Peraturan Presiden (2,673)
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA,
STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN
KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN
HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
RENCANA DETAII, TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI,
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
PEITCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
MANA.'EMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR
PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
TUNJANGAN KTNERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA
PENGESAHAN ASEAIV TRADE IN SERVICES AGREEMENT
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES
TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
PENANGANAN DAMPAK SOSI.AL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 20L7
Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antamegara)
RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
ARSIP NASIONAL REPUBL]K INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HARi KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 202O
PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA,
