Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

SK No l8l595A

r:-TTJItr[]JilrJiitrf,EIA

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3O Mei 2O23

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Mei 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKREf,ARIAT NEGARA

Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No l81524A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

LAM PIRAN

TENTANG

1. Percepatan Distribuai AkHs Lepl 1.1 IPenentuan Pemutakhiran Revisi PIAPS Tersedianya PIAPS Jumlah Surat Surat 2 '2 2 '2 '2 '2 '2 2 Kementerian Kementerian Dalam Negeri Skala Priorit.. PIAPS yang sudah Keputusan Menteri Keputusan Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria Pemberian disesuaikan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tata Ruang/ Badan AbesLepl penambahan dan Kehutanan Pertanahan Nasional Perhutanan persetujuan baru tentang Revisi PIAPS Soaial dan lokasi indikatif

Pemutakhiran PIAPS Tersedianya PIAPS PIAPSyang mutakhir dokumen 2 2 2 '2 '2 2 2 2 Kementerian Kementerian Dalam Negeri dalam kebijakan satu yang mutakhir dalam dalam kebijakan satu Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria peta kebijakan satu peta peta dan Kehutanan dan Tata Ruang/ Badan dan Badan Pertanahan Nasional Informasi Geospasial i

SK No 064318 C

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

TARGET INSTAlfSI NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAIf SASARAIf OUTPUT SATUAIf PENAlfGGUNG INSTAlfSI TERKAIT

Pemberian akses Fasilitasi permohonan Kawasan hutan yang Areal persetujuan hektare 380.000 500.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kementerian Kementerian Dalam legal Perhutanan Sosial dikelola oleh Perhutanan Sosial Lingkungan Hidup Negeri, Badan Informasi masyarakat dan Kehutanan Geospasial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Sinkronisasi Koordinasi dan Tersedianya Rekomendasi provinsi 11 11 15 : Kementerian Kementerian Dalam PIAPS pengecekan Iapangan informasi lokasi penyesuaian target Lingkungan Hidup Negeri, Badan Informasi PIAPS PIAPSsesuai kondisi indikatif pada PIAPS dan Kehutanan Geospasial, Kementerian terbaru di tingkat Agraria dan Tata Ruang/ tapak Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SK No 058093 C

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Penentuan skala Sosialisasi dan Masuknya lokasi Surat Keputusan Surat 1 1 1 1 I I I I Kementerian Kementerian Lingkungan prioritas koordinasi lokasi prioritas percepatan Menteri Lingkungan Keputusan Koordinator Bidang Hidup dan Kehutanan, prioritas pem