PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga clan/ atau Penerima Penerusan Surat Berharga Syariah Negara, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara.

2. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

5. Pemrakarsa ...

SK No 170773 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga dan/ atau penerima penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek.

2. Daftar Prioritas Proyek SBSN yang selanjutnya disingkat DPP SBSN adalah daftar Proyek yang layak dan siap berdasarkan penilaian Menteri Perencanaan untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri.

3. Penerusan SBSN adalah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBSN yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima Penerusan SBSN, yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Proyek dan harus dibayar kembali oleh penerima Penerusan SBSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

4. Penerima Penerusan SBSN adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara yang menerima pembiayaan dari Pemerintah yang dananya bersumber dari penerbitan SBSN, untuk penyelenggaraan Proyek.

5. Perjanjian Penerusan SBSN adalah kesepakatan tertulis yang dilakukan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan SBSN.

6. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ a tau manfaat lainnya.

7. Pembiayaan Terintegrasi adalah Proyek yang pembiayaannya menjadi satu kesatuan dengan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kerjasama . . .

SK No 170762A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

3. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai BUMN.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Pemerintah ...

SK No 169798 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.

7. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

10. Menteri ...

SK No 170771 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(1) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk

membiayai Proyek.

(2) Penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan dasar penerbitan SBSN berupa:

• Proyek; dan/ atau
• jenis dasar penerbitan SBSN lainnya, sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewenangan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(1) Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

(2) Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan

Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penerbitan SBSN yang ditetapkan oleh Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

• jumlah penerbitan;
• tanggal penerbitan; C. metode penerbitan;
• denominasi;
• dasar penerbitan; dan
• struktur akad SBSN.

Pasal 4 ...

SK No 169796 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.

(1) Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Proyek yang akan atau sedang dilaksanakan dengan ketentuan:

• sebagian atau seluruh pembiayaan Proyek diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN; atau
• telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni dan/ atau sumber dana APBN lainnya.

(2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari Proyek yang merupakan bagian dari alokasi APBN dalam rangka:

• belanja Kementerian/ Lembaga;
• Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah; atau
• Penerusan SBSN kepada BUMN.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pembiayaan Proyek melalui penerbitan

SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan.

(2) Koordinasi ...

SK No 169795 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 8 ­

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penentuan prioritas Proyek, jenis, nilai, dan waktu pelaksanaan Proyek.

(1) Menteri menyusun rencana batas maksimal

penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek.

(2) Batas maksimal penerbitan SBSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan riil pembiayaan Proyek;
• kemampuan membayar kembali;
• batas maksimal kumulatif utang; dan
• risiko utang.

(3) Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan

dalam menyusun batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

melibatkan Bank Indonesia.

Menteri Perencanaan menyusun prioritas Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9 Penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN.

BAB II ...

SK No 169794 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 9 ­

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

• pembangunan infrastruktur;
• penyediaan pelayanan umum;
• pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau
• pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah.

(1) Penyelenggaraan Proyek yang dibiayai melalui

penerbitan SBSN dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek.

(2) Penyelenggaraan Proyek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• perencanaan dan pengusulan Proyek;
• pelaksanaan Proyek;
• pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Proyek;
• pengelolaan objek pembiayaan; dan
• kewajiban pengembalian untuk Proyek Penerusan SBSN.

Bagian ...

SK No 169793 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Kedua Persyaratan Proyek

(1) Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus

sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Kriteria Proyek yang sesuai dengan prinsip syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Ketiga Pemrakarsa Proyek

Paragraf 1 Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

(1) Proyek yang merupakan belanja

Kementerian/Lembaga meliputi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

Proyek yang merupakan:

• dukungan atau partisipasi Pemerintah dalam pelaksanaan KPBU dan/ atau Pembiayaan Terintegrasi; dan/ atau
• alokasi Proyek yang hasil pembiayaannya akan diserahkan kepada pihak lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

Paragraf ...

SK No 169792 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Paragraf 2 Proyek yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

(1) Proyek yang merupakan Penerusan SBSN kepada

Pemerintah Daerah meliputi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

(2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

Proyek yang merupakan:

• dukungan atau partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KPDBU dan/ atau Pembiayaan Terintegrasi; dan/ atau
• dukungan pelaksanaan dari kebijakan strategis Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Proyek yang Dilaksanakan oleh BUMN

(1) Proyek yang merupakan Penerusan SBSN kepada

BUMN meliputi Proyek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 yang merupakan bagian dari kebijakan

strategis Pemerintah yang dilaksanakan melalui BUMN.

(2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Proyek yang merupakan:

• dukungan atau partisipasi BUMN dalam pelaksanaan KPBU dan/ atau Pembiayaan Terintegrasi;

• dukungan pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN; dan/atau

• dukungan ...

SK No 170761 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 12 ­

  • dukungan pelaksanaan dari kebijakan strategis Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Prosedur Pengusulan

Paragraf 1 Umum

(1) Usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri Perencanaan dengan tembusan kepada Menteri.

(2) Penyampaian usulan Proyek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan minimal:

• kerangka acuan kerja; dan
• dokumen studi kelayakan Proyek.

(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a minimal memuat:

• aspek strategis dan urgensi dari usulan Proyek; dan
• keselarasan Proyek dengan prioritas pembangunan nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja Pemerintah.

(4) Dokumen studi kelayakan Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat:

• analisis ekonomis, finansial, hukum, sosial, dan lingkungan;

• profil ...

SK No 169790 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 13 ­

  • profil risiko dan mitigasi risiko Proyek; dan
  • kelayakan teknis dan kesiapan pelaksanaan usulan Proyek yang disertai dengan jangka waktu dan target capaian.

(5) Usulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pagu indikatif APBN yang bersumber dari SBSN.

Paragraf 2 Pengusulan Proyek oleh Kementerian/Lembaga

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan

Proyek SBSN kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja Pemerintah.

(2) Usulan Proyek SBSN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga mempertimbangkan prioritas pembangunan dan/ a tau rencana strategis a tau rencana jangka menengah Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek.

(3) Dalam hal Proyek yang diusulkan akan diserahkan

kepada pihak lain, usulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus terlebih dahulu:

• mendapatkan arahan kebijakan Presiden dan/ atau kebijakan strategis Pemerintah lainnya; dan/atau
• ditetapkan dengan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

SK No 169789 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Paragraf 3 Pengusulan Proyek oleh Pemerintah Daerah

(1) Kepala Daerah menyampaikan usulan Proyek

Penerusan SBSN kepada Menteri Perencanaan dan ditembuskan kepada Menteri.

(2) Usulan Proyek Penerusan SBSN oleh Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan:

• pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri; dan
• persetujuan dari Menteri untuk Penerusan SBSN.

(3) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Paragraf 4 Pengusulan Proyek oleh BUMN

(1) Direksi BUMN menyampaikan usulan Proyek

Penerusan SBSN kepada Menteri Perencanaan dan ditembuskan kepada Menteri.

(2) Usulan Proyek Penerusan SBSN oleh Direksi BUMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan:

• persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
• persetujuan dari Menteri untuk Penerusan SBSN.

Bagian ...

SK No 170766 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Kedua Penilaian Kelayakan Proyek

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan:

• aspek strategis dan urgensi dari usulan Proyek, keselarasan Proyek dengan prioritas pembangunan nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/ a tau rencana kerja Pemerintah;
• tata kelola opini hukum dan kepatuhan, kelayakan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan lingkungan, serta kesiapan teknis pelaksanaan Proyek;
• profil risiko dan mitigasi risiko Proyek;
• batas maksimal penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan
• kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.

(1) Terhadap Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c minimal memuat:

• risiko kredit;
• risiko likuiditas; C. risiko nilai mata uang;
• risiko hukum;
• risiko strategis;
• risiko reputasi; dan
• risiko syariah.

(2) Profil ...

SK No 169787 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 16 ­

(2) Profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud agar Proyek tidak menambah defisit APBN.

(1) Proyek yang layak dibiayai melalui penerbitan SBSN

berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disusun dalam DPP SBSN.

(2) Dalam rangka penyusunan DPP SBSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri.

(3) DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri Perencanaan.

(4) Menteri Perencanaan menyampaikan DPP SBSN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, profil risiko dan mitigasi risiko Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan penetapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

Pemrakarsa Proyek mencantumkan Proyek yang telah ditetapkan dalam DPP SBSN pada dokumen rencana kerja Kementerian/Lembaga, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, rencana kerja Pemerintah Daerah, atau rencana kerja BUMN.

BAB IV ...

SK No 169786 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 17 ­

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Penerusan SBSN

(1) Pemerintah dapat melakukan Penerusan SBSN untuk

membiayai Proyek kepada:

• Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
• BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf c.

(2) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui mekanisme:

• Pinjaman Daerah;
• Pemberian pinjaman kepada BUMN; dan
• Investasi Pemerintah.

(4) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan dengan margin atau dengan tanpa margin.

(5) Penerusan SBSN dengan tanpa margin sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam hal telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 dapat dilakukan atas:

• Proyek ...

SK No 166489 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 18 ­

  • Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui SBSN, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun Proyek yang sedang dilaksanakan; dan
  • Proyek yang telah dibiayai dari sumber pembiayaan lainnya dan telah selesai dilaksanakan pembangunannya.

(2) Penerusan SBSN untuk Proyek yang sedang

dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal:

• untuk penambahan ruang lingkup dan/atau pengembangan keluaran dari Proyek yang sedang dilaksanakan;dan
• Proyek tidak dalam status bermasalah dan/atau mangkrak.

(3) Penerusan SBSN untuk Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufb hanya dapat dilakukan dalam hal:

• Proyek telah siap untuk dilakukan pemanfaatan;
• Proyek tidak dalam status bermasalah; dan
• Proyek harus terlebih dahulu dilakukan audit oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerusan SBSN Kepada Pemerintah Daerah

(1) Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah

dilakukan melalui mekanisme Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(3) huruf a.

(2) Penerusan ...

SK No 166484 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) Penerusan SBSN melalui mekanisme Pinjaman Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis pinjaman kegiatan.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Penerusan

SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Daerah.

Pasal28

(1) Penerusan SBSN yang dilaksanakan melalui

mekanisme Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diteruskan kembali kepada BUMD.

(2) Terhadap Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah

yang diteruskan kembali kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN.

(3) Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah yang

diteruskan kembali kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

• pengusulan diajukan oleh Kepala Daerah; dan
• pengusulan dilakukan sebelum ditetapkannya OPP SBSN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerusan

kembali Penerusan SBSN dari Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri Perencanaan.

Bagian ...

SK No 093454 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Ketiga Penerusan SBSN Kepada BUMN

Pasal29

(1) Penerusan SBSN kepada BUMN dilakukan melalui

mekanisme:

• pemberian pinjaman; dan/ a tau
• Investasi Pemerintah.

(2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh Pemerintah kepada BUMN.

(3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam hal dukungan pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

(4) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan untuk investasi langsung sebagai berikut:

• pemberian pinjaman;
• kerja sama investasi; dan/ a tau
• bentuk investasi langsung lainnya.

(5) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk oleh Menteri sebagai operator Investasi Pemerintah.

(6) lnvestasi Pemerintah melalui BUMN yang merupakan

operator Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal dukungan atau partisipasi BUMN dimaksud dalam pelaksanaan KPBU dan/ a tau Pembiayaan Terintegrasi dan/ atau pelaksanaan dari kebijakan strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c.

(7) Investasi ...

SK No 169819 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 21 ­

(7) lnvestasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi Pemerintah.

Bagian Keempat Pengusulan, Penilaian Kelayakan, dan Persetujuan Penerusan SBSN

(1) Pemerintah Daerah atau BUMN menyampaikan usulan

pembiayaan Proyek yang bersumber dari Penerusan SBSN kepada Menteri.

(2) Penyampaian usulan pembiayaan Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan pembiayaan Proyek Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang diajukan oleh:

• Pemerintah Daerah, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a;dan
• Direksi BUMN, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) huruf a.

Pasal32

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan atas usulan

Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan:

• kemampuan ...

SK No 169818 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 22 ­

  • kemampuan membayar kembali;
  • persyaratan dan risiko Penerusan SBSN; dan
  • kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Terhadap penilaian kelayakan atas usulan Penerusan

SBSN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal33

(1) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32, Menteri menetapkan persetujuan Penerusan SBSN.

(2) Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal memuat:

• jumlah;
• peruntukan; dan
• ketentuan dan persyaratan.

(3) Persetujuan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian kelayakan Proyek dan penerbitan DPP SBSN;

• Pemrakarsa Proyek sebagai dasar pengusulan Proyek kepada Menteri Perencanaan, penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan/ a tau penyusunan rencana kerja;

• Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan terkait urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah dalam hal Penerusan SBSN kepada Pemerintah Daerah;

• unit ...

SK No 170756 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 23 ­

  • unit kerja di Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan pembiayaan Proyek SBSN sebagai salah satu dasar untuk pengusulan alokasi anggaran Proyek SBSN dan pembiayaannya dalam APBN; dan
  • unit kerja di Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja.

Bagian Kelima Perjanjian Penerusan SBSN dan Kewajiban Pembayaran Kembali

Pasal34

(1) Penerusan SBSN dituangkan dalam Perjanjian

Penerusan SBSN.

(2) Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bagian dari:

• perjanjian Pinjaman Daerah;
• perjanjian pemberian pinjaman; atau
• perjanjian Investasi Pemerintah.

(3) Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dengan mengikuti prinsip syariah dan minimal memuat:

• jumlah;
• peruntukan;dan
• ketentuan dan persyaratan.

(1) Penerima Penerusan SBSN wajib melakukan

pembayaran kewajiban berupa pokok, margin, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN.

(2) Pembayaran ...

SK No 169816 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 24 ­

(2) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetorkan oleh Penerima Penerusan SBSN kepada Pemerintah melalui rekening kas umum negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Penerima

Penerusan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal BUMN sebagai Penerima Penerusan SBSN

tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri mengenakan sanksi berupa denda, sanksi administratif, dan/ atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN.

(3) Tata cara pemotongan dana alokasi umum dan/ a tau

dana bagi hasil dalam rangka penyelesaian tunggakan yang bersumber dari Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal37 Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan/atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan sesuai Perjanjian Penerusan SBSN.

Pasal38 Ketentuan lebih lanjut mengenai:

• kriteria Proyek yang dapat dibiayai melalui Penerusan SBSN;
• tata ...

SK No 169814A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 25 ­

  • tata cara penilaian kelayakan terhadap usulan pembiayaan Proyek melalui Penerusan SBSN;
  • Perjanjian Penerusan SBSN; dan
  • tata cara pembayaran kembali Penerusan SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 37 diatur dalam Peraturan Menteri.

BABV

Pasal39

(1) Menteri mengalokasikan anggaran Proyek dalam

rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan berdasarkan DPP SBSN yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan.

(2) Pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan

APBN atau rancangan APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Proyek yang pendanaannya bersumber dari Penerusan SBSN dilakukan setelah diterbitkannya persetujuan Penerusan SBSN oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancangan APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja dan

anggaran SBSN sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Menteri menyusun rencana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan Proyek, termasuk rencana Penerusan SBSN sebagai bagian dari anggaran pembiayaan APBN.

Pasal 41 ...

SK No 169813 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Pengalokasian anggaran Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan.

(1) Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada

Pemrakarsa Proyek, setelah alokasi anggaran Proyek ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, termasuk perubahannya.

(2) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen anggaran.

Mekanisme penganggaran bagi Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam Undang-Undang APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan

anggaran untuk Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam Undang-Undang APBN atau Undang­ Undang APBN perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan berdasarkan nilai nominal hasil penerbitan SBSN.

(2) Nilai nominal hasil penerbitan SBSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seluruhnya merupakan penerimaan pembiayaan dan diperhitungkan sebagai bagian dari tambahan utang Pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

(1) Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Proyek

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan ...

SK No 170769 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) Penyediaan dana untuk pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

• pembiayaan pendahuluan; atau
• rekening khusus SBSN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan pembayaran Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengalokasian anggaran Proyek dalam Undang­

Undang APBN atau Undang-Undang APBN perubahan dalam hal untuk Proyek baru yang merupakan belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a di tahun anggaran berjalan,

dapat dilakukan melalui:

• pemanfaatan sisa dana SBSN dan/ a tau sisa kontraktual SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan;
• pelaksanaan sebagian alokasi belanja SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan di tahun anggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; dan/ atau
• pelaksanaan sebagian alokasi belanja rupiah murni pada Kementerian/Lembaga bersangkutan di tahun anggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, untuk menambah alokasi SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.

(2) Proyek baru yang dapat diusulkan alokasinya pada

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• merupakan ...

SK No 170768 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 28 ­

  • merupakan prioritas Proyek sesuai arahan Presiden atau hasil keputusan sidang kabinet; dan/atau
  • diatur atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c dapat berupa penundaan atau

perpanjangan waktu pelaksanaan Proyek pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan.

(4) Pengalokasian belanja Kementerian/Lembaga untuk

Proyek baru di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, setelah perubahan DPP SBSN untuk tahun anggaran berjalan dimaksud ditetapkan oleh Menteri Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka pendanaan Proyek baru di tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri dapat menyesuaikan nilai batas maksimal

penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemrakarsa Proyek melakukan penatausahaan Proyek, yang minimal meliputi:

• pengelolaan administrasi penyelenggaraan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
• pengelolaan risiko termasuk langkah percepatan penyelesaian pelaksanaan Proyek.

Pasal 48 ...

SK No 170767 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai

perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan yang minimal mencakup:

• perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik Proyek; dan
• perkembangan realisasi penyerapan dana.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan pada setiap akhir triwulan, sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan Proyek.

(3) Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penerusan SBSN

melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri setiap semester atas posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal49

(1) Menteri melakukan penatausahaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek.

(2) Kegiatan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

• pengelolaan pelaksanaan pembayaran dana Proyek, termasuk kesesuaian rencana penarikan dana Proyek;

• pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran Proyek;

• pengelolaan ...

SK No 169809 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 30 ­

  • pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk langkah optimalisasi, percepatan, pelaksanaan luncuran/lanjutan, penundaan atau penghentian pembayaran Proyek, serta mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal dalam rangka Penerusan SBSN; dan
  • pengelolaan rekening khusus SBSN dan/ a tau pembiayaan pendahuluan Proyek.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi penyerapan, serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri Perencanaan melakukan penatausahaan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan Proyek.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

(1) Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya,

melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52 ...

SK No 169808 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Menteri dan Menteri Perencanaan dapat

menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek, termasuk penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan dalam hal:

• penyerapan anggaran rendah; dan/a tau
• penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan

rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah, termasuk penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan dalam hal:

• penyerapan anggaran rendah; dan/ atau
• penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian

dan/ atau pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh Menteri dan Menteri Perencanaan.

Pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilarang untuk memindahtangankan atau menghapuskan objek hasil pembiayaan Proyek sampai dengan waktu jatuh tempo SBSN.

Pasal 55 ...

SK No 169807 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Ketentuan mengenai larangan pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikecualikan dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan, termasuk untuk:

• pelaksanaan Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c; atau
• penyerahan objek pembiayaan dari alokasi Proyek yang hasil pembiayaannya akan diserahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf b.

(2) Ketentuan mengenai larangan penghapusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikecualikan dalam hal penghapusan dilakukan karena kondisi objek pembiayaan sudah rusak atau musnah.

(3) Tata cara pemindahtanganan atau penghapusan objek

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal dilakukan pemindahtanganan a tau

penghapusan atas objek hasil pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah melakukan penggantian dasar penerbitan SBSN dengan menggunakan dasar penerbitan SBSN lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan objek pembiayaan yang dipindahtangankan dan dihapuskan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian

dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII ...

SK No 169806 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 33 ­

Pasal57 Perencanaan, pengusulan, dan penilaian kelayakan Proyek, serta DPP SBSN yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Proyek dimaksud selesai dilaksanakan.

Pasa158 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar...

SK No 170752 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 34 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 1n1 dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023

INDONESIA,

ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

~::::z:::::~PUBLIK INDONESIA

IV'l''f'l"""""'istrasi Hukum,


anna Djaman


jdih.kemenkeu.go.id


---


PRESIDEN