BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: yang 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut BPJPH, merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

1. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

(1) BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Fresiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) BPJPH dipimpin oleh Kepala.

(1) Dalam rangka pengawasan intern pada BPJPH,

dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4...

SK No248202A

FRESTDEN

-3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebi'1akan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
• koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH; yang d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara menjadi tanggung jawab BPJPH;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPJPH terdiri atas:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
• Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal; dan
• Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Bagian

SK No248203A

FR,ESIDEN

Bagran Kedua Kepala

(1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala. Bagian Ketiga Wakil Kepala

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala.

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala

dalam melaksanakan tugas memimpin BPJPH.

(3) Ketentuan lebih Lanjut mengenai rincian tugas Wakil

Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala. Bagian Keempat Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Utsma menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penJnrsunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
• koordinasi . . .

SK No248204A

PRESIDEN

5-

• koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kelima Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

(l) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

menyelenggarakan fungsi:

• pemmusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal; c.penyusunan,..

SK No248205A

• pen5rusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
• pelaksanaan administrasi Deputi; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Bagran Keenam Deputi Bidang Registrasi dan Sertifrkasi Halal

(1) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dipimpin

oleh Deputi.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi ha1al.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
• pen1rusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
• pelaksanaan . . .

SK No2482064

PNESIDEN

• pelaksanaan administrasi Deputi; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

B2gian Ketujuh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

(1) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan keb[jakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

• perumusan keb[iakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
• penJrusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
• pelaksanaan administrasi Deputi; dan C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala. Bagian . . .

SK No248207A

FEESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagran Kedelapan Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH.

PasaJ22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 1, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penJrusunEm kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tqjuan tertentu atas penugasan Kepala;
• penJrusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian

SK No248208A

Bagian Kesembilan Pusat

(1) Di lingkungan BPJPH dapat dibentuk Pusat sebagai

unsur pendukung tugas dan fungsi BPJPH.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesepuluh Jabatan F\rngsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPJPH sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kesebelas Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPJPH dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasa726 Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Bagran

SK No248209A

Bagian Keduabelas Besaran Organisasi Pasal27

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.

(2) Biro terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan

pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikecualikan untuk b"glan yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan, dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

(7) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayal (41 dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Deputi terdiri atas paling banyak 2 (dua) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subdirektorat.

(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29...

SK No248210A

PRESIDEN

Pasal29 Inspektorat terdiri atas I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.

(1) Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan

pelaksana.

(2) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan

fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BPJPH perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan elisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BPJPH.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPJPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 33...

SK No2482llA

PR,ESIDEN

t2

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BPJPH menJrusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPJPH.

(1) Setiap unsur di lingkungan BPJPH dalam

melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BPJPH, antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain yang terkait.

(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Semua unsur di lingkungan BPJPH menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38...

SK No248212A

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam mendukung optimalisasi kebijakan jaminan produk halal, disusun proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran BPJPH, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.

(1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.

(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah

jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur

adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan

administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 42...

SK No 248213 A

-L4-

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala

Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BPJPH, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasa1 45 Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Penataan organisasi BPJPH ditetapkan dengan:

• Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.
• Peraturan . . .

SK No2482t4A

PRESIDEN

persetqiuan b. Peraturan Badan setelah mendapat tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur rregara, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.

(2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada perencanaan kinerja pembangunan nasional dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPJPH.

(1) Besaran organisasi BPJPH ditentukan berdasarkan

karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.

(2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

BAB VNI

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahrlyr 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21), dialihkan menjadi tugas dan fungsi BPJPH.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah, BPJPH memanfaatkan infrastruktur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Pemanfaatan . . .

SK No248215A

FRESIDEN

(2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara BPJPH dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 lenlang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2ll, yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 lentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No248216A

PRESTDEN

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara nepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

INDONESI.A,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

idang Perundang-undangan Administrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No247779 A