Pasal 8

( 1) Bahan pagu indikatif rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan mempertimbangkan:

• Batas Maksimal Penerbitan;
• kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek; dan
• kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/ Lembaga bersangkutan periode sebelumnya.

(2) Kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikonfirmasi berdasarkan Indikasi Proyek yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, untuk paling sedikit aspek:

• kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional, fokus kebijakan fiskal, urgensi, dan aspek strategis dari pembangunan Proyek;
• kesiapan pelaksanaan Proyek, yang mencakup paling sedikit:

1. kesiapan lahan Proyek, dengan kriteria tidak memiliki permasalahan hukum termasuk permasalahan status kepemilikan;
2. organisasi kerja untuk pelaksanaan Proyek, termasuk kesiapan untuk tender/ pengadaan barang dan jasa;
3. rencana jadwal waktu pelaksanaan Proyek, khususnya:

• waktu pelaksanaan tender/ pengadaan untuk fisik Proyek/konstruksi;
• waktu dimulainya pelaksanaan fisik Proyek/konstruksi; dan
• waktu penyelesaian fisik Proyek/ konstruksi.

1. aspek administrasi dan perizinan termasuk rekomendasi teknis dari Lembaga yang berwenang dalam hal diperlukan; dan

• output dan outcome yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Proyek, dan dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan dan/ atau perekonomian nasional.

(3) Kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan prioritas pembiayaan Proyek sesuai hasil koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(4) Tender/pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) harus sudah mulai dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk Proyek ditetapkan.

jdih.kemenkeu.go.id

(5) Dokumen penzman dan/ atau rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) harus sudah tersedia pada saat dokumen pelaksanaan anggaran untuk Proyek ditetapkan.