Pasal 9

(1) Kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

• tingkat realisasi penyerapan dana Proyek;
• tingkat penyelesaian fisik Proyek;
• aspek penatausahaan, pengawasan, dan pemantauan atas pelaksanaan Proyek;
• aspek pengelolaan hasil pembiayaan Proyek; dan
• pemenuhan kewajiban pengembalian untuk Proyek penerusan SBSN.

(2) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari

Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki catatan yang baik, Kementerian/Lembaga dimaksud dapat diusulkan untuk memperoleh penambahan alokasi anggaran Proyek.

(3) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari

Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki catatan kinerja yang tidak baik, Kementerian/Lembaga dimaksud dapat diusulkan untuk memperoleh pengurangan alokasi anggaran Proyek dan/atau bentuk sanksi yang lain termasuk penundaan pemberian alokasi anggaran Proyek.

(4) Penundaan pemberian alokasi anggaran Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang memiliki catatan kinerja tidak baik dengan disertai adanya Proyek dengan status bermasalah dan/atau mangkrak termasuk mengalami permasalahan hukum yang belum terselesaikan pada saat dilaksanakarinya penyusunan bahan pagu rancangan APBN untuk tahun berkenaan.