LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran.

1. Lembaga ...

PRESIDEN

1. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan

layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah

Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan

penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan

masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat

untuk mendanai penyiaran publik yang akan

dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

1. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang

berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga

penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk

mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

1. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran

publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

pengelolaan lembaga penyiaran publik.

1. Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan,

dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.

1. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menye-

lenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.

1. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II ...

PRESIDEN

Bagian Pertama

Bentuk

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang

didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000

dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan

badan hukum yang didirikan oleh negara.

(2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan

ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta

pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat

pembubarannya beralih kepada RRI.

Bagian Kedua

Kedudukan

(1) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen,

netral, dan tidak komersial.

(2) RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia

dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Tugas

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan,

hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan

budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat

melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang

penyelenggaraan penyiaran radio publik;

• pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran

penyiaran radio publik;

• pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

(1) Organisasi RRI terdiri atas:

• dewan pengawas;

• dewan direksi;

• stasiun penyiaran;

• satuan pengawasan intern; dan

• pusat dan perwakilan.

(2) Susunan ...

PRESIDEN

(2) Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh

dewan direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Dewan pengawas mempunyai tugas:

• menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan

penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan

pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi

pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan

penyiaran;

• mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta

independensi dan netralitas siaran;

• melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap

calon anggota dewan direksi;

• mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;

• menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai

direktur utama;

• menetapkan pembagian tugas setiap direktur;

• melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

(1) Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu)

orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas

berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

(2) Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan

pemerintah.

(3) Calon ...

PRESIDEN

(3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah

kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau

masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh

sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan

direksi.

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan

Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

(1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam)

orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling

banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin

Direktorat.

(2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(1) Dewan direksi mempunyai tugas:

• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan

pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk,

kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan,

serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber

daya;

• memimpin ...

PRESIDEN

• memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan

senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil

guna;

• menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional

lembaga dan operasional penyiaran;

• mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

• menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

• membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;

• menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam

maupun di luar negeri.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling sedikit memuat :

• evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;

• posisi RRI;

• asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka

panjang;

• penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja

rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur

tersebut.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan

kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.

(5) Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas

disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh)

hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Keempat

Stasiun Penyiaran

(1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI

yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.

(2) Stasiun penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan

siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran

internasional atau siaran luar negeri.

(3) Stasiun penyiaran RRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di ibukota

kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.

(4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan

sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun

khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:

• stasiun tipe A;

• stasiun tipe B; dan

• stasiun tipe C.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Kelima

Satuan Pengawasan Intern

(1) Satuan pengawasan intern bertugas melakukan pengawasan

intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan

temuannya kepada dewan direksi.

(2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang

kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

dewan direksi.

Bagian Keenam

Pusat dan Perwakilan

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, RRI dapat

membentuk:

• pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

pelatihan, serta pusat pemberitaan; dan

• sejumlah perwakilan RRI di luar negeri sesuai dengan

kebutuhan.

(2) Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang

dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan

bertanggung jawab kepada dewan direksi.

(3) Perwakilan RRI di luar negeri adalah seorang koresponden.

Pasal 17 ...

PRESIDEN

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja RRI

ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari

menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

Bagian Pertama

Kepangkatan

(1) Dewan pengawas adalah jabatan noneselon.

(2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib.

(3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.

(4) Kepala stasiun tipe A, kepala stasiun tipe B, kepala satuan

pengawasan intern, kepala stasiun siaran luar negeri, kepala

pusat pemberitaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.

(5) Kepala stasiun tipe C, kepala bidang dan kepala bagian di

direktorat, serta kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe

A adalah jabatan setara eselon IIIa.

(6) Kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe B, di satuan

pengawasan intern, di stasiun siaran luar negeri, dan di pusat

adalah jabatan setara eselon IIIb.

(7) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara

eselon IVa.

(8) Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara

eselon IVb.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI

setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara

terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan

pengawas.

(4) Kepala stasiun RRI, kepala satuan pengawas intern, kepala pusat,

dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh direktur

utama.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas

adalah warga negara Indonesia yang:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• sehat jasmani dan rohani;

• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

• berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual

yang setara;

• mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk

mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

• memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau

keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

• tidak ...

PRESIDEN

• tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan

kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;

• tidak memiliki jabatan rangkap; dan

• nonpartisan.

(1) Anggota dewan pengawas RRI berhenti atau diberhentikan

sebelum habis masa jabatannya apabila:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri;

• tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

• tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

• terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI.

• dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap; atau

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu

secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang

bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Jika ...

PRESIDEN

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian

kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.

(6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi

adalah warga negara Indonesia yang:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• sehat jasmani dan rohani;

• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

• berpendidikan sarjana;

• mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk

mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

• memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau

keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik,

kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;

• tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan

kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;

• tidak memiliki jabatan lain; dan

• non partisan.

Pasal 23 ...

PRESIDEN

(1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan

pengawas.

(2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan

dewan pengawas.

(1) Anggota dewan direksi RRI diangkat dan diberhentikan oleh

dewan pengawas.

(2) Anggota dewan direksi RRI diangkat untuk masa jabatan 5

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu)

kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri;

• berhalangan tetap.

(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa

jabatannya apabila:

• tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

• terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;

• dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap; atau

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22.

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan

diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan ...

PRESIDEN

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu

secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana

pemberhentian tersebut.

(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang

bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian

anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

(9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan

dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

(10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di

tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana,

diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan

tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat

melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

(11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi

berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh

anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh

dewan pengawas.

(12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan

pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang

pengangkatan dewan direksi.

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di

bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...

PRESIDEN

TATA KERJA

(1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui

sidang dewan pengawas.

(2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

(1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi

dan ditetapkan oleh direktur utama.

(3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun

dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran RRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan RRI

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi

RRI serta dengan instansi atau pihak di luar RRI sesuai dengan tugas

masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI bertanggung

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

Pasal 30 ...

PRESIDEN

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berkala atau sewaktu-waktu.

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib

diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih

lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun

untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Pertama

Kekayaan

(1) Kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan,

yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk

membiayai kegiatan operasionalnya.

(2) Besarnya ...

PRESIDEN

(2) Besarnya kekayaan RRI pada saat diberlakukannya peraturan

pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal

dari Perusahaan Jawatan RRI.

(3) Besarnya kekayaan RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Pendanaan

(1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI

memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :

• iuran penyiaran;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

• sumbangan masyarakat;

• siaran iklan;

• usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan

penyiaran.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d,

dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola

langsung secara transparan untuk mendanai RRI sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggaran biaya operasional RRI setiap tahun disetujui oleh

Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai

diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36 ...

PRESIDEN

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran,

meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada

masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

(1) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan

Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri

Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

(2) RRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang

disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan

kepada Menteri.

(3) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan

tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan

Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran, RRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

diumumkan melalui media massa.

BAB VIII ...

PRESIDEN

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan

penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

(1) Tahun buku RRI adalah tahun anggaran negara.

(2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:

• laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil

yang telah dicapai;

• permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana

kerja;

• perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan

penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan

perubahan kekayaan.

(3) Laporan tahunan RRI ditandatangani oleh dewan direksi dan

dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan

tembusannya disampaikan kepada DPR RI.

(1) Pegawai RRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh

dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.

(2) Pola ...

PRESIDEN

(2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil

RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

keputusan dewan direksi.

(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai RRI bukan

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.

(4) Pegawai RRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai

Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RRI dilakukan oleh

direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan RRI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dewan pengawas dan dewan direksi RRI harus sudah dibentuk

paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan.

(2) Selama ...

PRESIDEN

(2) Selama dewan pengawas dan dewan direksi RRI belum

terbentuk, dewan komisaris dan direksi Perjan RRI masing-

masing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi

hingga terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi RRI.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000

tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) RRI dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini.

Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio

Republik Indonesia menjadi Lembaga Penyiaran Publik RRI, Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan

(Perjan) Radio Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Peundang-undangan

ttd

Lambock V.Nahattands

PRESIDEN