Pasal 6

(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani

strategi dan portofolio pembiayaan menyusun Batas Maksimal Penerbitan.

(2) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan riil pembiayaan Proyek berdasarkan Indikasi Proyek se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 4;

• kemampuan membayar kembali;
• batas maksimal kumulatif utang; dan
• risiko utang.

(3) Direktur Jenderal mengajukan Batas Maksimal

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penetapan Menteri, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Menteri menerima Indikasi Proyek dari Kementerian/Lembaga.

(4) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan.