TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
7. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
8. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN.
9. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga dan/ atau penerima penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek.
3. Indikasi Proyek adalah usulan Proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek se bagai bagian dari rancangan awal rencana kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga.
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan risiko.
5. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi penganggaran.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan risiko.
7. Batas Maksimal Penerbitan adalah nilai maksimal nominal penerbitan SBSN yang digunakan untuk pembiayaan Proyek. 1 7. Daftar Prioritas Proyek adalah daftar Proyek yang berdasarkan penilaian Kementerian Perencanaan dinyatakan siap dan layak untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri.
8. Rencana Penarikan Dana adalah dokumen yang memuat proyeksi penarikan dana Proyek selama masa pelaksanaan Proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.
9. Rupiah Murni Pendamping SBSN yang selanjutnya disingkat RMP SBSN adalah dana rupiah murni yang disediakan Pemerintah untuk mendampingi alokasi pembiayaan Proyek yang bersumber dari hasil penerbitan SBSN.
10. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan digunakan se bagai acuan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
12. Pemantau Proyek SBSN yang selanjutnya disebut Pemantau Proyek adalah seluruh pihak baik individu I\

jdih.kemenkeu.go.id

maupun institusi yang melakukan pemantauan dan/ atau kegiatan kunjungan atas pelaksanaan Proyek di lokasi pelaksanaan Proyek.

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Rekening Khusus SBSN adalah rekening yang dibuka oleh Menteri pada Bank· Indonesia atau bank umum syariah untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN.

(1) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai

Proyek.

(2) Kewenangan penerbitan SBSN untuk membiayai Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.

(1) Sebelum dimulainya penerbitan SBSN untuk pembiayaan

Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyiapkan langkah- langkah koordinasi terkait aspek kebijakan dalam rangka penyiapan rencana pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang direncanakan, yang meliputi:

• aspek prioritas pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran berkenaan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/ atau dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
• aspek belanja dan penganggaran untuk pembiayaan Proyek pada tahun anggaran berkenaan, termasuk indikasi atau prakiraan ketersediaan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan; dan
• aspek pengelolaan pembiayaan Proyek, termasuk evaluasi pembiayaan Proyek tahun anggaran sebelumnya dan rencana kerja pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(2) Koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada

jdih.kemenkeu.go.id

triwulan IV sebelum tahun pengalokasian Proyek dalam APBN.

(3) Koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPPR bersama dengan:

• Kementerian Perencanaan terkait aspek prioritas pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
• DJA terkait aspek belanja dan penganggaran bagi pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Hasil koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam operasional penyiapan rencana pembiayaan Proyek, yang meliputi:

• bahan masukan dan pertimbangan dalam rapat koordinasi penyusunan bahan pagu rancangan APBN untuk penyiapan rencana pembiayaan Proyek tahun anggaran yang direncanakan; dan
• bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja program pengelolaan pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan Indikasi

Proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari dalam tahun pengalokasian Proyek dalam APBN.

(2) Indikasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

• Proyek yang bersumber dari daftar rencana Proyek jangka menengah yang telah disusun oleh Kementerian/ Lembaga; dan
• komitmen Proyek tahun jamak Kementerian/ Lembaga bersangkutan yang belum terselesaikan.

(3) Indikasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

termasuk proyek yang telah dan/ a tau akan diusulkan untuk dibiayai melalui sumber dana selain SBSN.

(4) Dalam hal Proyek penerusan SBSN, Indikasi Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan oleh pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan penerusan SBSN.

(1) Sebelum dimulainya penyusunan bahan pagu rancangan

APBN, Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka:

• menyampaikan pokok-pokok kebijakan dalam pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang direncanakan sesuai hasil koordinasi terkait aspek ke bij akan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
• mendapatkan konfirmasi atas Indikasi Proyek yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• menyampaikan tindak lanjut untuk peny1apan rencana pengganggaran Proyek dalam rancangan APBN.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh DJPPR bersama DJA, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek.

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

strategi dan portofolio pembiayaan menyusun Batas Maksimal Penerbitan.

(2) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan riil pembiayaan Proyek berdasarkan Indikasi Proyek se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 4;

• kemampuan membayar kembali;
• batas maksimal kumulatif utang; dan
• risiko utang.

(3) Direktur Jenderal mengajukan Batas Maksimal

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penetapan Menteri, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Menteri menerima Indikasi Proyek dari Kementerian/Lembaga.

(4) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan.

(1) Pada triwulan I tahun pengalokasian Proyek dalam APBN,

Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyelenggarakan rapat koordinasi/trilateral meeting I untuk menyusun bahan pagu indikatif Rancangan APBN yang bersumber dari SBSN.

(2) Rapat koordinasi/ trilateral meeting I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh DJPPR bersama DJA, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/ Lembaga calon Pemrakarsa Proyek.

(3) Kernen terian / Lem baga cal on Pemrakarsa Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan Indikasi Proyek se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 4; dan/ atau

jdih.kemenkeu.go.id

• Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan usulan secara tertulis untuk pembiayaan Proyek kepada Menteri dan/ atau Menteri Perencanaan.

( 1) Bahan pagu indikatif rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan mempertimbangkan:

• Batas Maksimal Penerbitan;
• kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek; dan
• kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/ Lembaga bersangkutan periode sebelumnya.

(2) Kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikonfirmasi berdasarkan Indikasi Proyek yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, untuk paling sedikit aspek:

• kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional, fokus kebijakan fiskal, urgensi, dan aspek strategis dari pembangunan Proyek;
• kesiapan pelaksanaan Proyek, yang mencakup paling sedikit:

1. kesiapan lahan Proyek, dengan kriteria tidak memiliki permasalahan hukum termasuk permasalahan status kepemilikan;
2. organisasi kerja untuk pelaksanaan Proyek, termasuk kesiapan untuk tender/ pengadaan barang dan jasa;
3. rencana jadwal waktu pelaksanaan Proyek, khususnya:

• waktu pelaksanaan tender/ pengadaan untuk fisik Proyek/konstruksi;
• waktu dimulainya pelaksanaan fisik Proyek/konstruksi; dan
• waktu penyelesaian fisik Proyek/ konstruksi.

1. aspek administrasi dan perizinan termasuk rekomendasi teknis dari Lembaga yang berwenang dalam hal diperlukan; dan

• output dan outcome yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Proyek, dan dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan dan/ atau perekonomian nasional.

(3) Kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan prioritas pembiayaan Proyek sesuai hasil koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(4) Tender/pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) harus sudah mulai dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk Proyek ditetapkan.

jdih.kemenkeu.go.id

(5) Dokumen penzman dan/ atau rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) harus sudah tersedia pada saat dokumen pelaksanaan anggaran untuk Proyek ditetapkan.

(1) Kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

• tingkat realisasi penyerapan dana Proyek;
• tingkat penyelesaian fisik Proyek;
• aspek penatausahaan, pengawasan, dan pemantauan atas pelaksanaan Proyek;
• aspek pengelolaan hasil pembiayaan Proyek; dan
• pemenuhan kewajiban pengembalian untuk Proyek penerusan SBSN.

(2) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari

Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki catatan yang baik, Kementerian/Lembaga dimaksud dapat diusulkan untuk memperoleh penambahan alokasi anggaran Proyek.

(3) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari

Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki catatan kinerja yang tidak baik, Kementerian/Lembaga dimaksud dapat diusulkan untuk memperoleh pengurangan alokasi anggaran Proyek dan/atau bentuk sanksi yang lain termasuk penundaan pemberian alokasi anggaran Proyek.

(4) Penundaan pemberian alokasi anggaran Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang memiliki catatan kinerja tidak baik dengan disertai adanya Proyek dengan status bermasalah dan/atau mangkrak termasuk mengalami permasalahan hukum yang belum terselesaikan pada saat dilaksanakarinya penyusunan bahan pagu rancangan APBN untuk tahun berkenaan.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat koordinasi

untuk menyusun bahan pagu indikatif rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada:

• Direktur J enderal Anggaran se bagai bahan penyusunan pagu indikatif rancangan APBN; dan
• Deputi bidang pendanaan pembangunan pada Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang lain yang terkait pada Kementerian Perencanaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Prioritas Proyek.

(2) Bahan penyusunan pagu indikatif rancangan APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai pagu indikatif rancangan APBN dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan/atau aspek kebijakan fiskal yang terkait penyusunan rancangan APBN.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Dalam hal kondisi keuangan negara dan/atau aspek fiskal

tidak memungkinkan untuk dipenuhinya seluruh usulan bahan pagu indikatif se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, bahan pagu indikatif rancangan APBN dapat

dilakukan penyesuaian.

(2) Penyesuaian usulan bahan pagu indikatif rancangan

APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan anggaran yang diselenggarakan oleh DJA dan dihadiri paling sedikit oleh Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Anggaran, Deputi bidang pendanaan pembangunan pada Kementerian Perencanaan, dan Deputi bidang lain yang terkait pada Kementerian Perencanaan.

(3) Penyesuaian usulan bahan pagu indikatif rancangan

APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

• berdasarkan hasil rapat koordinasi perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJA menyampaikan kepada DJPPR permintaan tertulis mengenai perlunya penyesuaian usulan bahan pagu indikatif rancangan APBN.
• berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DJPPR menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek dalam rangka penyesuaian bahan pagu indikatif rancangan APBN.
• Direktur Jenderal menyampaikan hasil penyesuaian bahan pagu indikatif rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran untuk ditetapkan sebagai pagu indikatif rancangan APBN; dan
2. Deputi bidang pendanaan pembangunan pada Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang lain yang terkait pada Kementerian Perencanaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Prioritas Proyek.

( 1) Proyek yang telah masuk dalam usulan bahan pagu indikatif rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian dan/ a tau

perubahan oleh Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek sampai dengan sebelum ditetapkannya alokasi pagu anggaran rancangan APBN, dengan ketentuan:

• usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan Proyek disampaikan melalui surat pimpinan Kementerian/Lembaga kepada Menteri dan Menteri Perencanaan;

jdih.kemenkeu.go.id

• usulan penyesuaian dan/ atau perubahan usulan Proyek dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi untuk menyusun bahan pagu anggaran rancangan APBN yang bersumber dari SBSN;
• usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan Proyek tidak menyebabkan penambahan jumlah nilai pagu indikatif rancangan APBN untuk Kementerian/ Lembaga bersangkutan; dan
• usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan Proyek dimungkinkan adanya pergeseran pagu rancangan APBN antar unit eselon I tanpa menambah jumlah nilai pagu indikatif untuk Kementerian/ Lembaga bersangkutan.

(2) Penyesuaian dan/ atau perubahan usulan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan atas:

• lokasi pelaksanaan Proyek;
• ruang lingkup Proyek;
• pengurangan atau penambahan Proyek; dan/ atau
• pengurangan atau penambahan paket pekerjaan Proyek.

Bagian Kedua Penyusunan Pagu Anggaran Rancangan APBN

( 1) Pada triwulan II tahun pengalokasian Proyek dalam APBN, Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyelenggarakan rapat koordinasi/ trilateral meeting II untuk menyusun bahan pagu anggaran rancangan APBN yang bersumber dari SBSN.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh DJPPR bersama DJA, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek yang telah masuk dalam pagu indikatif rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(3) Penyusunan bahan pagu anggaran rancangan APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan di antaranya:

• Batas Maksimal Penerbitan;
• pagu indikatif rancangan APBN untuk pembiayaan Proyek;
• kesiapan pelaksanaan Proyek; dan
• indikasi pembiayaan Proyek yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan.

(4) Kesiapan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c dikonfirmasi kepada Kementerian/ Lembaga berdasarkan rincian Proyek yang sudah ada dalam pagu indikatif rancangan APBN, untuk paling sedikit aspek:

• dokumen administrasi un tuk kesiapan lahan Proyek;

jdih.kemenkeu.go.id

• rekomendasi teknis, perizinan, dan dokumen administrasi lain yang terkait untuk pelaksanaan pembangunan Proyek;
• organisasi kerja pelaksanaan Proyek, termasuk kesiapan untuk tender/ pengadaan barang dan jasa;
• rencana jadwal waktu pelaksanaan Proyek, khususnya:

1. waktu pelaksanaan tender/ pengadaan un tuk fisik Proyek/konstruksi;
2. waktu dimulainya pelaksanaan fisik Proyek/ konstruksi; dan
3. waktu penyelesaian fisik Proyek/ konstruksi;

• Rencana Penarikan Dana yang memuat target waktu dan jumlah penarikan dana untuk setiap bulan; dan
• penjelasan dalam hal terdapat penyesuaian dan/ atau perubahan usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(5) Dalam rangka mendukung kesiapan pelaksanaan Proyek,

Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek menyusun matriks kesiapan pelaksanaan Proyek yang memuat informasi mengenai aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Matriks kesiapan pelaksanaan Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga sebagai bagian dari kelengkapan rapat koordinasi penyusunan bahan pagu anggaran rancangan APBN.

(7) Rencana Penarikan Dana se bagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf e disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat koordinasi

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada:

• Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan pagu anggaran rancangan APBN; dan
• Deputi bidang pendanaan pembangunan pada Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang lain yang terkait pada Kementerian Perencanaan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Prioritas Proyek.

(2) Dalam hal indikasi pembiayaan Proyek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d belum disampaikan oleh Kementerian Perencanaan, penyusunan bahan pagu anggaran rancangan APBN mengacu pada pagu indikatif rancangan APBN dan/ atau bahan pagu anggaran rancangan APBN hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bahan penyusunan pagu anggaran rancangan APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai pagu anggaran rancangan APBN dengan

jdih.kemenkeu.go.id

mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan/ atau aspek kebijakan fiskal yang terkait penyusunan rancangan APBN.

(1) Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek dapat

mengusulkan alokasi dana RMP SBSN untuk mendukung pelaksanaan Proyek.

(2) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk:

• alokasi belanja barang yang merupakan satu kesatuan dengan Proyek; dan/ atau
• alokasi belanja modal, termasuk belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan satu kesatuan dengan pencapaian output Proyek.

(3) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibatasi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total alokasi SBSN pada Proyek yang bersangkutan.

(4) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari hasil penerbitan SBSN dan dikelola dalam Rekening Khusus SBSN.

(5) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diusulkan pengalokasiannya dalam APBN setelah mendapatkan rekomendasi dari unit teknis yang memiliki kewenangan.

(6) Rekomendasi dari unit teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat disusun dalam bentuk reviu anggaran yang diberikan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga Pemrakarsa Proyek.

(7) Tata cara pengusulan, pengalokasian, pembayaran, dan

pengelolaan Proyek yang dibiayai melalui RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara pengusulan, pengalokasian, pembayaran, dan pengelolaan Proyek yang dibiayai melalui SBSN.

Bagian Ketiga Pengalokasian Anggaran Proyek

(1) Menteri mengalokasikan anggaran Proyek dalam

rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan berdasarkan Daftar Prioritas Proyek SBSN yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan.

(2) Dalam hal Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum disampaikan oleh Menteri Perencanaan kepada Menteri, pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN mengacu pada pagu anggaran rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (3).

(3) Pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN

atau rancangan APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Proyek yang pendanaannya bersumber dari penerusan SBSN dilakukan setelah diterbitkannya persetujuan penerusan SBSN oleh Menteri.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, Kementerian/

Lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Proyek yang dibiayai melalui sumber dana SBSN sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga.

(5) Rencana kerja dan anggaran untuk Proyek yang dibiayai

melalui sumber dana SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya memuat:

• nama dan lokasi satuan kerja Kementerian/Lembaga pelaksana Proyek;
• nama dan lokasi Proyek;
• nilai alokasi Proyek;
• ruang lingkup Proyek; dan
• rincian paket pekerjaan/kegiatan Proyek, sesuai bahan penyusunan pagu anggaran rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(6) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pengelolaan SBSN memberikan nomor kode pembiayaan/ register pembiayaan Proyek berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(2) Direktur Jenderal menyampaikan nomor kode

pembiayaan/register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk proses penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

( 1) Tata cara pengalokasian pagu anggaran Proyek dalam DIPA Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

(2) Pengalokasian pagu anggaran Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan tahun jamak (multi years) atau tahun tunggal (single year).

(1) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan perubahan pada tahun

berjalan melalui revisi dan/ atau rekomposisi anggaran Proyek.

(2) Revisi dan/ a tau rekomposisi anggaran Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka:

• lanjutan/luncuran pelaksanaan Proyek tahun anggaran sebelumnya;

jdih.kemenkeu.go.id

• pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa dana Proyek tahun anggaran berkenaan yang sudah tidak digunakan; dan/ atau
• rekomposisi pendanaan antartahun anggaran untuk percepatan atas pelaksanaan Proyek tahun jamak.

(3) Revisi dan/ atau rekomposisi anggaran Proyek

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentlian peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

BABV

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

KINERJA PROYEK

Pasal20 ( 1) Kernen terian / Lem bag a Pemrakarsa Proyek melaksanakan Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelaksanaan APBN.

(2) Proyek dengan pembiayaan tahun jamak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat terdiri dari paket pekerjaan yang pelaksanaannya bersifat tahunan dan/ a tau bersifat tahun jamak.

(3) Proyek dengan pembiayaan tahun tunggal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hanya terdiri dari paket pekerjaan yang pelaksanaannya bersifat tahunan.

Pasal21

(1) Penggunaan jenis kontrak untuk pelaksanaan paket

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penganggaran.

(2) Jenis kontrak untuk pelaksanaan paket pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis kontrak tahunan atau jenis kontrak tahun jamak.

(3) Paket pekerjaan tahunan dalam Proyek dengan

pembiayaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) diberikan nomor kode pembiayaan/

register Proyek tahun jamak.

(4) Dalam hal paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaannya dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sepanjang bukan merupakan pembiayaan tahun jamak periode tahun terakhir.

(5) Penyelesaian sisa pekerjaan untuk paket pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan Proyek paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

(6) Tata cara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal22 Alokasi dana non kontraktual pada Proyek dengan jenis kontrak tahun jamak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang tidak dan/ atau belum direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sesuai dengan periode kontrak tahunjamak Proyek.

Pasal23

(1) Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja

pelaksanaan Proyek, Kernen terian/ Lembaga Pemrakarsa Proyek dapat melakukan langkah pengelolaan kinerja melalui:

• pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa dana Proyek yang sudah tidak digunakan; dan/ atau
• percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak.

(2) Pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa dana

Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di antaranya dilakukan untuk:

• pekerjaan tarn bah (contract change order);
• optimalisasi sisa anggaran;
• percepatan pembiayaan;
• percepatan pelaksanaan Proyek kontrak tahun jamak;
• penyesuaian harga atau eskalasi Proyek kontrak tahun jamak;
• penyesuaian harga atau eskalasi khusus yang disebabkan perubahan kebijakan perpajakan atau kenaikan harga bahan bakar minyak; dan/ atau
• perbaikan cacat mutu dan/atau penanganan situasi darurat (force majeure).

(3) Percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun anggaran.

(4) Pergeseran anggaran untuk percepatan pelaksanaan

Proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

• peminjaman pagu; dan/ atau
• pemanfaatan sisa kontraktual.

(5) Peminjaman pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• merupakan percepatan pelaksanaan Proyek kontrak tahun jamak tahun anggaran berikutnya ke tahun anggaran berkenaan; dan
• alokasi anggaran untuk pelaksanaan Proyek bersumber dari penundaan pelaksanaan Proyek kontrak tahun jamak lain dari tahun anggaran berkenaan ke tahun anggaran berikutnya.

(6) Pelaksanaan pemanfaatan sisa dana kontraktual

dan/ atau sisa dana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal24

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pengelolaan SBSN melakukan pengelolaan kinerja pelaksanaan Proyek, yang paling sediki t beru pa:

• pengelolaan atas perkembangan kinerja pelaksanaan Proyek, termasuk pengelolaan kinerja sebelum efektif berlakunya dokumen pelaksanaan anggaran/ pra DIPA;
• pengelolaan atas pelaksanaan pembayaran/ pencairan dana Proyek, termasuk kesesuaian Rencana Penarikan Dana Proyek;
• pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran Proyek dalam rangka pemanfaatan sisa kontrak dan/ atau dana tidak terserap·untuk optimalisasi dan percepatan Proyek, pelaksanaan lanjutan/luncuran Proyek, serta penundaan dan penghentian pembayaran;
• pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal dalam rangka penerusan SBSN;dan
• koordinasi pengelolaan dana Rekening Khusus SBSN dan/ atau pembiayaan pendahuluan Proyek.

(2) Dalam rangka pengelolaan kinerja pelaksanaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani pengelolaan SBSN melakukan kegiatan di antaranya:

• melakukan pembekalan teknis kepada Kementerian/ Lembaga sebelum dimulainya pelaksanaan Proyek;
• melakukan reviu kinerja atas pelaksanaan Proyek bersama Kementerian/Lembaga, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
• melakukan dialog kinerja bersama Kementerian/ Lembaga dengan kinerja pelaksanaan Proyek rendah, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
• melakukan peng1s1an Rekening Khusus SBSN berdasarkan Rencana Penarikan Dana Proyek dari Kementerian/Lembaga, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
• memfasilitasi kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi dan percepatan Proyek termasuk pemanfaatan sisa kontrak dan/ a tau dana tidak terserap;
• memfasili tasi kepada Kernen terian / Lem baga dalam rangka pelaksanaan langkah akhir tahun anggaran;
• memfasilitasi kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan penyelesaian lanjutan/luncuran Proyek; dan
• melakukan pengembalian s1sa dana Rekening Khusus SBSN.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Menteri dapat melakukan penerusan SBSN kepada

pemerintah daerah atau badan usaha milik negara.

(2) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui mekanisme:

• pinjaman daerah;
• pemberian pinjaman kepada badan usaha milik negara; dan
• investasi pemerintah.

(3) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Proyek dapat dilaksanakan untuk proyek yang hasil

pembiayaannya akan diserahkan kepada pihak lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pembiayaan Proyek yang hasil pembiayaannya akan

diserahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya untuk:

• penyerahan kepada daerah guna dukungan pelaksanaan tugas pembantuan dan/ atau dekonsentrasi;
• pelaksanaan program hibah jalan/jembatan daerah; dan
• penggantian atas aset yang berupa bangunan dan/ a tau konstruksi milik daerah yang terdampak dari proses pembangunan Proyek.

(3) Tata cara atau mekanisme penyerahan objek hasil

pembiayaan Proyek kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban atas fungsional dan keberlanjutan pengelolaan aset hasil pembiayaan tersebut setelah penyerahan objek hasil pembiayaan Proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

Pemrakarsa Proyek melakukan penatausahaan Proyek, yang paling sedikit berupa:

• pengelolaan administrasi terhadap:

1. perencanaan dan pengusulan Proyek;
2. pelaksanaan Proyek;
3. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Proyek;
4. pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek; dan
5. kewajiban pengembalian untuk Proyek penerusan SBSN.

• pengelolaan risiko termasuk langkah percepatan penyelesaian pelaksanaan Proyek.

Pasal30

(1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada tahapan:

• pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:

1. perkembangan realisasi penyerapan dana;
2. pencapaian fisik Proyek;
3. permasalahan yang dihadapi;
4. tindak lanjut yang diperlukan; dan

• penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam bentuk:

• laporan pelaksanaan Proyek; dan
• laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

(1) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 huruf a memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung berupa:

• perkembangan pencapaian fisik Proyek yang mencakup perbandingan antara rencana penyelesaian pekerjaan Proyek dan realisasi pelaksanaannya; dan
• permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek serta tindak lanjut yang diperlukan.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) disampaikan dengan cara:

• satuan kerja pelaksana Proyek meng1s1 form pelaporan yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Proyek SBSN secara bulanan;
• unit eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keseluruhan satuan kerja dan menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri u.p Direktur Jenderal;
• penyampaian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
• dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian form pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
• penyampaian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan dan format laporan tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal33 ( 1) Untuk Proyek bersifat tahunan yang belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

(2) Laporan pelaksanaan Proyek se bagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 huruf a atas Proyek bersifat tahunan yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

• satuan kerja pelaksana Proyek meng1s1 form pelaporan yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Proyek SBSN secara bulanan; dan
• unit eselon I Kementeriari/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keseluruhan satuan kerja dan menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya penyelesaian pekerj aan Proyek.

Pasal34

(1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b memuat paling sedikit:

• salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan
• salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan Proyek yang mengacu pada ketentuan

jdih.kemenkeu.go.id

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.

Bagian Kedua Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Kernen terian Keuangan

(1) Menteri melakukan penatausahaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek.

(2) Kegiatan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

• pengelolaan pelaksanaan pembayaran dana Proyek, termasuk kesesuaian Rencana Penarikan Dana Proyek;
• pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran Proyek;
• pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk langkah optimalisasi, percepatan, pelaksanaan luncuran/lanjutan, serta penundaan atau penghentian pembayaran Proyek, serta mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal dalam rangka penerusan SBSN; dan
• pengelolaan Rekening Khusus SBSN dan/ atau pembiayaan pendahuluan Proyek.

Pasal36

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pengelolaan SBSN melakukan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja atas pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal37

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proyek melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dengan mendasarkan pada:

• laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemrakarsa Proyek se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dan Pasal 31; dan

• Rencana Penarikan Dana Proyek.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• membandingkan antara Rencana Penarikan Dana Proyek dan realisasi penyerapan dana Proyek; dan
• membandingkan antara total nilai alokasi anggaran Proyek dan realisasi nilai kontraktual Proyek, untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan/ atau penerima penerusan SBSN maupun secara rinci untuk tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga.

(3) Dalam hal diperlukan, pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

Pasal38

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proyek melakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek se bagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• "baik" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan antara rencana dan realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
• "kurang" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan antara rencana dan realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek lebih lambat dari jadwal yang direncanakan; atau
• "rendah" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan antara rencana dan realisasi sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek sangat lam bat dari jadwal yang direncanakan.

(3) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan atau dalam hal diperlukan.

(4) Metode penghitungan terhadap kesenjangan penyerapan

dana Proyek mengacu pada penghitungan tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan dokumen sumber paling sedikit berupa

laporan pelaksanaan pekerjaan Proyek yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana Proyek melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja Proyek.

( 1) Hasil evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) berupa laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Proyek.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada unit eselon II pada DJPPR yang

menangani pengelolaan SBSN sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan terhadap Kementerian/Lembaga dengan kriteria penilaian "kurang" dan "rendah".

Rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemantauan Proyek se bagaimana dimaksud dalam Pasal 40, disusun dengan paling sediki t mem pertim bangkan:

• evaluasi atas realisasi penyerapan dana pelaksanaan anggaran Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
• perkembangan pengelolaan kinerja pelaksanaan Proyek di antaranya berupa:

1. perkembangan pelaksanaan tender/ pengadaan dan rencana pemanfaatan sisa kontrak;
2. pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi dalam rangka optimalisasi dan percepatan Proyek, pelaksanaan lanjutan/luncuran serta pelaksanaan penyelesaian pekerjaan Proyek;
3. perkembangan pengelolaan dana Rekening Khusus SBSN dan/ atau pembiayaan pendahuluan Proyek, serta pemenuhan administrasi kewajiban pembayaran Proyek;
4. pemenuhan administrasi persetujuan dan rekomposisi pembiayaan tahunan Proyek yang bersifat kontrak tahun jamak; dan
5. pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran Proyek.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal42

(1) Dalam hal Proyek memiliki kriteria "rendah" untuk

realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (2) huruf c dan/ atau berpotensi tidak selesai,

dapat dilakukan pemantauan Proyek secara langsung di lapangan (on site visit).

(2) Dalam rangka pemantauan Proyek secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Proyek harus menyusun kertas kerja pemantauan Proyek yang memuat paling sedikit:

• identifikasi permasalahan;
• saran dan rekomendasi pemecahan masalah; dan
• rencana tindak lanjut oleh Kementerian/Lembaga.

(3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran satuan kerja pelaksana Proyek dan pejabat atau pegawai yang ditugaskan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal43

(1) Pemantauan Proyek secara langsung di lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan ketentuan:

• Pemantau Proyek dilarang memberikan arahan yang dapat menyebabkan perubahan output, desain konstruksi, dan/ atau desain pekerjaan Proyek;
• Kementerian/Lembaga dan/ atau penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek dilarang memberikan uang, barang, jasa, dan/atau bentuk lainnya kepada Pemantau Proyek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
• Pemantau Proyek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) dilarang meminta dan/ atau

menerima segala pem berian dari Kementerian/Lembaga dan/ atau penyedia jasa terkait dengan pelaksanaan pemantauan Proyek baik yang berupa uang, barang, jasa, dan/atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam rangka pemantauan Proyek secara langsung di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/ Lembaga pelaksana Proyek harus menyusun dan menatausahakan buku catatan (log book) yang memuat data kunjungan Pemantau Proyek berupa:

• tanggal pemantauan Proyek;
• nama dan instansi Pemantau Proyek;
• keperluan dilakukannya pemantauan Proyek; dan
• hasil tindak lanjut yang disarankan.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Pemantau Proyek harus mengisi buku catatan (log book)

yang telah disediakan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BABX

PENYELESAIAN DAN/ATAU PEMBATALAN

PEMBIAYAAN

Pasal44

(1) Menteri dan Menteri Perencanaan dapat menyampaikan

rekomendasi kepada pimpinan Kernen terian/ Lembaga Pemrakarsa Proyek mengenai penyelesaian dan/ a tau pembatalan pembiayaan Proyek dalam hal:

• penyerapan anggaran rendah; dan/ atau
• penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian dan/ atau

pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh Menteri dan Menteri Perencanaan.

(3) Penetapan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam bentuk surat bersama Menteri dan Menteri Perencanaan setelah melalui proses pembahasan bersama antara Pemrakarsa Proyek, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.

(4) Pemrakarsa Proyek bertanggungjawab secara mutlak atas

Proyek yang direkomendasikan untuk dilakukan penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan penyelesaian

dan/atau pembatalan pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran.

(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti

penetapan penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan surat permintaan penghentian pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menghentikan penerbitan surat perintah pencairan dana Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Objek hasil pembiayaan Proyek, wajib dilakukan

pendaftaran dan/atau pencatatan sebagai BMN.

(2) Pendaftaran dan/ atau pencatatan sebagai BMN atas objek

hasil pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan BMN.

(3) BMN yang merupakan objek hasil pembiayaan Proyek

dapat diberikan penanda khusus di dalam sistem informasi pengelolaan BMN.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal52

(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan

pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

(2) Laporan pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• laporan pendaftaran dan/ atau pencatatan Proyek sebagai BMN; dan
• laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek.

(3) Laporan pendaftaran dan/ atau pencatatan Proyek sebagai

BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada saat pendaftaran dan/ atau pencatatan Proyek se bagai BMN se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1), dan paling sedikit mencantumkan:

• kode satuan kerja;
• kode barang;
• nomor urutan pendaftaran; dan
• nilai perolehan.

(4) Laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada tahun ke-2 setelah tahun selesainya pelaksanaan Proyek, dan paling sedikit mencantumkan:

• kode satuan kerja;
• nama Proyek;
• tahun pembiayaan; dan
• manfaat dari hasil pembangunan Proyek.

(5) Manfaat dari hasil pembangunan Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi manfaat yang diterima oleh perekonomian dan/ atau masyarakat/ lingkungan, di antaranya:

• manfaat yang bersifat umum, antara lain:

1. penenmaan negara;
2. penyerapan tenaga kerja; dan
3. peningkatan mutu/kualitas/kapasitas.

• manfaat yang bersifat khusus untuk masing-masing sektor proyek, antara lain:

1. kemantapan jalan dan jembatan atau jaringan irigasi, air baku, pengamanan pantai-rawa, dan pengendalian banjir;
2. penghematan waktu tempuh dan peningkatan keselamatan transportasi; dan
3. peningkatan produktivitas perindustrian, pertanian, perikanan, dan riset-teknologi.

(6) Laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dengan cara:

• satuan kerja pelaksana Proyek atau unit kerja pada eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengisi form pelaporan yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Proyek SBSN; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• unit eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keseluruhan satuan kerja dan menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.

Pasal53

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

pengelolaan SBSN melakukan pengukuran terhadap pencapaian target output dan outcome dari hasil pelaksanaan Proyek.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah selesainya proses pembangunan Proyek dan berdasarkan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari hasil pem bangunan Proyek.

(3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membandingkan realisasi output dan outcome dari hasil pelaksanaan Proyek berdasarkan laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan target output dan outcome yang akan dihasilkan dari pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf c.

(4) Hasil pengukuran terhadap pencapaian target output dan

outcome dari hasil pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bagian dari evaluasi program pembiayaan Proyek dan bahan masukan untuk proses perencanaan pembiayaan Proyek.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• perencanaan, pengusulan, dan pengalokasian anggaran Proyek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Proyek; dan
• pengelolaan terhadap Proyek dan/ atau objek hasil pembiayaan Proyek yang telah dialokasikan dalam APBN, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1145); dan

jdih.kemenkeu.go.id

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1055) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentangTata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal56 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 992

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT

BERHARGA SYARIAH NEGARA

A. FORMAT MATRIKS KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN

MATRIKS KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI

MELALUI PENERBITAN SBSN

TAHUN ANGGARAN .......... .

Kesiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kesiapan Administrasi dan Perizinan Kesiapan Organisasi Kerja dan lndikator Kinerja

Rincian Jadwal Metode dan Target Waktu Administrasi Perizinan Rekomendasi Organisasi dan Rencana Target Waktu Pelaksanaan Proyek Unit Kesiapan Lahan waktu Pengadaan Barang/Jasa (Amdal dan/atau Teknis PUPR / Manajemen Penarikan Dana Organisasi/ Pengadaan perizinan lainnya) lnstansi Lain Pelaksanaan Nama Satker Barang/Jasa (dalam hal Kegiatan NO Proyek/Kegiatan Pelaksana diperlukan) (pejabat PA, SBSN Proyek/Kegi KPA, PPK, dsb) atan Status No. Ket. Ada/Bel um Ada Pra-DIPA Tldak Target waktu Ada/Bel um No. Ket. Ada/Bel um Ket. Ada/Belum Ada Ada/Bel um Ket. Rlncian Jadwal waktu waktu Kepemllikan Sertlflkat Pra-DIPA Penyelesaian ada lzln ada Ada Pelaksanaan dlmulainya penyelesaian Tender/Pengad Proyek pelaksanaan flsik fislk proyek aan proyek

1 2 dst Ditetapkan di Pada tanggal

(tanda tangan dan cap jabatan)

(nama pejabat eselon I) NIP jdih.kemenkeu.go.id

B. FORMAT RENCANA PENARIKAN DANA PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN

RENCANA PENARIKAN DANA TAHUNAN

DAFTAR PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN

TAHUN ANGGARAN ....

A. KODE/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA (XXX) / NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA

B. KODE / UNIT ORGANISASI (XX) / NAMA UNIT ESELON I

C. KODE / PROGRAM (XXX.XX.XX) / NAMA PROGRAM

D. KODE/PROYEK (XX.XX) / NAMA PROYEK

E. JUMLAH PEMBIAYAAN Rp,00

(DALAM ANGKA DAN HURUF)

F. JENIS KONTRAK (KONTRAK TAHUN TUNGGAL / JAMAK)

NO. NAMA NAMA PROYEK NOMINAL JADWAL RENCANA PENARIKAN DANA (Rp)

SATUAN PEMBIAYAAN SBSN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

KERJA (Rp) 1. 2. 3. dst JUMLAH

Ditetapkan di Pada tanggal

(tanda tangan dan cap jabatan)

(nama pejabat eselon I) NIP

jdih.kemenkeu.go.id

C. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Periode: ..................... (1)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : ................................. (2) JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : □ TAHUN TUNGGAL / □

UNIT ORGANISASI : ................................. (3) TAHUN JAMAK *(8) : TAHUN KE-... (9) DARI ... (10) TAHUN

PROGRAM : ................................. (4) NOMOR DAN TANGGAL DIPA : ................................. (11)

PROVINS! : ................................. (5) NILAI DIPA AWAL : ................................. (12)

KABUPATEN/KOTA : ................................. (6) NILAI DIPA REVIS! : ................................. (13)

KODE/NAMA SATKER : ................................. (7) NOMOR REGISTER : ................................. (14)

1. PENYERAPAN KEUANGAN

URAIAN NOMORDAN TANGGAL AKHIR NILAI REALISASI KONTRAK S.D. PENYERAPAN KEUANGAN NO KEGIATAN PAGU SISA PAGU SISA KONTRAK

PEKERJAAN TANGGAL KONTRAK KONTRAK KONTRAK TAHUN SEBELUMNYA TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN Ill TRIWULAN IV JUMLAH PROGRES

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27=(23+24+25+26)) (28=(27/20)"100) ( 29=( 20-27)) (30=(21-22-27))

JUMLAH (31) (32) {33) {34) {35) (36) (37) ( 38=( 34+35+36+37)) ( 39=(38/31) "100) (40=(31-38)) (41=(31-33-38))

ii. PERKEMBANGAN FISIK

URAIAN NOMORDAN TANGGALAKHIR NILAI PROGRES CAPAIAN FISIK (%) NO KEGIATAN

PEKERJAAN TANGGAL KONTRAK KONTRAK KONTRAK S.D. TAHUN SEBELUMNYA S.D. TRIWULAN I S.D. TRIWULAN II S.D. TRIWULAN Ill S.D. TRIWULAN IV

(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (SO) (51) (52)

jdih.kemenkeu.go.id

111. KENDALA/PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

URAIAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI TINDAK TARGETWAKTU PIHAK

NO KEGIATAN SEJAK STATUS

PEKERJAAN JADWAL DAN PENYERAPAN LANJUT PENYELESAIAN TERKAIT

(53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61)

1v. *) Diisi salah satu

................. , ..... (62) Kepala Satuan Kerja

......................... (63)

NIP ................... (64)

jdih.kemenkeu.go.id

NO URAIAN ISi

(1) Diisi periode pelaporan triwulanan

(2) Diisi nama Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek

{3) Diisi nama unit eselon I/ II pemrakarsa proyek {4) Diisi nama program sesuai DIPA {5) Diisi propinsi lokasi proyek yang dilaksanakan

(6) Diisi kabupaten/ kota lokasi proyek yang dilaksanakan

{7) Diisi kode dan nama satuan kerja pemrakarsa proyek

(8) Diisi salah satu {Tahun Tunggal/ Tahun Jamak)

{9) Diisi posisi tahun pelaksanaan {10) Diisi jumlah tahun pelaksanaan {11) Diisi nomor & tanggal DIPA tahun berjalan

(12) Diisi nilai DIPA tahun berjalan yang sumber dananya berasal dari SBSN

{13) Diisi nilai DIPA tahun berjalan setelah revisi yang sumber dananya berasal dari SBSN {14) Diisi nomor register SBSN {15) Diisi nomor urut kegiatan {16) Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN {17) Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN {18) Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN

(19) Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN

{20) Diisi nilai pagu DIPA TA berjalan untuk masing-masing pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN {21) Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN {22) Diisi realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari SBSN { khusus untuk pembiayaan tahun jamak) {23) Diisi realisasi SP2D selama triwulan I yang sumber dananya berasal dari SBSN {Nilai yang dicatat adalah nilai bruto 5PM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN) {24) Diisi realisasi SP2D selama triwulan II yang sumber dananya berasal dari SBSN {Nilai yang dicatat adalah nilai bruto 5PM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN) {25) Diisi realisasi SP2D selama triwulan Ill yang sumber dananya berasal dari SBSN {Nilai yang dicatat adalah nilai bruto 5PM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN) {26) Diisi realisasi SP2D selama triwulan IV yang sumber dananya berasal dari SBSN {Nilai yang dicatat adalah nilai bruto 5PM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN) {27) Diisi jumlah realisasi SP2D {penjumlahan kolom 23 s.d kolom 26) {28) Diisi persentase {perbandingan) antara jumlah realisasi SP2D {kolom 27) dengan pagu DIPA {kolom 20) {29) Diisi selisih antara pagu DIPA {kolom 20) dengan jumlah realisasi SP2D {kolom 27)

(30) Diisi selisih antara nilai keseluruhan kontrak {kolom 21) dengan realisasi

kontrak s.d tahun sebelumnya {kolom 22) dan jumlah realisasi SP2D {kolom 27) {31) Diisi jumlah total pagu DIPA TA berjalan

jdih.kemenkeu.go.id

(32) Diisi jumlah total nilai keseluruhan kontrak

(33) Diisi jumlah total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya

(34) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan I

(35) Diisi iumlah total realisasi SP2D selama triwulan II

(36) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan Ill

(37) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan IV

(38) Diisi jumlah total realisasi SP2D (penjumlahan kolom 34 s.d kolom 37)

(39) Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah total realisasi SP2D

(kolom 38) dengan total pagu DIPA (kolom 31)

(40) Diisi selisih antara total pagu DIPA (kolom 31) dengan jumlah total

realisasi SP2D (kolom 38)

(41) Diisi selisih antara nilai total keseluruhan kontrak (kolom 32) dengan

total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 33) dan jumlah total realisasi SP2D (kolom 38)

(42) Diisi nomor urut kegiatan

(43) Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIP A yang sumber dananya

berasal dari SBSN

(44) Diisi uraian pekerjaan untuk proyek fisik a tau proyek non fisik yang

sumber dananya berasal dari SBSN

(45) Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber

dananya berasal dari SBSN

(46) Diisi tanggal batas akhir kontrak yang- sumber dananva berasal dari

SBSN

(47) Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber

dananya berasal dari SBSN

(48) Diisi realisasi capaian proyek s.d tahun sebelumnya yang sumber

dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)

(49) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan I yang sumber dananya berasal

dari SBSN (SO) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan 11 yang sumber dananya berasal dari SBSN

(51) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan Ill yang sumber dananya

berasal dari SBSN

(52) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan IV yang sumber dananya

berasal dari SBSN

(53) Diisi nomor urut kegiatan

(54) Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIP A yang sumber dananya

berasal dari SBSN yang terdapat kendala/ permasalahan

(55) Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari

SBSN yang terdapat kendala/ permasalahan

(56) Diisi kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan

(57) Diisi tanggal/ waktu teriadinva kendala/ permasalahan

(58) Diisi belum selesai/ sudah selesai terkait kendala/ permasalahan yang

dihadapi

(59) Diisi tindak lanjut penyelesaian kendala/ permasalahan

(60) Diisi target tang-gal/ waktu penyelesaian kendala/ permasalahan

(61) Diisi pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian kendala/ permasalahan

(62) Diisi tempat dan tang-gal penandatang-anan

(63) Diisi nama Kepala satker

(64) Diisi NIP Kepa la satker

jdih.kemenkeu.go.id

D. METODE PENGHITUNGAN KESENJANGAN PENYERAPAN DANA PROYEK

1. Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran Selisih Nilai = Nilai Target % (triwulan) - Nilai Realisasi Anggaran % Kinerja (triwulan) Anggaran

2. Penghitungan Nilai Gap Penyerapan Dana Nilai Gap Selisih Nilai Kinerja Penyerapan = Anggaran X 100% Dana Nilai Target

Contoh Penghitungan: Suatu Kementerian/Lembaga membangun proyek yang dibiayai SBSN pada tahun 2013 dengan perencanaan target penyerapan dana setiap triwulan sebesar 15% (triwulan I), 40% (triwulan II), 85% (triwulan 111), 100% (triwulan IV). Berapakah nilai gap proyek tersebut apabila pada triwulan III realisasi penyerapan dana sebesar 75%? Langkah 1: Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III

• Nilai Realisasi Anggaran % Selisih Nilai = Nilai Target % (triwulan) Kinerja (triwulan) Anggaran = 85% - 75% = 10%

Langkah 2: Penghitungan Nilai Gap Anggaran pada triwulan III Nilai Gap Selisih Nilai Kinerja Penyerapan = Anggaran X 100% Dana Nilai Target = 10% X 100% 85% = 11.76%

jdih.kemenkeu.go.id

Target Triwulan (%) Nilai Kinerja Selisih Nilai Gap Kegiatan Triwulan III Nilai

I II III IV (%)

(%) Kinerja (%)

A.5 15 40 85 100 75 10 11.76

No. Kategori Kriteria Nilai Gap (%)

1. gap< 25% Baik 11.76
2. 25% gap 75% Kurang
3. gap> 75% Rendah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id