Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya

disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu

tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan

berikut hasil pemupukannya setelah kepersertaan

berakhir.

1. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya

disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi

merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

1. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP

Tapera adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

1. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang

dan bertanggungjawab atas pengaturan dan

pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan

maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, di

dalam dan di luar pengadilan.

1. Deputi Komisioner adalah anggota Komisioner.

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -3-

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner