TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait.

Bagian Kesatu Umum

Pokjanas PS dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi

Pasal22

(1) Pokja PPS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

• melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi; hasil b. menyusuri dan laporan pelaksanaan pemantauan kepada gubernur dan Pokjanas PS; dan
• mengoordinasikan Pokja PPS kabupaten/kota. PPS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l Pokja dapat melibatkan perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/ atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 23...

SK No l81592A

mFFIItl!N

(l) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:

• distribusi akses legal;
• pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
• Pendampingan. (21 Distribusi akses legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status hutan adat. (31 Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2030.

Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan pihak terkait paling sedikit:

• Pelaku Usaha;
• akademisi; dan
• organisasimasyarakat. Bagian Kedua . . ,

SK No 181584A

I

LIK

Bagian Kedua Percepatan Distribusi Akses Lrgal

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (l) huruf a adalah diberikannya Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk areal seluas 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu) hektare sampai tahun 2030.

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilakukan melalui strategi:

• penentuan skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial;
• penang€rnan konflik tenurial pada kawasan hutan; dan
• penguatan mekanisme dan percepatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Ketiga Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1| huruf b dilakukan melalui pembentukan KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial sebanyak f 7.000 (tujuh belas ribu) sampai tahun 2030.

Pasal 8...

SK No l8l585A

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui strategi:

• penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
• peningkatan kapasitas usaha;
• percepatan pengembangan usaha tematik;
• peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan
• percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/ atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal l0 (l) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :

• wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan
• RHL. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a l2l Kegiatan dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

Pasal l1

(1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (f) hurufb

dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis.

(2)RHL. . .

SK No 181586A

,{

PRESIOEN

RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial l2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi pen5rusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

(l) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. pengembangan IAD l2l Percepatan pembentukan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait.

(3) Kegiatan pengembangan LAD meliputi:

• perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
• pengembangan usaha;
• penyediaan sarana dan prasarana;
• Pendampingan;
• pelatihan; dan/atau
• penelitian dan pengembangan.

(l) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan:

• penyusunan dokumen IAD oleh bupati/wali kota;
• pengesahan IAD oleh bupati/wali kota; dan
• pelaporan IAD oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubenrur pada lokasi penyelenggaraan IAD.

(2) Penyusunan...

SK No 181587A

FRESIDEN REruBUK INDONESIA

-8 (21 Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Keempat Percepatan Pendampingan

Target untuk percepatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c adalah penambahan Pendamping sebanyak 23.4OO (dua puluh tiga ribu empat ratus) sampai tahun 203O.

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi:

• kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan Pendampingan Perhutanan Sosial;
• peningkatan kapasitas Pendampingan Perhutanan Sosial; dan
• optimalisasipelaksanaan Pendampingan.

(1) Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai

dengan Pasal 15 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. rencana l2l Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.

(3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17. . .

SK No l8l588A

Menteri menetapkan lokasi prioritas Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan:

• penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan ralqrat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
• pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
• pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan
• penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk Perhutanan Sosial.

Bagian Kesatu Umum

(ll Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Kelompok . . .

SK No l8l589A

PRESIDEN

• l0- Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri l2l atas:
  • Pokjanas PS; dan
  • Pokja PPS provinsi.

(3) Dalam rangka mendukung Percepatan Pengelolaan

Perhutanan Sosial, bupati/wali kota dapat membentuk Pokja PPS kabupaten/kota.

(4) Pembentukan Pokja PPS kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pokja PPS provinsi.

Bagian Kedua Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

(1) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat l2l

huruf a mempunyai tugas:

• melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan
• menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi. Susunan keanggotaan Pokjanas PS sebagaimana dimaksud l2l pada ayat (1) terdiri atas:
• Ketua: menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
• Wakil Ketua: menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

c.Ketua...

SK No 181590A

PNESIDEN

• l1-

  • Ketua Harian: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d anggota:
  • menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri;

1. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanian;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
3. menteri yang urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. menteri yang urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
5. menteri yang men urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
7. menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
8. menteri yang urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan
9. sekretaris kabinet.

(3) Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif

kepada Pokjanas PS dibentuk sekretariat.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin

oleh sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(5) Dalam . . .

SK No 181610A

PRES'DEN REruBLlK INDONESIA

(51 Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokjanas PS dibantu oleh tim pelaksana teknis Pokjanas PS.

(6) Tim pelaksana teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) beranggotakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan kementerian/lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait Perhutanan Sosial. mengenai susunan keanggotaan dan l7l Ketentuan lebih lanjut tata kerja atas tim pelaksana teknis Pokjanas PS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota diatur oleh Menteri.

Pasal24

(1) Menteri mengembangkan dan mengoptimalkan sistem

informasi Perhutanan Sosial yang terintegrasi secara elektronik untuk mengefektifkan dan mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (21 Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

• menghimpun data terkait Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berasal dari kementerian/lembaga;
• menyimpan database Perhutanan Sosial dan sebagai sistem register nasional Perhutanan Sosial;
• perkembangan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
• memantau pelaksanaan rencana aksi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
• menjadi dasar pengambilan keputusan; dan/atau
• diseminasi, publikasi, dan sosialisasi hasil Perhutanan Sosial kepada publik.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV...

SK No 181593A

tErFFIIilrN NEITFTIilITT{'IIT+TA

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

(l) Pokjanas PS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (1) rencana aksi dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.

(3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Pelaporan

(U Pokja PPS kabupaten/kota dan Pokja PPS provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Pokjanas PS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. melaporkan pelaksanaan rencana aksi l2l Pokjanas PS Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Presiden secara berkala setiap I (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BABVI ...

SK No l81594A

REPUBLIK TNDONESIA

PENDANAAN

Pasal2T Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Perhutanan Sosial yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

SK No l8l595A

r:-TTJItr[]JilrJiitrf,EIA

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3O Mei 2O23

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Mei 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKREf,ARIAT NEGARA

Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No l81524A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

LAM PIRAN

TENTANG

1. Percepatan Distribuai AkHs Lepl 1.1 IPenentuan Pemutakhiran Revisi PIAPS Tersedianya PIAPS Jumlah Surat Surat 2 '2 2 '2 '2 '2 '2 2 Kementerian Kementerian Dalam Negeri Skala Priorit.. PIAPS yang sudah Keputusan Menteri Keputusan Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria Pemberian disesuaikan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tata Ruang/ Badan AbesLepl penambahan dan Kehutanan Pertanahan Nasional Perhutanan persetujuan baru tentang Revisi PIAPS Soaial dan lokasi indikatif

Pemutakhiran PIAPS Tersedianya PIAPS PIAPSyang mutakhir dokumen 2 2 2 '2 '2 2 2 2 Kementerian Kementerian Dalam Negeri dalam kebijakan satu yang mutakhir dalam dalam kebijakan satu Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria peta kebijakan satu peta peta dan Kehutanan dan Tata Ruang/ Badan dan Badan Pertanahan Nasional Informasi Geospasial i

SK No 064318 C

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

TARGET INSTAlfSI NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAIf SASARAIf OUTPUT SATUAIf PENAlfGGUNG INSTAlfSI TERKAIT

Pemberian akses Fasilitasi permohonan Kawasan hutan yang Areal persetujuan hektare 380.000 500.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kementerian Kementerian Dalam legal Perhutanan Sosial dikelola oleh Perhutanan Sosial Lingkungan Hidup Negeri, Badan Informasi masyarakat dan Kehutanan Geospasial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Sinkronisasi Koordinasi dan Tersedianya Rekomendasi provinsi 11 11 15 : Kementerian Kementerian Dalam PIAPS pengecekan Iapangan informasi lokasi penyesuaian target Lingkungan Hidup Negeri, Badan Informasi PIAPS PIAPSsesuai kondisi indikatif pada PIAPS dan Kehutanan Geospasial, Kementerian terbaru di tingkat Agraria dan Tata Ruang/ tapak Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SK No 058093 C

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Penentuan skala Sosialisasi dan Masuknya lokasi Surat Keputusan Surat 1 1 1 1 I I I I Kementerian Kementerian Lingkungan prioritas koordinasi lokasi prioritas percepatan Menteri Lingkungan Keputusan Koordinator Bidang Hidup dan Kehutanan, prioritas pem