Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2008 tentang ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pengguna Anggaran di lingkungan Polri yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Kapolri).

3. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang satuan kerja yang dipimpinnya.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kapolri serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

7. Pejabat Penerbit SPM adalah PA/KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara, membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran yang bersangkutan dan menandatangani SPM.

8. Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker adalah Unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf pada Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker di lingkungan Polri.

9. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disebut Perwabku adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji, serta tunjangan, dan lain-lain belanja pegawai.

11. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.

12. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk pisik lainnya.

13. Belanja Lain–lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 10 sampai dengan angka 12.

14. Surat Keputusan Otorisasi Kapolri yang selanjutnya disingkat SKOK adalah surat keputusan tentang pendelegasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk dan dapat mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, penerimaan bagi negara.

15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain

yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 17. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 18. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh PA/KPA, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 19. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 20. Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

21. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/ lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.
22. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
24. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.

Peraturan ini bertujuan: a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perwabku; b. untuk tercapainya keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan Perwabku di lingkungan Polri.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Perwabku, meliputi: a. akuntabilitas, yaitu senantiasa dapat dipertanggungjawabkan; b. transparan, yaitu keterbukaan dalam pembuatan Perwabku; c. proporsional, yaitu sesuai dengan peruntukannya; d. profesional, yaitu sesuai dengan keahlian.

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi: a. pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri; b. kelengkapan dokumen Perwabku; c. administrasi pelaporan dan pencocokan.

Pejabat pengelola keuangan negara di lingkungan Polri, terdiri dari: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Penerbit SPM; e. Bensatker; f. Kepala Bidang Keuangan (Kabidku).

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mendelegasikan kewenangan kepada KPA. (2) KPA pada setiap awal tahun anggaran menunjuk: a. PPK, untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; b. Pejabat Penerbit SPM, untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM; c. Bensatker, untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja.

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak boleh saling merangkap jabatan. (2) Dalam hal pejabat pada Satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka KPA dapat merangkap salah satu jabatan sebagai PPK atau Pejabat Penerbit SPM. (3) KPA tidak boleh merangkap sebagai Bensatker.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertugas: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); e. mengelola utang dan piutang; f. menggunakan barang milik negara; g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satker yang dipimpinnya.

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertugas: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. MENETAPKAN paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; c. MENETAPKAN dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadual, tata cara dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat/unit layanan pengadaan; d. MENETAPKAN dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; e. MENETAPKAN besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa; g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada KPA, selanjutnya dilaporkan kepada Kapolri secara berjenjang disertai Berita Acara Penyerahan; j. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksana pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penerbit SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertugas: a. memeriksa secara teliti dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh kepastian mengenai tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; c. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; d. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut:

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
3. jadwal waktu pembayaran; e. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

Bensatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertugas: a. merumuskan pelaksanaan keuangan di lingkungan Satker; b. menyiapkan data dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker; c. menyiapkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker; d. membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker; e. menyiapkan surat permintaan pembayaran beserta kelengkapannya; f. pengajuan tagihan kepada KPPN; g. mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN; h. menerima, menyimpan, dan membayar dana Satker yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku; i. menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan; j. penyelenggaraan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya; k. pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi; l. menyusun laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Satker; m. menganalisa catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun arsip data komputer.

(1) Kabidku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertugas sebagai pembina fungsi keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk anggaran yang bersifat khusus.

(2) Anggaran yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran bersyarat yang pencairannya berdasarkan Perintah Pelaksanaan Program (P3).

Kelengkapan Perwabku di lingkungan Polri, meliputi dokumen: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang; c. Belanja Modal; d. Belanja Lain-lain.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari: a. gaji, meliputi:

1. Gaji Induk;

2. Gaji Susulan;

3. Kekurangan gaji (rapel gaji);

4. Gaji terusan bagi warakawuri atau duda;

5. uang duka wafat;

6. uang duka tewas/gugur;

7. uang muka/persekot gaji. b. non gaji, meliputi uang:

8. lembur dan makan lembur;

9. makan PNS Polri;

10. honor;

11. tunjangan resiko Penjinak Bahan Peledak (Jihandak), Gegana, dan Perlawanan Anti Teror (Wanteror);

12. tunjangan kompensasi sandi.

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai negeri pada Polri setiap bulannya yang harus dipertanggungjawabkan dengan kelengkapan dokumen.

Gaji Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar gaji yang telah ditandatangani oleh petugas Urusan Gaji selaku pembuat daftar gaji, Bensatker, dan Kasatker, disertai Daftar Rekapitulasi Gaji; b. salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil/calon pegawai dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dalam hal terdapat penambahan anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil/calon pegawai; c. KP4/Model DA 01.04/KU-1, dalam hal terdapat anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil/calon pegawai yang mengalami perubahan susunan keluarga disertai dokumen pendukungnya, berupa:

1. salinan/fotokopi surat nikah yang sudah dilegalisir untuk perubahan karena menikah;
2. salinan/fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir untuk perubahan karena penambahan anak;
3. surat keterangan kuliah/sekolah, bagi anak yang berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, masih kuliah/sekolah, belum bekerja, belum/tidak pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungan pegawai negeri pada Polri/calon pegawai negeri pada Polri yang bersangkutan;
4. surat keterangan cacat bagi anak cacat yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak dapat mencari penghasilan sendiri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dokter pemerintah);
5. surat keterangan adopsi dari pengadilan negeri bagi anak angkat yang diadopsi oleh pegawai negeri pada Polri/calon pegawai negeri pada

Polri yang tidak mempunyai anak atau mempunyai anak yang menjadi tanggungan kurang dari 2 (dua).

(1) Dalam hal mutasi pegawai negeri pada Polri/calon pegawai negeri pada Polri, pembayaran gajinya selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga dilengkapi dengan dokumen: a. SKPP dibuat oleh Bensatker dan disahkan oleh KPPN; b. fotokopi Surat Keputusan Mutasi dari pejabat yang berwenang yang dilegalisir; c. surat perintah telah melaksanakan tugas dari Kasatker. (2) Bagi pegawai negeri pada Polri yang baru (intake), dilampirkan Surat Keputusan pengangkatan pertama.

(1) Gaji Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar gaji susulan ditandatangani oleh Bensatker, dan Kasatker dalam rangkap 2 (dua); b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/mutasi dari pejabat yang berwenang yang dilegalisir dan surat perintah telah melaksanakan tugas dari Kasatker; c. Surat Perintah Serah Terima Jabatan untuk Jabatan Struktural dan Surat Keputusan/Surat Perintah menduduki Jabatan Fungsional. (2) Bagi Personel pindahan dari Satker di luar wilayah pembayaran KPPN bersangkutan, disamping dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan SKPP.

Kekurangan Gaji (rapel gaji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar perhitungan kekurangan gaji yang telah ditandatangani oleh Paur Gaji, Bensatker dan Kasatker; b. fotokopi surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang dilegalisir oleh pejabat dari fungsi personel yang bersangkutan; c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang dilegalisir oleh pejabat dari fungsi personel yang bersangkutan;

d. fotokopi Surat Perintah Serah Terima Jabatan untuk jabatan struktural atau surat keputusan/surat perintah menduduki jabatan fungsional.

(1) Gaji Terusan bagi Warakawuri atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 4, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Daftar Perhitungan Gaji Terusan bagi warakawuri atau duda yang telah ditandatangani oleh Bensatker dan Kasatker di bawah nama Personel/Calon Personel bersangkutan dengan mencantumkan tanggal meninggal dunia; b. Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang serendah- rendahnya Lurah/Kepala Desa/Kasatker; c. SPP/SPM/SP2D. (2) Daftar penghitungan gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk potongan dana pensiun dan tunjangan hari tua.

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 5, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Daftar Perhitungan uang duka wafat yang telah ditandatangani oleh Bensatker dan Kasatker; b. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat yang berwenang serendah- rendahnya Lurah/Kepala Desa/Kasatker.

Uang duka tewas/gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 6, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar perhitungan uang duka tewas/gugur yang telah ditandatangani oleh Bensatker dan Kasatker;

b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang serendah- rendahnya Lurah/Kepala Desa/Kasatker; c. surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan personel/calon personel yang bersangkutan tewas/gugur, yang telah mendapat persetujuan dari Kapolri/Kapolda untuk Anggota Polri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk PNS Polri.

Uang muka/persekot gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 7, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. daftar perhitungan uang muka/persekot gaji yang telah ditandatangani oleh Bensatker dan Kasatker;

b. fotokopi surat keputusan mutasi pindah dari pejabat berwenang yang telah dilegalisir; c. surat permohonan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Kasatker; d. SPP/SPM/SP2D.

(1) Uang lembur dan makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1, hanya diberikan pada PNS Polri.

(2) Dokumen yang diperlukan dalam pertanggungjawaban uang lembur dan makan lembur, sebagai berikut: a. surat perintah kerja lembur dari Kasatker; b. daftar hadir; c. daftar nominatif perhitungan lembur yang dibuat oleh Bensatker, ditandatangani oleh Kasatker, Bensatker, dan yang bersangkutan; d. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi golongan III ke atas; e. SPP/SPM/SP2D.

Uang makan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar hadir; b. daftar nominatif perhitungan lembur yang dibuat oleh Bensatker, ditandatangani oleh Kasatker, Bensatker, dan yang bersangkutan; c. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi golongan III ke atas; d. SPP/SPM/SP2D.

Uang honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 3, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat perintah dari Kasatker; b. daftar hadir;

c. daftar nominatif perhitungan honor yang dibuat oleh Bensatker, ditandatangani oleh Kasatker, Bensatker, dan yang bersangkutan; d. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi Inspektur Dua/golongan III ke atas; e. SPP/SPM/SP2D.

Uang tunjangan resiko Jihandak, Gegana, dan Wanteror sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 4, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keputusan dari pejabat yang berwenang; b. daftar nominatif yang dibuat oleh Bensatker, ditandatangani oleh Kasatker, Bensatker, dan yang bersangkutan; c. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi Inspektur Dua/golongan III ke atas; d. SPP/SPM/SP2D.

Uang tunjangan kompensasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 5, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keputusan dari pejabat yang berwenang; b. daftar nominatif yang dibuat oleh Bensatker, ditandatangani oleh Kasatker, Bensatker, dan yang bersangkutan; c. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi Inspektur Dua/golongan III ke atas; d. SPP/SPM/SP2D.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari: a. pengadaan belanja barang/jasa secara umum dengan nilai:

1. di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. pengadaan belanja barang/jasa secara swakelola; c. belanja uang makan dan perawatan tahanan; d. belanja langganan daya dan jasa, meliputi:

1. listrik, telepon, gas, dan air (LTGA);
2. pos dan giro; e. belanja pemeliharaan; f. belanja perjalanan dinas:
3. dalam negeri, terdiri dari: a) perjalanan dinas biasa; b) perjalanan dinas mutasi;
4. luar negeri.

(1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 1, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. faktur barang; c. faktur pajak; dan d. SSP; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); f. SPP/SPM/SP2D. (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. SPTB; c. faktur barang; d. faktur pajak dan SSP; e. surat perintah kerja; f. berita acara penyelesaian pekerjaan;

g. berita acara pengujian penerimaan pekerjaan; h. berita acara serah terima pekerjaan; i. fotokopi surat perintah tim komisi dari Kasatker; j. surat kuasa dalam hal melakukan tindakan tertentu; k. SPP/SPM/SP2D. (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 3, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. faktur barang; c. faktur pajak dan SSP; d. surat keputusan penetapan pemenang; e. surat pernyataan fakta integritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. bank garansi/jaminan pelaksanaan; g. kontrak; h. fotokopi surat perintah tim komisi dari Kasatker; i. laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara pembayaran per termin, bila pembayarannya melalui termin; j. berita acara penyelesaian pekerjaan; k. berita acara serah terima pekerjaan; l. berita acara uji materiil (khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian); m. fotokopi surat perintah tim uji materiil dari Kasatker khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian; n. SPTB; o. jaminan bank garansi sebesar uang muka, bila mengambil uang muka; p. SPP/SPM/SP2D.

(1) Pengadaan belanja barang/jasa secara swakelola, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat perintah Kasatker secara swakelola; b. daftar nominatif penerimaan upah buruh.

(2) Khusus untuk pengadaan bahan baku, pengadaan peralatan/suku cadang, pemeliharaan dan sewa alat peralatan, kelengkapan dokumen sama dengan kelengkapan dokumen pengadaan belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Belanja uang makan dan perawatan tahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. faktur barang; c. faktur pajak dan SSP; d. SPK/dokumen kontrak; e. berita acara penerimaan dan penyerahan makan tahanan; f. daftar perincian biaya perawatan dan makan tahanan (WT-02); g. Surat Perintah Penahanan; h. Surat Perintah Perpanjangan Tahanan (SPPT), apabila diperpanjang; i. SPP/SPM/SP2D.

(1) Belanja langganan daya dan jasa LTGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d angka 1, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. SPTB; c. berita acara pemakaian daya dan jasa; d. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; e. SPP/SPM/SP2D. (2) Belanja jasa pos dan giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. tanda bukti pengiriman pos dan giro; c. SPP/SPM/SP2D.

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(1) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f angka 1 butir a), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. rincian biaya perjalanan sesuai dengan format yang telah ditentukan; c. surat perintah; d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan diketahui oleh pejabat di tempat tujuan; e. tiket dan kuitansi hotel; f. surat kuasa, bila diperlukan; g. bukti pengeluaran lainya dan/atau daftar pengeluaran riil dari yang bersangkutan dan diketahui Kasatker; h. perhitungan biaya perjalanan dinas secara nominatif, bila dilaksanakan secara rombongan; i. SPP/SPM/SP2D. (2) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. rincian biaya perjalanan perorangan; c. fotokopi surat perintah Kapolri; d. SPPD;

e. perhitungan biaya perjalanan dinas secara nominatif, bila dilaksanakan secara rombongan; f. surat kuasa, bila diperlukan; g. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas; h. SPP/SPM/SP2D. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila menggunakan jasa pihak ketiga, dokumen perwakunya sama dengan kelengkapan dokumen pengadaan belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Perjalanan dinas mutasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f angka 1 butir b), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. kuitansi umum; b. surat perintah dari Kasatker; c. surat perintah jalan dari Kasatker; d. fotokopi telegram/surat keputusan mutasi; e. daftar keluarga; f. daftar barang; g. rincian biaya perjalanan sesuai dengan format yang telah ditentukan; h. SPP/SPM/SP2D.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. sesuai dengan kelengkapan dokumen pengadaan belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; b. khusus untuk gedung dan bangunan dilengkapi berita acara penyerahan kedua setelah selesai masa pemeliharaan.

Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain terdiri dari: a. latihan pra operasi, terdiri dari:

1. uang makan;

2. honor instruktur/pelatih;

3. snack and drink;

4. dukungan administrasi;

5. pemeriksaan kesehatan, bila diperlukan; b. pelaksanaan operasi, antara lain:

6. uang makan dan saku;

7. dana satuan;

8. jasa angkutan;

9. bekal kesehatan;

10. dukungan pengendalian operasi;

11. bahan bakar minyak dan pelumas; c. dukungan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, digunakan untuk:

12. perkara berat;

13. perkara sedang;

14. perkara ringan;

15. pelanggaran;

16. transnational crime; d. dukungan kegiatan kontinjensi, digunakan antara lain untuk:

17. pengamanan pasca bencana alam;

18. pengamanan unjuk rasa;

19. menanggulangi gangguan keamanan pasca pemilihan kepala daerah; e. Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK), terdiri dari:

20. penggantian biaya pelayanan kesehatan (restitusi);

21. pengadaan obat dan bahan baku obat;

22. alat kesehatan habis pakai;

(1) Latihan pra operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. surat perintah latihan pra operasi; c. daftar nominatif uang makan peserta; d. daftar nominatif honor instruktur/pelatih; e. faktur pajak dan SSP. f. pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan dalam rangka Lat Pra Ops. g. SPP/SPM/SP2D; (2) Untuk snack and drink, Perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(3) Alat Instruksi/Alat Penolong Instruksi (Alin/Alongin) untuk pelaksanaan simulasi latihan, Perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (4) Administrasi Latihan (Minlat) yang digunakan untuk mendukung ATK pelaksanaan latihan pra operasi, perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. Surat Perintah Operasi; c. daftar nominatif uang makan dan uang saku, Surat Setoran Pajak (SSP), untuk PPh Pasal 21 bagi Inspektur Dua/golongan III ke atas; d. SP/SPK/kontrak; e. faktur pajak dan SSP; f. SPP/SPM/SP2D. (2) Apabila uang makan pelaksanaan operasi dikelola oleh satuan secara swakelola, dipersyaratkan satuan tersebut mempunyai dapur umum. (3) Dana satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 2, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. nota/faktur barang untuk belanja barang; c. surat perintah untuk perjalanan dinas; d. daftar hadir rapat; e. SPP/SPM/SP2D. (4) Jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 3, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. nota/faktur barang untuk belanja barang; c. sewa kendaraan, dengan menyebutkan identitas kendaraan;

d. SP/SPK/kontrak; e. faktur pajak dan SSP; f. SPP/SPM/SP2D. (5) Bekal kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 4, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. nota/faktur barang untuk belanja barang; c. SP/SPK/kontrak; d. faktur pajak dan SSP. e. SPP/SPM/SP2D. (6) Dukungan pengendalian operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 5, Perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 30. (7) Bahan bakar minyak dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b angka 6, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. SP/SPK/kontrak; c. daftar nominatif apabila uang bahan bakar minyak dan pelumas diberikan langsung pada anggota; d. SPP/SPM/SP2D.

Dukungan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi umum; b. nota/faktur barang untuk belanja barang; c. Surat Perintah Tugas penyelidikan dan penyidikan; d. laporan hasil penyelidikan dan penyidikan; e. daftar nominatif; f. SPP/SPM/SP2D.

Dukungan anggaran kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(1) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e angka 1, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi asli dari rumah sakit/apotek; b. surat permohonan restitusi diketahui oleh kasatker atau pengantar dari kasatker; c. daftar penerima restitusi; d. SPP/SPM. (2) Pengadaan obat dan bahan baku obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e angka 2, perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e (4) angka 3, perwabkunya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Administrasi laporan perwabku terdiri dari: a. laporan Perwabku yang dibayarkan melalui KPPN; b. laporan Perwabku yang dibayarkan melalui Kabidku.

Sistem pelaporan Perwabku yang dibayarkan melalui KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, sebagai berikut: a. untuk seluruh tagihan Perwabku lembar ke-1 (asli ) disimpan di Satker; b. untuk tagihan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Perwabku lembar ke-2 disimpan di Satker dan lembar ke-3 disampaikan kepada Kabidku setiap tanggal 7 bulan berikutnya (T + 7); c. untuk tagihan dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Perwabku lembar ke-2 dan lembar ke-3 disampaikan kepada Kabidku setiap tanggal 7 bulan berikutnya (T + 7) sedangkan lembar ke-3 setelah diteliti dan dicocokan oleh Kabidku, dikirimkan kepada Kapusku Polri Up. Kabid Coklit setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T + 20).

Sistem pelaporan perwabku yang dibayarkan melalui Kabidku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, sebagai berikut: a. Perwabku lembar ke-1 (asli) disimpan di Satker; b. Perwabku lembar ke-2 (dua) sebagai arsip di Bidku sedangkan lembar ke- 3 setelah diteliti dan di cocokan oleh Kabidku, dikirimkan kepada Kapusku Polri Up. Kabid Coklit setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T + 20).

Coklit Perwabku dilaksanakan pada tingkat: a. Bidku; b. Pusku.

(1) Bidku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, setelah menerima Perwabku dari Bendahara Satker yang pembayarannya melalui KPPN dan Kabidku, melakukan coklit apakah seluruh Perwabku yang telah diterima sesuai dengan: a. Wetmatigheid adalah Perwabku harus mempunyai dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undang yang mengatur ( berlaku ); b. Rechtmatigheid adalah hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah dilaksanakan oleh yang berhak atas tagihan tersebut sesuai dengan batas wewenang dan hak diperoleh dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan; c. Doelmatigheid adalah pengeluaran telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program yang telah ditetapkan sebelumnya; d. Cifermatigheid adalah suatu pengukuran kepada ketetapan/kebenaran angka-angka dan dilaksanakan setelah diadakan pengujian dengan penelitian secara Wetmatigheid; Rechtmatigheid dan Doelmatigheid ;” e. Bukti Kas yang terdapat dalam Buku Kas. (2) Apabila dalam coklit ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam dokumen Wabku, Kabidku menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Wabku (NHPW) kepada KPA, dan KPA wajib menyampaikan jawaban Nota Hasil Pemeriksaan Wabku (JNHPW) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, tembusan NHPW dikirim ke Kapusku Polri Up. Kabid Coklit.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja belum dijawab, maka Kabidku menerbitkan teguran kepada KPA, tembusan dikirim ke Kapusku Polri Up. Kabid Coklit. (4) Terhadap KPA yang telah menyampaikan Perwabku dengan Tepat dan Benar, maka Kabidku menerbitkan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabku (NPHPW).

(1) Pusku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, setelah menerima Perwabku dari Kabidku yang pembayarannya melalui Kabidku dan KPPN, melakukan coklit apakah seluruh Perwabku yang telah diterima sesuai dengan: a. Wetmatigheid; b. Rechtmatigheid; c. Doelmatigheid; d. Cifermatigheid; e. Bukti Kas yang terdapat dalam Buku Kas. (2) Apabila dalam coklit ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam dokumen Perwabku, Kapusku menerbitkan NHPW kepada: a. KPA dengan tembusan Kabidku, untuk pembayaran melalui KPPN; b. Kabidku. (3) KPA dan Kabidku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan JNHPW dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. (4) Terhadap KPA dan Kabidku yang telah menyampaikan Perwabku dengan tepat dan benar, maka Kapusku menerbitkan NPHPW.

Contoh formulir yang digunakan dalam Perwabku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari Departemen/ Lembaga/Pemda/ masyarakat yang diterima oleh Kasatker, baik tingkat pusat maupun kewilayahan, kelengkapan dokumen Perwabku disamakan dengan Perwabku APBN sesuai dengan kegunaan dan/atau peruntukannya.

(2) Dalam hal dana bantuan diterima langsung oleh Polsek, administrasi Perwabku dibuat oleh Kasatker Polres/ta/tabes yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Peraturan Kapolri ini, maka Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1362/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Pembebanan Anggaran dan Kelengkapan Bukti Pengeluaran serta Penerimaan Dana di lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA