Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

pasal.id

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

8. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

10. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu Anggota DPD.

11. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara di luar negeri.

14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

19. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

21. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

22. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 23. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 24. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 25. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 26. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. 27. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara. 29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di TPSLN. 30. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS. 31. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan. 32. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

33. Surat Suara adalah salah satu jenis Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor/nomor urut Partai Politik, nama, foto Pasangan Calon/foto calon/tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
34. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
35. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
36. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPT LN adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
37. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
38. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTb LN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan

haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. 39. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. 40. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPK LN adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. 41. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 42. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon. 43. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 44. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. 45. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 46. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 47. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. 48. Hari adalah hari kalender.

pasal.id

(1) Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. potensi kerawanan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; b. akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih; c. ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan d. kepatuhan KPPS atau KPPSLN dalam menjalankan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. (5) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menyusun pemetaan TPS rawan.

pasal.id

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pelaksanaan sesuai dangan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; b. melakukan pemetaan dan potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan c. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Peserta Pemilu serta patroli pengawasan bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

pasal.id

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terhadap: a. kampanye pada hari Pemungutan Suara; b. pemberian uang atau materi lainnya; c. keterlibatan pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. manipulasi perolehan suara.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya yang dilarang dan pengawasan terhadap netralitas kepada pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas Pemilu melakukan upaya pencegahan terjadinya praktik larangan pemberian uang atau materi lainnya dan pengawasan terhadap netralitas kepada pihak yang dilarang terlibat, dengan melakukan: a. pemetaaan kerawanan wilayah; b. sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat; c. kampanye larangan dalam Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara melalui media tatap muka, media sosial dan media lainnya; d. patroli pengawasan sebelum hari Pemungutan Suara, bersama dengan pihak terkait; dan e. himbauan kepada seluruh pihak tentang larangan dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.

pasal.id

(1) Dalam melakukan pengawasan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih, Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh Pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari PPS atau KPPS;

b. memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai dengan hasil penyempurnaan daftar Pemilih tetap hasil perbaikan; c. memastikan pemberian Formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT; d. memastikan tidak ada penyalahgunaan Formulir Model C6-KPU; e. melayani Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memberikan pelayanan kepada Pemilih pindahan, yang menderita gangguan jiwa, yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit dan/atau rumah sakit jiwa, di panti sosial, di lembaga pemasyarakatan, penahanan, serta Pemilih di perbatasan dan Pemilih korban bencana agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. memastikan keakuratan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK; b. memastikan penggunaan hak pilih terhadap Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK; c. melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; d. memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

e. melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPTb; dan f. melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS tempat asal dan pada TPS tempat memilih. (3) Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dengan cara memastikan Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang bersangkutan serta penggunaan hak pilih dapat dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai Pemungutan Suara.

pasal.id

(1) Dalam hal Pemilih pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPR dan calon anggota DPRD Provinsi. (2) Dalam hal Pemilih pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPR dan calon anggota DPD. (3) Dalam hal Pemilih pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon. (4) Dalam hal Pemilih pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal Pemilih yang berasal dari daerah Pemilihan anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR. (6) Selain Pemilih yang berasal dari daerah pemilihan anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II yang pindah memilih dari TPS ke TPSLN Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon.

pasal.id

(1) Dalam melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan koordinasi dengan KPU di setiap tingkatan. (2) Pengawasan ketersedian perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan lainnya dalam pelaksanan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan: a. ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS; b. kelebihan Surat Suara diamankan dan dibuatkan berita acara; c. Surat Suara yang kurang untuk dipenuhi dan dibuatkan berita acara; dan d. Surat Suara yang tertukar segera mendapatkan penggantian dan dibuatkan berita acara.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing dalam melakukan pengawasan ketersediaan

perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya memastikan: a. TPS didirikan sesuai standar dan lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara; b. perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS paling lama 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara; c. penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima; dan d. perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel. (2) Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dituangkan dalam berita acara.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap penyiapan dan pembuatan TPS. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pencermatan terhadap syarat pembentukan TPS; b. memastikan pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; dan c. memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye. (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing dapat merekomendasikan saran perbaikan,

apabila penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan sosialisasi yang dilakukan oleh KPPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya dalam mengumumkan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara dan tata cara pelaporan bila ada dugaan pelanggaran yang terjadi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang lazim digunakan di daerah yang bersangkutan.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap penyampaian Formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan KPPS mengembalikan Formulir Model C6-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPS. (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pencatatan jumlah Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS dan melaporkannya secara berjenjang.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara: a. melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS; b. memeriksa kelengkapan tugas KPPS berupa tanda pengenal dan surat keputusan;

c. mengawasi TPS dibuka pada jam 07.00 dan di tutup pada jam 13.00 waktu setempat; d. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat terpenuhi hak pilihnya; e. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya, serta kehadiran seluruh KPPS; f. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memastikan petugas KPPS dan petugas keamanan bukan merupakan simpatisan, anggota dan pengurus Partai Politik atau Pasangan Calon; h. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; i. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; j. memastikan ketersedian alat bantu tuna netra; k. memastikan KPPS melaksanakan kewajiban:

1. memasang salinan DPT dan DPTb serta Daftar Pasangan Calon, DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPD, DCT Anggota DPRD Provinsi, DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditempat yang telah ditentukan;
2. MENETAPKAN perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat Saksi dari Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota atau diatasnya untuk Pemilu anggota DPR, Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau diatasnya untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan calon DPD untuk Pemilu anggota

DPD sejumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 4. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS; dan 5. mengumumkan jika terdapat Peserta Pemilu yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah; l. memastikan Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dan hanya 1 (satu) Saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; m. memastikan proses Pemungutan Suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat Pemungutan Suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; n. memastikan Pemilih yang hadir dan terdaftar dalam DPT membawa Formulir model C6-KPU dan/atau identitas lainya dan menandatangani Formulir Model C7-DPT KPU; o. memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb menandatangani Formulir Model C7- DPTb KPU; p. memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK menandatangani Formulir Model C7- DPK KPU; q. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas Pemilih yang tidak membawa Formulir Model C6- KPU, dengan memeriksa identitas Pemilih yaitu KTP- el atau identitas lain yang berupa surat izin mengemudi, paspor, kartu keluarga, atau surat keterangan;

r. memastikan ketua KPPS menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara; s. memastikan ketua KPPS memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; t. memastikan KPPS mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran; u. memastikan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya mencelupkan salah satu jarinya ke dalam botol tinta hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS; v. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih penyandang disabilitas; w. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; x. memastikan kerahasian Pemilih di bilik suara; y. memastikan ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau sudah tercoblos untuk dilakukan pergantian hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara; z. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan didaftarkan pada DPK paling lama 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara berakhir; aa. memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf z, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan dalam KTP-el Pemilih tersebut;

bb. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; cc. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar Pasangan Calon terhadap Surat Suara yang tidak digunakan; dd. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara; dan ee. menyampaikan saran perbaikan dan berkoordinasi dengan KPPS apabila terdapat kekurangan Surat Suara. (2) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdiri atas: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara DPR; c. Surat Suara DPD; d. Surat Suara DPRD Provinsi; dan e. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 4 (empat) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara DPR; c. Surat Suara DPD; dan d. Surat Suara DPRD Provinsi. (4) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta

dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang pindah memilih ke daerah kecamatan lain dalam satu daerah kabupaten/kota di daerah pemilihannya yang terdiri atas: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara DPR; c. Surat Suara DPD; d. Surat Suara DPRD Provinsi; dan e. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. (5) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 4 (empat) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain atau ke daerah kecamatan lain dalam satu provinsi di daerah pemilihannya yang terdiri atas: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara DPR; c. Surat Suara DPD; dan d. Surat Suara DPRD Provinsi. (6) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 3 (tiga) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi di daerah pemilihannya yang terdiri atas: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara DPR; dan c. Surat Suara DPD. (7) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi yang terdiri atas:

a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan b. Surat Suara DPD. (8) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb/DPTb LN yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah ke suatu negara yang terdiri dari Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (9) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPSLN memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih ke suatu negara yang terdiri dari: a. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan b. Surat Suara DPR.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara: a. memastikan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah Pemungutan Suara berakhir; b. memastikan sarana dan prasarana Penghitungan Suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan; c. memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas; d. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir; e. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;

f. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan; g. memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. memastikan tata cara penulisan penghitungan jumlah suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memastikan Penghitungan Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang di catat oleh KPPS; k. memastikan KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara; l. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS pada hari yang sama; m. memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik; dan n. memastikan penyerahan kotak suara dan Surat Suara hasil pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS oleh PPS kepada PPK. (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan Ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

a. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau b. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan. (3) Dalam membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPPS tidak meminta bantuan kepada Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan/atau masyarakat.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan proses Penghitungan Suara dengan cara: a. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang di catat oleh KPPS; b. melakukan pengecekan terhadap kesesuaian:

1. jumlah Surat Suara yang diterima sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan ditambah Surat Suara rusak/keliru coblos ditambah Surat Suara tidak terpakai;
2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan;
3. jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan jumlah Surat Suara sah dan tidak sah; dan
4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing Peserta Pemilu. c. memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dan

lampirannya dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara; dan d. mencatat dan mendokumentasikan kejadian khusus selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai hasil pengawasan. (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan dokumentasi terhadap formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing memastikan KPPS patuh dan tepat waktu dalam melakukan pengumuman Penghitungan Suara disetiap tingkatan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pengamanan, penyegelan dan penjagaan keutuhan kotak suara dan seluruh dokumen setelah rapat Penghitungan Suara di TPS untuk diserahkan kepada KPU di setiap tingkatan.

pasal.id

(1) Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas TPS memastikan Saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawas TPS melakukan pencatatan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu.

(4) Pengawas TPS memastikan KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan Saksi dan/atau saran Pengawas TPS jika keberatan diterima.

pasal.id

(1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara ulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara ulang. (2) Ketentuan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara ulang sebagai berikut: a. terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan; b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; dan e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. (3) Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan jadwal Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di tingkat TPS dalam hal terjadi: a. kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan/atau masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau h. ketidaksesuaian jumlah hasil Penghitungan Surat Suara sah dan Surat Suara tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. (2) Dalam hal Penghitungan Suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS, Panwaslu Kecamatan merekomendasikan Penghitungan Suara ulang dilakukan di tingkat kecamatan.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu memastikan PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah Surat Suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS. (2) Pengawas Pemilu memastikan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di PPK dengan cara membuka kotak suara.

pasal.id

(1) Panwaslu LN melakukan pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan calon anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II. (2) Pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara diselenggarakan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara di luar negeri meliputi: a. Pemungutan Suara di TPSLN; b. Pemungutan Suara melalui KSK; dan c. Pemungutan Suara melalui Pos. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawaslu dapat mengangkat pengawas TPSLN dan/atau pengawas KSK. (5) Dalam hal dibutuhkan dukungan pengawasan luar negeri, Panwaslu LN dapat berkerjasama dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan pengawasan.

pasal.id

Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih dengan cara: a. mendapatkan salinan DPT LN dan DPTb LN yang digunakan untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari PPLN atau KPPSLN; b. memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih dalam DPT LN dan DPTb LN di TPS, KSK, dan pos; c. memastikan Pemilih dalam DPT LN dan DPTb LN mendapatkan Formulir Model C6-LN;

d. memastikan Pemilih yang memberikan suaranya di TPSLN atau KSK menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP; e. memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendaftarkan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPSLN atau KSK kepada KPPSLN dengan menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP sesuai dengan alamat yang tertera dalam Paspor atau SPLP; f. memastikan pendaftaran Pemilih karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT LN, dan memberikan suara di TPSLN lain, TPSLN di negara lain atau TPS di dalam negeri dan atau memilih menggunakan KSK atau memilih melalui pos dapat mendaftar dalam DPTb LN; g. memastikan Pemilih dengan Formulir Model A.5 LN-KPU dapat menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT LN di TPSLN tempat asal memilih; h. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali; dan i. memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali.

pasal.id

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan pembentukan, penentuan lokasi, dan pembuatan TPSLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Panwaslu LN memastikan TPSLN telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dengan maksimal jumlah Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (3) Panwaslu LN dapat melakukan rekomendasi atau saran perbaikan apabila penetuan lokasi dan pembuatan TPSLN tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

pasal.id

(1) Panwaslu LN dalam melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara di TPS dan dukungan perlengkapan lainnya memastikan: a. ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, KSK atau melalui pos; b. kelebihan Surat Suara diamankan di tingkat PPLN dan dibuatkan dalam berita acara; c. Surat Suara yang tertukar segera mendapatkan penggantian dan dibuatkan berita acara; d. perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya diterima oleh KPPSLN paling lama 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara; e. penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima; dan f. perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel. (2) Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dituangkan dalam berita acara.

pasal.id

Panwaslu LN dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dengan cara: a. berkoordinasi dengan PPLN dan KPPSLN untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dangan tata cara pemungutan dan penghitungan suara; b. memperoleh nama Saksi di TPSLN sesuai dengan surat mandat; dan

c. melakukan pengawasan pembentukan dan penempatan TPS LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

(1) Panwaslu LN mengawasi kepatuhan KPPSLN dalam pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan memastikan: a. pelaksanaan prosedur Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. TPSLN di buka pada jam 08.00 dan di tutup pada jam 18.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu Pemungutan Suara di TPSLN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam; c. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPSLN sebelum pukul 18.00 atau di jam terakhir waktu setempat dapat terpenuhi hak pilihnya; d. kelengkapan atribut KPPSLN seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya; e. seluruh sampul tersegel dengan ketentuan prosedur perlengkapan Pemungutan Suara; f. kehadiran seluruh KPPSLN; g. pembagian tugas anggota KPPSLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. KPPSLN dan petugas keamanan bukan merupakan simpatisan, anggota dan pengurus Partai Politik atau Pasangan Calon; i. KPPSLN membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; j. KPPSLN menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; k. ketersediaan alat bantu tuna netra;

l. KPPSLN memasang salinan DPT LN, DPTb LN, Daftar Pasangan Calon dan DCT Anggota DPR di tempat yang sudah ditentukan; m. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye dan hanya 1 (satu) Saksi yang dapat memasuki TPSLN dalam satu waktu; n. Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; o. proses Pemungutan Suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat Pemungutan Suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketertiban TPSLN, pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; p. Pemilih yang hadir dan terdaftar dalam DPT membawa Formulir Model C6-LN dan menandatangani Formulir Model C7-DPT LN; q. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN menandatangani Formulir Model C7-DPTb LN; r. Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN menandatangani Formulir Model C7-DPK LN; s. KPPSLN memeriksa kebenaran identitas Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPSLN yang telah ditentukan dan tidak membawa Formulir Model C6-LN, dengan memeriksa identitas Pemilih yaitu KTP-el, Paspor atau SPLP;

t. ketua KPPSLN menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara; u. KPPSLN memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; v. KPPSLN mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran; w. KPPSLN memberikan pelayanan kepada Pemilih penyandang disabilitas. x. KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; y. Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; z. KPPSLN memberikan Surat Suara pengganti apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara; aa. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT LN dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP dan didaftarkan pada DPKLN 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara berakhir; bb. KPPSLN melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; cc. KPPSLN memberi tanda pada tempat tanda tangan ketua KPPSLN dan gambar Pasangan Calon, apabila terdapat Surat Suara yang tidak digunakan; dan

dd. KPPSLN membuat berita acara serta mencatat dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara. (2) Panwaslu LN memastikan KPPSLN memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdiri dari: a. surat suara PRESIDEN dan Wakil; dan b. surat suara DPR. (3) Panwaslu LN memastikan KPPSLN memberikan 1 (satu) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang bukan berasal dari Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II yang terdiri dari Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

pasal.id

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan Pemungutan Suara melalui KSK dilakukan dengan cara: a. memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK dilaksanakan sejak 9 (sembilan) Hari sebelum Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan hari Pemungutan Suara di TPSLN pada PPLN setempat; b. memastikan waktu pelaksanaan KSK sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat berdasarkan persetujuan Panwaslu LN dan Saksi Peserta Pemilu; dan c. memastikan pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK dengan jumlah paling banyak 300 (tiga ratus) Pemilih. (2) Dalam hal Panwaslu LN dan atau Peserta Pemilu tidak menugaskan Saksi, PPLN membuat surat pemberitahuan pelaksanaan KSK kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

pasal.id

Panwaslu LN melakukan pengawasan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara melalui KSK yang dilakukan oleh KPPSLN KSK dengan memastikan: a. KPPSLN KSK mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK dengan menggunakann Formulir Model C6 LN-KPU paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK; b. Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP kepada KPPSLN KSK pada hari Pemungutan Suara melalui KSK apabila Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN belum menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara; dan c. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN dapat melakukan Pemungutan Suara menunjukkan KTP-el, Paspor, atau SPLP kepada KPPSLN KSK pada hari Pemungutan Suara melalui KSK dengan didaftar dalam DPK LN.

pasal.id

Panwaslu LN melakukan pengawasan Pemungutan Suara melalui KSK dengan cara memastikan: a. KPPSLN KSK melakukan prosedur pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kelengkapan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan Pemungutan Suara melalui KSK; c. KPPSLN memasang salinan DPT LN, DPTb LN, Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR di tempat yang telah ditentukan; d. kotak suara dan sampul tersegel; e. Saksi yang hadir membawa surat mandat; f. Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam

dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; g. KPPSLN KSK memerikasan identitas Pemilih dalam KTP- el, Paspor atau SPLP beserta Formulir Model C6 LN-KPU atau Formulir Model A.5 LN-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN, DPTb LN untuk mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran; h. KPPSLN KSK memeriksa KTP-el, Paspor atau SPLP Pemilih yang didaftarkan dalam DPK LN sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran; i. KPPSLN KSK meminta Pemilih menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih; j. KPPSLN KSK memberikan pelayanan yang baik kepada Pemilih penyandang disabilitas, orang tua dan wanita hamil; k. Pemilih KSK yang terdaftar dalam DPT LN KSK mendatangani formulir daftar hadir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. memastikan Pemilih KSK yang terdaftar dalam DPTb LN KSK mendatangani formulir daftar hadir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. memastikan Pemilih KSK yang terdaftar dalam DPK LN KSK mendatangani formulir daftar hadir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Panwaslu LN memastikan KPPSLN menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara di lokasi KSK sampai KPPSLN menyerahkan kepada PPLN.

pasal.id

Pengawasan Pemungutan Suara melalui KSK mutatis mutandis dengan Pemungutan Suara melalui TPSLN.

pasal.id

Panwaslu LN memastikan pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos dilakukan dengan cara memastikan: a. pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos hanya diberikan kepada Warga Negara INDONESIA yang berada di wilayah yang sulit untuk mengakses TPSLN atau KSK; b. pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos dilaksanakan oleh KPPSLN pos paling sedikit 500 (lima ratus) Pemilih dan paling banyak 2000 (dua ribu) Pemilih; c. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara melalui pos dilaksanakan oleh PPLN apabila Pemilih yang menggunakan layanan Pemungutan Suara melalui Pos kurang dari 500 (lima ratus) Pemilih; d. KPPSLN pos mengirim Surat Suara melalui pos kepada Pemilih yang akan memilih melalui Pos paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di masing-masing PPLN; e. KPPSLN pos menerima Surat Suara melalui pos dari Pemilih yang memilih melalui pos paling lambat pada hari dan tanggal Penghitungan Suara di luar negeri; f. Pemilih yang menggunakan metode Pemungutan Suara melalui Pos dapat mengubah metode Pemungutan Suara paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum pengiriman Surat Suara melalui pos; dan g. Pemungutan Suara melalui Pos dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Panwaslu LN melakukan pengawasan Pemungutan Suara melalui Pos dengan cara: a. memastikan KPPSLN pos melakukan prosedur pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memastikan kelengkapan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan Pemungutan Suara melalui Pos; c. memeriksa surat mandat Saksi;

d. memastikan Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; e. mendapatkan salinan DPT LN dan DPTb LN; dan f. memastikan PPLN menerima Surat Suara dari Pemilih ke PPLN melalui Pos.

pasal.id

(1) Panwaslu LN memastikan kotak suara disimpan di kantor perwakilan Republik INDONESIA. (2) Panwaslu LN memastikan PPLN menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara. (3) Dalam hal daya tampung kantor perwakilan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, Panwaslu LN memastikan kotak suara dapat disimpan di luar kantor perwakilan Republik INDONESIA.

pasal.id

(1) Panwaslu LN mengawasi Penghitungan Suara dengan cara memastikan: a. rapat Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan tanggal Penghitungan Suara di dalam negeri; b. sarana dan prasarana Penghitungan Suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. Penghitungan Suara dengan metode Pemungutan Suara di TPSLN, menggunakan KSK atau melalui pos dilakukan secara bersamaan.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu LN melakukan pengawasan secara mutatis mutandis dengan pengawasan Penghitungan Suara di dalam negeri.

pasal.id

Panwaslu LN wajib mencatat seluruh proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di luar negeri.

pasal.id

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan dalam pengumuman Penghitungan Suara dengan memastikan: a. KPPSLN TPSLN dan KSK menyampaikan salinan hasil Penghitungan Suara kepada PPLN untuk diumumkan; b. PPLN mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk masing-masing metode Pemungutan Suara di tempat yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari; c. KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir berita acara Pemungutan Suara dan Penghitugan Suara, formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Panwaslu LN yang hadir pada Hari dan tanggal Penghitungan Suara; dan d. KPPSLN menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di Kantor PPLN. (2) Dalam hal salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan pada hari dan tanggal Penghitungan Suara, penyampaian kepada Saksi dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Penghitungan Suara. (3) Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPSLN dan Panwaslu LN tidak hadir dalam Penghitungan Suara, salinan formulir berita acara

Pemungutan Suara dan Penghitugan Suara, formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dapat diserahkan kepada PPLN untuk disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN paling lama 1 (satu) Hari sebelum rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.

pasal.id

(1) Bawaslu dan Panwaslu LN melakukan koordinasi dengan KPU dan PPLN, Pemerintah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri serta Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dalam melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya. (2) Koordinasi dengan KPU dan PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pemberian uang atau materi lainnya. (3) Koordinasi dengan Pemerintah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pemberian uang atau materi lainnya. (4) Bawaslu dan Panwaslu LN mengingatkan Pasangan Calon, calon anggota DPR dan/atau tim kampanye tidak melakukan pemberian uang atau materi lainnya.

pasal.id

Selain berkoordinasi dengan KPU dan PPLN serta Pasangan Calon/tim kampanye, Bawaslu dan Panwaslu LN juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk mendorong upaya pencegahan dan melaporkan bentuk dugaan pemberian uang atau materi lainnya.

pasal.id

Bawaslu dan Panwaslu LN melakukan publikasi mengenai pengawasan dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek pemberian uang atau materi lainnya.

pasal.id

(1) Panwaslu LN dalam melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya dengan cara: a. melakukan pengawasan langsung terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh Pasangan Calon/tim kampanye atau pihak lainnya; b. mencatat kejadian dan melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya yang tidak dapat dicegah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. menyampaikan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta buktinya kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. (2) Dalam hal menerima informasi dugaan pemberian uang atau materi lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemillihan Umum mengenai Pengawasan. (3) Pengawas Pemilu merahasiakan dan/atau tidak mempublikasikan identitas warga yang menyampaikan informasi dugaan pemberian uang atau materi lainnya.

pasal.id

Dalam melakukan pengawasan keterlibatan Penyelenggara Negara, Bawaslu dan Panwaslu LN melakukan: a. identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah; b. identifikasi kemungkinan keterlibatan Penyelenggara Negara; c. koordinasi dengan KPU atau PPLN dan pemerintah di daerah setempat dengan pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Negara; dan d. kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat.

pasal.id

(1) Panwaslu LN dalam melakukan pengawasan keterlibatan Penyelenggara Negara dengan cara: a. mencatat Penyelenggara Negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah; b. mendeteksi adanya upaya mobilisasi Pemilih oleh Penyelenggara Negara; dan c. mengawasi netralitas penyelenggara Pemilu dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Panwaslu LN menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilu terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, Pengawas Pemilu merekomendasikan Pemilu lanjutan/susulan sesuai dengan ketentuan setelah berkonsultasi dengan Pengawas Pemilu diatasnya.

pasal.id

Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap: a. pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ulang; dan b. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

pasal.id

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu; c. penilaian kegiatan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu. (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

pasal.id

(1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN terhadap pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu.

pasal.id

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

pasal.id

Pengawas Pemilu memastikan: a. Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS, Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemungutan dan penghitungan suara; dan b. KPPS, PPS, dan PPK melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih berpedoman pada keputusan KPU Provinsi dengan menghormati nilai yang tumbuh pada masyarakat Papua dan Papua Barat dalam menggunakan hak pilih. .

pasal.id

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

pasal.id

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 397); dan b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA