PSIKOTROPIKA

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.

4. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.

7. Pedagang…

PRESIDEN

1. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.

2. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.

3. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengiriman, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.

4. Transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.

5. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerahan maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

6. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikottropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.

7. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

(1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam

undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

PRESIDEN

(2) Psikotropika...

(2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma

ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :

• psikotropika golongan I;
• psikotropika golongan II; c psikotropika golongan III;
• psikotropika golongan IV.

(3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II,

psikotropika golongan III; psikotropika golongan IV.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis

psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

• menjamin ketersediaan psikottropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
• mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
• memberantas peredaran gelap psikotropika.

(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan.

(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

PRESIDEN

BAB III…

PRODUKSI

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izi.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

PEREDARAN

Bagian Pertama Umum

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

(1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah

terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

(2) Menteri menetapkan persyarakat dan tata cara pendaftarab

psikotropika yang berupa obat.

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

PRESIDEN

Pasal 11…

Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua Penyaluran

(1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

(2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan oleh :

• Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

• Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

• Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

(3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat

dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

PRESIDEN

Bagian… Bagian Ketiga Penyerahan

(1) Penyerahan psikottropika dalam rangka peredaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

(2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada

apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.

(3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan,

puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.

(4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan

balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

(5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dalam hal :

• menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
• menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
• menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.

(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau

pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

PRESIDEN

berlaku.

(2) Impor...

(2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau

pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.

(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

(1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali

melakukan kegiatan ekspor psikotropika.

(2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali

melakukan kegiatan impor psikotropika.

(3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat

diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan impor psikotropiks,

eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan

ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.

(3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam

permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.

PRESIDEN

Pasal 20…

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengangkutan

(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan

surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Setiap mengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan

surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.

(1) Eksportir psikotrtopika wajib memberikan surat persetujuan ekspor

psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan

ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib

membawa dan bertanggung jawabatas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.

(4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memesuki

wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

PRESIDEN

Bagian… Bagian Ketiga Transito

(1) Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan

ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.

(2) Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :

• nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika;
• jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
• negara tujuan ekspor psikotropika.

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada trasito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

• pemerintah negara pengekspor psikotropika;
• pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan
• pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transito psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Bagian… Bagian Keempat Pemeriksaan

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan/atau transito psikotropika.

(1) Importir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya,

dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor psikotropika di perusahaan.

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.

(2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika

yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

(1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label

psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

(2) Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib

atau dilarang dicantumkan pada label psikotropika.

PRESIDEN

(1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah

kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.

(2) Persyaratan...

(2) Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh Menteri.

Menteri menyusun rencana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

(1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan

farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.

(2) Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan

pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.

PRESIDEN

(1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau

membawa psokotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

(2) Pengguna...

(2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5).

(1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan

berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

(2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada fasilitas rrehabilitasi.

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.

(1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma

ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga negara yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang dilakukan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

Pasal 41…

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang meneruskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama Pembinaan

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang

PRESIDEN

berhubungan dengan psikotropika.

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

• terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

• mencegah…

• mencegah terjadinya penyalagunaan psikotropika;

• melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

• memberantas peredaran gelap psikotropika;

• mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan

• mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam rangka pembinaan, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Pengawasan

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala yang

berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

(2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :

• melaksanakan...

• melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;

• memeriksa surat dan/atau dokumen berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;

• melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persayaratan; dan

• melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan surat tugas.

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil

tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis;
• penghentian sementara kegiatan;
• denda administratif;
• pencabutan izin praktik.

PRESIDEN

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran

dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

BAB XI…

PEMUSNAHAN

(1) Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :

• berhubungan dengan tindak pidana;
• diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika;
• kadaluwarsa;
• tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

(2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud :

• pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
• pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
• pada ayat butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan,

PRESIDEN

dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebur.

(3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII…

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

• melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
• membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
• menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada

pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

PRESIDEN

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
• melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
• melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
• melakukan...
• melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
• membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang psikotropika;
• menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

(1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara

psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.

(2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim

memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan dari perkara lain untuk diajukan pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

PRESIDEN

(1) Barangsiapa :

• menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2); atau

• memproduksi...
• memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
• mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
• mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
• secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit p. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka

di damping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(1) Barangsiapa :

• memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau

PRESIDEN

• memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
• memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa...

(2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan

dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara laing lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan

dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara lain lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan

dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan

Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang

ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan {asa; 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

(1) Barangsiapa :

• mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
• mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

PRESIDEN

• melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(3) atau Pasal 22 ayat (4);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000 000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa...

(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada

orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat

(2) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana

denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Barangsiapa :

• melengkapi pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
• melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;atau
• melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

• tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
• mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak

PRESIDEN

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1); atau

• mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
• melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupaiah).

Pasal 64…

Barangsiapa :

• menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
• menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika

PRESIDEN

yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 91), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana

psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Warga...

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Tidak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,

Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka

disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

PRESIDEN

(1) Barangsiapa bersekongkok atau bersepakat untuk melakukan,

melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau

Pasal 63, dipidana sebagai permufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72…

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur psikotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal.74

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1997

INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1997

,

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN