Pasal 5

(1) Penguatan Moderasi Beragama diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

(2) penguatan Moderasi Beragama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.