Pasal 2

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisioner dan Deputi

Komisioner, calon Komisioner dan Deputi Komisioner

harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani;

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

• secara kolektif memiliki kualifikasi dan

kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan pembiayaan perumahan;

• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada

saat dicalonkan menjadi anggota;

• tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai

pengurus partai politik; dan

• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan:

• kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;

• akta kelahiran atau surat kenal lahir;

• surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan

dari rumah sakit pemerintah;

• surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;

www.peraturan.go.id

2018, No.19 -4-

• ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan

formal paling rendah S1 diutamakan bidang ekonomi dan/atau hukum yang dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang;

• pengalaman kerja di bidang keuangan, hukum,

dan/atau pembiayaan perumahan paling sedikit

10 (sepuluh) tahun dan/atau sertifikat

kompetensi dari lembaga yang berwenang;

• surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa

tidak menjabat sebagai pengurus atau anggota

partai politik;

• surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana;

• surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan

untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau

badan hukum lainnya selama menjabat sebagai Komisioner dan Deputi Komisioner; dan

• surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus

yang mengakibatkan suatu badan mengalami kepailitan atau kebangkrutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Komisioner dan

Deputi Komisioner

Paragraf 1

Umum