Pasal 20

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan:

• aspek strategis dan urgensi dari usulan Proyek, keselarasan Proyek dengan prioritas pembangunan nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/ a tau rencana kerja Pemerintah;
• tata kelola opini hukum dan kepatuhan, kelayakan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan lingkungan, serta kesiapan teknis pelaksanaan Proyek;
• profil risiko dan mitigasi risiko Proyek;
• batas maksimal penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan
• kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.