TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS,

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya

disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu

tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan

berikut hasil pemupukannya setelah kepersertaan

berakhir.

1. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya

disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi

merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

1. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP

Tapera adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

1. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang

dan bertanggungjawab atas pengaturan dan

pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan

maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, di

dalam dan di luar pengadilan.

1. Deputi Komisioner adalah anggota Komisioner.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -3-

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisioner dan Deputi

Komisioner, calon Komisioner dan Deputi Komisioner

harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani;

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

• secara kolektif memiliki kualifikasi dan

kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan pembiayaan perumahan;

• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada

saat dicalonkan menjadi anggota;

• tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai

pengurus partai politik; dan

• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan:

• kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;

• akta kelahiran atau surat kenal lahir;

• surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan

dari rumah sakit pemerintah;

• surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -4-

• ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan

formal paling rendah S1 diutamakan bidang ekonomi dan/atau hukum yang dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang;

• pengalaman kerja di bidang keuangan, hukum,

dan/atau pembiayaan perumahan paling sedikit

10 (sepuluh) tahun dan/atau sertifikat

kompetensi dari lembaga yang berwenang;

• surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa

tidak menjabat sebagai pengurus atau anggota

partai politik;

• surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana;

• surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan

untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau

badan hukum lainnya selama menjabat sebagai Komisioner dan Deputi Komisioner; dan

• surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus

yang mengakibatkan suatu badan mengalami kepailitan atau kebangkrutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Komisioner dan

Deputi Komisioner

Paragraf 1

Umum

Tata cara pemilihan dan penetapan calon Komisioner dan Deputi Komisioner dilakukan melalui tahapan:

• pembentukan panitia seleksi;

• pengumuman pendaftaran;

• penerimaan pendaftaran dan seleksi administrasi;

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -5-

• pengumuman nama calon Komisioner dan Deputi

Komisioner kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;

• penerimaan dan pengolahan tanggapan dari

masyarakat;

• pelaksanaan seleksi kompetensi dan integritas;

• penentuan nama calon;

• penyampaian nama calon terpilih kepada Presiden; dan

• pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia seleksi

(1) Untuk memilih dan menetapkan Komisioner dan

Deputi Komisioner, Komite Tapera membentuk panitia

seleksi.

(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• 5 (lima) orang dari unsur Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan,

Kementerian Sekretariat Negara, serta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

• 1 (satu) orang dari unsur akademisi; dan

• 1 (satu) orang dari unsur praktisi atau

profesional.

(3) Susunan keanggotaan Panitia seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Ketua Komite Tapera.

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dibentuk oleh Komite Tapera.

(2) Dalam hal masa jabatan Komisioner dan Deputi

Komisioner akan berakhir, pembentukan panitia

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -6-

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Komisioner

dan/atau Deputi Komisioner, pembentukan panitia

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak laporan diterima Komite Tapera.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

mempunyai tugas:

• menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan

pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Komisioner dan Deputi Komisioner;

• menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon

Komisioner dan Deputi Komisioner;

• membuka pendaftaran calon Komisioner dan Deputi Komisioner;

• menerima pendaftaran, melakukan seleksi

administratif dan penilaian makalah terhadap calon Komisioner dan Deputi Komisioner;

• mengumumkan nama calon Komisioner dan Deputi

Komisioner yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan;

• menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat

terhadap calon Komisioner dan Deputi Komisioner

yang lolos seleksi administratif;

• melakukan seleksi kompetensi dan integritas calon

Komisioner dan Deputi Komisioner;

• menentukan nama calon Komisioner dan Deputi

Komisioner yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Komite Tapera dengan mencantumkan

peringkat hasil seleksi; dan

• memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Komite Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -7-

(1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh sekretariat yang berasal dari unit administrasi

Komite Tapera.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas melaksanakan tugas administratif dan

operasional kesekretariatan panitia seleksi.

(3) Dalam hal unit administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum terbentuk, fungsi kesekretariatan

dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi diatur dengan Peraturan Komite Tapera.

Paragraf 3 Pengumuman Pendaftaran

Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran calon

Komisioner dan Deputi Komisioner paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• diumumkan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut

melalui website Komite Tapera dan media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional.

• isi pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. waktu dan tempat pendaftaran;

2. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -8-

1. formulir atau dokumen pendukung yang harus

disertakan oleh pendaftar.

Paragraf 4

Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk

menjadi Komisioner dan Deputi Komisioner dapat

mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan

syarat:

• pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat

yang telah ditentukan;

• mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh panitia seleksi;

• melampirkan dokumen untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan; dan

• melampirkan makalah mengenai konsep

pengelolaan dana Tapera yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran ditutup.

Seleksi administratif dilakukan melalui:

• pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif

yang ditentukan;

• penilaian makalah mengenai konsep pengelolaan dana

Tapera yang dipersyaratkan bagi setiap pendaftar

calon Komisioner dan Deputi Komisioner; dan

• Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak penerimaan pendaftaran ditutup.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -9-

Paragraf 5

Pengumuman Nama Calon Komisioner dan Deputi Komisioner Kepada Masyarakat

Untuk Mendapat Tanggapan

(1) Panitia seleksi mengumumkan nama calon Komisioner

dan Deputi Komisioner yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan

tanggapan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui website Komite Tapera dan media

cetak paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan

seleksi administratif.

Paragraf 6 Penerimaan dan Pengolahan Tanggapan Dari Masyarakat

(1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk

menyampaikan tanggapan terhadap nama calon

Komisioner dan Deputi Komisioner yang telah diumumkan oleh panitia seleksi.

(2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• disampaikan secara tertulis kepada panitia

seleksi;

• identitas anggota masyarakat yang memberi

tanggapan harus dicantumkan secara jelas;

• menyebutkan secara jelas terhadap calon mana tanggapan ditujukan;

• diuraikan secara jelas isi tanggapannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.

(3) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat dilakukan

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -10-

sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) ditutup.

(4) Panitia seleksi menyampaikan tanggapan dari

masyarakat kepada Calon Komisioner dan Deputi

Komisioner.

(5) Calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang

menerima tanggapan menyampaikan klarifikasi

kepada panitia seleksi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima penyampaian tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Calon Komisioner dan Deputi Komisioner

yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat tidak

melakukan klarifikasi maka dinyatakan tidak lolos

seleksi administrasi.

(7) Panita seleksi melakukan pengolahan tanggapan dari

masyarakat dan klarifikasi calon Komisioner dan Deputi Komisioner paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

menerima klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5).

Paragraf 7

Seleksi Kompetensi dan Integritas

Panitia seleksi melakukan seleksi kompetensi dan integritas terhadap calon Komisioner dan Deputi

Komisioner yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengolahan oleh

panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(7).

(1) Seleksi Kompetensi dan Integritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Panitia

seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(2) Seleksi dilaksanakan dengan melakukan penilaian

terhadap kompetensi dan integritas melalui uji

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -11-

kelayakan dan kepatutan serta melakukan tes

kesehatan terhadap calon Komisioner dan Deputi Komisioner.

(3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi pemaparan makalah, tes

kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara serta

penelusuran rekam jejak.

(4) Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia seleksi

dapat bekerjasama dengan ahli, perguruan tinggi, atau

lembaga yang berkompeten.

(5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan umum

kesehatan (general check up) oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh panitia seleksi.

Paragraf 8

Penentuan Nama Calon

Panitia seleksi menentukan nama calon Komisioner dan

Deputi Komisioner yang akan dilaporkan kepada Komite Tapera paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

calon Komisioner dan Deputi Komisioner dinyatakan lolos

seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(1) Panitia seleksi melaporkan secara tertulis nama calon

Komisioner dan Deputi Komisioner terpilih kepada

Komite Tapera paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak Panitia Seleksi menentukan nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• tahapan pemilihan calon Komisioner dan Deputi Komisioner;

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -12-

• daftar nama calon Komisioner dan Deputi

Komisioner berdasarkan peringkat; dan

• dokumen proses pemilihan dan penentuan calon

Komisioner dan Deputi Komisioner.

(3) Daftar nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diusulkan kepada Komite Tapera sebanyak 2 (dua) kali

jumlah jabatan yang diperlukan.

Paragraf 9

Penyampaian Nama Calon Terpilih kepada Presiden

(1) Komite Tapera dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja setelah menerima laporan panitia seleksi,

mengusulkan nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang terpilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Presiden untuk

ditetapkan.

(2) Nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang

diusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang

diperlukan.

Paragraf 10

Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner

(1) Presiden mengangkat seorang Komisioner dan 4

(empat) orang Deputi Komisioner berdasarkan usulan

Komite Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Komisioner dan Deputi Komisioner sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -13-

Proses seleksi dan hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan

Komisioner dan Deputi Komisioner.

Bagian Ketiga

Larangan

(1) Komisioner dan Deputi Komisioner dilarang

merangkap jabatan di pemerintahan atau badan

hukum lainnya.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pencalonan untuk jabatan di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif

atau badan hukum lainnya.

(3) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilanggar, Komite Tapera mengusulkan untuk

melakukan pemberhentian Komisioner atau Deputi Komisioner kepada Presiden.

Bagian Kesatu

Komisioner

Komisioner dalam menjalankan tugas dan melaksanakan

kewenangan dibantu oleh 4 (empat) Deputi Komisioner.

Komisioner dengan dibantu Deputi Komisioner berfungsi

menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan

pengelolaan Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -14-

Komisioner dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

• menetapkan peraturan pengelolaan Tapera;

• melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Tapera;

• mengusulkan rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan

serta rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera

kepada Komite Tapera;

• mewakili BP Tapera di dalam dan di luar pengadilan;

• melakukan evaluasi kinerja manajer investasi, bank

kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan;

dan

• menyampaikan laporan hasil pengaturan dan

pengawasan pengelolaan Tapera kepada Komite Tapera.

Komisioner dalam menjalankan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:

• menetapkan struktur organisasi, fungsi, tugas,

wewenang, tata kerja organisasi, dan sistem

kepegawaian;

• menyelenggarakan manajemen kepegawaian BP

Tapera, termasuk mengangkat, memindahkan, dan

memberhentikan pegawai BP Tapera serta menetapkan penghasilan pegawai BP Tapera;

• mengusulkan penghasilan bagi Komisioner dan Deputi

Komisioner kepada Komite Tapera;

• merumuskan ketentuan dan tata cara pengadaan

barang dan jasa dalam penyelenggaraan tugas BP

Tapera dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; dan

• melakukan pemindahtanganan aset tetap BP Tapera sesuai dengan batasan nilai yang ditetapkan oleh

Komite Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -15-

Bagian Kedua

Deputi Komisioner

Paragraf 1

Umum

Deputi Komisioner BP Tapera terdiri atas:

• Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera;

• Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera;

• Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera;

dan

• Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi.

Paragraf 2

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan

pengawasan bidang pengerahan dana Tapera dalam

kepesertaan tapera, dan mekanisme penyetoran simpanan.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 bertugas:

• menyusun rancangan peraturan bidang pengerahan

Dana Tapera meliputi kepesertaan tapera, dan

mekanisme penyetoran simpanan;

• melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengaturan bidang pengerahan dana Tapera dalam

kepesertaan tapera dan mekanisme penyetoran simpanan;

• menyusun rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan

serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pengerahan dana Tapera;

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -16-

• mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan

dalam bidang pengerahan dana Tapera berdasarkan penugasan Komisioner;

• melakukan evaluasi kinerja bank kustodian dalam hal

kepesertaan tapera dan mekanisme penyetoran

simpanan;

• menyampaikan laporan hasil pengaturan dan

pengawasan bidang pengerahan Dana Tapera kepada Komisioner;

• mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan

antar lembaga dalam bidang pengerahan Dana Tapera;

dan

• melaksanakan penugasan lain dari Komisioner.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 berwenang:

• menyusun kebutuhan struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang dalam bidang pengerahan dana

Tapera; dan

• menyusun rencana kebutuhan manajemen kepegawaian BP Tapera dalam bidang pengerahan

dana Tapera.

Paragraf 3

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera

berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan bidang pemupukan dana Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera dalam

menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 bertugas:

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -17-

• menyusun rancangan peraturan bidang pemupukan

dana;

• melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan

pengaturan bidang pemupukan dana;

• menyusun rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan

serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang

pemupukan dana;

• mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan bidang pemupukan dana berdasarkan penugasan

Komisioner;

• melakukan evaluasi kinerja bank kustodian dan

manajer investasi;

• menyampaikan laporan hasil pengaturan dan

pengawasan bidang pemupukan dana kepada Komisioner; dan

• melaksanakan penugasan lain dari Komisioner.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

berwenang:

• menyusun kebutuhan struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang dalam bidang pemupukan Dana

Tapera; dan

• menyusun rencana kebutuhan manajemen kepegawaian BP Tapera dalam bidang pemupukan

Dana Tapera.

Paragraf 4

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan

pengawasan bidang pemanfaatan dana Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -18-

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 bertugas:

• menyusun rancangan peraturan bidang pemanfaatan

dana Tapera;

• melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan

pengaturan pemanfaatan dana Tapera;

• menyusun rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan

serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang

pemanfaatan dana Tapera;

• mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan

dalam bidang pemanfaatan dana Tapera berdasarkan

penugasan Komisioner;

• melakukan evaluasi kinerja bank dan perusahaan

pembiayaan;

• menyampaikan laporan hasil pengaturan dan

pengawasan bidang pemanfaatan dana Tapera kepada

Komisioner;

• mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

remedial, reposses dan tata kepemilikan rumah; dan

• melaksanakan penugasan lain dari Komisioner.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 berwenang:

• menyusun kebutuhan struktur organisasi, fungsi,

tugas, wewenang dalam bidang pemanfaatan Dana

Tapera; dan

• menyusun rencana kebutuhan manajemen kepegawaian BP Tapera dalam bidang pemanfaatan

Dana Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -19-

Paragraf 5

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi

berfungsi menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan

pemberian dukungan administrasi, sumber daya,

pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan advokasi hukum kepada segenap unit

organisasi BP Tapera, serta dukungan administrasi kepada

Komite Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

bertugas:

• koordinasi kegiatan BP Tapera;

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran BP Tapera;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BP Tapera;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan

berdasarkan penugasan Komisioner;

• penyelenggaraan pengelolaan aset dan layanan

pengadaan barang/jasa;

• melaksanakan penugasan lain dari Komisioner; dan
• penyelenggaraan dukungan administrasi dan

keuangan dalam pelaksanaan tugas Komite Tapera.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -20-

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

berwenang:

• menyusun kebutuhan struktur organisasi, fungsi,

tugas, wewenang dalam bidang Hukum dan

Administrasi; dan

• menyusun rencana kebutuhan manajemen kepegawaian BP Tapera dalam bidang Hukum dan

Administrasi.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi,

tugas, dan wewenang, Komisioner dibantu sekretariat dan satuan pengawas internal.

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi,

tugas, dan wewenang, Deputi Komisioner dibantu

paling sedikit 2 (dua) direktorat dan paling banyak 4

(empat) direktorat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

(1) Komisioner dan Deputi Komisioner melaksanakan

rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam

1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan

permintaan Komisioner dan/atau salah satu Deputi

Komisioner.

(2) Dalam hal Komisioner berhalangan, salah satu Deputi

Komisioner memimpin rapat berdasarkan penugasan dari Komisioner.

(3) Setiap rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani

oleh Komisioner dan/atau Deputi Komisioner yang

hadir.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -21-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan rapat diatur dengan Peraturan Komisioner.

(1) Presiden memberhentikan Komisioner dan Deputi

Komisioner dari jabatannya atas usulan Komite Tapera

karena Komisioner dan Deputi Komisioner:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri secara tertulis;

• tidak dapat melaksanakan tugas karena

berhalangan tetap;

• terlibat dalam tindakan yang merugikan BP

Tapera;

• tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; atau

• dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

(2) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e karena:

• sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter yang ditunjuk oleh Komite Tapera;

• tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau

tindak pidana korupsi;

• berperkara pidana dengan ancaman hukuman

penjara lebih dari 5 (lima) tahun; atau

• berdasarkan hasil evaluasi Komite Tapera

memiliki kinerja yang tidak baik.

Dalam hal Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -22-

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden

mengangkat Komisioner dan/atau Deputi Komisioner berdasarkan usulan Komite Tapera untuk meneruskan sisa

masa jabatannya.

Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Komite Tapera melakukan pemilihan dan pengangkatan calon

Komisioner dan/atau Deputi Komisioner dengan tahapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 kurang dari 18 (delapan belas) bulan,

Presiden menunjuk Komisioner dan/atau Deputi Komisioner atas usulan Komite Tapera.

(2) Usulan Komite Tapera sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berasal dari calon Komisioner dan/atau Deputi Komisioner yang telah lolos seleksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19.

Selama menunggu proses pengangkatan Komisioner

dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 dan Pasal 45, Komite Tapera menunjuk pelaksana

tugas Komisioner dan/atau Deputi Komisioner.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id