Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008.

4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRP dan DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008.

9. Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

14. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

15. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

17. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

18. Panitia Pemilihan adalah panitia/kelompok penyelenggara yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu www.djpp.kemenkumham.go.id

Lapangan selanjutnya disingkat PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta Panwascam dan Panwaslap sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 19. Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya disebut partai politik adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan partai politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014. 20. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan. 21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 23. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. 24. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. www.djpp.kemenkumham.go.id

25. Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCSHP Anggota DPR, DCSHP Anggota DPRD Provinsi dan DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara hasil perbaikan yang memuat nomor urut parpol, nama parpol, tanda gambar parpol, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.
26. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
27. Petugas penghubung adalah pengurus partai politik yang bertugas sebagai penghubung antara partai politik dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan penetapan DCSHP, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
28. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh DPP/DPW/DPD/DPC Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu daerah pemilihan serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu partai politik.
29. Sistem Informasi Pencalonan, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis web untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
30. Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
31. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan www.djpp.kemenkumham.go.id

sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 32. Hari adalah hari kalender.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, berpedoman pada asas penyelenggara pemilu : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Partai politik dalam mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara INDONESIA, wajib memenuhi persyaratan : a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa INDONESIA; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, www.djpp.kemenkumham.go.id

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(1) Yang dimaksud dengan ketentuan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c termasuk Warga Negara INDONESIA yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar www.djpp.kemenkumham.go.id

negeri, dan bakal calon yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat. (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif : a. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; b. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut; dan c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warganegara disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (2), wajib melampirkan : a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada. (2) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. (3) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. (4) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. (5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah INDONESIA di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di INDONESIA dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain www.djpp.kemenkumham.go.id

dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (9) Apabila satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB SMALB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB SMALB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB SMALB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang bersangkutan. (10) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB di salah satu atau semua jenjang pendidikan, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (11) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang digunakan bakal calon pada saat pengajuan bakal calon, dinyatakan tidak memenuhi syarat. (12) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Untuk pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat, pemenuhan persyaratan pendidikan ditentukan : a. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB. b. Apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. c. Apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di Lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB beralih status dari sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi sekolah/satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah/ satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang telah beralih statusnya. d. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan Islam dari negara lain, dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang berwenang pada Kementerian Agama. e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang berdomisili di luar provinsi di mana ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dikeluarkan, dapat dilakukan oleh Direktur pada Kementerian Agama yang berwenang atau Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama setempat.

(1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat, wajib menyertakan : a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru. (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS AGAMA) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada. (4) Bakal calon yang menyampaikan fotokopi ijazah di atas sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB sekolah menengah atas atau yang sederajat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(1) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain. (2) Dalam hal surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang. (3) Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan DCS. (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya www.djpp.kemenkumham.go.id

sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan. (2) Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), dan/atau peraturan internal Partai Politik.

Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib memperhatikan : a. Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. b. Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. c. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Model BA). d. Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan sebagaimana dimaksud huruf d, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan KPU kabupaten/kota melalui media cetak dan media elektronik serta laman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan MENETAPKAN 2 (dua) orang pengurus partai politik yang bertugas sebagai petugas penghubung antara partai politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 1 (satu) hari setelah berakhirnya tanggal pengumuman pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menerima berkas pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penghubung partai politik sesuai tingkatannya memasukkan data ke dalam cakram digital, mencetak formulir dan menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bertugas : a. menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh pimpinan partai politik (Model B, Model BA, serta Model BB sampai dengan Model BB- 14); b. menerima cakram digital yang berisi data persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan masing-masing bakal calon yang telah diisi dan disampaikan oleh pimpinan partai politik; c. mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi : www.djpp.kemenkumham.go.id

1. nama pengurus partai politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi;
2. nama partai politik yang mengajukan bakal calon, beserta Surat Pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) serta dokumen pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (Model BB);
3. hari dan tanggal serta waktu penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon;
4. nama lengkap dan jabatan petugas penghubung dalam kepengurusan partai politik yang ditunjuk berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh pimpinan partai politik;
5. alamat, nomor telepon, nomor faximile, alamat email kantor sekretariat partai politik;
6. jumlah dan jenis dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon. d. memberikan tanda bukti pendaftaran.

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya. (2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya. b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B). (2) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya. (3) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA).

Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara INDONESIA yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa INDONESIA dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB). c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1). e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak www.djpp.kemenkumham.go.id

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS. h. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3). i. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :
3. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).
4. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5).
5. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB- 6).
6. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7). j. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model BB-8). k. Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-9). l. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku. m. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB- 10). www.djpp.kemenkumham.go.id

n. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model BB-11). o. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile.

(1) Surat Pencalonan dan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disahkan dan diajukan oleh pimpinan partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan ketentuan : a. Surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah. b. Surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah tingkat Provinsi atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah. c. Surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani asli/basah oleh bakal calon dan diketahui pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap basah. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani asli/basah oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap basah. (4) Surat pencalonan, daftar bakal calon serta dokumen persyaratan masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan: a. 1 (satu) asli; dan b. 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilegalisasi. (5) Setiap rangkap dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3), dimasukkan dalam map atau tempat tersendiri, sehingga dapat dikenali untuk masing-masing daerah pemilihan. (6) Pengesahan salinan surat pencalonan, daftar bakal calon dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhi tanda tangan dan cap basah dari pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan partai politik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Pengesahan salinan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah serta salinannya dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 1, angka 2, dan angka 4, harus disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada masa perbaikan DCS. (2) Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 3 harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bertempat tinggal di luar negeri, selain menyampaikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, menyerahkan pula surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat.

Dalam hal belum terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, digantikan dengan surat keterangan mendaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan : a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. b. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. c. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b. d. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon www.djpp.kemenkumham.go.id

perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d. e. administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan menempatkan sekurang- kurangnya 1 (satu) nama bakal calon perempuan dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon pada nomor urut yang lebih kecil, partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan dokumen yang ditandatangani oleh bukan Ketua Umum/Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris partai politik atau sebutan lain, penandatangan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat, apabila : a. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, apabila Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal partai politik berhalangan tetap. b. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik tingkat provinsi yang mendatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, apabila Ketua dan/atau Sekretaris partai politik berhalangan tetap. c. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, apabila Ketua dan/atau Sekretaris partai politik berhalangan tetap.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi (Model BB-12). (2) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai politik paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa verifikasi. (3) Partai politik diberikan kesempatan memperbaiki syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa perbaikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota : a. mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan. b. menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

(1) Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-13). (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan ketentuan : a. KPU menyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulir Model BC; b. KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan formulir Model BD; dan c. KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. (3) Rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. (4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. (5) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. (2) Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. (3) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.

(1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berubah apabila : a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon; b. calon meninggal dunia; c. calon mengundurkan diri. (2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon. (3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-14). (2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam: a. formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU; b. formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU Provinsi; c. formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota. (3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti. (4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan : a. KPU menyusun dan MENETAPKAN DCT Anggota DPR menggunakan formulir Model BC1-DPR; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. KPU Provinsi menyusun dan MENETAPKAN DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1- DPRD Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1- DPRD Kabupaten/Kota. (2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru calon. (3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. (4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. (5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 (satu) hari. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik masing-masing pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 (satu) hari.

(1) Apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

(1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, tidak mempengaruhi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, tidak dapat diganti oleh partai politik. (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, dapat diganti oleh partai politik pada masa perbaikan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Partai politik melalui petugas penghubung partai politik mengajukan bakal calon pengganti kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sejak diucapkannya putusan pengadilan. (2) Partai politik menyampaikan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan (Model B), daftar bakal calon (Model BA), dan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/ penelitian terhadap surat pencalonan (Model B), daftar bakal calon (Model BA), dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan bakal calon pengganti dari partai politik.

(1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Tahapan pencalonan Anggota DPRA, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRP dan DPRPB yang dipilih, berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara partai politik peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di wilayah Provinsi Aceh, diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 UNDANG-UNDANG.

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Apabila sengketa Pemilu yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat diselesaikan oleh partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (3) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) telah digunakan. (4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. (5) Apabila pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. (6) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

(1) Partai politik atau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak dapat menerima atau melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6). (3) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (5) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) atau putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan partai politik atau bakal calon, dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mencantumkan bakal calon yang bersangkutan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Bakal calon pengganti yang semula menggantikan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah tercantum dalam DCS dan/atau DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dicabut dan tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. (3) Nomor urut bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempati oleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Perubahan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan perubahan daftar bakal calon (Model BA) oleh partai politik.

Pencalonan Anggota DPRP dan DPRPB berpedoman pada peraturan ini kecuali yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1), menjadi bahan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan. (2) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, digandakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, rekapitualsi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diperoleh dari softcopy yang diberikan oleh : a. KPU kepada partai politik melalui petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari pimpinan partai politik, untuk bakal calon Anggota DPR; b. KPU Provinsi kepada partai politik tingkat provinsi melalui petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari pimpinan partai politik, untuk bakal calon Anggota DPRD Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota kepada partai politik tingkat kabupaten/kota melalui petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari pimpinan partai politik, untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Jenis dan contoh formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jumlah minimum penyertaan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan berdasarkan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penempatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terlampir dalam Lampiran II peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Untuk efisiensi dan efektifitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/ lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan. (2) Mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh petugas penghubung.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing- masing dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

(1) Pengisian Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang pembentukan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) Apabila pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 belum dibentuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau partai politik tingkat kabupaten/kota, proses pencalonan dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh pengurus partai politik di provinsi dan/atau kabupaten induk.

(1) Calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

DPRD Kabupaten/Kota, masih mewakili daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan DPRD Kabupaten/Kota pada kabupaten induk. (2) Daftar calon tetap dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan DCT Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2014 pada provinsi dan/atau kabupaten induk. (3) Apabila pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 belum dibentuk KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota, proses pencalonan dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten di provinsi dan/atau kabupaten induk.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id