Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

2. Bendaharawan adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara atau daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang Negara/daerah;

3. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta pihak ketiga dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melakukan kewajibannya;

5. Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan melanggar hukum dalam konteks Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara yang subyeknya adalah setiap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak Ketiga karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

6. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dan atau dibeli dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari bantuan luar negeri atau kekayaan lainnya yang menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku merupakan hak milik Negara;

7. Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi yang dilakukan oleh Seketaris Mahkamah Agung RI atas nama Ketua Mahkamah Agung RI untuk menjamin kepentingan Negara dari yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar dapat dilakukan penagihan penyelesaian kerugian Negara;

8. Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat –syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pejabat Negara Mahkamah Agung RI adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

10. Pihak Ketiga adalah Penyedia barang dan jasa baik berupa orang atau badan hukum termasuk tenaga honorer, yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan dianggap ikut bertanggungjawab atas kerugian Negara;

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan /atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud; www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Upaya damai adalah penyelesaian secara musyawarah atau sukarela tanpa melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil pemeriksaan.

13. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan tenaga honorer yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti kerugian Negara walaupun jumlahnya belum dapat dipastikan;

14. Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian Negara yang dibebankan secara bersama-sama kepada dua orang atau lebih;

15. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian Negara yang terjadi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melaporkannya kepada Pimpinan Satuan Kerja dan Sekretaris Mahkaman Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

16. Surat Kesanggupan Membayar (SKM) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti besarnya jumlah kerugian Negara ;

17. Force Majeure adalah suatu keadaan yang telah terjadi diluar dugaan dan/atau kemampuan manusia;

18. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiaban ke hati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara.

Peraturan ini berlaku untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap : a. Calon Pegawai Negeri; b. Pegawai Negeri bukan Bendahara; c. Pejabat Negara; d. Pihak Ketiga. di Lingkungan Mahkamah Agung Republik INDONESIA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Informasi tentang kerugian Negara, dapat diketahui dari : a. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); c. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; d. Pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Kantor/Satuan Kerja; e. Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi oleh Tim atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi; f. Perhitungan Ex Officio; g. Yang bersangkutan.

(1) Verifikasi dilakukan untuk mengungkapkan kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik INDONESIA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; (2) Apabila pada Satuan Kerja diketahui adanya kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara yang langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh : Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), apabila diperlukan Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat menugaskan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan; (2) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI segera melakukan tindakan dalam rangka pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap tindakan, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk ditindak lanjuti;

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam lingkungan Mahkamah Agung RI terdiri dari : a. Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung Republik INDONESIA b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik INDONESIA. 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik INDONESIA. c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik INDONESIA. d. Anggota : 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik INDONESIA. 2. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung Republik INDONESIA. e. Sekretariat : Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik INDONESIA. (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung RI dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) menyelenggarakan fungsi untuk : a. Menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima; b. Mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara; d. Menyelesaikan kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM), Surat Kesanggupan Membayar (SKM), Surat Keputusan Pembebanan; e. Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara; f. Apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja; g. Apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara; h. Memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian Negara; i. Apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian Negara menyangkut beberapa Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian Negara; j. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hasil penelitian dan pemeriksaan harus disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) disertai usul/rekomendasi penyelesaian kerugian Negara yang bersangkutan;

Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan diduga terdapat : a. Unsur tindak pidana khusus, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melaporkan Kepada Kejaksaan Agung RI; b. Unsur pidana umum, maka atasan langsung yang bersangkutan melaporkan kepada Kepolisian setempat; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus disertai upaya pengembalian kepada Negara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbukti bahwa kerugian Negara dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku maka kepada yang bersangkutan di kenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya serta tingkat kelalaian atau kesalahannya; (2) Jika yang bersangkutan dalam hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat memberikan rekomendasi pembebasan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

(1) Upaya penyelesaian secara damai hanya dapat dilakukan apabila :

1. Kerugian Negara telah ditetapkan jumlahnya ;
2. Pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kealpaan. (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicantumkan dalam usul penyelesaian kasus pada laporan awal atau pada waktu dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); (3) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, disertai jaminan serta Surat Kuasa khusus pengalihan hak.

(1) Penggantian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran hingga lunas dalam waktu paling lama 24 Bulan; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara angsuran, maka dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan.

Pelaksanaan penyelesaian secara damai harus diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan langsung yang bersangkutan yang sekaligus dapat bertindak sebagai penerima kuasa dari pelaku penyebab kerugian Negara.

(1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Satuan Kerja serta 2 (dua) orang saksi untuk disampaikan pada : a. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); b. Bendahara, sebagai dasar untuk membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji.

(1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibuat daftar diatas kertas bermaterai yang memuat : a. Semua jenis serta lokasi barang yang dijaminkan; b. Surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang; c. Perkiraan nilai barang dan atau pendapatan yang pasti atau diterima oleh yang bersangkutan. (2) Apabila perkiraan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c lebih kecil dari kerugian Negara, maka dapat ditutup dengan harta kekayaan ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari yang bersangkutan; (3) Pemberian jaminan dari harta ahli waris harus dinyatakan dalam surat kesanggupan dari orang yang mempunyai harta kekayaan untuk memenuhi nilai kerugian Negara; (4) Surat Kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disertai pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengan cara: a. penyerahan penuh yaitu penyerahan benda lengkap dengan surat-surat bukti pemilikannya atau; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyerahan surat-surat bukti pemilikan, jika bendanya masih dikuasai oleh pemiliknya yang untuk itu perlu diikuti dengan Surat Kuasa Penyerahan sebagai jaminan. (2) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau benda berharga yang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanan diserahkan kepada KPPN atau Bendaharawan yang telah ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji yang bersangkutan ; (3) Apabila benda jaminan berupa benda bergerak lainnya, maka penyimpanannya diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk ; (4) Apabila penyelesaian upaya damai dilakukan berupa pembayaran uang tunai, maka uang tersebut harus disetor oleh Bendaharawan atau pejabat penerima kepada Kas Negara dengan disertai bukti penyetoran;

Bendaharawan atau pejabat penerima wajib melakukan inventarisasi barang-barang yang disimpan sebagai jaminan, dengan cara antara lain : a. Membuat Berita Acara Penerimaan; b. Membukukan penyimpanannya; c. Melaporkan penyimpanan dan penerimaan serta keadaan benda- benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

(1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, kemudian mengirimkan fotocopy bukti pembayaran angsuran kerugian Negara berupa SPM/SSBP kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi cq. Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi; (2) Dalam hal pelaku atau yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak memenuhi kesanggupan, maka bendaharawan melalui Kepala Satuan Kerja atau Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaporkan secara tertulis tentang alasan ketidaksanggupan itu kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

Apabila ternyata, janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dipenuhi dalam waktu sebagaimana telah ditentukan, maka penjualan benda jaminan www.djpp.kemenkumham.go.id

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sampai tiga kali penagihan yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 membatalkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang telah dibuat dan terhadap yang bersangkutan dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi.

(1) Apabila kerugian Negara yang dibebankan pada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, maka Kepala Satuan Kerja memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), bahwa yang bersangkutan masih terhutang kepada Negara dan agar dapat dilakukan penagihan atas sisa hutang tersebut; (2) Apabila kerugian Negara yang dibebankan pada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 segera memberitahukan kepada ahli warisnya tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut cara pelunasannya; (3) Pelaksanaan pembayaran sisa hutang oleh ahli waris dapat diadakan perubahan sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan Negara;

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga yang pada waktu menjalankan kewajiban, tugas dan jabatannya, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Negara; (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. Penyalahgunaan wewenang; b. Korupsi; c. Pencurian; d. Penggelapan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Penipuan; f. Menaikan harga; g. Merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spesifikasi barang; h. Tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada waktunya; i. Merusak barang milik Negara; j. Menghilangkan uang atau Barang Milik Negara.

Tuntutan Ganti Rugi hanya dapat dilakukan apabila : a. Negara telah dirugikan; b. Kerugian Negara harus telah pasti; c. Kerugian Negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak Ketiga yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI; d. Tidak dapat diselesaikan dengan cara damai;

Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana tersebut dalam pasal 22 (1) diperlukan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) kepada yang bersangkutan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

1. Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian Negara tersebut dalam Pasal 23 huruf (d) tidak tercapai maka kepada Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Negara diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) sedangkan Pihak Ketiga dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan menerbitkan Surat Kesanggupan Membayar (SKM);

2. Surat Keputusan Pembebanan (SKP) atau Surat Kesanggupan Membayar (SKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan dari yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Jika dianggap perlu dapat pula surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan penjagaan atas harta kekayaan milik yang bersangkutan dengan perantaraan pihak yang berwajib.

Penuntutan dan keputusan mengenai kerugian Negara yang diakibatkan oleh Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Jika dari hasil penelitian tersebut dalam Pasal 5 diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) memberitahukan kepada Pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak daripadanya tentang : a. Jumlah kerugian yang diderita Negara yang harus diganti; b. Sebab dan alasan ia dibebani ganti rugi tersebut; c. Tenggang waktu untuk mengajukan keberatan yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat pemberitahuan;

Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dan Pejabat Negara setelah menerima Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, dapat : a. Menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan pembayaran sekaligus atau dengan jalan mengangsur selambat- lambatnya 2 (dua) tahun dan untuk itu yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; b. Mengajukan keberatan atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya;

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu cukup terjamin dan akan lunas dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun maka yang bersangkutan harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dapat diterima jika : a. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b cukup jelas dan diakui; b. Kerugian dapat dilunasi atau diangsur dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun; c. Pembayaran angsuran cukup terjamin atau ada penjaminnya;

(1) Jika tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b sudah dilampaui tetapi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan ditolak, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas nama Ketua Mahkamah Agung RI MEMUTUSKAN untuk membebankan penggantian kerugian Negara kepada yang bersangkutan dengan MENETAPKAN jumlah dan waktu yang harus diganti dalam surat keputusan pembebanan; (2) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diterapkan dalam tenggang waktu terbatas yaitu 5 (lima) tahun setelah tahun dimana kerugian itu diketahui atau delapan tahun setelah tahun terakhir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan; (3) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, maka tuntutan ganti rugi menjadi kadaluarsa bila sejak tahun terjadinya kerugian Negara tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

(1) Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali dan MEMUTUSKAN dalam tingkat banding Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika permohonan peninjauan kembali diterima Menteri Keuangan, maka oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI maka dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 30 hari dilampaui tanpa ada permohonan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali ditolak, kecuali jika dalam keputusan pembebanan ditetapkan harus segera dijalankan; (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan; (3) Jika dalam pelaksanaan terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI, pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh kepala satuan kerja dengan perantaraan Panitia Urusan Piutang Negara dan atau Pihak Kejaksaan.

(1) Untuk pemulihan kerugian Negara perlu tindakan penagihan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian Negara dengan melampirkan : a. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) disertai Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan; b. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau Surat Keputusan Tingkat Banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(1) Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan dalam hal: a. Tidak cukup bukti b. Banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah (2) Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI atas nama Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi (3) Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup www.djpp.kemenkumham.go.id

Piutang Tuntutan Ganti Rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar (SKM).

Tata cara Penghapusan Piutang tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara penghapus bukuan piutang tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang-piutang Negara yang telah dihapuskan dapat ditagih kembali apabila yang berhutang telah mampu.

Organisasi yang melaksanakan proses penyelesaian kerugian Negara, yaitu : Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Unit Eselon I membantu proses penyelesaian kerugian Negara sampai dengan pembuatan Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB), Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan pelaksanaan tagihan kemudian melaporkannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Penataan Arsip Kasus Kerugian Negara (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Satuan Kerja baik Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun www.djpp.kemenkumham.go.id

Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian Negara secara sistematis, tertib, teratur dan kronologis; (2) Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah sebagai berikut: a. Surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI; b. Surat Pernyataan Bertanggungjawab; c. Informasi taksiran harga/Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) / harga pasar; d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); e. Surat kuasa pengalihan hak; f. Surat penyerahan jaminan; g. Surat kuasa untuk melelang; h. Surat kuasa pemotongan gaji; i. Daftar kerugian Negara Mahkamah Agung RI; j. Surat penunjukan pemegang barang; k. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari kepolisian; l. Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian; m. Gambar/denah tempat kejadian; n. Surat penunjukan/pembentukan Tim Pemeriksa dari Satuan Kerja; o. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja; p. Fotocopy STNK dan BPKB kendaraan dinas; q. Fotocopy surat pembayaran kerugian Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Akun 423922 - Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara, beserta fotocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran (melalui pemotongan gaji), bila sudah ada pembayaran angsuran; (3) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian Negara wajib : a. Membuat Laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian Negara; (4) Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisili/pindah tempat kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian Negara wajib : a. Memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan berkas-berkas lainnya dengan tembusan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;
4. KPPN setempat; b. Mencatat kepindahan dimaksud pada butir 4.1 diatas dalam lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara. (5) Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru : a. Membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai bersangkutan. b. Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara . c. Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada :
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;
8. KPPN setempat;

TIM AD HOC (1) Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk tim Ad-Hoc untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan. (2) Tim Ad-Hoc terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota; (3) Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga dibentuk oleh unit atasannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

TIM PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pembentukan Tim Pertimbangan guna membantu Sekretaris Makamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan a. Ketua : Kepala Biro Keuangan. b. Wakil : Kepala Biro Perlengkapan. c. Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan. d. Anggota :
3. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.
4. Auditor Badan Pengawasan.
5. Pejabat Lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan).
6. Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi
7. Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah: a. Melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian Negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). b. Memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian Negara. c. MENETAPKAN nilai kerugian Negara.

Pelaporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara a. Kepala Satuan Kerja wajib membuat laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara berupa laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan laporan Pihak Ketiga; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

Calon Pegawai negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan pejabat Negara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara akan tetapi tidak mengganti maka dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi Pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(1) Apabila putusan Hakim perdata/pidana yang menjatuhkan sanksi perdata/pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang besangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk MENETAPKAN Tuntutan Ganti Rugi. (2) Namun apabila Putusan Hakim Perdata/Pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi Tuntutan Ganti Rugi.

Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

(1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan dikoordinasikan oleh Tim penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian Negara sebagai berikut : a. Kendaraan bermotor, penetapan nilai kerugiannya berdasarkan harga taksiran dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) setempat pada saat terjadi kerugian Negara atau harga pasar pada saat terjadinya kerugian Negara yang di tetapkan oleh TPKN; b. Barang peralatan kantor, mesin dan barang lainnya (disesuaikan dengan klasifikasi BMN) berdasarkan harga pasar pada saat terjadinya kerugian Negara yang di tetapkan oleh TPKN; c. Harga pasar yang menjadi bahan pertimbangan TPKN untuk menetukan nilai taksir kerugian Negara adalah harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Hasil survei TPKN dan informasi lain yang akuntabel. d. Bangunan, berdasarkan perhitungan perkiraan nilai bangunan yang dikeluarkan Dit. Jen. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dikurangi penyusutan; c.1. Nilai penyusutan bangunan permanen = 2%/tahun; c.2. Nilai penyusutan semi permanen = 4 %/tahun; c.3. Nilai penyusutan bangunan darurat = 10 %/tahun; e. Tanah, berdasarkan nilai jual tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang diterbitkan oleh Dit. Jen. Pajak Kementerian Keuangan dan memperhatikan harga pemerintah; f. Obat-obatan, berdasarkan harga perolehan.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama berkewajiban mengawasi sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 96 Tahun 2006, sedangkan untuk lingkungan selain Pengadilan Tingkat Banding dan tingkat pertama yang berkewajiban mengawasi adalah Kepala Satker masing-masing.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung RI;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 046/KMA/SK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2013 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id