Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Peraturan Kepolisian yang selanjutnya disingkat Perpol adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
4. Peraturan Kapolri yang selanjutnya disebut Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.
5. Peraturan Kepala Satuan Fungsional yang selanjutnya disingkat Peraturan Kasatfung adalah Perpol yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian yang lingkup berlakunya terbatas pada lingkungan fungsi masing- masing.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di jajaran kepolisian dari tingkat pusat sampai kewilayahan yang berdasarkan Perkap diberi wewenang untuk membuat Perpol yang berlaku di lingkungan tugas kepolisian sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam pembuatan Perpol yang dapat diberlakukan di lingkungan tugas masing-masing; dan b. terwujudnya keseragaman dalam tata cara pembuatan Perpol di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Pembuatan Perpol berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kejelasan tujuan, Perpol harus menyebutkan tujuan pembentukan secara jelas; b. kejelasan rumusan, ketentuan di dalam Perpol wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, istilah, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas agar mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya; c. nesesitas/kebutuhan, Perpol dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk pelaksanaan tugas kepolisian;

d. konsistensi/kesesuaian, materi muatan dan ketentuan yang dirumuskan di dalam Perpol harus sesuai, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; e. transparan/keterbukaan, proses pembentukan Perpol mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan/terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya; dan f. dapat dilaksanakan (aplicable), Perpol harus memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan internal maupun eksternal Polri dengan memperhitungkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Bentuk Perpol yang berlaku di lingkungan Polri meliputi: a. Perkap; b. Peraturan Kasatfung, meliputi:

1. tingkat Mabes Polri, terdiri dari peraturan: a) Irwasum Polri; b) Kepala Badan/Lembaga; c) Asisten Kapolri; d) Kepala Divisi; e) Kepala Korps/Detasemen; f) Kepala/Ketua/Gubernur Pelaksana Pendidikan; g) Kepala Pusat; h) Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dibawah Kasatfung. i) Kasetum; dan j) Kayanma.
2. tingkat Polda, terdiri dari peraturan: a) Irwasda; b) Kepala Biro (Karo); c) Direktur; d) Kepala Bidang; e) Kepala Satuan Brimob Polda; f) Kepala Rumah Sakit; dan g) Kepala Sekolah Polisi Negara. c. Peraturan Kasatwil, meliputi peraturan:
3. Kapolda; dan
4. Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.

Materi muatan Perpol disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. memperhatikan hierarki, konsistensi/keselarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan Perpol yang lebih tinggi atau yang sederajat; c. dijabarkan lebih rinci, bila melaksanakan perintah Perpol yang lebih tinggi; d. tidak memuat ketentuan sanksi pidana dan perdata; e. tidak memuat aturan yang bersifat menimbulkan kewajiban bagi masyarakat yang bertentangan dengan hukum; dan f. adanya kesesuaian antara judul dengan batang tubuh.

(1) Dalam penyusunan Perpol, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. latar belakang dan pertimbangan pembentukan Perpol; b. sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat; c. harmonisasi materi muatan; d. teknik penyusunan; dan e. menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti. (2) Bahasa peraturan tunduk kepada kaidah tata bahasa INDONESIA, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

(1) Hierarki Perpol sebagai berikut: a. Perkap; b. Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri; c. Peraturan Kapolda; d. Peraturan Kasatfung tingkat Polda; dan e. Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres. (2) Perpol dibuat secara hierarki oleh pejabat yang diberi wewenang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri.

(1) Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprakarsai oleh pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap. (2) Dalam penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Pokja dengan melibatkan satuan kerja terkait.

Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: a. pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri; b. arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan; c. pembentukan Pokja oleh pemrakarsa; d. pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja; e. pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait; f. pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai softcopy file; g. fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap; h. pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap; i. pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa; j. pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri; k. paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan); l. penandatanganan Perkap oleh Kapolri; m. registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa; n. penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta softcopy file; o. pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan p. sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

(1) Dalam hal pembahasan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, rancangan Perkap dikembalikan ke Satker pemrakarsa disertai saran atau masukan dari fungsi pembinaan hukum Polri. (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengembalian rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker pemrakarsa wajib mengirimkan kembali kepada fungsi pembinaan hukum Polri disertai hasil penyempurnaan.

Rancangan Perkap yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, fungsi pembinaan hukum Polri melaksanakan pengharmonisasian dan sinkronisasi bersama Satker pemrakarsa dan fungsi terkait.

Dalam pembahasan rancangan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf h, Pokja dapat mengundang atau melibatkan ahli, akademisi, dan/atau narasumber lain dari luar Polri.

(1) Setelah menerima rancangan Perkap hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Satker pemrakarsa wajib mengajukan rancangan Perkap kepada Kapolri untuk ditandatangani. (2) Sebelum diajukan kepada Kapolri, rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diparaf oleh Kadivkum Polri, Kasatker pemrakarsa, Kasetum Polri dan Wakapolri.

Materi muatan Perkap meliputi: a. penjabaran dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. penjabaran pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan; c. kebijakan Kapolri yang membutuhkan aturan pelaksanaan; d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan Polri guna memperlancar kegiatan rutin atau operasi kepolisian; e. strategi dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu yang berkaitan dengan tugas Polri; atau f. ketentuan yang bersifat administratif di lingkungan Polri.

Peraturan Kasatfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan: a. perintah Perkap; dan/atau b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok satuan fungsi masing-masing.

Penyusunan Peraturan Kasatfung dibuat oleh pejabat fungsional Mabes Polri melalui prosedur sebagai berikut: a. pembuatan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa; b. pembahasan dan perbaikan rancangan Peraturan Kasatfung di lingkungan internal satuan fungsional; c. pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung antar Satker pada satu fungsi, dikoordinasikan oleh Kasatfung pemrakarsa; d. harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kasatfung dilakukan oleh fungsi pemrakarsa dan dapat mengundang fungsi pembinaan hukum Polri, ahli, akademisi, dan/atau narasumber lain dari luar Polri; e. paparan rancangan Peraturan Kasatfung di depan pejabat struktural satuan fungsi pemrakarsa; f. finalisasi/penyempurnaan rancangan Peraturan Kasatfung;

g. penandatanganan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Pejabat Struktural satuan fungsi pemrakarsa; h. pengesahan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kapolri; i. registrasi Peraturan Kasatfung di Setum Polri oleh fungsi pemrakarsa; dan j. sosialisasi Peraturan Kasatfung oleh fungsi pemrakarsa dan dapat melibatkan fungsi pembinaan hukum Polri.

Materi muatan Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri meliputi: a. petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing; b. mekanisme hubungan tata kerja internal dan antar Satker di satuan fungsi; c. pemberdayaan unsur-unsur di satuan fungsi; d. mengoptimalkan kinerja satuan fungsi; e. upaya meningkatkan peran dan efektivitas pelayanan satuan fungsi; dan f. peraturan urusan dalam.

(1) Peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan: a. perintah Perkap; dan/atau b. kepentingan pelaksanaan tugas, peran dan fungsi kepolisian di daerah hukum masing-masing.

(2) Pembuatan rancangan Peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh: a. Kapolda; atau b. satuan fungsi di tingkat Polda.

Penyusunan Peraturan Kapolda, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: a. arahan dan/atau persetujuan Kapolda; b. pembentukan Pokja; c. penyusunan rancangan Peraturan Kapolda oleh Pokja; d. pembahasan rancangan Peraturan Kapolda di lingkungan internal Pokja; e. pembahasan rancangan Peraturan Kapolda yang muatan materinya meliputi antar fungsi, dikoordinasikan oleh pejabat pembinaan hukum Polda; f. harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kapolda oleh fungsi pembinaan hukum Polda; g. paparan rancangan Peraturan Kapolda di depan para pejabat utama Polda; h. penyempurnaan rancangan Peraturan Kapolda; i. penandatanganan Peraturan Kapolda oleh Kapolda; j. registrasi Peraturan Kapolda; k. pengesahan Peraturan Kapolda oleh Kapolri; dan l. sosialisasi Peraturan Kapolda oleh Satuan fungsi Pemrakarsa, yang dapat dibantu fungsi Binkum Polda.

Materi muatan Peraturan Kapolda meliputi: a. penjabaran Perkap; b. petunjuk pelaksanaan kebijakan Kapolda di bidang pembinaan dan operasional; c. petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang terkait dengan tugas pokok Polri; d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan Polda guna memperlancar kegiatan rutin ataupun operasi kepolisian; e. petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu di wilayah Polda; f. ketentuan tentang administrasi pelayanan Polri; dan g. peraturan urusan dalam.

Penyusunan Peraturan Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: a. pengajuan gagasan pembuatan rancangan Peraturan Kasatfung dari satuan fungsi pemrakarsa kepada Kapolda melalui pejabat pembinaan hukum Polda; b. persetujuan Kapolda untuk penyusunan Peraturan Kasatfung tingkat Polda; c. pembuatan dan pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa; d. pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung dengan melibatkan satuan fungsi Polda; e. harmonisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda; f. presentasi Pokja atas rancangan Peraturan Kasatfung di depan Kasatfung pemrakarsa; g. perbaikan dan penyempurnaan rancangan Peraturan Kasatfung; h. finalisasi rancangan Peraturan Kasatfung; i. penandatanganan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kasatfung pemrakarsa; j. registrasi rancangan Peraturan Kasatfung; k. pengesahan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kapolda; dan l. sosialisasi rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa dan dapat dibantu fungsi Binkum Polda.

Materi muatan Peraturan Kasatfung tingkat Polda meliputi: a. petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing; b. mekanisme hubungan tata kerja internal di satuan fungsi; c. pemberdayaan unsur-unsur di satuan fungsi; d. mengoptimalkan kinerja satuan fungsi; e. upaya meningkatkan peran dan efektivitas pelayanan satuan fungsi; dan f. peraturan urusan dalam.

Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres berwenang membuat Perpol yang berlaku di wilayah hukum masing-masing.

Penyusunan Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: a. pengajuan gagasan pembuatan rancangan Perpol dari Kapolrestro/ Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres kepada Kapolda melalui fungsi pembinaan hukum Polda; b. persetujuan Kapolda untuk penyusunan rancangan Perpol tingkat Polres; c. pembentukan Pokja dengan surat perintah Kapolrestro/Kapolrestabes/ Kapolresta/Kapolres; d. pembuatan dan pembahasan rancangan Perpol tingkat Polres di lingkungan internal Polres yang dikoordinir oleh Wakapolrestro/Wakapolrestabes/ Wakapolresta/Wakapolres; e. harmonisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda; f. dalam hal dipandang perlu, dapat dilakukan paparan rancangan Perpol tingkat Polres di depan para pejabat utama Polda; g. penyempurnaan rancangan Perpol tingkat Polres oleh Pokja; h. penandatanganan rancangan Perpol tingkat Polres oleh Kapolrestro/ Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres; i. registrasi Perpol tingkat Polres; j. pengesahan Perpol tingkat Polres oleh Kapolda; dan k. sosialisasi Perpol tingkat Polres oleh Wakapolrestro/Wakapolrestabes/ Wakapolresta/Wakapolres.

Materi muatan Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres meliputi: a. penjabaran peraturan yang lebih tinggi; b. penjabaran kebijakan Kapolri dan Kapolda; c. petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan operasional; d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan kesatuan guna memperlancar kegiatan rutin ataupun kegiatan operasi; dan e. petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu di wilayahnya; f. penjabaran pelaksanaan tugas dan administrasi pelayanan Polri; g. petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang terkait dengan tugas pokok Polri; dan h. peraturan urusan dalam.

Pejabat yang berwenang untuk membuat Perpol:

a. Kapolri; b. Kasatfung tingkat Mabes Polri; c. Kapolda; d. Kasatfung tingkat Polda; e. Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.

(1) Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berwenang membuat dan MENETAPKAN Perkap. (2) Perkap yang sudah ditandatangani oleh Kapolri wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Kasatfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang diberi wewenang membuat Perpol adalah serendah-rendahnya Kasatker di lingkungan fungsi tingkat Mabes Polri. (2) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di lingkungan fungsi masing-masing. (3) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berlaku di lingkungan satuan kerja fungsi masing-masing juga dapat diberlakukan di satuan kerja fungsi di tingkat kewilayahan yang berada di bawah lingkup pembinaannya.

(1) Kapolda sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c berwenang membuat Perpol yang berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di wilayah Polda masing-masing. (2) Perpol yang dibuat oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan Polda dan jajarannya.

(1) Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yang diberi wewenang membuat Perpol adalah serendah-rendahnya Kasatker di lingkungan fungsi tingkat Polda. (2) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di lingkungan fungsi masing-masing. (3) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berlaku di lingkungan satuan kerja fungsi masing-masing juga dapat diberlakukan di satuan kerja fungsi di tingkat kewilayahan yang berada di bawah lingkup pembinaannya.

(1) Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e berwenang membuat Perpol yang berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di wilayah Polres masing-masing. (2) Perpol yang dibuat oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan Polres dan jajarannya.

Perpol yang dibuat oleh pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, c, d, dan e dapat merupakan penjabaran dari Perpol yang lebih tinggi atau atas inisiatif pejabat yang diberi kewenangan membuat Perpol berdasarkan kebutuhan tugas di bidang pembinaan dan operasional.

(1) Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, c, d, dan e setelah diregistrasi, wajib mendapatkan pengesahan dengan ketentuan: a. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung tingkat Mabes Polri disahkan oleh Kapolri; dan b. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatker di bawah Kasatfung tingkat Mabes Polri disahkan oleh Kasatfung; dan c. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda disahkan oleh Kapolri; d. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung tingkat Polda disahkan oleh Kapolda; dan e. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/ Kapolresta/Kapolres disahkan oleh Kapolda. (2) Pejabat yang membuat Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan c tidak diberi wewenang untuk membubuhkan tanda tangan pada Perpol dengan mengatasnamakan Kapolri. (3) Pejabat yang membuat Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan e tidak diberi wewenang untuk membubuhkan tanda tangan pada Perpol dengan mengatasnamakan Kapolda.

(1) Secara berjenjang Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi. (2) Dalam hal muatan materi Perpol yang dibuat oleh pejabat Polri, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi, Kapolri atau pejabat yang mengesahkan Perpol berwenang untuk mencabut atau membatalkan Perpol dimaksud.

Kerangka dalam penyusunan Perpol, meliputi: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; e. penjelasan (bila diperlukan); f. lampiran (bila diperlukan).

(1) Judul Perpol memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan. (2) Nama Perpol dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan. (3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Pembukaan Perpol terdiri atas: a. frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; b. jabatan pembentuk Perpol; c. konsiderans; d. dasar hukum; dan e. diktum.

Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dicantumkan pada pembukaan tiap jenis Perpol sebelum nama jabatan pembentuk Perpol yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Jabatan pembentuk Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

(1) Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diawali dengan kata Menimbang. (2) Konsiderans Menimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perpol. (3) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Menimbang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. (4) Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam satu rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (5) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

(1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d diawali dengan kata “Mengingat”. (2) Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dasar kewenangan pembuatan Perpol dan Peraturan Perundang–undangan yang memerintahkan pembuatan Perpol tersebut. (3) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (4) Apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perpol dimaksud, maka cukup mencantumkan UNDANG-UNDANG tentang Polri dan Peraturan PRESIDEN tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri sebagai dasar hukum.

Diktum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas: a. kata “MEMUTUSKAN”; b. kata “MENETAPKAN”; dan c. nama Perpol.

(1) Batang tubuh Perpol memuat semua substansi Perpol yang dirumuskan dalam pasal-pasal. (2) Materi muatan dalam batang tubuh, pada umumnya terdiri dari: a. ketentuan umum; b. materi pokok yang diatur; c. ketentuan sanksi (jika diperlukan); d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan e. ketentuan penutup.

(1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan maksud dan tujuan, serta prinsip. (2) Frase pembuka dalam ketentuan umum Perpol berbunyi “Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:”.

(3) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang dipandang perlu untuk didefinisikan.

Materi pokok yang dimuat dalam Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berisi norma yang akan diatur, bukan bersifat pernyataan, yang penempatannya diletakkan pada bab II dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya materi yang akan diatur.

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dapat dimuat dalam Perpol apabila diperlukan, namun terbatas pada sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pencabutan izin, teguran tertulis, dan pembubaran. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikaitkan dengan pelanggaran terhadap pasal yang diatur dalam materi pokok.

(1) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d memuat penyesuaian terhadap Perpol yang sudah ada pada saat Perpol baru mulai berlaku, agar Perpol tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. (2) Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan diletakkan sebelum bab penutup. (3) Jika dalam Perpol tidak diadakan pengelompokan bab, maka pasal yang memuat ketentuan peralihan diletakkan sebelum pasal ketentuan penutup.

(1) Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e ditempatkan dalam bab terakhir. (2) Dalam hal tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup diletakkan dalam pasal terakhir. (3) Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: a. status Perpol yang sudah ada; dan b. saat mulai berlakunya Perpol.

Penutup merupakan bagian akhir Perpol dan memuat: a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Perpol dalam Berita Negara Republik INDONESIA (khusus untuk Perkap); b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Perpol; c. pengundangan Perpol (khusus untuk Perkap) atau pengesahan Perpol oleh pejabat yang lebih tinggi (khusus untuk Perpol dibawah Perkap); dan d. akhir bagian penutup.

(1) Dalam hal Perpol memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam pasal pada batang tubuh. (2) Pernyataan dalam pasal menyebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpol yang bersangkutan.

(3) Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/MENETAPKAN Perpol yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perpol tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi pada Polri, bentuk Peraturan Kasatfung dan Kasatwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 500