Pasal 2

(1) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai

Proyek.

(2) Kewenangan penerbitan SBSN untuk membiayai Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.