Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.

3. IUP Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di WIUPK.

4. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

5. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di WIUPK.

6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

7. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

8. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.

9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.

10. Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan

ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 13. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. 14. Dokumen Lingkungan Hidup adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. 15. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. 16. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian. 17. Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. 19. Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat KTBT adalah seseorang yang memiliki posisi

tertinggi dalam struktur tambang bawah tanah yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional tambang bawah tanah sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. 20. Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PTL adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan operasional Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. 22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik; b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. (2) Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan b. tata kelola pengusahaan pertambangan.

(3) Kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek: a. teknis pertambangan; b. konservasi Mineral dan Batubara; c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; d. keselamatan operasi pertambangan; e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. (4) Tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan aspek: a. pemasaran; b. keuangan; c. pengelolaan data; d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi; e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan i. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. (2) Kaidah pertambangan yang baik untuk kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan b. tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. (3) Kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek: a. teknis kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; b. keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; c. pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi; dan d. konservasi Mineral dan Batubara. (4) Tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan aspek: a. pemasaran; b. keuangan; c. pengelolaan data; d. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi; e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan g. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian.

(1) Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya. (2) Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik; dan b. tata kelola pengusahaan jasa pertambangan. (3) Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara,

dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan b. kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. (4) Tata kelola pengusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengutamaan produk dalam negeri; b. pengutamaan subkontraktor lokal sesuai dengan kompetensinya; c. pengutamaan tenaga kerja lokal; dan d. pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan. (5) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik bagi pemegang IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemegang IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya.

(1) Dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT; dan

b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk KTBT untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT. (3) KTBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada KTT. (4) KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan KTBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang teknis pertambangan. (5) Menteri MENETAPKAN kompetensi KTT, KTBT, dan tenaga teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Dalam pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. mengangkat PTL sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT; dan b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi aspek teknis Pengolahan dan/atau Pemurnian.

(1) Dalam pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemegang IUJP wajib:

a. mengangkat penanggung jawab operasional di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KTT; dan b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tenaga teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kompetensi teknis sesuai bidang usaha IUJP.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk PTL. (3) KTT dan PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari KaIT.

Menteri MENETAPKAN pedoman permohonan, evaluasi, dan pengesahan serta standar kompetensi KTT, KTBT, PTL, dan penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

(1) Dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. menggunakan metode Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan

Pengangkutan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; b. menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten; c. menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional; dan/atau d. melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis. (2) Dalam pelaksanaan aspek teknis kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menggunakan metode Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; b. menggunakan tenaga teknis Pengolahan dan/atau Pemurnian yang kompeten; c. menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional; dan/atau d. melaksanakan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis. (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan teknis pertambangan dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Studi Kelayakan, pemasangan tanda batas, Konstruksi, dan pengujian alat pertambangan (commisioning), Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, dan Pascatambang.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pengelolaan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan; dan b. membentuk dan MENETAPKAN organisasi bagian keselamatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area kerja. (3) Ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan b. keselamatan operasi pertambangan. (4) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. keselamatan kerja pertambangan yang meliputi:

1. manajemen risiko;

2. program keselamatan kerja yang meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya;

3. pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja;

4. administrasi keselamatan kerja;

5. manajemen keadaan darurat;

6. inspeksi keselamatan kerja; dan

7. pencegahan dan penyelidikan kecelakaan; b. kesehatan kerja pertambangan meliputi program kesehatan pekerja/buruh, higienis dan sanitasi, ergonomis, pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh, dan/atau diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja; dan c. lingkungan kerja pertambangan yang memuat peraturan perusahaan, pengukuran, penilaian, dan pengendalian terhadap kondisi lingkungan kerja. (5) Keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebagai berikut:

8. merencanakan sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;

9. menunjuk penanggung jawab dalam sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan

10. melaksanakan sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar nasional atau internasional yang diakui; b. pengamanan instalasi; c. tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang kompeten;

d. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan dengan melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan; e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan; f. keselamatan bahan peledak dan peledakan; g. keselamatan fasilitas pertambangan; h. keselamatan Eksplorasi; i. keselamatan tambang permukaan; j. keselamatan tambang bawah tanah; dan k. keselamatan kapal keruk/isap. (6) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan Hidup, dan RKAB Tahunan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara wajib melaksanakan ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara dalam melaksanakan ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan di bidang keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan b. membentuk dan MENETAPKAN organisasi bagian keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area kerja. (3) Ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan b. keselamatan operasi Pengolahan dan/atau Pemurnian. (4) Keselamatan dan kesehatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. keselamatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian yang meliputi:

1. manajemen risiko;
2. program keselamatan kerja yang meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya;
3. pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja;
4. administrasi keselamatan kerja;
5. manajemen keadaan darurat;
6. inspeksi keselamatan kerja; dan
7. pencegahan dan penyelidikan kecelakaan; b. kesehatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian meliputi program kesehatan pekerja/buruh, higienis dan sanitasi, ergonomis, pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh, dan/atau diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja; dan c. lingkungan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian yang memuat peraturan perusahaan, pengukuran,

penilaian, dan pengendalian terhadap kondisi lingkungan kerja. (5) Keselamatan operasi Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebagai berikut:

1. merencanakan sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian;
2. menunjuk penanggung jawab dalam sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
3. melaksanakan sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar nasional atau internasional yang diakui; b. pengamanan instalasi; c. tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang kompeten; d. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan; dan e. keselamatan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup dan RKAB Tahunan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. (2) Sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi elemen: a. kebijakan; b. perencanaan; c. organisasi dan personel; d. implementasi; e. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; f. dokumentasi; dan g. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan. (5) Audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e. (2) Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan b. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan

pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c. (2) Pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan b. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib: a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup; b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyampaikan rencana pascaoperasi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; b. melaksanakan kegiatan pascaoperasi untuk perbaikan, pemulihan, dan penataan kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi dan Pascatambang, serta pascaoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b. (2) Upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan dan pelaksanaan recovery Penambangan; b. perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;

c. pengelolaan Batubara kualitas rendah dan Mineral kadar rendah, Mineral ikutan, sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan cadangan marginal; d. pemanfaatan Batubara kualitas rendah dan Mineral kadar rendah, Mineral ikutan, dan cadangan marginal; dan e. pendataan cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang dan sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RKAB Tahunan dan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d. (2) Upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan; b. pengelolaan sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan c. pendataan sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RKAB Tahunan.

Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f. (2) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan sebagai bagian dari pedoman pengelolaan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/pemurnian wajib menerapkan standar kompetensi kerja khusus, standar kompetensi kerja nasional INDONESIA, serta standar nasional INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menerapkan tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berdasarkan prinsip: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. bertanggung jawab; d. mandiri; dan e. kewajaran. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan prinsip: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. bertanggungjawab; d. mandiri; dan e. kewajaran. (3) Tujuan pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan dan tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mendorong pengelolaan Usaha Pertambangan yang profesional, efisien, dan efektif serta untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yang paling sedikit terdiri atas: a. pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral atau Batubara yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disetujui di dalam RKAB Tahunan; b. pengutamaan pemenuhan kebutuhan Mineral atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri; c. harga penjualan Mineral dan Batubara berpedoman pada harga patokan Mineral, harga patokan Batubara, atau harga jual yang ditetapkan oleh Menteri; d. penetapan harga pada kontrak penjualan yang berpedoman pada harga patokan Mineral atau harga patokan Batubara; e. biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral mengacu pada besaran biaya yang berlaku umum di pasar internasional; dan/atau f. rencana dan realisasi pencampuran Mineral atau Batubara sesuai dengan persetujuan pada RKAB Tahunan. (2) Kualitas dan kuantitas Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dijual di dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan

ketentuan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a yang paling sedikit terdiri atas: a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga Mineral atau Batubara; b. biaya penjualan yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan c. biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. (2) Kualitas dan kuantitas Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dijual di dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan yang paling sedikit terdiri atas: a. perencanaan dan realisasi anggaran; b. perencanaan dan realisasi investasi dan sumber pembiayaan; c. pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas:

1. jasa penyediaan sistem informasi data Mineral dan Batubara;

2. iuran tetap;

3. iuran produksi/royalti;

4. dana hasil penjualan Batubara;

5. kompensasi data informasi;

6. pembayaran 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK Operasi Produksi;

7. jaminan kesungguhan lelang WIUP dan WIUPK Mineral logam atau Batubara yang ditetapkan menjadi milik pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

8. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan; b. menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi keuangan; c. menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; dan d. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyetor secara penuh di muka iuran produksi/royalti atau dana hasil penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 sebelum komoditas tambang Mineral atau Batubara berada di atas moda pengangkutan untuk penjualan Mineral atau Batubara.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) huruf b sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan yang paling sedikit terdiri atas: a. perencanaan dan realisasi anggaran; b. perencanaan dan realisasi investasi dan sumber pembiayaan; dan c. pembayaran iuran produksi/royalti sepanjang belum dibayar royaltinya untuk komoditas Mineral logam. (2) Dalam melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan; b. menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi keuangan; c. menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; dan d. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengelola data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dengan menggunakan sistem pengelolaan data yang paling sedikit meliputi: a. metode perolehan; b. pengadminstrasian; c. pengolahan; d. penataan; e. penyimpanan; f. pemeliharaan; dan g. pemusnahan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data hasil eksplorasi; b. data penambangan; c. data Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau d. data pemasaran. (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengelola data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dengan menggunakan sistem pengelolaan data yang paling sedikit meliputi: a. metode perolehan; b. pengadminstrasian; c. pengolahan; d. penataan; e. penyimpanan; f. pemeliharaan; dan g. pemusnahan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. data Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan b. data pemasaran. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib memanfaatkan barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dan Pasal 4 ayat (4) huruf d sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk dalam negeri. (3) Dalam hal barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia di dalam negeri dengan pertimbangan: a. harga yang tidak kompetitif; b. kualitas/mutu yang tidak memenuhi standar; dan c. tidak tercukupinya jumlah dan kontinuitas pasokan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat menggunakan barang, jasa, dan teknologi dari luar negeri. (4) Dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib memenuhi tingkat kandungan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Menteri MENETAPKAN daftar barang, jasa, dan teknologi yang diproduksi di dalam negeri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dan Pasal 4 ayat (4) huruf e sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui. (2) Dalam melakukan pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyusun program pengembangan kompetensi tenaga kerja teknis; b. melaksanakan program pengembangan tenaga kerja teknis setempat dan nasional; c. melaksanakan alih teknologi, keahlian, dan keterampilan; dan d. melaksanakan alih tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal atau nasional.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan

RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas: a. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan; b. pengembangan pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi; c. pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau d. pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f yang paling sedikit terdiri atas: a. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; b. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan; dan c. pembiayaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan. (3) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g yang paling sedikit terdiri atas: a. penyelenggaraan fasilitas umum yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan b. realisasi pembiayaan untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas umum.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h, yang terdiri atas: a. luas wilayah; b. lokasi penambangan; c. lokasi Pengolahan dan/atau Pemurnian; d. jangka waktu tahap kegiatan; e. penyelesaian masalah pertanahan atau lahan; f. penyelesaian perselisihan; dan/atau g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Mineral atau Batubara. (2) Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kesesuaian luas wilayah, lokasi, dan jangka waktu IUP atau IUPK; b. upaya penyelesaian hak atas tanah dan/atau lahan di dalam WIUP atau WIUPK; dan/atau c. upaya penyelesaian perselisihan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan terkait jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i, sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas: a. jenis komoditas tambang; b. jumlah dan mutu produksi untuk setiap lokasi Penambangan; c. jumlah dan mutu pencucian dan/atau Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau d. tempat penimbunan sementara (run of mine), tempat penimbunan (stockpile), dan titik serah penjualan (sale point). (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pencatatan atas realisasi kegiatan Penambangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan ketentuan terkait jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas: a. sumber bahan baku pengolahan dan/atau pemurnian; b. jumlah dan mutu produksi hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau c. tempat penimbunan (stockpile) dan titik serah penjualan (sale point).

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pencatatan atas realisasi kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian.

(1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib: a. melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri; b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan c. menyusun dan MENETAPKAN cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal. (3) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaporan penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan dan pedoman penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur. (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap: a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan; b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; c. penerbitan IPR; d. penerbitan IUP; e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan; g. penerbitan IUJP; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola pengusahaan pertambangan; i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. (4) Inspektur Tambang menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada KaIT. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

(6) Inspektur Tambang melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Inspektur Tambang berwenang: a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat; b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KaIT.

Menteri MENETAPKAN pedoman bagi Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan kaidah teknik pertambangan yang baik, kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pelaksanaan tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan pelaksanaan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal atau gubernur. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP. (6) Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi

Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

Menteri MENETAPKAN tata cara pengangkatan pelaksanaan tugas, serta pedoman bagi Pejabat yang Ditunjuk untuk melakukan pengawasan tata kelola pengusahaan pertambangan, tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi administratif. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif.

(4) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif. (6) Pemegang IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (7) Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif. (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau IPR yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan rencana pascaoperasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Dalam hal belum terdapat cetak biru (blueprint) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi tetap wajib menyusun

pengembangan pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan. (2) Dalam hal belum terdapat cetak biru (blueprint) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib melaksanakan ketentuan mengenai kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang

Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 78); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 274); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 2014); d. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; e. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum; dan f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA