PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jamu adalah bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya dan memenuhi kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

2. Pengembangan Jamu adalah upaya menjamin dan menumbuhkan keberadaan Jamu di, untuk, dan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Jamu.

3. Pemanfaatan Jamu adalah upaya meningkatkan penggunaan dan nilai manfaat Jamu secara berkelanjutan dan lestari, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, pegiat, praktisi, profesi, masyarakat, pelaku usaha, badan usaha, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu.

5. Peta. . .

SK No 147351A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA

5 Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu adalah dokumen perencanaan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara berkelanjutan, dengan keterlibatan dan partisipasi aktif Pemangku Kepentingan.

Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagr kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu untuk meningkatkan masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari.

Kriteria Jamu terdiri atas:

• bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya;
• menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku;
• dilakukan oleh peramu, pembuat, dan/atau pengolah;
• berdasarkan pembuktian;
• memiliki khasiat atau kegunaan; dan
• memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 4...

SK No 147352 A

FRESIDEN

UBLIK INDONESIA

(1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. (21 Warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 hurrf a merupakan benda atau atribut

takbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

(3) Sumber bahan baku atau bahan baku sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi bahan atau ramuan yang berasal dari sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, sumber daya mineral, berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, dan/ atau mineral yang ada, tumbuh, dan hidup di Indonesia yang dilamu, dibuat, atau diolah berdasarkan indikasi geografls, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari.

(4) Peramu, pembuat, dan/ atau pengolah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan orang perseorangan, pegiat, praktisi, akademisi, profesi, masyarakat, dan/ atau pelaku/badan usaha yang meramu, membuat, dan/ atau mengolah Jamu.

(5) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d dilakukan secara empiris yaitu turun- temurun, berdasarkan indikasi geografis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional secara berkelanjutan dan lestari atau berbasis bukti ilmiah/ klinis.

(6) Khasiat...

SK No 147353 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Khasiat atau kegunaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

• kesehatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan; dan/ atau
• nonkesehatan yang meliputi bidang industri, pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.

(7) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu:

• memenuhi standar keamanan dan standar mutu Jamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku yang baik, diolah dengan cara yang baik, dan layak untuk dikonsumsi;
• menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku tidak dicampur dengan bahan kimia obat; dan/atau
• menggunakan sumber bahan baku atau bahan baku secara tradisional berdasarkan indikasi geogralis, kearifan lokal, warisan sosial/budaya, atau pengetahuan tradisional untuk kepentingan terbatas dalam masyarakat atau komunitas setempat. BABIII ...

SK No 147354A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan Jamu dilaksanakan melalui strategi:

• penguatan sistem produksi;
• penguatan pasar;
• peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia;
• pengembangan sistem informasi Jamu terpadu;
• penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pelestarian dan pelindungan sumber daya bahan baku; dan
• penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur.

(1) Strategi penguatan sistem produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui program:

• penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen;
• penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu; dan
• pengembangandiversifikasiproduk. (21 Program penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
• pengembangan sumber bahan baku Jamu;
• pengembangan sentra budidaya bahan baku Jamu; dan
• pengembangan desa/kampung Jamu ramah lingkungan dan warisan budaya nusantara.

(3) Program

SK No 147355 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(3) Program penguatan sistem produksi yang terintegrasi

dan berorientasi pada mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

• pengembangan sentra pengolahan Jamu;
• penguatan olahan Jamu berbasis kearifan lokal;
• penguatan pembinaan usaha mikro kecil menengah Jamu;
• kemudahan perizinan produksi Jamu; dan
• pemenuhan kehalalan produk Jamu.

(4) Program pengembangan diversilikasi produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

• pengembangan diversifikasi produk Jamu terdaftar di badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
• pengembangan diversifikasi produk Jamu melalui riset dan inovasi.

(1) Strategi penguatan pasar sebagaimana dimalsud

da-lam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri. (21 Program penguatan dan perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promosi, citraan, diplomasi, dan kegiatan sejenis lainnya di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 8...

SK No 147356 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Strategi peningkatan pengetahuan tradisional

masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui program:

• peningkatanpemahamanmasyarakat;
• pengenalan pengetahuan tentang Jamu untuk generasi muda; dan
• pengayaan pengetahuan praktisi bahan baku Jamu. (21 Program peningkatan pemahaman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mela-lui kegiatan pendidikan dan pelatihan nonformal Jamu bagi masyarakat.

(3) Program pengenalan pengetahuan tentang Jamu

untuk generasi muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengenalan pengetahuan tentang Jamu pada pendidikan formal.

(4) Program pengayaan pengetahuan praktisi bahan

baku Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan penguatan sosiokultural Jamu sebagai jati diri bangsa.

(1) Strategi pengembangan sistem informasi Jamu

terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan.

(2) Program

SK No 147357 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Program pengembangan sistem informasi Jamu yang terpadu, terpusat, dan dapat dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan data set terkait Jamu dengan sistem terpusat dan desentralisasi berdasarkal kearifan lokal.

(1) Strategi penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui program:

• penguatan riset dan inovasi; dan
• percepatan hilirisasi hasil riset.

(2) Program penguatan riset dan inovasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

• pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan penyediaan bahan baku Jamu terstandar dan berkelanjutan;
• pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan produk Jamu; dan
• pengembangan riset dan inovasi guna peningkatan saintifi kasi Jamu.

(3) Program percepatan hilirisasi hasil riset sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

• peningkatan pendampingan/fasilitasi yang mendorong Jamu empiris menjadi obat herbal terstandar dan/ atau fitofarmaka; dan
• pemberian stimulus untuk komersialisasi teknologi bagr perusahaan rintisan Jamu.

Pasal 11...

SK No 147358 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Strategi pelestarian dan pelindungan sumber daya

bahan baku sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui program:

• penguatan pelestarian sumber daya alam berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan; dan
• pelindungan terhadap pemanfaatan tidak sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu.

(2) Program penguatan pelestarian sumber daya alam

berupa sumber daya hayati, sumber daya genetik, sumber daya genomik, dan sumber daya mineral secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

• peningkatan pelestarian cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung serta kawasan konservasi tempat sumber bahan baku Jamu in situ; dan
• pengembangan kebun raya, kawasan kelautan dan perikanan, dan kawasan pertanian sebagai pengembangan plasma nutfah atau kebun koleksi tempat sumber bahan baku Jamu ex siht.

(3) Program pelindungan terhadap pemanfaatan tidak

sah dan pencurian terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam Pengembangan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

• penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan paten pada Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu;

. b. penguatan . .

SK No 147359A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

b penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas tanaman bahan baku Jamu; c penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan indikasi geografis bahan baku Jamu; dan d penguatan pembinaan dan fasilitasi pelindungan varietas lokal bahan baku Jamu.

(1) Strategi penguatan kelembagaan, regulasi, dan

infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan melalui program:

• penguatan peran kelembagEran;
• penguatan regulasi dan/ atau kebijakan; dan
• penguataninfrastruktur. (21 Program penguatan peran kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
• peningkatan koordinasi antar kementerianl lembaga dan pemerintah daerah dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu;
• peningkatan peran kelembagaan pelaku usaha mikro kecil menengah Jamu dalam rangka penguatan ekosistem Jamu komunitas; dan
• peningkatan permodalan kelembagaan pelaku usaha Jamu.

(3) Program penguatan regulasi dan/atau kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

• peningkatan kebljakan Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya;
• peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sistem mutu untuk bahan baku serta produk Jamu; dan
• penyusunan

SK No 147360 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t2-

• penJrusunan regulasi terkait masuknya fitofarmaka ke dalam jaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal.

(4) Program penguatan infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

• pengayaan alat dan mesin pertanian dan/atau pengolahan untuk produksi bahan baku dan produk Jamu; dan
• pengayaan sarana dan prasarana untuk distribusi bahan baku dan produk Jamu.

Strategi Pengembangan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemanfaatan Jamu dilaksanakan melalui strategi:

• penguatan Pemanfaatan Jamu untuk kesehatan; dan
• penguatan Pemanfaatan Jamu untuk nonkesehatan.

(1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program

SK No 147361 A

PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESlA

(21 Program peningkatan sinergi dan integrasi Jamu dalam sistem kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional; dan
• pengembangan obat herbal terstandar dan/atau Iitofarmaka dalam sistem pelayanan kesehatan formal.

(1) Strategi penguatan Pemanfaatan Jamu untuk

nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b dilakukan melalui program:

• pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas;
• pemanfaatan Jamu melalui penguatan produk Jamu; dan
• pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional. (21 Program Pemanfaatan Jamu melalui kegiatan di bidang industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, keagamaan, promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
• penguatan Jamu dalam industri pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, dan keagamaan; dan

. b. peningkatan . .

SK No 147372 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4-

• peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan, kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan lain oleh komunitas.

(3) Program Pemanfaatan Jamu melalui penguatan

produk Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan penguatan produk Jamu yang paling sedikit meliputi Jamu gendong, Jamu racikan, Jamu segar, dan Jamu yang di luar fasilitas kesehatan. (41 Program Pemanfaatan Jamu melalui sarana usaha rumah tangga yang produknya dikategorikan sebagai Jamu ramuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk kesehatan tradisional.

Penguatan Pemanfaatan produk Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan melalui penguatan dan pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat Jamu oleh kementerian/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pemanfaatan Jamu dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BABV...

SK No 147373 A

PRESIDEN

REPUBL]K INDONESIA

(1) Dalam rangka Pengembangan Jamu dan

Pemanfaatan Jamu ditetapkan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. (21 Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untukjangka waktu periode tahun 2023 - 2045.

(3) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

• visi Indonesia 2045;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;
• tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
• kebijakan strategis nasional dan internasional.

(4) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijabarkan dalam 5 (lima) tahap rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu dalam periode tahun 2023 - 2045 yang meliputi:

• tahap pertama tahun 2023 - 2024;
• tahap kedua tahun 2025 - 2029;
• tahap ketiga tahun 2030 - 2034;
• tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
• tahap kelima tahun 204O - 2045.

(2) Rencana

SK No 147364A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• strategi, program, dan kegiatan;
• luaran;
• indikator;
• target;
• kementerian/lembaga penanggung jawab; dan
• kementerian/lembagapendukung.

(3) Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan

Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2 1

Rencana aksi Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota mengacu pada Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Pasal22 Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemalfaatan Jamu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan:

• penguatan perencanaan dan penganggaran;
• peningkatankualitaspelaksanaan;
• peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 23...

SK No 147365 A

PRESIDEN

REFLIBLIK INDONES

-L7-

Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan

terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (21 Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1