Peraturan Menteri Nomor p-89-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang HUTAN DESA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

5. Masyarakat Desa adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik INDONESIA yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

7. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

8. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

9. Pemberdayaan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa. 10.Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. 11.Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar. 12.Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 13.Hak pengelolaan hutan desa yang selanjutnya disebut HPHD adalah hak yang diberikan kepada lembaga desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu. 14.Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan desa yang selanjutnya disebut IUPHHK-HD adalah izin yang diberikan kepada koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum yang dibentuk oleh lembaga desa untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 15.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

16.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 17.Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 18.Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 19.Pemungutan hasil hutan kayu danatau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 20.Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. 21.Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa. 22.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan. 23.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa. 24.Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal BUK adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang usaha kehutanan. 25.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 26.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 27.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. 28.Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 29.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

(1) Penyelenggaraan Hutan Desa berazaskan: a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; b. musyawarah-mufakat; dan c. keadilan. (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip: a. tidak memindahtangankan atau mengagunkan areal kerja hak pengelolaan hutan desa; b. tidak menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan desa c. pemanfaatan areal kerja hanya dapat dilakukan pada areal pemanfaatan; d. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; e. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa; f. meningkatkan kesejahteraan desa yang berkelanjutan; g. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambilan keputusan; h. adanya kepastian hukum; dan i. transparansi dan akuntabilitas publik.

(1) Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari. (2) Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi : a. penetapan areal kerja; b. fasilitasi;

c. HPHD; d. rencana pengelolaan hutan desa; e. Pemanfaatan pada Hutan Desa f. IUPHHK-HD; g. hak dan kewajiban pemegang hak; h. pelaporan; i. pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; j. sanksi; dan k. Ketentuan peralihan.

(1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang : a. belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; b. berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. c. dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. (2) Dalam hal areal yang dimohon berada di luar peta indikatif untuk Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka permohonan tersebut sebagai dasar perubahan peta indikatif. (3) Dalam hal KPH telah terbentuk, maka KPH mengalokasikan Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

(1) UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa melakukan koordinasi dengan UPT pada

Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan dan/atau di bidang usaha kehutanan, KPH dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja hutan desa dan memfasilitasi pembentukan lembaga desa. (2) Pada areal lain di luar areal yang dicalonkan sebagaimana tersebut pada ayat (1), desa setelah mendapatkan fasilitasi pembentukan lembaga desa, dapat mengajukan permohonan penetapan areal kerja hutan desa melalui Bupati/Walikota. (3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2), diajukan oleh Kepala Desa untuk lembaga desa yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. sketsa lokasi areal yang dimohon; dan b. lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa c. rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa (4) Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan. (5) Berdasarkan permohonan kepala desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan. (6) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan : a. peta digital lokasi calon areal kerja hutan desa dengan skala paling kecil 1:50.000; b. deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan; c. surat usulan dari Kepala Desa untuk lembaga desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa; d. lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa; e. rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa; dan f. surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan desa. (7) Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan.

(1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dari Direktur Jenderal. (2) Verifikasi melibatkan unsur dari eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan, UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang hutan desa dan dibidang perpetaan, KPH serta Pemerintah Daerah dengan penanggung jawab Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Hutan desa. (3) Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6). (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagai bahan pertimbangan penetapan areal kerja hutan desa lebih lanjut. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), usulan dapat ditolak atau diterima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa; (2) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. (3) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima sebagaimana pada ayat (1), dilakukan : a. penyiapan peta areal kerja oleh Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan; b. penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri (4) Penyiapan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penyiapan peta dari Direktur Jenderal. (5) Penetapan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung dari diterimanya permohonan usulan dari Bupati/Walikota. (6) Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(1) Fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dan lembaga desa dalam penyelenggaraan Hutan Desa. (2) Bentuk fasilitasi antara lain: a. pendidikan dan latihan; b. pembentukan dan pengembangan kelembagaan; c. pengusulan areal kerja; d. bimbingan penataan batas areal kerja; e. bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD; f. pengembangan usaha; g. bimbingan teknologi dan; h. akses terhadap pasar dan modal (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain: a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat; b. lembaga swadaya masyarakat; c. lembaga keuangan; d. koperasi; atau e. BUMN/BUMD/BUMS. (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan fasilitasi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

(1) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal Hutan Desa sampai dengan pengelolaan Hutan Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pendampingan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

(1) Lembaga desa dapat memperoleh pendampingan pada setiap tahap proses penyelenggaraan Hutan Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

(1) HPHD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. (2) HPHD dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

(1) Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b, Gubernur menerbitkan Keputusan HPHD kepada lembaga desa, setelah lembaga desa memperoleh fasilitasi. (2) Keputusan HPHD antara lain, memuat: a. luas hutan desa; b. lokasi; c. fungsi hutan; d. lembaga pengelola hutan desa; e. kegiatan pokok pemanfaatan areal kerja; f. hak dan kewajiban; g. jangka waktu hak pengelolaan; dan h. lampiran Peta.

(3) Setelah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan HPHD paling lama 90 hari kerja.

Keputusan HPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

HPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dapat diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

(1) Rencana Pengelolaan Hutan Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan serta sebagai alat pengendalian bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota serta KPH. (2) Rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD); b. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan c. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

(1) Rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Lembaga Desa dan dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain. (2) Dalam hal KPH telah terbentuk dan operasional, maka penyusunan RPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) bersama-sama dengan KPH.

(1) RKHPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa secara umum selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun. (2) RKHPHD meliputi : a. Kelola kawasan perlindungan; b. Kelola kawasan pemanfaatan; c. Kelola kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan d. Kelola usaha (3) Dalam hal areal kerja terdapat potensi kayu pada hutan alam pada hutan produksi, maka areal tersebut digolongkan dalam kawasan perlindungan (4) Kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki kriteria : a. memiliki potensi kayu pada hutan alam pada hutan produksi; b. berfungsi sebagai perlindungan tata air, (catchment area, kanan kiri sungai, sumber mata air; b. memiliki kelerengan >30 %; c. sebagai perlindungan flora dan fauna; dan d. memiliki nilai sosial budaya.

(1) RKHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) RKHD meliputi : a. Kelola kawasan perlindungan; b. Kelola kawasan pemanfaatan; c. Kelola kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan d. Kelola usaha.

(1) RKHD disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan atas nama Gubernur. (2) Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan kepada: a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan dan Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

(1) RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah. (2) KHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dan disampaikan kepada : a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

(1) RTHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. (2) RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi: a. rencana tata batas areal kerja; b. rencana penanaman; c. rencana pemeliharaan; d. rencana pemungutan, pemanfaatan dan pemanenan; e. rencana pemasaran; dan f. rencana perlindungan dan pengamanan. (3) Rencana pemanfaatan dan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana antara lain lokasi, luas, jenis dan volume.

(1) RTHD disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan atas nama Bupati/Walikota. (2) Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dengan tembusan kepada : a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

(1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Desa dapat dilakukan pada : a. hutan lindung untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;

b. hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa liar; f. rehabilitasi satwa; atau g. budidaya hijauan makanan ternak.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. sarang wallet

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; atau f. budidaya sarang burung wallet

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan: a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(1) Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (lima puluh meter kubik) per lembaga desa per tahun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum desa dan tidak untuk diperdagangkan. (2) Tata cara pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa. (2) Tata cara pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga Desa pemegang HPHD membentuk koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum untuk mengajukan IUPHHK-HD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada areal kerja HPHD yang berada dalam Hutan Produksi pada kawasan pemanfaatan.

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan menerbitkan IUPHHK-HD kepada Gubernur. (2) Permohonan IUPHHK-HD diajukan oleh koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan : a. Menteri; b. Direktur Jenderal BUK; c. Direktur Jenderal; d. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan ; e. Kepala KPH; f. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal BUK; g. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggaung jawab di bidang hutan desa. (3) Permohonan IUPHHK-HD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan foto copy : a. Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa; b. Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait; c. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa beserta peta; d. Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang telah disahkan beserta peta; dan e. Akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum. (4) Permohonan IUPHHK-HD yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud ayat (3), Gubernur menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Permohonan IUPHHK-HD yang memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (3), Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan untuk memberikan pertimbangan teknis. (6) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis, Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan menugaskan tim untuk melaksanakan telaahan fisik di lapangan.

(7) Hasil telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat data dan informasi antara lain : a. luas dan peta calon areal kerja; b. kondisi topografi dan tegakan pada areal yang dimohon; c. rencana kegiatan pada areal kerja; (8) Biaya yang timbul akibat kegiataan telaahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada anggaran APBN/APBD. (9) Berdasarkan laporan kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan menerbitkan surat persetujuan prinsip yang memuat perintah pembayaran iuran IUPHHK-HD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Tim Lapangan (10) Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) iuran IUPHHK-HD dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja. (11) Pemohon wajib membayar lunas SPP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(1) Berdasarkan bukti lunas pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (12), Gubernur atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima bukti setor pelunasan. (2) Keputusan Pemberian IUPHHK-HD oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat pemegang ijin; b. Luas dan letak lokasi IUPHHK-HD; c. Jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu yang akan diproduksi; d. Peralatan-peralatan yang akan digunakan tidak termasuk alat berat; e. Hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-HD; dan f. Jangka waktu berlakunya IUPHHK-HD. (3) IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemegang izin dengan tembusan: a. Menteri; b. Direktur Jenderal BUK; c. Direktur Jenderal;

d. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan e. Kepala KPH. f. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal BUK g. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggaung jawab di bidang hutan desa (4) Pengambilan dokumen asli Keputusan IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil pada loket pelayan informasi perizinan Provinsi. (5) Tata cara pembayaran iuran izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) Pemegang IUPHHK-HD merevisi RKHD dan RTHD dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu. (2) Revisi RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Rencana Kerja Umum (RKU) dan Revisi RTHD yang sekaligus berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). (3) Pemegang IUPHHK-HD dapat melakukan pemanenan berdasarkan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemegang IUPHHK-HD yang akan melakukan pemanenan wajib menyampaikan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil timber cruising intensitas sampling 5 % (lima persen). (5) Berdasarkan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan memerintahkan Tenaga Pengawas Teknis (WASGANIS) melaksanakan cheking timber cruising dengan intensitas sampling 1 % (satu persen) dari areal yang akan dilakukan pemanenan sesuai dengan RKT. (6) WASGANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina dan dikoordinir oleh UPT pada Direktorat Jenderal BUK. (7) Berdasarkan pelaksanaan timber cruising dibuat Laporan Hasil Cruising (LHC) dan rekapitulasi hasil cruising sebagai dasar penebangan kayu dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

(8) Hasil penebangan kayu dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) oleh WASGANIS dan disyahkan secara mandiri (self approval) oleh WASGANIS. (9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggung jawab WASGANIS dengan membuat surat pernyataan di atas materai. (10) LHP yang telah disahkan merupakan dasar perhitungan pengenaan provisi sumber daya hutan (PSDH), DR dan/atau PNT. (11) Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan SPP PSDH, DR atau PNT oleh pejabat penagih. (12) Berdasarkan SPP yang diterbit sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pemegang IUPHHK-HD wajib membayar lunas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja. (13) Atas bukti setor PSDH, DR dan/atau PNT yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kementerian Kehutanan, pemegang IUPHHK-HD dapat mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jangka waktu IUPHHK-HD berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa. (2) IUPHHK-HD dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap dua tahun. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan IUPHHK-HD tidak sesuai ketentuan, Gubernur dapat membatalkan IUPHHK-HD.

(1) Lembaga Desa sebagai pemegang HPHD berhak atas : a. mengelola areal kerja Hutan Desa sesuai Rencana Kerja; b. mendapatkan pendampingan; c. mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaan areal kerja.

(2) Pemegang IUPHHK-HD berhak atas : a. fasilitasi pendanaan usaha b. melakukan usaha sesuai dengan ijin yang diberikan

(1) Lembaga Desa sebagai pemegang HPHD memiliki kewajiban: a. melaksanakan penataan batas HPHD; b. menyusun rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya HPHD; c. melakukan perlindungan hutan; d. melakukan rehabilitasi areal kerja hutan desa; e. melaksanakan penanaman dan kegiatan lain sesuai dengan rencana kerja; f. melakukan budidaya tanaman sesuai dengan kondisi tapak dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal; g. melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan; dan h. membuat laporan pengelolaan Hutan Desa. (2) Pemegang IUPHHK-HD, memiliki kewajiban: a. membayar iuran pemegang ijin serta PSDH, DR dan/atau PNT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. melaksanakan penandaan batas areal pemanfataan hasil hutan c. melakukan pengamanan areal pemanfaatan hasil hutan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami. d. melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. membuat laporan pemanfaatan hasil hutan.

(1) Lembaga Desa selaku pemegang HPHD menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur, UPT pada Direktur

Jenderal yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Hutan Desa. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rencana dan realisasi kegiatan; b. kendala dalam pelaksanaan; dan c. tindak lanjut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan serta UPT pada Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Hutan Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan desa kepada Menteri cq Direktur Jenderal. (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rencana dan realisasi kegiatan; b. kendala dalam pelaksanaan; dan c. tindak lanjut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan desa sesuai dengen rencana. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian : a. pedoman; b. bimbingan; c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau e. supervise. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan a. monitoring; dan/atau b. evaluasi.

(1) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. (2) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan : a. Menteri, melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian kebijakan Hutan Desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota; b. Gubernur, melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian kebijakan Hutan Desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; c. Bupati/Walikota melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian terhadap pelaksanaan Hutan Desa oleh pemegang izin. (3) Menteri, menyusun pedoman pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Hutan Desa.

Hasil pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan hutan desa.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Hutan Desa dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Anggaran/keuangan Desa; dan/atau d. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

(1) Sanksi dikenakan kepada pemegang hak apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1). (2) Ketentuan tentang sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Sangsi dikenakan kepada pemegang IUPHHK-HD, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat 2. (2) Ketentuan tentang sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Areal kerja hutan desa yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri namun belum mendapatkan HPHD, Kepala Desa wajib membentuk lembaga desa dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, selanjutnya proses penerbitan HPHD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b. Lembaga desa yang telah menyusun rencana pengelolaan hutan desa wajib melakukan revisi rencana kerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. c. Dalam hal Areal Kerja pada Hutan Produksi yang telah ditetapkan sebagai Areal Kerja Hutan Desa dan belum diterbitkan HPHD, maka penerbitan IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan sekaligus pada saat penerbitan Surat Keputusan HPHD.

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.53/Menhut-II/2011 telah ditetapkan ketentuan tentang Hutan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN