PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971

Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika

1. dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971

(KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

UMUM

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sitetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan/atau tidak di bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa. Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasional dan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kerja sama internasional. Berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan the United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances (Konferensi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Materi muatan konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap psikotropika. Pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya. Dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapat lebih dimantapkan. Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya Indonesia untuk mengesahkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.

1. Tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
2. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
3. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin.
4. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan yang universal.
5. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa badan internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengertian

Di dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan psikotropika adalah setiap bahan, baik alamiah maupun sitetis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psikotropika adalah setiap bahan, baik alamiah maupun sintetis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini.

Psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya.

1. Lingkup Pengawasan

Para Pihak diminta aktif melakukan pengawasan terhadap psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV. Selain psikotropika yang tercantum di dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV tersebut agar Para Pihak juga diminta aktif melaporkan beserta data pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila mempunyai informasi berkenaan dengan psikotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika. Demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan ke golongan lain ataupun penghapusan dari Daftar.

1. Penggunaan, Penandaan, dan Periklanan

Penggunaan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan oleh tenaga lain yang diberi wewenang.

Untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkan pada kemasan psikotropika. Periklanan psikotropika bagi masyarakat umum pada prinsipnya dilarang.

1. Perdagangan Internasional

Para pihak diminta agar produksi, perdagangan, pemilikan, dan pendistribusian psikotropika yang tertuang pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV, Para Pihak diminta agar produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan mendistribusi psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yang dibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima.

Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan ekspor impor Psikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV.

1. Tindakan untuk Pertolongan Pertama dan Keadaan Darurat.

Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, yang dibawa melalui penangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor-impor atau perlintasan melalui negara.

1. Pemeriksaan

Para Pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaan atas para produsen, eksportir, importir, serta distributor psikotropika, sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang menggunakan psikotropika tersebut.

1. Pelaporan

Kewajiban Para Pihak melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai:

• penerapan Konvensi di negaranya, perubahan-perubahan penting dalam hukum dan peraturan perundang-undangan psikotropika;

• nama-nama pejabat pemerintah dan alamat yang menangani perdagangan internasional psikotropika;

• kasus lalu lintas gelap atau penyitaan dari lalu lintas gelap yang dianggap penting;

• ekspor, impor dan produksi.

1. Pencegahan Penyalahgunaan

Para Pihak akan mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, pengobatan dan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkan kemampuan personal melalui pelatihan.

1. Peredaran Gelap

Dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasinya, Para Pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan:

• membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pembernatasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut;

• melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika;

• mengadakan kerja sama antar Para Pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

1. Penerapan Ketentuan Tentang Pengawasan Yang Lebih Ketat

Para Pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat atau lebih tegas daripada yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bukan sebagai negara penandatangan Konvensi, maka sesuai dengan isi

Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi

Psikotropika 1971), cara yang ditempuh untuk menjadi Pihak pada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam Aksesi.

Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesi, maka Konvensi ini akan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Piagam Aksesi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan semua negara dan lembaga internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini.

PASAL DEMI PASAL

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN

1. Kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf-paragraf berikut dari pasal ini, suatu sediaan yang mengandung suatu bahan psikotropik akan terkena tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti tindakan pengawasan pada bahan psikotropik itu sendiri. Jika sediaan itu mengandung lebih dari satu bahan psikotropik, maka diberlakukan tindakan seperti yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang sangat ketat diawasi.

2. Apabila suatu sediaan mengandung bahan psikotropik selain daripada yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I diracik sedemikian rupa sehingga

tidak berisiko atau hanya menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tak berati, dan bahan tersebut tidak dapat dimurnikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapat disalahgunakan sehingga sediaan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan umum dan sosial, maka sediaan tersebut dapat dikecualikan dari tindakan pengawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Konvensi ini sesusai dengan paragraf 3.

1. Apabila suatu Pihak menemukan sesuatu di dalam paragraf terdahulu tentang suatu sediaan, maka Pihak yang bersangkutan dapat menentukan untuk mengecualikan sediaan tersebut, baik di dalam negara maupun di salah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Namun persyaratan dalam pasal-pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan: (a) pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; (b) pasal 11 (perihal catatan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; (c) pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor); (d) pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; (e) pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan (f) pasal 22 (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiap keputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak-Pihak lain, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan.

2. Apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai keterangan mengenai suatu sediaan yang dikecualikan sesuai dengan paragraf 3, yang menurut pendapatnya mungkin perlu dihentikan dari pengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia tersebut harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan harus melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiap informasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi. Apabila pembertihauan tersebut dibuat oleh suatu Pihak, maka Sekretaris Jenderal harus menyampaikannya kepada Organisasi Ksehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam paragaf 2, bersama dengan

rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian. Komisi, dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akan menentukan bagi maslah-maslah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhan tindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuai dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Organisasi Kesehatan Dunia dan kepada Badan. Semua Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang dipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal.

KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN

Selain psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak dapat mengizinkan:

(a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan internasional, namun setiap Pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah;

(b) penggunaan Bahan psikotropik demikian dalam insdustri untuk produksi nonpsikotropika atau produk-produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi ini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan ke bentuk semula.

(c) penggunaan psikotropika semacqam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan atauran pengawasan sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi.

PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN

DAN TUJUAN ILMU PENGETAHUAN

1. Setiap Pihak harus membatasi penggunaan Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan I sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7.

2. Selain yang ditetapkan dalam pasal 4, setiap pihak harus membatasi proses produksi, ekspor, impor, distribusi dan penyediaan, perdagangan, penggunaan dan pemilikan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV bagi keperluan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang dianggap layak.

3. Diharapkan agar Para Pihak tidak mengizinkan pemilikan psikotropika sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, kecuali apabila pemilikan tersebut dibenarkan menurut hukum.

ADMINISTRASI KHUSUS

Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiap Pihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerja sama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari konvensi pengawasan narkotika.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA

DALAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak harus: (a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang-orang yang benar-benar telah diberi kewenangan dalam lembaga medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada di bawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui oleh mereka;

(b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya;

(c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b);

(d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya;

(e) mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan Bahan tersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua tahun setelah penggunaan terakhir Bahan tersebut dicatat; dan

(f) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat atau badan yang berwenang dari masing-masing negara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang atau perushaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang di negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratan paragraf 1 pasal 12 untuk izin ekspor dan impor bagi psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II harus berlaku juga untuk psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I.

PERIZINAN

1. Para Pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) dan distribusi psikotropika yang tercatat dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV berdasarkan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya.

2. Para Pihak harus: (a) mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan atau terlibat dalam produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) atau distribusi psikotropika yang disebutkan dalam paragraf 1;

(b) mengawasi badan usaha atas bangunan tempat produksi, perdagangan dan dsitribusi psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izin atau di bawah langkah pengawasan serupa lainnya; dan

(c) mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap badan usaha

dan bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinya pencurian atau pemindahan persediaan.

1. Persyaratan dari paragraf 1 dan 2 pasal ini berkaitan dengan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya, tidak perlu diterapkan terhadap orang-orang yang diberi kuasa untuk melakukan dan sedang melakukan fungsi-fungsi terapi atau ilmu pengetahuan.

2. Para Pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izin sesuai dengan Konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai dengan paragraf 1 pasal ini atau subparagraf (b) pasal 7 harus mempunyai kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan secara efektif dan tepat ketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagaimana diberlakukan sesuai dengan Konvensi.

RESEP DOKTER

1. Para Pihak harus mensyaratkan agar psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV diberikan atau dibagikan untuk digunakan oleh orang-orang sesuai dengan resep dokter, kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untuk memperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan psikotropika semacam itu dalam melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.

2. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa resep untuk psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV dikeluarkan sesuai dengan praktik medis yang benar dan tunduk pada peraturan, terutama mengenai berapa kali pemberian ulang dan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meskipun paragraf 1 mengaturnya, bila menurut pendapat Para Pihak keadaan setempat menghendaki lain karena berdasarkan kondisi seperti itu, termasuk penyimpanan catatan yang mengharuskannya, maka suatu Pihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau distributor eceran yang mempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di negara atau negara bagiannya, untuk memberikan psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep, untuk tujuan medis bagi seseorang pada kasus-kasus yang perlu pengecualian pada Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam jumlah kecil dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Para Pihak.

TANDA PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN

1. Masing-masing Pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanya petunjuk penggunaan yang meliputi perhatian dan peringatan yang dicantumkan pada label, dan setidak-tidaknya dalam setiap lembar petunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada psikotropika guna keselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuran organisasi kesehatan dunia.

2. Masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus melarang periklanan psikotropika semacam itu kepada masyarakat umum.

PERIHAL CATATAN

1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenangan berdasarkan pasal 7 memperdagangkan dan mendistribusikan psikotropika tersebut untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah bahan yang dibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk Pihak perolehan serta pemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.

2. Berkenaan dengan psikotropika yang terdapat dalam Daftar psikotropika Golongan II dan III, Para Pihak mensyaratkan agar para produsen, pedagang besar, distibutor, serta eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untuk masing-masing perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.

3. Berkenaan dengan psikotropika dalam daftar Psikotropika Golongan II, Para Pihak mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga ilmu pengetahuan untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahan menunjukkan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.

4. Melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik-praktik profesional dan perdagangan di negara masing-masing, Para Pihak harus menjamin agar

informasi mengenai perolehan dan pemusnahan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III oleh setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga-lembaga ilmu pengetahuan akan selalu tersedia.

1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Para Pihak mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, dan catatan-catatan tersebut memperlihatkan jumlah bahan yang diproduksi, diekspor, dan diimpor.

2. Para Pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yang dikecualikan berdasarkan paragraf 3 pasal 3 menyimpan catatan-catatan mengenai jumlah tiap psikotropika yang digunakan dalam produksi suatu sediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan pemusnahan awal dari psikotropika tersebut.

3. Para Pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam pasal ini yang diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkan pasal 16 harus disimpan paling tidak selama dua tahun.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. (a) Setiap Pihak yang mengizinkan ekspor dan impor psikotropika yang tercantum dalam Daftar psikotropika Golongan I atau II harus mensyaratkan perolehan izin ekspor atau impor yang terpisah, pada suatu formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang harus berisikan rincian Bahannya.

(b) Izin semacam itu harus mencantumkan nama generik (INN) atau kalau tanpa nama semacam itu, maka ditetapkan nama psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan tersebut jumlah yang akan diekspor atau diimpor, formulir farmasi, nama dan alamat eksportir atau importir, dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau impor. Apabila psikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, maka bila ada nama sediaannya, nama tersebut harus dicantumkan juga. Izin ekspor juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan nama instansi yang mengeluarkannya.

(c) Sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor Para Pihak harus mensyaratkan izin impor, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari negara atau wilayah yang bersangkutan dan menyatakan bahwa psikotropika atau Bahan yang disebutkan di dalam surat pernyataan tersebut telah disetujui, dan izin itu

harus dimiliki oleh orang atau perusahaan yang memohon izin ekspor.

(d) Salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap-tiap pengiriman; Pemerintah yang mengeluarkan izin ekspor tersebut harus mengirimkan salinan kepadaPemerintah negara atau wilayah yang mengimpor. (e) Setelah impor dilaksanakan, Pemerintah negara atau wilayah pengimpor, harusmengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahan yang menyatakanjumlah yang nyata diimpor, kepada Pemerintah negara atau wilayah pengekspor.

1. (a) Untuk setiap ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan III, Para Pihak harus mensyaratkan para eksportir agar membuat suatu pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang berisikan informasi sebagai berikut: (I) nama dan alamat eksportir dan importir; (II) jika nama yang bukan merupakan generik (INN), atau kalau tidak ada nama generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkan dalam Daftar tersebut; (III) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlah psikotropika yang diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebut nama sediaannya; dan (IV) tanggal pengiriman.

(b) Para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam negara atau wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. Mereka akan menyertakan salinan ketiga bersama barang kirimannnya.

(c) Pihak Wilayah yang telah mengekpor suatu psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III harus sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 90 hari (sembilan puluh hari) sesudah tanggal pengiriman, mengirimkan kepada pejabat berwenang di negara atau wilayah pengimpor, melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima kembali satu salinan bukti pengirimannya.

(d) Para Pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman, importir harus mengirimkan salinan yang menyertai pengiriman tersebut, dengan konfirmasi jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan, kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayah.

1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II harus diterapkan ketentuan-ketentuan tambahan berikut.

(a) Para Pihak harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang sama di pelabuhan-pelabuhan dan zone-zone bebas seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain dikawasannya, namun demikian mereka dapat menerapkan pengawasan yang lebih ketat. (b) Ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorang selain yang namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang. (c) Ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I ke gudang berikat harus dilarang. Ekspor psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II ke gudang berikat dilarang kecuali jika Pemerintah negara pengimpor memberikan izin yang tertera dalam dokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang atau perusahaan yang memper-gunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya telah menyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan di gudang berikat. Dalam kasus semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannya merupakan ekspor untuk tujuan semacam itu. Setiap pengeluaran dari gudang berikat harus seizin pihak-pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan untuk tujuan luar negeri, dalam pengertian Konvensi ini, harus diperlakukan sebagai barang ekspor baru. (d) Pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu Pihak tanpa disertai izin ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang. (e) Suatu Pihak tidak akan mengizinkan psikotropika apapun yang dikirim kenegara lain melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebut dipindahkan dari alat angkutnya maupun tidak, kecuali jika salinan izin ekspor untuk pengiriman tersebut diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang di negara Pihak tersebut. (f) Pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yang mengizinkan untuk dilalui pengiriman psikotropika tersebut, harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah dialihkannya pengiriman tersebut ke tujuan yang tidak tertera dalam salinan izin ekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari negara atau wilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan tersebut. Pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harus memperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan memperlakukannya sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transit ke negara atau wilayah tujuan baru. Apabila pengalihan tujuan tersebut disetujui, maka ketentuan paragraf 1 (e) harus diterapkan antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal psikotropika ekspor tersebut. (g) Psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikat tidak diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. Kemasan psikotropika tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (h) Ketentuan-ketentuan sub paragraf (e) sampai dengan (g) yang berkaitan

dengan pelintasan psikotropika tersebut melalui wilayah suatu negara Pihak tidak berlaku apabila pengiriman yang dipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di suatu negara atau wilayah transit. Apabila pesawat tersebut mendarat di suatu negara atau wilayah, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan sejauh keadaan memungkinkan. (i) Ketentuan-ketantuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadap ketentuan-ketentuan setiap persetujuan internasional yang membatasi pengawasan, dapat dilakukan oleh setiap Pihak atas psikotropika semacam itu sewaktu transit.

LARANGAN DAN PEMBATASAN-PEMBATASAN

EKSPOR DAN IMPOR

1. Suatu Pihak dapat memberitahukan semua Pihak lainnya melalui Sekretaris Jenderal bahwa Pihaknya melarang impor ke dalam negara atau wilayahnya satu atau lebih psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV sebagaimana dirinci dalam pemberitahuannya. Setiap pemberitahuan semacam itu harus merincikan nama psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV.

2. Apabila suatu Pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuai dengan paragraf 1, Pihak tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa tidak ada satupun psikotropika yang dirinci dalam pemberitahuan tersebut diekspor ke negara atau salah satu wilayah Pihak yang memberitahukan itu.

3. Meskipun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 dapat memberikan kuasa melalui izin impor khusus untuk setiap kasus pengimporan sejumlah psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atau sediaan yang mengandung Bahan semacam itu. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin impor dari negara pengimpor tersebut harus mengirimkan dua salinan izin impor khusus dimaksud, dengan mencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayah negara pengekspor untuk kemudian memberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman. Satu salinan dari izin impor khusus yang benar-benar disahkan pejabat yang berwenang dari negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalam pengiriman tersebut.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUT PSIKOTROPIKA

DALAM KOTAK OBAT PERTOLONGAN PERTAMA

DI KAPAL LAUT, PESAWAT TERBANG ATAU SARANA ANGKUTAN UMUM LAIN

YANG MELAKSANAKAN LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya, seperti kereta api dan kendaraan bermotor, yang memerlukan psikotropika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selama perjalanan itu tidak dianggap sebagai ekspor, impor, atau pelintasan melalui suatu negara dalam pengertian yang dimaksud Konvensi.

2. Negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah-langkah dalam usaha pengamanan yang memadai untuk mencegah penggunaan psikotropika seperti tertera pada paragraf 1, atau pengalihan psikotropika tersebut untuk maksud-maksud yang terlarang. Komisi harus menyarankan usaha-usaha pengamanan semacam itu setelah berkonsultasi dengan organisasi internasional terkait.

3. Psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya seperti kereta api dan kendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf 1, harus tunduk pada hukum, peraturan perundangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa praduga terhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, inspeksi, dan langkah-langkah pengawasan lain terhadap alat angkutan tersebut. Pengaturan psikotropika semacam itu dalam kasus gawat darurat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan paragraf 1 dari pasal 9.

PEMERIKSAAN

Para Pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir, importir, pedagang besar, dan distributor eceran psikotropika, serta terhadap lembaga medis maupun ilmu pengetahuan yang menggunakan Bahan semacam itu. Mereka harus siap untuk sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa Bangunan, persediaan dan catatan.

LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN

OLEH PARA PIHAK

1. Para Pihak harus memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal, yang oleh Komisi diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya, dan khususnya laporan tahunan mengenai pelaksanaan aturan Konvensi di wilayah mereka, termasuk informasi mengenai: (a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenai psikotropika dan (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika di wilayahnya.

2. Para Pihak juga harus memberitahukan Sekretaris Jenderal, mengenai nama dan alamat pejabat berwenang di kalangan pemerintah yang mengacu pada subparagraf (f) pasal 7, pasal 12, dan paragraf 3 pasal 13. Sekretaris Jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi Para Pihak yang memerlukannya.

3. Para Pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelah kejadian kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap kasus peredaran gelap bahan psikotropik, atau penyitaan dari peredaran gelap semacam itu yang dianggap penting karena: (a) terungkapnya kecenderungan baru, (b) jumlah yang dipermasalahkan, (c) terungkapnya sumber perolehan psikotropika tersebut, dan (d) cara yang digunakan oleh para pelintas gelap.

Salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf (b) pasal 21.

1. Para Pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepada Badan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Badan sebagai berikut: (a) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II, tentang jumlah yang diproduksi, diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah, serta persediaan yang dimiliki oleh para produsen;

(b) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV, tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhan yang diekspor dan diimpor;

(c) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II dan III, tentang jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yang dikecualikan; dan

(d) mengenai setiap psikotropika selain yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, tentang jumlah yang digunakan untuk tujuan-tujuan industri sesuai dengan subparagraf (b) pasal 4.

Jumlah yang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) pasal ini tidak termasuk jumlah sediaan yang diproduksi.

1. Suatu Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepada Badan atas permintaannya, dalam rangka keperluan yang akan datang tentang jumlah setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV yang diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah. Pihak tersebut dapat meminta Badan agar menjaga kerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yang diberikan menurut paragraf ini.

2. Para Pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf 1 dan 4 dengan cara dan waktu sesuai dengan permintaan Komisi atau Badan.

FUNGSI KOMISI

1. Komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan maksud Konvensi ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuannya, serta dapat memberi saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Keputusan Komisi yang dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 harus diterima oleh mayoritas 2/3 anggota Komisi.

LAPORAN BADAN

1. Badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yang memuat analisis informasi statistik yang dapat digunakan dan dalam kasus-kasus yang memadai, serta bila ada, uraian tentang Penjelasan yang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasil pengamatan dan saran yang dikehendaki oleh Badan. Bila dianggap dianggap perlu, Badan dapat membuat laporan tambahan.

Laporan tersebut harus disampaikan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat berupa tanggapan yang dianggapnya layak.

1. Laporan dari Badan harus disampaikan kepada Para Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan memberi izin pendistribusian seluas-luasnya.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN

UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

1. (a) Apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada Badan atau atas dasar informasi yang disampaikan oleh organ organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa, maka Badan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini secara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu negara atau wilayah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam hubungan ini Badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari Pemerintah negara atau wilayah yang dipersoalkan. Berdasarkan hak yang dimiliki Badan untuk meminta perhatian Para Pihak, maka Dewan dan Komisi mengenai masalah tersebut dalam subparagraf (c) di bawah ini harus memperlakukan permintaan informasi atau penjelasan dari suatu pemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai dengan subparagraf ini.

(b) setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bila menganggap puas, Badan dapat mengimbau Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah pemulihan yang menurut keadaan diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Konvensi ini.

(c) Apabila Badan berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukan tindakan pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambil tindakan pemulihan seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengan subparagraf (b) maka Badan tersebut dapat meminta perhatian para Pihak,Dewan, dan Komisi atas masalah tersebut.

1. Ketika meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi terhadap suatu masalah sesuai dengan paragraf 1(c), Badan, bila menganggap puas bahwa cara itu diperlukan, dapat menganjurkan Para Pihak agar menghentikan ekspor, dan/atau impor psikotropika tertentu, dari atau ke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang ditetapkan atau sampai Badan merasa puas dengan

situasi di negara atau wilayah itu; Negara yang bersangkutan dapat membawa masalah itu ke hadapan Dewan.

1. Badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yang dihadapi menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini dan menyampaikannya kepada Dewan yang akan meneruskan ke Para Pihak. Apabila Badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini atau informsi terkait lainnya, Badan juga harus mencantumkan pandangan-pandangan dari Pemerintah yang bersangkutan bila dikehendakinya.

2. Apabila ada keputusan Badan yang diumumkan menurut pasal ini tidak diterima secara bulat, maka pandangan pihak minoritas harus disebutkan.

3. Setiap Negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan Badan yang akan membahas permasalahan yang menarik secara langsung menurut pasal ini.

4. Keputusan Badan menurut pasal ini akan diambil setelah2/3 anggota Badan menyetujuinya.

5. Ketentuan dari paragraf-paragraf di atas juga harus diberlakukan apabila Badan tersebut mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini dapat terancam akibat suatu keputusan yang diambil oleh suatu Pihak menurut paragraf 7, pasal 2.

TINDAKAN-TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN

PSIKOTROPIKA

1. Para Pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagi pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi mereka yang terlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha-usaha untuk tujuan itu.

2. Para Pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdaya manusia di bidang perawatan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi para penyalah guna psikotropika.

3. Para Pihak harus membantu mereka yang dalam pekerjaannya memerlukan pengertian tentang masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara-cara pencegahannya, dan juga harus meningkatkan pengertian tersebut kepada

masyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya penyalahgunaan psikotropika tersebut.

TINDAKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan Para Pihak harus: (a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, dan bagi maksud tersebut mereka dapat menunjuk suatu badan yang sesuai yang bertanggungjawab atas koordinasi semacam itu;

(b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika, dan secara khusus segera mengirimkan laporan kepada Para Pihak yang langsung terkait melalui saluran diplomatik atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh para Pihak; satu salinan dari setiap laporan di kirimkan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16 yang berkaitan dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan;

(c) bekerja sama secara erat antar Pihak dan juga dengan para anggota organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk menyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi dalam melawan peredaran gelap;

(d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar badan yang sesuai dan dilakukan secara cepat dan efisien; serta

(e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negara untuk tujuan proses peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknya dilaksanakan secara cepat dan efisien kepada badan yang ditunjuk oleh Para Pihak tanpa mempertanyakan hak suatu Pihak untuk memperoleh dokumen hukum melalui saluran diplomatik.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

1. (a) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing, setiap Pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban menurut Konvensi ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan harus

menjamin bahwa tindak kejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal terutama dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut kebebasannya.

(b) Meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabila penyalahgunaan psikotropika melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu, Para Pihak dapat menetapkan langkah-langkah, baik sebagai langkah alternatif terhadap pemidanaan maupun hukuman atau di samping itu, sebagai tambahan, para panyalahguna menjalani langkah-langkah pengobatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi sesuai dengan paragraf 1 pasal 20.

1. Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistim hukum dan hukum setempat dari suatu Pihak maka: (a) (i) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait dengan paragraf 1 telah dialkukan di berbagai negara yang berbeda, masing-masing pelanggaran tersebut akan diperlakukan sebagai suatu pelanggaran yang terpisah; (ii) keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu, dan kegiatan perseiapan serta kegiatan pendanaan yang berkaitan dengan pelanggaran yang disepelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan paragraf 1; (iii) pemidanaan di negara asing atas tindakan pelanggaran semacam itu harus dipertimbangkan juga untuk menentukan residivisme; dan (iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahulu yang dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asing harus dituntut oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran tersebut dilakukan atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran itu ditemukan, dan apakah ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dari Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran tersebut telah dituntut dan diadili.

(b) Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf 1 dan paragraf 2.a).(ii) seyogyanya dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan dapat disepakati kemudian antar Pihak dan sebagai antar Pihak yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradisikan sepanjang ekstradisi tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat, dan bahwa Pihak itu harus berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius.

1. Setiap psikotropika atau Bahan lainnya, termasuk alat-alat yang digunakan atau direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaran sesuai dengan paragraf 1 dan 2, harus dapat disita atau dirampas.

2. Ketentuan pasal ini harus tunduk pada hukum setempat dari Pihak terkait tentang masalah-masalah yurisdiksi.

3. Pasal ini harus tidak memuat hal-hal yang mempengaruhi asas-asas pelanggaran, sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukuman ditetapkan sesuai dengan hukum setempat suatu Pihak.

PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT

DARIPADA YANG DITETAPKAN OLEH KONVENSI

Satu Pihak dapat mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat atau keras daripada yang ditetapkan oleh Konvensi ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI

INTERNASIONAL GUNA PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

Biaya Komisi dan Badan dalam melaksanakan fungsi masing-masing menurut Konvensi ini harus ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cara yang harus diputuskan oleh Majelis Umum Para Pihak yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan sumbangan dalam jumlah yang menurut Majelis Umum dianggap pantas dengan penilaian dari waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Para Pihak.

PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI,

DAN AKSESI

1. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota badan khusus Peserikatan

Bangsa-Bangsa atau Badan Tenaga Atom Internasional atau Para Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan setiap Negara lainnya yang diundang oleh Dewan, dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini:

• dengan menandatanganinya; atau
• dengan meratifikasi setelah penandatangan dan tunduk pada ratifikasi; atau
• dengan mengaksesi Konvensi ini.

1. Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972. Setelah itu, Konvensi harus terbuka untuk aksesi.

2. Piagam ratifikasi atau aksesi akan didepositkan pada Sekretarias Jenderal.

MULAI BERLAKUNYA

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh negara yang disebut dalam paragraf 1 pasal 25 menandatangani Konvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telah mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.

2. untuk Negara lainnya yang mendatangani Konvensi tanpa ada persyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesi setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkan sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka Konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

PENERAPAN WILAYAH

Konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagi hubungan internasional dimana setiap Pihak bertanggung jawab kecuali apabila persetujuan sebelumnya atas wilayah semacam itu dikehendaki oleh peraturan perundangan suatu Piahk atau peraturan perundangan wilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. Dalam hal semacam ini Pihak harus berupaya memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan apabila persetujuan itu diperoleh. Pihak tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal. Konvensi ini harus berlaku diwilayahnya atau di wilayah-wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut sejak tanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal

ini apabila persetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta, Pihak yang bersangkutan, pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau wilayah-wilayah dimana Konvensi ini berlaku.

WILAYAH YANG DIMAKSUD DALAM KONVENSI

1. Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk penerapan Konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih, atau dua wilayah atau lebih itu digabungkan menjadi satu.

2. Dua atau lebih Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa sebagai akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat di antara mereka, Para Pihak menyepakati sebagai satu wilayah untuk penerapan Konvensi ini.

3. Setiap pemberitahuan menurut paragraf 1 atau 2 harus diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuan tersebut dibuat.

PEMBATALAN

1. Setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulaiberlakunya Konvensi ini, setiap Pihak, atas namanya sendiri atau atas nama wilayah dimana Pihak itu mempunyai tanggung jawab internasional dan telah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan pasal 27, dapat secara resmi menarik diri dari Konvensi ini melalui pernyataan tertulis yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal.

2. Apabila pembatalan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan Juli setiap tahun, maka pembatalan itu mulai berlaku pada hari pertama bulan Januari tahun berikutnya, tetapi apabila diterima setelah hari pertama bulan Juli tahun berjalan maka pembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yang diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya.

3. Konvensi ini harus berkhir jika pembatalan-pembatalan sesuai dengan paragraf 1 dan 2 menyebabkan persyaratan pemberlakuan Konvensi sebagaimana tercantum dalam paragraf 1 pasal 26 tidak terpenuhi lagi.

AMANDEMEN

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari setiap amandemen tersebut dengan alasan-alasannya harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, yang selanjutnya menyampaikan naskah-naskah tersebut kepada Para Pihak dan Dewan. Dewan dapat memutuskan: (a) apakah harus mengadakan konperensi sesuai dengan paragraf 4, pasal 62 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau (b) menanyakan kepada Para Pihak apakah mereka menerima usul amandemen tersebut dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa saja terhadap usulan tersebut kepada Dewan.

2. Apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paagraf 1 (b) tidak ditolak oleh satu Pihak pun dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan amandemen harus diberlakukan. Namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut ditolak oleh suatu Pihak, Dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yang diterima dari Para Pihak apakah suatu konperensi harus diadakan untuk mempertimbangkan amandemen semacam itu.

PERBEDAAN PENDAPAT

1. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara dua Pihak atau lebih sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihak tersebut harus berkonsultasi bersama-sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui negoisasi, penelitian, penengahan, perujukan, arbitrasi, bantuan dari badan-badan regional, melalui proses hukum, atau cara-cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya.

2. Setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak yang berbeda pendapat harus dialihkan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

PENSYARATAN

1. Tidak ada satu pensyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yang dibuat sesuai dengan paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini.

2. Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan terhadap ketentuan ketentuan berikut dalam Konvensi ini: (a) pasal 19, paragraf 1 dan 2; (b) pasal 27; dan (c) pasal 31.

3. Suatu Negara yang berkeinginan untuk menjadi Pihak tetapi berkeinginan diberi kewenangan untuk mengajukan pensyaratan lain yang berbeda dengan pensyaratan sesuai dengan paragraf 2 dan 4 dapat memberitahukan maksudnya kepada Sekretaris Jenderal. Kecuali, bila pada akhir bulan ke dua belas setelah tanggal penyampaian pensyaratan tersebut oleh Sekretaris Jenderal, pensyaratan tersebut ditolak oleh sepertiga jumlah negara yang menandatangani tanpa pensyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap Konvensi sebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah diizinkan, tetapi dengan pengertian bahwa negara-negara yang telah menolak pensyaratan itu, tidak dibebani kewajiban hukum kepada negara yang mengajukan pensyaratan pada Konvensi ini yang dipengaruhi oleh pensyaratan tersebut.

4. Suatu Negara yang di wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secara liar yang mengandung bahan psikotropik seperti diantara yang tercantum dalam Daftar Psikotropoika Golongan I dan yang dipergunakan secara tradisional yang digunakan oleh kelompok kecil tertentu yang jelas diakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan tentang tanaman tersebut sehubungan dengan ketentuan

pasal 7, kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan

internasional.

1. Suatu Negara yang telah mengajukan pensyaratan dapat setiap waktu memberi tahu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk menarik semua atau sebagian pensyaratan yang diajukannya.

PEMBERITAHUAN

Sekretaris Jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yang tercantum dalam paragraf 1 pasal 25: (a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 25;

(b) tanggal berlakunya Konvensi ini sesuai dengan pasal 26;

(c) pembatalan sesuai dengan pasal 29; dan

(d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan pasal 27, 28, 30, dan 32.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa menandatangani Konvensi ini atas nama pemerintah masing-masing.

DIBUAT di Wina, pada hari ke 21 bulan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dalam satu salinan bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Konvensi ini akan didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan-salinan naskah asli yang telah disahkan kepada seluruh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara lain sebagaimana yang disebut dalam paragraf 1

pasal 25.

Daftar psikotropika Golongan I

INN Nama lain Nama Kimia(Nama Generik)

1. DET N,N-dietiltriptamina
2. DMPH 3-(1,2-dimetilheptil)-1-hidroksi-7,8,9,10- tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) piran
3. DMT N,N-dimetiltriptamina
4. (+)LYSERGIDE LSD,LSD-25(+)-N,N-dietilli-sergamida asam-d-lisergat dietilamida
5. meskalina 3,4,5-trimetoksi fene tilamina
6. paraheksil 3-heksil-1-hidroksi-7,8,9,10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d)piran
7. psilosina, 3-(2-dimetilaminoetil) psilotsin -4-hidroksi indol
8. PSILOSIBINA 3-(2 dimetilaminoetil) indol-4-il dihidrogen fosfat.
9. STP,DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoksi- 4-metil) penilpropana

1. tetrahidro- 1-hidroksi-3-pentil-6a,7, kannabinol,10,10a-tetrahidro-semua 6,6,9-trimetil-isomer 6-H-dibenzo (b,d)piran

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan II

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenilpropana
2. DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenilpropana
3. FENMETRAZINA 3-metil-2-fenil- morfolina.
4. FENSIKLIDINA 1-(1-fenilsikloheksil piperidina.
5. METAMFETAMINA (+)-2-metilamino-1- fenilpropana.
6. METILFENIDAT Asam 2-fenil-2-(2- piperidil) metil ester asetat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan III

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMOBARBITAL Asam 5-etil-5-(3-metilbutil) barbiturat
2. GLUTETIMIDA 2-etil-2-fenilglu-tarimida
3. PENTOBARBITAL Asam 5-etil-5-(1-metilbutil) barbiturat.
4. SEKOBARBITAL Asam 5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturat.
5. SIKLOBARBITAL Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)- 5-etilbarbiturat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan IV

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMFEPRAMONA 2-(dietilamino) propiopenon
2. BARBITAL Asam 5,5-dietil barbiturat.
3. ETINAMAT 1-etinil sikloheksanol karbamat
4. etklorvirol etil-2-kloroviniletil- karbinol

1. FENOBARBITAL Asam 5-etil-5-fenil barbiturat.
2. MEPROBAMAT 2-metil-2-propil-1,3 propanadiol dikarbamat.
3. METAKUALON 2-metil-3-0-tolil-4 (3H) kuinazolinon.
4. METFENOBARBITAL Asam 5-etil-1-metil-5- fenil-barbiturat.
5. METIPRILON 3,3-dietil-5-metil-2, 4 piperidina-dion
6. PIPRADO 1,1-difenil-1-(2- piperidil) metanol
7. SPA (-)-1-dimetilamino-1, 2 difeniletana.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

• Nama-nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada di bagian lajur kiri adalah Bukan Nama Internasional (INN). Dengan satu kekecualian (+)-Lysergide, nama-nama bukan paten atau umum diberikan hanya bila INN belum diusulkan.