Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran.

1. Lembaga ...

PRESIDEN

1. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan

layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah

Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan

penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan

masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat

untuk mendanai penyiaran publik yang akan

dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

1. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang

berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga

penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk

mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

1. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran

publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

pengelolaan lembaga penyiaran publik.

1. Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan,

dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.

1. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menye-

lenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.

1. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II ...

PRESIDEN

Bagian Pertama

Bentuk