Pasal 51

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil

tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis;
• penghentian sementara kegiatan;
• denda administratif;
• pencabutan izin praktik.

PRESIDEN