KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Kementerian Pertahanan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian pertahanan, Menteri

dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri. (a) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(5) Ruang...

SK No 143137 A

PRESIDEN

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

• membantu Menteri dalam peralmusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat

Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat. (21 Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian. (41 Bagi2n sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagan.

(5) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kedelapan Badan Sarana Pertahanan

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakarr urusan pemerintahan di bidang presiden pertahanan untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pertahanan dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi :

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
• pengelolaan. . .

SK No 143138 A

PRESIDEN

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menj adi tanggung j awab Kementerian Pertahanan;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan ;
• pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
• pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
• pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
• pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan kornunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber;
• pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Kementerian Pertahanan, terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
• Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
• Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
• Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
• InspektoratJenderal;
• Badan Sarana Pertahanan;
• Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan;
• Badan... SK No 143139 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI.A

• Badan Pendidikan dan Pelatihan;
• Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan;
• Staf Ahli Bidang Politik;

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi;

• Staf Ahli Bidang Sosial; dan
• Staf Ahli Bidang Keamanan.

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;

• koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertahanan;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja s€una, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertah araana;

• pembinaan...

SK No 143140 A

PRESIDEN

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraa.n pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pelaya.n€m pengadaan barangl jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal LO

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8

(delapan) Biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

(1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Strategi pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal12...

SK No 144955 A

PRESIDEN

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Strategi pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal strategi pertahanan terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Direktorat

SK No 143142 A

PRESIDEN

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Keempat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

(1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
• pelaksanaan... SK No 143143 A

PRESIDEN

• pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan leegara;
• pelaksana€rn pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagran. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian

SK No 143144 A

PRESIDEN

-ro- Bagian Kelima Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

(1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Potensi Pertahartara dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan fun gsi :

• perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal22

(1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam...

SK No 143163 A

PRESIDEN

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagran Keenam Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan

(1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan.

Pasal25...

SK No 144949 A

PRESIDEN

-L2-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahan€rn menyelenggarakan fungsi:

• perumus€rn kebijakan di bidang kekuatan pertahanan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagran. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan FungsionaL dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Subdirektorat . .

SK No 144950 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA,

(6) l7l Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bagian Ketujuh Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahan€rn;

• pelaksanaan pengawasa.n intern di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasa.n untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertahanan;

• pelaksanaan. . .

SK No 144951 A

PRES IDEN

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Sarana Pertahanan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala

Badan-

Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Pasal33...

SK No 144956 A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pertahanan dalam Pasal 32, Badan Sarana menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan sarana pertahanan;
• pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan sarana Pertahanan terdiri atas Sekretariat

Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang. Bagian . . . SK No l43l50A

PRESIDEN

-t6- Bagian Kesembilan Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan

(1) Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi

Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• pen5rusuna.n kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembang€rn kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
• pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
• pemantarran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi

Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.

(2) Sekretariat...

SK No 143151 A

PRESIDEN

-t7-

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesepuluh Badan Pendidikan dan Pelatihan

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Pasal 4L . ..

SK No 143152 A

PRESIDEN

.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pelatihan dalam Pasal 40, Badan Pendidikan dan menyelenggarakan fungsi :

• penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
• pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
• pemantauan, evd.luasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas

Sekretariat Badan dan paling banyak S (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Subbagian yang menanga.ni fungsi ketatausahaan.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang. Bagian . . . SK No 143153 A

PRESIDEN

-t9- Bagian Kesebelas Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan

(1) Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan

dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
• pelaksanaan pengelolaan di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yar:g diberikan oleh Menteri.

Pasal 46. . .

SK No 143154 A

PRESIDEN

(1) Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang, serta Subbagian yang mena.ngani fungsi ketatausahaan.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional danla[au paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Keduabelas Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik.

(2) Staf . . .

SK No 143165 A

PRESIDEN

-2t- (21 Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi.

(3) Staf Ahli Bidang Sosial mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial. (41 Staf Ahli Bidang Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keamanan.

Bagian Ketigabelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi

Kementerian Pertahanan di daerah apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV. . .

SK No 143156 A

PRESIDEN

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (21 Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapat persetiljuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat

diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus Menteri.

(2) Staf Khusus Menteri bertanggung jawab kepada

Menteri.

Staf Khusus Menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 55. . .

SK No 143157 A

PRESIDEN

(1) Staf Khusus Menteri dalam melaksanakan tugasnya

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. (21 Tata, kerja Staf Khusus Menteri diatur oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Khusus Menteri dapat berasal dari Pegawai

Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Masa bakti Staf Khusus Menteri paling lama sama

dengan masa jabatan Menteri.

(4) Pengangkatan Staf Khusus Menteri ditetapkan

dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Presiden.

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir

masa baktinya sebagai Staf Khusus Menteri, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) yang telah mencapai batas usia

pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal58... SK No 143158A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus

Menteri diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2) Staf Khusus Menteri mendapat dukungan

administrasi dari Sekretariat Jenderal.

(3) Dalam hal Staf Khusus Menteri berhenti atau telah

berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf

Khusus Menteri tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf

Khusus Menteri dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

TATA KERJA

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Kementerian Pertahanan harus men5rusun proses

bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

(2) Proses...

SK No 143159A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI,A

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Pertahanan harus men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertahanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Pertahanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan...

SK No 143160A

PRESIDEN

(21 Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX. . .

SK No 144957 A

PRESIDEN

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Pertahanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20LS tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ls Nomor lO2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OLS tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor lo2l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 143162 A

PRESIDEN

.

Agar setiap or€u-rg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 144952 A