Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI PADA LEMBAGA REHABILITASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

4. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

5. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

6. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.

7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

9. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

10. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. sukarela; atau b. proses hukum; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di lingkungan BNN selaku instansi pemerintah setelah mendapatkan persetujuan menteri.

(1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dimiliki BNN. (2) Selain lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dilakukan juga oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. balai besar; b. balai; dan c. loka.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh: a. klinik BNN; b. klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Provinsi; dan c. klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Kabupaten/Kota.

(1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar rehabilitasi meliputi: a. penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien; b. penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien dengan kebutuhan klinis khusus, sekurang- kurangnya untuk Klien anak dan perempuan; dan c. penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan. (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai dan loka rehabilitasi meliputi: a. penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien; b. penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi Klien anak; dan c. penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Jenis Klien yang ditangani pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi terdiri atas: a. Klien sukarela yang datang atas kemauan sendiri; b. Klien yang datang atas kemauan keluarga dan/atau wali; c. Klien rujukan dari klinik, rumah sakit, puskesmas, serta lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan masyarakat; d. Klien yang sedang dalam proses hukum, titipan penyidik atau jaksa; e. Klien yang telah memperoleh putusan atau penetapan hakim untuk menjalani rehabilitasi; dan f. Klien dengan kondisi tertentu.

(1) Klien dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas: a. Klien dengan penyakit penyerta yang menular melalui udara; dan/atau b. Klien dengan gangguan jiwa berat. (2) Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan layanan oleh Balai Besar. (3) Klien dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirujuk terlebih dahulu kepada layanan kesehatan terdekat sesuai dengan domisili Klien sebelum ditangani oleh balai atau loka rehabilitasi.

(1) penerimaan Klien dilaksanakan sebagai berikut: a. penerimaan dilakukan pada setiap hari kerja dan jam kerja; b. setiap calon Klien diterima oleh tim penerima awal (intake unit); c. calon Klien yang telah melewati prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mengisi lembar persetujuan atau informed consent. (2) Terhadap calon Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan prosedur sebagai berikut: a. skrining dan asesmen komprehensif melalui wawancara guna menentukan rencana terapi individual; b. tes urin/sampel biologis, sebagai indikator tata laksana perawatan; c. observasi perilaku; dan d. informed consent oleh klien atau keluarga/wali bagi klien di bawah umur. (3) Prosedur dan mekanisme penerimaan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

(1) Layanan rehabilitasi yang diberikan pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi merupakan layanan rehabilitasi rawat inap. (2) Layanan rehabilitasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Rehabilitasi Medis; b. Rehabilitasi Sosial; dan c. Pascarehabilitasi.

Layanan rehabilitasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada standar pelayanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ada di lingkungan BNN.

(1) Program rehabilitasi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas: a. Program rehabilitasi paling lama 3 (tiga) bulan; b. Program rehabilitasi paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan; atau c. Program rehabilitasi paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal kondisi tertentu lamanya program rehabilitasi yang diberikan kepada Klien dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Klien yang telah menunjukan perkembangan pemulihan dengan signifikan; b. Klien yang berasal dari titipan Penyidik dan Jaksa, untuk kepentingan proses hukum; c. Klien yang mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan; d. Klien dengan kondisi penyakit fisik dan/atau psikiatrik yang berkembang pada saat proses

perawatan serta tidak dapat ditangani oleh balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi; dan e. Klien sukarela yang dapat membahayakan kepentingan penyelenggaraan layanan rehabilitasi balai besar, balai, dan loka rehabilitasi. (4) Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari tim medis dan tim sosial yang menangani Klien. (5) perkembangan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi: a. tidak adanya keluhan fisik dari Klien; dan b. adanya perubahan perilaku yang ditandai dengan kontrol emosi yang baik.

(1) Lamanya layanan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi. (2) Program rehabilitasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi. (3) Layanan rehabilitasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila letak lokasi mudah dijangkau dengan kendaraan umum dan dekat dengan perumahan penduduk.

(1) Klien yang mengikuti rehabilitasi di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi dan tidak memiliki kegiatan produktif, wajib mengikuti Pascarehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. (2) Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan program rehabilitasi wajib diinformasikan oleh Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi kepada BNN

Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili wilayahnya. (3) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BNN.

Program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan oleh Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi kepada Klien dengan kondisi sebagai berikut: a. berdasarkan hasil asesmen; b. derajat keparahan penggunaan dalam taraf berat namun berstatus pegawai atau pelajar serta memiliki dukungan sosial yang memadai; c. perempuan dengan derajat penggunaan taraf berat namun memiliki anak di bawah umur yang berada dalam pengasuhannya; d. berusia 18 tahun atau kurang, dan belum menikah; dan e. titipan penyidik atau jaksa yang melalui proses Tim Asesmen Terpadu ataupun tidak.

(1) Program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Klien dengan kondisi derajat keparahan penggunaan dalam taraf berat dan atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai sesuai hasil asesmen. (2) Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.

(1) Program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan kepada Klien: a. yang menjalani rehabilitasi berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan

b. klien yang membutuhkan layanan rehabilitasi jangka panjang dengan kondisi derajat keparahan penggunaan dalam taraf berat berdasarkan hasil asesmen. (2) Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak asesmen dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi.

(1) Penerimaan Klien rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus disertai dengan: a. resume asesmen dan penatalaksanaan; dan b. lembar persetujuan dari Klien yang telah cukup umur atau keluarga/wali bagi Klien di bawah umur yang menyatakan kesediaan menjalani rehabilitasi. (2) Klien rujukan yang diantar oleh keluarga/wali dapat diantarkan oleh petugas lembaga rehabilitasi yang merujuk apabila dikehendaki oleh keluarga/wali dengan alasan: a. Klien memiliki masalah kesehatan yang memerlukan pendampingan petugas kesehatan; dan b. Klien dengan potensi melawan atau melarikan diri. (3) Dalam hal pengantaran Klien rujukan dilaksanakan oleh petugas lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beban biaya pengantaran dapat ditanggung oleh keluarga/wali.

(1) Klien rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah menyelesaikan program rehabilitasi harus dijemput oleh keluarga/wali atau petugas lembaga rehabilitasi/instansi yang memberikan rujukan. (2) Dalam hal keluarga/wali berhalangan hadir untuk menjemput Klien, petugas rehabilitasi dari wilayah tempat tinggal Klien harus melakukan penjemputan berdasarkan surat kuasa yang dikirimkan oleh keluarga/wali.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan terlebih dahulu kepada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. nama pemberi kuasa disertai nomor & copy identitas; b. hubungan dengan Klien; c. nama penerima kuasa disertai nomor & copy identitas; dan d. jabatan/pekerjaannya. (5) Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi yang memberikan perawatan harus memberikan resume rehabilitasi yang ditujukan kepada lembaga rehabilitasi yang memberikan rujukan. (6) Resume rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk hard copy yang dititipkan kepada penjemput Klien dan/atau berupa dokumen yang dikirimkan langsung kepada lembaga rehabilitasi yang memberikan rujukan.

(1) Pengambilan Klien yang berasal dari titipan penyidik atau jaksa pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi untuk kepentingan persidangan, harus dilakukan oleh penyidik atau jaksa yang memiliki surat perintah. (2) Biaya penjemputan dan pengantaran Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan persidangan ditanggung oleh penyidik atau jaksa. (3) Dalam hal Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan program rehabilitasi dan akan ditarik demi kepentingan hukum, maka penyidik atau jaksa harus memberikan surat perintah penjemputan. (4) Pengawasan terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama antara penyidik atau jaksa dengan pihak balai besar, balai, dan loka rehabilitasi.

(5) Dalam hal dibutuhkan pengawasan terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain untuk melakukan pengawasan.

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diantar ke balai besar, balai, dan loka rehabilitasi oleh Jaksa dengan membawa surat perintah dan putusan/penetapan. (2) Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi sesuai dengan putusan/penetapan yang diberikan. (3) Program rehabilitasi terhadap Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak dilakukannya asesmen dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi. (4) Dalam hal putusan rehabilitasi lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka Klien dapat dirujuk untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan. (5) Dalam hal Klien dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka balai besar, balai, dan loka rehabilitasi harus menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa selaku eksekutor. (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum Klien dirujuk ke klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.

(1) Rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota. (2) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dirujuk sesuai dengan domisili terdekat dari yang bersangkutan.

(3) Pengantaran Klien yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beban biaya pengantaran ditanggung oleh pihak keluarga/wali. (4) Klinik atau layanan rehabilitasi sosial yang menerima Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan keluarga dan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi setempat.

(1) Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi wajib memberikan informasi tertulis kepada jaksa tentang resume rehabilitasi pada akhir masa perawatan serta melakukan klarifikasi proses pemulangan Klien. (2) Pengawasan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh balai besar, balai, dan loka rehabilitasi. (3) Penjemputan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang telah selesai menjalani program rehabilitasi harus dilakukan oleh keluarga/wali.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial meliputi: a. penanggung jawab klinik adalah profesi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penanggung jawab layanan rehabilitasi sosial adalah koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan.

Jenis Klien yang ditangani oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial terdiri atas:

a. Klien sukarela yang datang atas kemauan sendiri; b. Klien yang datang atas kemauan keluarga dan/atau wali; c. Klien rujukan dari Klinik atau Layanan Rehabilitasi Sosial, rumah sakit, puskesmas, serta lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan masyarakat; d. Klien yang sedang dalam proses hukum dan membutuhkan layanan Tim Asesmen Terpadu (TAT); dan e. Klien yang sedang dalam proses hukum dan membutuhkan layanan asesmen medis atau sosial.

(1) Layanan rehabilitasi pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial meliputi: a. skrining dan asesmen; dan b. rencana terapi individual. (2) Rencana terapi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. intervensi psikososial; b. farmakoterapi; atau c. layanan pemeriksaan psikologi.

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelayanan klien; dan b. penunjang. (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan umum dan/atau khusus di bidang adiksi narkoba.

(4) Sumber daya manusia yang bekerja pada Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi wajib menerapkan kode etik pegawai dalam melaksanakan layanan kepada Klien.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas: a. pegawai BNN; dan b. tenaga kerja kontrak. (2) Pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap sumber daya manusia yang bekerja pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial diberikan peningkatan kompetensi. (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk: a. pelatihan awal (induction training) atas materi kompetensi umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala BNN tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi; dan b. pelatihan lanjutan atas materi kompetensi khusus. (3) Pelatihan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal dibutuhkan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri.

(1) Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan rehabilitasi penyediaan obat dilaksanakan berdasarkan formularium. (2) Formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penyediaan obat berdasarkan formularium dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. penyediaan obat di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi atau klinik melalui kerja sama dengan apotek jejaring dengan tetap berpedoman kepada formularium; dan b. Penyediaan obat di balai besar, balai, dan loka rehabilitasi dilaksanakan oleh tenaga farmasi dengan mengacu pada formularium.

(1) Penyediaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial yang tidak memiliki tenaga farmasi

atau apoteker dilarang untuk melaksanakan penyediaan obat dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi.

(1) Dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap Klien diberikan layanan evaluasi psikologis. (2) Layanan evaluasi psikologis diberikan sesuai dengan kondisi Klien berdasarkan rencana terapinya. (3) Layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog klinis. (4) Psikolog klinis dalam melaksanakan layanan evaluasi psikologis dapat dibantu oleh sarjana psikologi atau asisten psikolog. (5) sarjana psikologi atau asisten psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi serta Koordinator klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

Layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas: a. evaluasi psikologis jenis A; b. evaluasi psikologis jenis B; dan c. evaluasi psikologis jenis C.

(1) Evaluasi psikologis jenis A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan tes atau instrumen yang mengukur persepsi, sikap, dan sejenisnya yang disusun berdasarkan poin-poin tertentu. (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. kuesioner; b. interpretasi yang sederhana dengan pengkategorian tinggi-rendah; dan

c. penilaian benar salah. (3) Evaluasi psikologis kategori A dapat diadministrasikan, diskoring, dan diinterpretasikan oleh sarjana psikologi atau asisten psikologi. (4) Evaluasi psikologis jenis A hanya untuk kepentingan skrining atau gambaran umum Klien.

(1) Evaluasi psikologis kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan tes atau instrumen yang dapat dilakukan secara adekuat dengan diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan melalui panduan manual dan pemahaman umum mengenai jenis organisasi dimana tes itu akan dilaksanakan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang dengan latar belakang klinis atau sarjana psikologi atau asisten psikologi dibawah supervisi psikologi klinis. (3) Evaluasi psikologis jenis b dapat digunakan untuk kepentingan diagnosa.

(1) Evaluasi psikologis kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mensyaratkan pemahaman prinsip psikometri dan pengetahuan. (2) Prinsip psikometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reliabilitas; b. validitas; dan c. konstruksi tes. (3) Prinsip pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teori; b. faktor yang diukur; dan c. interpretasi melalui pendidikan formal dari universitas yang terakreditasi.

(4) Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh psikolog klinis yang menguasai teori dan keahlian tes terkait.

Balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat juga memberikan layanan diluar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi.

Layanan diluar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi terdiri atas: a. layanan untuk tempat magang; b. layanan bagi penelitian klinis dan manajemen rehabilitasi; c. layanan pelatihan klinis dan manajemen rehabilitasi; d. penggunaan lahan, ruang, kamar oleh keluarga/wali Klien, atau pihak ketiga; dan e. hasil vokasional klien baik berupa barang maupun jasa.

Pembiayaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Layanan bagi Klien pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi, yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara meliputi: a. skrining dan asesmen; b. pemeriksaan medis dasar; c. pemeriksaan dan konsultasi awal medis spesialistik terkait dampak penyalahgunaan narkoba. d. farmakoterapi yang berkaitan dengan konsultasi medis spesialistik terkait psikiatrik; e. pemeriksaan penunjang laboratorium non spesialistik; f. pemeriksaan penunjang lainnya yang tersedia; g. evaluasi psikologis jenis a dan jenis b; h. asuhan keperawatan; i. kamar perawatan; j. konseling dan psikoterapi; k. intervensi dengan pendekatan kelompok; l. aktivitas rekreasional yang dilakukan di dalam ataupun di luar Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi; m. kelompok dukungan keluarga (family support group) yang dilaksanakan di dalam Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi; n. layanan kesehatan gigi dan mulut dasar; dan o. aktivitas vokasional dasar yang tersedia.

Layanan bagi Klien pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara meliputi: a. skrining dan asesmen; b. pemeriksaan medis dasar; c. farmakoterapi simtomatik; d. evaluasi psikologis jenis a dan b (bila tersedia tenaga psikolog klinis); e. konseling dan/atau intervensi singkat; f. intervensi dengan pendekatan kelompok; dan

g. kelompok dukungan keluarga (family support group) yang dilaksanakan di dalam klinik.

Dalam hal kebutuhan Klien tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama mengikuti penyelenggaraan layanan rehabilitasi, maka pembiayaan dibebankan kepada keluarga/wali.

(1) Balai besar, balai, loka rehabilitasi melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Deputi Rehabilitasi BNN. (2) Klinik pada BNN Provinsi melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Deputi Rehabilitasi BNN. (3) Klinik atau layanan rehabilitasi sosial pada BNN Kabupaten/Kota melaporkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi kepada Kepala BNN Provinsi. (4) Kepala BNN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan laporan dari Klinik atau layanan rehabilitasi sosial pada BNN Kabupaten/Kota kepada Deputi Rehabilitasi.

(1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi BNN sebagai pembina fungsi secara berkala sesuai dengan kebutuhan. (2) Selain dilaksanakan oleh Deputi Rehabilitasi BNN, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh balai besar, balai, loka dan klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. manajemen; dan b. pelayanan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA