinan UPT memberikan laporan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

b. Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I memberikan laporan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan c. Unit Kehumasan Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan b. pencapaian hasil. (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kehumasan berikutnya.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA