Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIREDIMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen.
8. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan

melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. 10. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi. 11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan. 12. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka. 13. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIVdan AIDS. 14. Pengusaha adalah: a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 15. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya. 16. Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

17. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

18. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen.

19. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen.

20. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.

21. Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti - ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, Pengguna NAPZA Suntik beserta pasangannya.

22. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.

23. Pencegahan Penularan HIV dan AIDS dari Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari Ibu ke bayinya.

24. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat - obatan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Pengguna NAPZA Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik termasuk pasien/orang sakit dan berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan upaya pengobatan/pemulihan ketergantungan NAPZA.

26. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

27. Tes Hiv atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.

28. Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.

29. Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.

30. Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.

31. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.

32. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.

33. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan/atau alat kelamin perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun dapat pula sebagai alat kontrasepsi.

34. Perilaku Seksual Beresiko adalah perilaku seksual yang berpotensi terjadinya penularan HIV dan AIDS.

35. Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan pengguna alat suntik.

36. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

37. Obat Anti Retro Viral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.

38. Infeksi Oportunistik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.

39. Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

40. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

41. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.

42. Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

43. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.

44. Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA dari hak dan kewenangannya sebagai masyarakat.

45. Dukungan adalah upaya baik dari sesama ODHA maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada ODHA.

46. Perawatan Dukungan dan Pengobatan selanjutnya disingkat PDP adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.

47. Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (unlinked anonymous).

48. Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIVdan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

49. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan.

51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemanfaatan dan kesetaraan gender.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah: a. untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen.

b. untuk memberikan perlindungan masyarakat dari resiko penularan HIV dan AIDS; c. untuk meningkatkan penanggulangan HIV dan AIDS; dan d. untuk memberikan pelayanan penderita HIV dan AIDS.

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk: a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan c. yang berkaitan dengan AIDS; d. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan f. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu,keluarga dan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi : a. penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; b. mengintegrasikan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dengan program pembangunan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah; c. penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara sistematik dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA; d. penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama

berdasarkan kemitraan; e. kelompok rawan dan ODHA berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan f. dukungan kepada ODHA bertujuan untuk pemberdayaan dan mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi yang layak dan produktif.

Strategi penanggulangan HIV dan AIDS meliputi: a. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan; b. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan; c. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan; d. penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat; e. meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat; f. mengembangkan intervensi struktural; g. penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data; h. memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dalam pencegahan HIV dan AIDS di lingkungannya; i. meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; j. meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien; k. meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan; dan

l. meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS.

Langkah - langkah pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya: a. promosi perubahan perilaku melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; b. penyuluhan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut:

1. pendalaman dan penghayatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing - masing mengenai larangan dan bahaya perilaku seksual beresiko;
2. tidak melakukan hubungan seksual beresiko;
3. saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti - ganti pasangan seksual;
4. peningkatan kesadaran penggunaan kondom pada setiap hubungan seksual beresiko;
5. peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, IMS, HIV dan AIDS;
6. tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian; dan 7) memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS,HIV dan AIDS bagi yang melakukan perilaku seksual beresiko. c. menyediakan layanan IMS, KTS, KTIP, dan PPIA; d. mengawasi dan mengontrol darah dan produk darah yang bebas HIV; e. mencegah penularan HIV dan AIDS pada Penasun melalui harm reduction; f. meningkatkan kewaspadaan standar; g. meningkatkan perlindungan pada anak dengan melakukan konseling dan test HIV dan AIDS pada ibu hamil serta disarankan pada calon pengantin sesuai dengan

kemampuan pemerintah daerah; h. meningkatkan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan mewajibkan kepada ODHA hamil untuk akses ARV dan melahirkan dalam pengawasan Tenaga Ahli; i. meningkatkan pencegahan penularan HIV pada masyarakat dengan melakukan konseling dan test HIV dan AIDS pada masyarakat yang berisiko menularkan HIV dan AIDS; dan j. mencegah penularan HIV dan AIDS dari Jenazah ODHA melalui pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih.

Langkah - langkah penanganan HIV dan AIDS adalah sebagai berikut: a. meningkatkan sarana layanan kesehatan, meliputi:

1. dukungan layanan Klinik IMS;
2. dukungan layanan KTS dan TIPK ;
3. dukungan layanan PDP dan PPIA;
4. ketersediaan obat, bahan habis pakai dan reagensia; dan 5) dukungan pelayanan Infeksi Oportunistik. b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan tentang HIV dan AIDS; dan c. meningkatkan penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan ODHA.

Langkah - langkah rehabilitasi HIV dan AIDS bagi ODHA dan OHIDA meliputi : a. motivasi dan diagnosa psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan sosial dan konseling psikososial; e. pelayanan aksesibilitas;

f. bantuan dan asistensi sosial; g. bimbingan resosialisasi; h. bimbingan lanjut; i. rujukan; j. pendidikan dan pelatihan; dan k. kelompok dukungan sebaya.

Ketentuan mengenai langkah dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Dalam rangka penanggulangan HIVdan AIDS di Kabupaten dibentuk KPAK . (2) Pembentukan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, tugas pokok, tata kerja, dan tata cara pelaporan KPAK diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS serta ODHA dan OHIDA dari stigma, diskriminasi, dan penyiksaan. (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial, dan psikologis yang berdampak positif terhadap penanggulangan HIV dan AIDS. (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan

AIDS untuk memperoleh hakdan hak layanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas setempat, dan/atau unit pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan unit pelayanan kesehatan tersebut. (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi hak asasi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta menjaga kerahasiaan identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial kepada ODHA dan OHIDA.

(1) Tenaga kesehatan, petugas pemulasaraan jenazah dan petugas penata laksana lainnya yang memberikan pelayanan kepada ODHA dan/atau OHIDA berhak atas perlindungan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembekalan ketrampilan dan/atau keahlian khusus; b. penyediaan alat pelindung diri; c. pemeriksaan kesehatan; dan d. pengobatan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan petugas penatalaksana diatur dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ, dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous. (2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling. (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya

mengetahui atau memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Petugas kesehatan wajib mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya. (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan layanan kepada ODHA tanpa diskriminasi. (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjadinya penularan dan melakukan pencegahan positif. (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom, kecuali dalam pengawasan Tenaga Ahli dalam rangka mendapatkan keturunan. (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan peralatan kerja dengan resiko penularan HIV dan AIDS pada manusia wajib menggunakannya secara steril. (9) Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku. (10) Setiap orang yang beresiko tinggi terjadi penularan HIV dan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin. (11) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat penginapan umum, hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat beresiko penularan HIV dan IMS tinggi wajib : a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya. b. mendata pekerja yang menjadi tanggungannya.

(1) Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib: a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; c. memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS dari tindak dan perlakuan Diskriminatif; d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan standar yang berlaku.

(1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS. (2) Setiap orang dilarang melakukan Mandatory HIV Test. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. pada penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara/Polisi; b. dalam keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan c. atas permintaan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuhnya kepada orang lain. (5) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksinya kepada orang lain. (6) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah

diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor. (7) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang menyampaikan informasi status HIV dan AIDS seseorang kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. (8) Penyedia layanan kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS. (9) Pengusaha dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekruitmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (8), Pasal 14 ayat (11), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pembekuan izin;dan d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang harus berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV sesuai kemampuan dan perannya masing-masing. (2) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA dengan cara:

a. berperilaku hidup sehat; b. meningkatkan ketahanan keluarga; c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDA, dan keluarganya; dan d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS; e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke layanan KTS. (3) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko penularan HIV. (4) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara : a. setia pada pasangan; dan b. saling asah, asih dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat,khususnya kesehatan reproduksi dan menghindari Napza. (5) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV b. dan pencegahannya; c. memberdayakan orang terinfeksi HIV sebagaimana anggotamasyarakat lainnya; dan d. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan,pekerjaan dan semua aspek kehidupan. (6) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS. (7) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga,dan rukun tetangga dan diintegrasikan dengan kegiatan desa/RW siaga. (8) Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta dalam

kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penjangkauan resiko tinggi HIV dan AIDS.

(1) ODHA berperan serta dalam penaggulangan HIV dan AIDS dengan cara: a. menjaga kesehatan pribadi; b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain; c. memberitahu status HIV kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis; d. mematuhi anjuran pengobatan; dan e. berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersama pemerintah dan anggota masyarakat lainnya. (2) Peran ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. menggunakan kondom dengan benar dan konsisten; b. menggunakan alat suntik steril sekali pakai; c. keikutsertaan secara aktif pada layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan d. tidak menjadi donor darah, produk darah dan/atau organ serta jaringan tubuh lainnya.

Pendanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, pemerintah

daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya. (2) Kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pembinaan dan pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh Bupati. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini; e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. menghentikan penyidikan; dan l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

KPAK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 31 Oktober 2016 BUPATI SRAGEN,

Ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 31 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2016) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen,

JULI WANTORO, S.H., M.Hum. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660706 199203 1 010