PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1 Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. 2 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud da-lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Kementerian adalah kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama. 4 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 5 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6 Sekretariat Bersama Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah forum bersama untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.

Pasal 2...

SK No 145962A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan Moderasi Beragama.

Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk:

• penguatan carA pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
• penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
• penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya;
• peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan e pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

(1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama

didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama.

(2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• indikator Moderasi Beragama;
• esensi Moderasi Beragama;
• ekosistem dan kelompok strategis Moderasi Beragama;
• arah kebijakan dan strategi penguatan Moderasi Beragama; dan
• program penguatan Moderasi Beragama.

(3) Pedoman . . .

SK No 145963 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pedoman umum penguatan Moderasi Beragama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Penguatan Moderasi Beragama diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

(2) penguatan Moderasi Beragama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri, menteri, dan pimpinan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan.

Pasa1 ?

(1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama oleh

Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan urusan dan kewenangannya. (21 Dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/wali kota berkoordinasi dengan instansi vertikal pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...

SK No 145964A

ITTITETI IilTII,T.TIIE'If-'t

(1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dapat

dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. (21 Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain.

(1) Untuk koordinasi penyelenggaraan

penguatan Moderasi Beragama, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama. (21 Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

• Pengarah, yang terdiri atas:

1. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urllsan kementerian dalam pemerintahan di bidang perekonomian;
4. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; dan

b.Pelaksara...

SK No 181670A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pelaksana, yang terdiri atas:

1. Menteri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
4. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
8. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
10. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
12. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

14.menteri...

SK No 145966A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-7

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
2. Jalsa Agung Republik Indonesia.

(3) Pelaksana Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diketuai oleh Menteri.

(4) Dukungan administratif Sekretariat Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja terkait pada Kementerian.

Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 mempunyai tugas:

• mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
• melaporkan capaian dan evaluasi penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama kepada Presiden; dan
• memublikasikan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan perkembangan

capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (21 Gubernur menyampaikan laporan perkembangan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Menteri . . .

SK No 142609A

I

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(41 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan kompilasi laporan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.

Sekretariat Bersama menghimpun capaian perkembangan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dari kementerian/ lembaga sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.

Menteri sebagai ketua pelaksana Sekretariat Bersama menyampaikan laporan capaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 181724A

FRESIDEN

REPUELIK INOONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRI\TIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR T21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

LIK INDONESIA

undangan trasi Hukum,

anna Djaman

SK No 142659A

j !

tr{{IIilt[iINItrIIhEIItr

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

PEDOMAN UMUM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA