Peraturan Badan Nomor 50-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aset Pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, dan/atau dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian.
2. Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal.
3. Pemodal adalah nasabah dari perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian.
4. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5. Direksi adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal untuk kepentingan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal serta mewakili penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Dewan Komisaris adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib: a. memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal; b. menyimpan efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal pada bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal; c. menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; d. membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan e. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan harta kekayaan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berwenang untuk: a. mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal, dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi;

c. memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal; d. mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang; e. menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal atas:

1. dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
2. hasil investasi; dan/atau
3. dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; f. membayar biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Perlindungan Pemodal; g. MENETAPKAN persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, dengan ketentuan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; h. mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jumlah paling tinggi klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim; i. melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal; j. menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal;

k. meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; l. melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan m. memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan Dana Perlindungan Pemodal dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Dana Perlindungan Pemodal.

(1) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). (2) Dalam rangka memperkuat permodalan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan: a. dapat meminta pemegang saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk meningkatkan permodalan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari Dana Perlindungan Pemodal; dan/atau b. dapat memberikan persetujuan kepada badan hukum di bidang keuangan atau lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan

penyertaan modal sebagai pemegang saham dalam penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. (3) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang: a. pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dan jasa keuangan baik di INDONESIA maupun di luar INDONESIA; dan b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. (4) Pada saat pendirian, pihak yang dapat menjadi pemegang saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga kliring dan penjaminan. (5) Pemegang saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya dari penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang sama melalui: a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, kecuali kepemilikan oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; b. perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari pemegang saham, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut: a. orang perseorangan Warga Negara INDONESIA; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu badan hukum dinyatakan pailit; e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan baik di INDONESIA maupun di luar INDONESIA; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; h. mempunyai komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya dan pasar modal pada umumnya. (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut: a. bagi anggota Direksi:

1. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya,

dengan ketentuan berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1; 2. memiliki pengalaman di bidang pasar modal dan jasa keuangan paling sedikit 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; 3. memiliki pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal dan jasa keuangan; dan 4. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; b. bagi anggota Dewan Komisaris:

1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan;
2. memiliki pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal dan jasa keuangan; dan
3. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko.

Jumlah anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan satu diantaranya adalah direktur utama.

Jumlah anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan satu diantaranya adalah komisaris utama.

Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, wajib terlebih dahulu menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite.

Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif, klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan pengurus Kustodian.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada Kustodian.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung emiten dan/atau perusahaan publik dan/atau dilarang melakukan transaksi saham emiten atau perusahaan publik.

Apabila pada saat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham telah memiliki saham emiten atau perusahaan publik, saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

Anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib berdomisili di INDONESIA.

Salah satu dari anggota Direksi dan/atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum.

Masa jabatan anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut: a. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; c. dinyatakan pailit atau pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. berhalangan tetap; f. meninggal dunia; dan/atau g. masa jabatan berakhir.

Anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila anggota Direksi tersebut: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; b. melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan Pemodal; dan/atau e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Permohonan pengajuan izin usaha penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan izin usaha

sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili; b. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, meliputi:

1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang pasar modal;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
6. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum INDONESIA;
8. keterangan mengenai pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi nama dan bentuk pengendalian;
9. laporan keuangan terakhir;
10. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi: a) daftar riwayat hidup; b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang berlaku; dan c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; 6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan; 7. fotokopi rekening koran; 8. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor; 9. surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: a) cakap melakukan perbuatan hukum; b) memiliki akhlak dan moral yang baik; c) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan baik di INDONESIA maupun di luar INDONESIA; e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; f) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal; g) mempunyai komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; 10. surat pernyataan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan

apapun pada perusahaan lain; 11. surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi di Kustodian; 12. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor; 13. gambaran tentang rencana operasi dan misi; dan 14. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai.

Dalam rangka memproses permohonan izin usaha penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonannya tidak lengkap; atau b. permohonannya ditolak.

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada pemohon.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menjaga dan memelihara kerahasiaan data dan sistem sehubungan dengan

Pemodal yang menyampaikan klaim, dengan tingkat keamanan sistem yang memadai.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyimpan seluruh catatan tentang seluruh hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk seluruh transaksi, kesepakatan, catatan akuntansi, dan berkas kerja internal audit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyusun laporan posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(1) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib memiliki paling sedikit fungsi sebagai berikut: a. fungsi investasi; b. fungsi pembukuan dan keuangan; dan c. fungsi pengawasan internal dan kepatuhan. (2) Fungsi investasi dilaksanakan dengan ketentuan meliputi paling sedikit sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal; b. mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari Dana Perlindungan Pemodal; dan c. melakukan penyetoran hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal;

(3) Fungsi pembukuan dan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit meliputi: a. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; b. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; c. memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menyusun laporan keuangan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan catatan atas laporan keuangan paling sedikit wajib memuat:

1. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pihak terafiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
2. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pihak terafiliasi dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; e. melakukan kegiatan perbendaharaan, yakni menerima dana dan memungut iuran Dana Perlindungan Pemodal dan mengeluarkan biaya yang

terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal; f. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan yang sistematis, akurat, dan tepat waktu; dan g. apabila terdapat keraguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan pihak lain atas transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal, penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan. (4) Fungsi pengawasan internal dan kepatuhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; b. memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan c. memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlaku.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib disusun paling singkat untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya dan memuat paling sedikit: a. rencana kerja yang menguraikan paling sedikit kegiatan operasional dan kegiatan khusus yang direncanakan akan dilakukan oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; b. anggaran pendapatan yang bersumber dari:

1. setoran modal para pemegang saham;
2. jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. sumber pendapatan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. anggaran pengeluaran biaya yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; d. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan e. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, dan kontrak antara penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan:
4. pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
5. pihak yang terafiliasi dengan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. (2) Anggaran tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya. (3) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui anggota Dewan

Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke- 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. laporan kegiatan dan posisi keuangan bulanan Dana Perlindungan Pemodal paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya; b. laporan keuangan tengah tahunan Dana Perlindungan Pemodal paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan; dan c. laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal yang diaudit oleh akuntan dengan pendapat yang lazim paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. (2) Dalam hal batas waktu tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan dengan: a. keterangan detail mengenai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi nama, alamat,

nomor telepon, dan faksimili penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; b. anggaran dasar penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; c. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai sampai dengan 1 (satu) level di bawah anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; d. prosedur dan standar operasi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; e. status hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain dari Kustodian; dan f. laporan perubahan material yang mempengaruhi operasi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian.

(1) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut: a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; b. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan; c. hasil Rapat Umum Pemegang Saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dengan

ketentuan akta notarial Rapat Umum Pemegang Saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan d. informasi dan data yang digunakan dalam proses penanganan klaim sampai dengan pembayaran klaim beserta dokumen terkait, setiap saat apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Rencana perubahan pemegang saham penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib: a. mengumumkan kepada masyarakat baik melalui surat kabar maupun media lainnya termasuk situs web penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal apabila telah terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan; b. mengusulkan pembentukan komite klaim kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. membentuk tim verifikasi klaim.

(1) Komite klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. paling sedikit 2 (dua) orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan; b. paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga

penyimpanan dan penyelesaian; c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan d. paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang pasar modal dan/atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen. (2) Susunan anggota komite klaim wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Komite klaim memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a. mengawasi dan memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk untuk menangani suatu klaim Pemodal oleh anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; b. memberikan rekomendasi kepada anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima; dan c. memberikan usulan kepada anggota Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi. (4) Penanganan klaim Pemodal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemodal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan menggunakan formulir tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan melampirkan dokumen, data, informasi maupun bukti lainnya sebagaimana disyaratkan dalam formulir tersebut; b. penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan pernyataan secara

tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang yang diganti Dana Perlindungan Pemodal kepada Dana Perlindungan Pemodal; c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disertai dengan pemberian kuasa kepada penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal; d. penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang diperoleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dari pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal; e. Pemodal memberikan kuasa kepada penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk mendapatkan informasi terkait Pemodal dari bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan/atau pihak lain; f. tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan dokumen/data lain yang diperoleh dari bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Kustodian, dan/atau pihak lain; g. dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan atau waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari batas waktu permohonan klaim disampaikan dan diterima oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, tim verifikasi klaim melaporkan hasil pemeriksaan dan verifikasinya kepada komite klaim;

h. laporan tim verifikasi kepada komite klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling sedikit memuat informasi mengenai Pemodal, nilai Aset Pemodal yang hilang yang dialami setiap Pemodal, dan total nilai Aset Pemodal yang hilang pada 1 (satu) Kustodian; i. komite klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim dan menyusun rekomendasi kepada Direksi penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berupa diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian; dan j. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan oleh Pemodal dalam formulir permohonan.

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas Dana Perlindungan Pemodal tidak diterima oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemodal menyampaikan permohonan dengan mengisi formulir yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan pedoman penanganan dan pembayaran klaim yang diterbitkan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan melampirkan dokumen, data, informasi, dan bukti lainnya sebagaimana disyaratkan dalam formulir tersebut; b. permohonan disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan

c. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN bahwa klaim dapat diganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal, penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib dalam waktu tidak lebih lama dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanganan klaim kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan laporan dimaksud memuat paling sedikit informasi tentang jumlah nasabah yang diberikan ganti rugi, total nilai ganti rugi, sisa Dana Perlindungan Pemodal, dan rencana pelaksanaan hak subrogasi.

(1) Hak subrogasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diwakili oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. (2) Dalam menjalankan tugas mewakili Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib melakukan upaya pengembalian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal. (3) Hasil pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan wajib disetor oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-716/BL/2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, beserta Peraturan Nomor VI.A.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY