Peraturan Menteri Nomor pm39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan

pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal. 4. Minut Akta adalah asli akta. 5. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta. 6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. 7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara dan badan hukum INDONESIA yang telah memperoleh status badan hukum. 8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. 9. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik antara lain terdiri dari permohonan pengajuan akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal, halaman tambahan pada grosse akta dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. 10. Format Isian Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal yang selanjutnya disebut Format Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal adalah format isian untuk pengajuan penerbitan akta kapal. 11. Format Isian Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah format isian untuk permohonan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal. 12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

13. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
14. Penerima Hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
15. Dokumentasi Pendaftaran adalah suatu rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
16. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
17. Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
18. Daftar Pusat adalah daftar yang memuat datadan status hukum kapal yang terdaftar di INDONESIA yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
19. Kapal Berbendera INDONESIA adalah kapal yang mengibarkan bendera INDONESIA sebagai bendera kebangsaan.
20. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
23. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Pendaftaran kapal meliputi: a. pendaftaran hak milik; b. pembebanan hipotek; dan c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. charter kosong (bare boat charter); dan b. sewa guna usaha (leasing).

(1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Strata 1 (satu); b. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

(2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga); b. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, kewajiban, kode etik dan sanksi Pejabat Pendaftar dan pencatat baliknama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada kantor pusat Direktorat Jenderal atau di pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya. (3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. (4) Ketentuan mengenai penambahan pelabuhan sebagai tempat pendaftaran kapal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di INDONESIA oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. (2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di INDONESIA yaitu: a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage); b. Kapal milik Warga Negara INDONESIA atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA; dan c. Kapal milik Badan Hukum INDONESIA yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. (3) Kapal milik badan hukum INDONESIA yang merupakan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan: a. kapal milik Badan Hukum INDONESIA yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus mayoritas dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA; b. kapal milik Badan Hukum INDONESIA yang bersifat terbuka dengan ketentuan:

1. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen); dan
2. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen).

(4) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal INDONESIA. (6) Pendokumentasian daftar kapal INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. daftar harian; b. daftar induk; dan c. daftar pusat.

(1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori: a. kapal laut; b. kapal nelayan; dan c. kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau. (2) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kapal angkutan laut; b. kapal angkutan penyeberangan; dan c. kapal lainnya yang digunakan di laut. (3) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap: a. ikan; b. ikan paus; c. anjing laut; d. ikan duyung; e. hewan lainnya yang hidup di laut; dan

f. termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri. (4) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

(1) Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a. bukti hak milik atas kapal; b. identitas pemilik kapal; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. surat ukur; e. laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan); g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan. (2) Surat kuasa untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam hal: a. apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun beberapa orang; b. apabila pemiliknya suatu badan hukum; c. apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan d. apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga.

(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:

1. kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;

2. berita acara serah terima kapal;

3. surat keterangan galangan(builder certificate); dan

4. Bukti Pelunasan pembangunan kapal. b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:

5. surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau

6. surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat. c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:

7. bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan

8. berita acara serah terima kapal (protocol of delivery and acceptance). d. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris; f. bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal dibuktikan dengan:

9. akta penyertaan modal (inbreng) yang dibuat di hadapan Notaris bagi badan hukum INDONESIA;

10. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyertaaan Modal Negara bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD; g. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris; h. bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan denganpenetapan warisoleh pengadilan; i. bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/Badan Hukum INDONESIA dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau j. bagi kapal yang diperolehdari hasil lelang oleh instansi Pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang. (4) Identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaandisertai dengan profil perusahaan dari Instansi terkait; c. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga. (5) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib

dilengkapi dengansurat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal. (6) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli. (7) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah grosse akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal INDONESIA.

(1) Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SKPE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat minuta akta dan akta pendaftaran kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (6) Minuta akta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal. (2) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

(1) Minuta akta dan akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(5) memuat: a. nomor dan tanggal akta; b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur; c. data kapal meliputi:

1. nama kapal;

2. panjang;

3. lebar;

4. dalam;

5. panjang kapal keseluruhan;

6. tonase kotor;

7. tonase bersih;

8. tanda selar;

9. merk dan daya mesin induk;

10. tempat dan tahun pembangunan;

11. bahan utama; dan

12. jenis kapal; d. kategori pendaftaran kapal; e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; f. nama dan domisili pemilik; dan g. uraian singkat kepemilikan kapal. (2) Minuta akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dan disimpan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. (4) Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dibuatkan daftar induk dan wajib ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan akta pendaftaran kapal. (5) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik kapaldiberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal. (2) Grosse akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran oleh pemilik kapal. (2) Pemasangan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran oleh Syahbandar. (3) Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran dibuat dengan menggunakan format Contoh 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan: a. tahun pendaftaran; b. kode pengukuran dari tempat kapal didaftar; c. nomor urut akta pendaftaran; dan d. kode kategori pendaftaran kapal. (2) Kode kategori pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan: a. huruf L untuk kapal laut; b. huruf N untuk kapal nelayan; dan c. huruf P untuk kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau. (3) Tanda pendaftaran harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat. (4) Pemasangan tanda pendaftaran secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

(5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda pendaftaran ditetapkan sebagai berikut: a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm; b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
5. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
6. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
7. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
8. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm. (6) Bentuk tanda pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format Contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di INDONESIA dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara. (2) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah

mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas. (3) Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melalui SPKE. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan: a. bukti hak milik atas kapal yang berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; b. identitas pemilik kapalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. surat keterangan mengenai data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal; e. laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; dan f. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di dalam negeri diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan terdekat dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di luar negeri diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan

persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (9) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi. (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal sementara dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(1) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat: a. nomor dan tanggal akta; b. data kapal meliputi:

1. nama kapal;
2. panjang;
3. lebar;
4. dalam;
5. panjang kapal keseluruhan;
6. tonase kotor;
7. tonase bersih;
8. merek dan daya mesin induk;
9. tempat dan tahun pembangunan;
10. bahan utama; dan
11. jenis kapal; c. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;

d. nama dan domisili pemilik; dan e. uraian singkat kepemilikan kapal. (2) Akta pendaftaran kapal sementara ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserah terimakan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.

(1) Sebagai bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun telah terdaftar sementara, kepada pemilik kapal diberikan grosse akta pendaftaran kapal sementara yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar sementara. (2) Grosse akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hak milik atas kapal yang didaftar untuk sementara apabila telah diserah terimakan harus segera didaftarkan di tempat kapal didaftarkan sementara dan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Permohonan pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai grosse akta pendaftaran kapal sementara. (3) Akta pendaftaran hak milik atas kapal yang pernah didaftar untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga bahwa hak milik atas kapal sebelumnya pernah didaftar sementara.

(1) Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a. bukti pengalihan hak milik atas kapal; b. identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. surat ukur atau surat ukur sementara; dan e. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (3) Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris; b. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris; c. akta pengalihan aset (inbreng) yang dibuat di hadapan Notaris; d. PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Penyertaaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara; e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau g. risalah lelang. (4) Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta Baliknama Kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (5) Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta baliknama kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1) Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) memuat: a. nomor dan tanggal akta; b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur; c. data kapal meliputi:

1. nama kapal;
2. panjang;
3. panjang kapal keseluruhan;
4. lebar;
5. dalam;
6. tonase kotor;
7. tonase bersih;
8. tanda selar;
9. merek dan daya mesin induk;
10. tempat dan tahun pembangunan;
11. bahan utama; dan
12. jenis kapal. d. kategori pendaftaran kapal; e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; f. nama dan domisili pemilik; dan g. riwayat kepemilikan kapal. (2) Riwayat kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi uraian singkat mengenai: a. hak milik atas kapal yang pertama kali didaftar; dan/atau b. pengalihan hak milik atas kapal. (3) Akta Baliknama Kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (4) Setiap akta Baliknama Kapal harus dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta baliknama kapal. (5) Bentuk dan isi akta Baliknama Kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 7 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik kapal baru diberikan grosse akta Baliknama Kapal. (2) Grosse Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Bentuk dan isi grosse akta Baliknama Kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

(1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak. (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal. (3) Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan b. grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak. (4) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (5) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diberi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan. (6) Penerbitan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam daftar induk pada tanggal yang sama dengan penerbitan grosse akta pengganti kapal.

(1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal INDONESIA dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. atas permohonan dari pemilik kapal dengan alasan sebagai berikut:

1. kapal tidak dapat dioperasikan lagi, antara lain tenggelam, kandas, terbakar sehingga tidak dapat dioperasikan kembali;

2. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;

3. terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang;

4. kapal ditutuh (scrapping); dan

5. kapal beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing; dan

6. kapal akan didaftarkan di negara lain; b. berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap antara lain kejadian perselisihan yang melibatkan pemilik kapal dan pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana khususnya di bidang pendaftaran kapal, pemilik pailit, perselisihan antara pemegang saham. (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dengan mencantumkan alasan penghapusan melalui SPKE dan disertai dokumen asli: a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; b. surat ukur; dan c. surat tanda kebangsaan kapal. (4) Dalam hal telah terjadi peralihan hak milik atas kapal, permohonan pengahapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari Daftar Kapal INDONESIA, wajib dilengkapi dengan: a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; b. surat ukur; dan c. surat tanda kebangsaan kapal. (5) Dalam hal grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hilang, harus dibuatkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (6) Dalam hal Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c hilang,harusdibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, dan dibuatkan salinan

terhadap Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan kapal. (7) Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing, permohonan penghapusan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris. (8) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.

(1) Bagi kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. (2) Kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal untuk dicatat dalam daftar pusat. (3) Bentuk dan isi surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal INDONESIA dibuat dengan menggunakan format Contoh 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal INDONESIA tidak menghilangkan hak milikatas kapal. (2) Kapal yang telah dihapus dari daftar kapal INDONESIA dapat didaftarkan kembali.

(3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal semula didaftarkan sepanjang kapal tersebut belum pernah didaftarkan di negara lain melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal INDONESIA; b. surat ukur baru; c. identitas pemilik; d. buktihak milik atas kapal;dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak. (4) Terhadap kapal yang pernah didaftar dalam Daftar Kapal INDONESIA kemudian dihapus dan beralih kepemilikan serta didaftarkan di Negara asing, pemilik dapat mendaftarkan kembali kapalnya sebagai kapal berbendera INDONESIA.

(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta yang telah diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang. (2) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk. (3) Pemilik kapal wajib mengembalikan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal yang sedang dibebani hipotek kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.

(4) Dalam hal pemilik kapal akan mendaftar kembali kapalnya, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. (2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (3) Penerima hipotek atas kapal antara lain terdiri atas: a. Warga Negara INDONESIA atau warga negara asing; b. bank nasional atau internasional; c. lembaga keuangan nasional atau internasional; atau d. lembaga non keuangan nasional atau internasional.

(1) Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a. perjanjian kredit; dan b. asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (3) Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris.

(1) Akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat: a. nomor dan tanggal akta; b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; c. nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek; d. nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama; e. data kapal; f. dasar pembebanan hipotek; g. nilai hipotek; dan h. hal-hal lain yang diperjanjikan. (2) Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama. (4) Bentuk dan isi akta hipotek kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal. (2) Gross akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal. (3) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(4) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hipotek bersamaan dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (5) Bentuk dan isi grosse akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian grosse akta hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

(1) Setiap pengalihan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (2) Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima pengalihan hipotek atas kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan asli: a. bukti pengalihan hipotek; b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan c. grosse akta hipotek kapal. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam

waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (7) Apabila kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas kapal terpenuhi Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pengalihan hipotek kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1) Akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) memuat: a. nomor dan tanggal akta pengalihan hipotek kapal; b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal; c. nama dan domisili penerima pengalihan hipotek; d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal; e. nama kapal; f. bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan g. nilai hipotek. (2) Akta pengalihan hipotek kapal ditandatangani oleh penerima pengalihan hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama. (4) Bentuk dan isi akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas kapal diterbitkan grosse akta pengalihan hipotek kapal yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal. (2) Grosse akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pengalihan hipotek atas kapal bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal, dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta Baliknama Kapal. (3) Bentuk dan isi grosse akta pengalihan hipotek kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 13 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal penerima pengalihan hipotek atas kapal terdiri atas beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian grosse akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

(1) Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (roya) (2) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(1) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan: a. permohonan penerima hipotek atas kapal atau penerima pengalihan hipotek atas kapal; b. permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau c. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimohonkan oleh penerima hipotek atas kapal melalui SPKE, permohonan wajib dilengkapi dengan asli: a. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta pengalihan hipotek atas kapal; dan b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (3) Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli: a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal; b. grosse akta hipotek kapaldan atau grosse akta pengalihan hipotek kapal; dan c. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (4) Permohonan pencoretan hipotek (roya) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan.

(1) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara membuat catatan

mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (2) Dalam hal telah dilakukan pencoretan hipotek (roya), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat surat jawaban kepada penerima hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (3) Catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disalin ke dalam grosse akta hipotek kapal. (4) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik kapal bersama dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(1) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. (2) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (3) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang memperoleh hak berdasarkan peralihan hak dapat mengajukan permohonan pencatatan haknya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. (4) Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

berdasarkan dokumen yang menunjukan adanya hak kebendaan lainnya atas kapal.

(1) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal diajukan oleh pemegang hak kebendaan dimaksud kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE. (2) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat persetujuan dari pemegang hak kebendaan dimaksud. (3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuat catatan tentang pelepasan hak dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang adanya hak dimaksud dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (4) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat juga dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

(1) Penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu) dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal. (2) Penomoran akta pendaftaran kapal sementara dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal

penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal sementara. (3) Penomoran akta hipotek kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek kapal. (4) Penomoran akta pengalihan hipotek dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pengalihan hipotek kapal.

(1) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal dilakukan dalam daftar kapal INDONESIA. (2) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal ke dalam daftar kapal INDONESIA dilakukan dengan membuat: a. daftar harian; b. daftar induk; dan c. daftar pusat.

(1) Daftar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. (2) Dokumen yang diberkas menjadi daftar harian meliputi: a. minut akta; dan b. semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

(1) Daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada setiap tempat pendaftaran kapal dan terbuka untuk umum. (2) Penyelenggaraan daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membuat blanko daftar induk; b. memberi nomor daftar induk; c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal ke dalam daftar induk; d. mencatat perubahan data kapal; dan e. mencatat perubahan status hukum kapal. (3) Bentuk dan isi daftar induk dibuat dengan menggunakan format Contoh 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Nomor daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan pembuatan akta pendaftaran dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu). (5) Daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

(1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapalwajib mencatat dalam daftar induk. (2) Perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan: a. nama kapal; b. nama badan hukum pemilik kapal;

c. kedudukan badan hukum pemilik kapal; d. panjang, lebar dan dalam kapal; e. tonase kotor dan tonase bersih; f. tanda selar; g. jumlah geladak dan jumlah cerobong asap; h. merek dan daya mesin induk; dan i. kategori pendaftaran kapal. (3) Catatan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembebanan hipotek dan roya hipotek atas kapal; b. baliknama kapal; c. sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan; dan d. perintah atau putusan pengadilan atas kapal yang bersangkutan. (4) Setiap catatan perubahan muatan akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor daftar pusat. (5) Atas permintaan pihak yang memerlukan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat menerbitkan surat keterangan tentang status hukum kapal sesuai dengan catatan dalam daftar induk. (6) Bentuk dan isi surat keterangan status hukum kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 15 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Pada setiap tempat pendaftaran kapal Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib membuat: a. daftar kapal yang terdaftar; b. daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan c. daftar kapal berdasarkan pemilik. (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang terdaftar, daftar pemilik dari kapal yang terdaftar, dan daftar kapal berdasarkan

pemilik dibuat dengan menggunakan format Contoh 16, Contoh 17, dan Contoh 18 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pencoretan catatan status hukum kapal dalam daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya dapat dilakukan atas: a. permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan; atau b. permintaan pemilik kapal atas persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan atau berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(1) Daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal. (2) Penyelenggaraan daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membuat daftar pusat; b. memberi nomor daftar pusat untuk masing-masing kapal; c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal; d. mencatat perubahan data kapal; e. mencatat perubahan status hukum kapal; dan f. memberitahukan nomor daftar pusat kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan. (3) Bentuk dan isi daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Pemberian nomor daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan urutan pencatatan yang dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan seterusnya. (5) Pencatatan ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal, perubahan data kapal, dan perubahan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan laporan daftar induk yang disampaikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(1) Penyelenggara daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib membuat daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat. (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 20 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. surat keterangan penggantian mesin dari Syahbandar atau sertifikat klas untuk perubahan mesin induk kapal; c. akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk perubahan nama perusahaan; atau

d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori pendaftaran kapal. (3) Berdasarkan pemberitahuan dari pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal membuat halaman tambahan grosse akta pendaftaran atau grosse akta baliknama kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk. (4) Halaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilekatkan pada bagian akhir lembaran grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (5) Bentuk dan isi halaman tambahan dibuat dengan menggunakan format Contoh 21 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapal yang mengalami perubahan kategori pendaftaran pemilik wajib melakukan penyesuaian tanda pendaftaran. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti kode kategori yang tercantum pada tanda pendaftaran yang terpasang di kapal dengan kode kategori pendaftaran yang baru.

(1) Kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih yang telah didaftar di INDONESIA dan dipergunakan untuk pelayaran internasional harus memiliki dokumen riwayat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan dilengkapi dengan daftar isian sebagai berikut: a. amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal; dan

b. daftar amandemen dokumen riwayat kapal. (3) Daftar isian amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk mencatat dan melaporkan perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal dengan cara: a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi; b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal; dan c. dari daftar

isian yang telah diisi disampaikan kepada Direktur Jenderal beserta dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi sebagai dasar penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru. (4) Daftar isian daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk mencatat semua perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam daftar isian amandemen dokumen riwayat kapal yang telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan cara: a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi yang telah dibuat dan dilaporkan; dan b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal.

(1) Untuk memperoleh dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosseakta baliknama kapal;

c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; d. sertifikat manajemen keselamatan (Safety Management Certificate/SMC); e. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (Document of Compliance/DOC); f. sertifikat keamanan kapal internasional (International Ship Security Certificate/ISSC); g. sertifikat-sertifikat klas; dan h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan dokumen riwayat kapal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (6) Dokumen riwayat kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal diberi nomor secara urut yang menunjukan dokumen riwayat kapal diterbitkan untuk yang kesekian kali. (7) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal dan diberi nomor register. (8) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara berurutan sesuai dengan tanggal penerbitan yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu). (9) Bentuk dan isi daftar isian informasi untuk penerbitan dokumen riwayat kapal dan buku register dokumen riwayat kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 22 dan Contoh 23 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menggunakan blanko dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 24, Contoh 25, dan Contoh 26 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen riwayat kapal yang baru harus dibuat bila terjadi perubahan data yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang telah ada. (2) Permohonan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2); dan b. dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi. (3) Penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal. (4) Nomor registrasi dokumen riwayat kapal yang dicantumkan dalam dokumen riwayat kapal yang baru

harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang lama.

(1) Sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang atau rusak dapat diterbitkan salinan dokumen riwayat kapal. (2) Permohonan penerbitan

dokumen riwayat kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik INDONESIA. (3) Permohonan penerbitan

dokumen riwayat kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan dokumen riwayat kapal yang rusak. (4) Salinan dokumen riwayat kapal diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan.

(1) Kapal yang didaftar di INDONESIA dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal INDONESIA sebagai bukti kebangsaan kapal. (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal INDONESIA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage) atau lebih; b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh grosse tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari

GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage). (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

(1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosseakta baliknama kapal; b. fotokopi Surat Ukur; dan c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.

(8) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut. (9) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan blanko Surat Laut yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 27 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal dan buku register Surat Laut dibuat dengan menggunakan format Contoh 28 dan Contoh 29 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Syahbandar. (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada melalui SPKE. (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada. (4) PermohonanPas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan: a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosseakta baliknama kapal; b. fotokopi Surat Ukur; dan c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. (5) Permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dilengkapi dengan: a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar. (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE atau surat secara tertulis kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (8) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (9) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar dan Pas Kecil. (10) Penerbitan Pas Besar atau Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register. (11) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register. (12) Setiap Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (13) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan blanko yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 30 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (14) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal, buku register, dan laporan penerbitan dibuat dengan menggunakan format Contoh 31, Contoh 32, dan Contoh 33 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal. (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil. (3) Bentuk tanda Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 37 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara: a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; atau b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu. (5) Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain. (6) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

(1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pas Besar sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas kapal. (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.

(1) Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya. (2) Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.

(1) Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya. (2) Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali. (3) Pengukuhan Surat Laut dan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan : a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; b. surat ukur; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal penangkap ikan yang masih berlaku; atau e. Akta perusahaan dengan anggaran dasar terakhir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang untuk kapal yang dimiliki oleh badan Hukum INDONESIA. (4) Pengukuhan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan : a. surat keterangan ukuran;

b. bukti kepemilikan kapal/surat tukang; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; atau d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal penangkap ikan yang masih berlaku. (5) Bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Surat Laut apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: a. surat laut yang lama; b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; c. surat ukur; dan d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut. (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut dalam Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang lama.

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Besar apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar. (2) Untuk memperoleh Pas Besar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. Pas Besar yang lama; b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; c. surat ukur; dan d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon

untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar. (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar dalam Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang lama. (9) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali. (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 39 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapal yang belum memiliki grosse akta pendaftaran kapal/ grosse akta baliknama kapal dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara dalam bentuk: a. Surat Laut Sementara; atau b. Pas Besar Sementara.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang. (3) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan. (4) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

(1) Untuk memperoleh Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan dan wajib dilengkapi dengan: a. surat ukur atau surat ukur sementara; b. bukti hak milik atas kapal; dan c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan menerbitkan Surat Laut Sementara. (6) Penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Surat Laut Sementara. (7) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Surat Laut Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memperoleh Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. surat ukur atau surat ukur sementara; b. bukti hak milik atas kapal; dan c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar Sementara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (6) Penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Pas Besar Sementara. (7) Pas Besar Sementara yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (8) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Pas Besar Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal menggunakan format Contoh 42 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar Sementara dibuat dengan menggunakan format contoh 43 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Surat Laut yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Surat Laut yang hilang; atau b. Surat Laut yang rusak. (3) Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri. (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang hilang atau rusak.

(5) Surat Laut baru diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan.

(1) Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar. (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Pas Besar yang hilang; atau b. Pas Besar yang rusak. (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Pas Kecil yang hilang; atau b. Pas Kecil yang rusak. (4) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri. (5) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak. (6) Pas Besar dan Pas Kecil baru diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan. (7) Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali. (8) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 44 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau. (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau. (3) Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan oleh Syahbandar tempat pelabuhan sungai dan danau berada. (4) Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf capital dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

(1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan: a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan Danau. (6) Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau. (7) Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau. (8) Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (9) Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 46, Contoh 47, dan Contoh 48 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.

(2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya. (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (4) Bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 49 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Syahbandar. (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. bukti hak milik atas kapal; b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7) Penerbitan Pas Sungai dan Danaubaru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau. (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Sungai dan Danau baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama. (9) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan Danau yang baru dibuat dengan menggunakan format Contoh 50 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Syahbandar (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau b. Pas Sungai dan Danau yang rusak. (3) Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai

pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri. (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak. (5) Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 51 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) harus diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal. (2) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau dan kode “SD” yang menunjukkan kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau. (3) Bentuk tanda Pas Sungai dan Danaudibuat dengan menggunakan format Contoh 52 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara: a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain. (5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan Danau ditetapkan sebagai berikut: a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm; b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
5. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
6. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
7. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
8. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

(1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau dapat dibatalkan apabila: a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau diperoleh secara tidak sah; b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; c. akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dibatalkan; atau d. pemilik atau badan usaha dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau tidak berlaku lagi apabila: a. kapal bukan lagi kapal INDONESIA; b. data kapal telah berubah; c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

(1) Identitas kapal berkebangsaan INDONESIA ditunjukkan dengan: a. mengibarkan bendera INDONESIA sebagai bendera kebangsaan; b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftar; dan c. tanda panggilan (call sign) stasiun radio kapal. (2) Bendera INDONESIA sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan pada buritan kapal. (3) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal. (4) Tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan di bawah nama kapal. (5) Pencantuman nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara permanen dengan cara: a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain. (6) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan huruf kapital dan atau angka dengan ukuran tinggi disesuaikan dengan tonase kotor kapal yaitu: a. 200 (dua ratus) mm untuk kapal dengan tonase kotor sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan b. 200 (dua ratus) mm atau lebih untuk kapal dengan tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih.

(1) Tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio Regulation). (2) Untuk memperoleh tanda panggilan (call sign), pemilik mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya lebih GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih;atau b. Surat Keterangan Ukuran bagi kapal dengan bagi kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage);atau c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi radio kapal; dan d. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (3) Bagi kapal yang sedang dalam pembangunan, permohonan untuk memperoleh tanda panggilan (call sign) melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. kontrak pembangunan kapal; b. surat pernyataan tentang tempat kapal akan didaftar; dan c. spesifikasi perangkat komunikasi radio yang akan digunakan.

(1) Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) atau lebih terdiri disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio Regulation) untuk kapal INDONESIA. (2) Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf untuk kapal INDONESIA, diikuti dengan 4 (empat) angka atau 4(empat) huruf diikuti dengan 1 (satu) angka. (3) Susunan tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal. (2) Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh diawali dengan angka. (3) Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf kapital. (4) Penggunaan dan penggantian nama kapalharus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Penggantian nama kapal tidak dapat disetujui dalam hal kapal dalam agunan atau pembebanan hipotik atau dijaminkan. (6) Permohonan persetujuan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal melalui SPKE kepada Direktur Jenderal

sebelum mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur. (7) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: a. Surat Ukur; dan b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. (8) Pencantuman nama kapal yang baru dalam surat dan sertifikat kapaldapat diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang terakhir.

(1) Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) atau lebih berbendera INDONESIA yang melakukan pelayaran Internasional juga harus mencantumkan identitas berupa Nomor International Maritime Organization (IMO Number). (2) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang secara permanen dan dicat menggunakan warna yang kontras. (3) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di: a. buritan, kedua sisi lambung, dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm; b. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 (seratus) mm; dan

c. permukaan yang datar dari geladak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm khusus untuk kapal penumpang.

(1) Untuk memperoleh Nomor IMO, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal IMO di London. (2) Nomor IMO tidak berubah walaupun terjadi pergantian nama kapal, pemilik dan/atau kebangsaan kapal.

(1) Sistem informasi daftar kapal berbendera INDONESIA paling sedikit memuat: a. nama kapal yang telah didaftar; b. pemilik kapal yang didaftar; c. tempat kapal didaftarkan; dan d. status hukum kapal yang terdaftar. (2) Sistem informasi daftar kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. penganalisaan; d. penyajian; e. penyebaran; dan f. penyimpanan data dan informasi.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembuatan: a. daftar harian; b. daftar induk; dan

c. daftar pusat. (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui: a. identifikasi; b. inventarisasi; c. penelitian; d. evaluasi; e. kesimpulan; dan f. pencatatan. (3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi. (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan melalui: a. maklumat pelayaran; dan b. media cetak dan/atau elektronik. (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kesyahbandaran dan/atau kelaiklautan kapal dapat menjabat sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pejabat Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal, wajib mengikuti pembekalan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA