Pasal 9

(1) Untuk koordinasi penyelenggaraan

penguatan Moderasi Beragama, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama. (21 Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

• Pengarah, yang terdiri atas:

1. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urllsan kementerian dalam pemerintahan di bidang perekonomian;
4. menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; dan

b.Pelaksara...

SK No 181670A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pelaksana, yang terdiri atas:

1. Menteri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
4. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
8. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
10. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
12. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

14.menteri...

SK No 145966A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-7

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
2. Jalsa Agung Republik Indonesia.

(3) Pelaksana Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diketuai oleh Menteri.

(4) Dukungan administratif Sekretariat Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja terkait pada Kementerian.