Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. JF Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

6. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh PyB untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

7. Kebijakan Teknis Pertanahan adalah kegiatan penyusunan dan diseminasi kebijakan teknis pertanahan di bidang tenurial dan pengembangan pertanahan.

8. Tenurial adalah kegiatan pengelolaan hak tanah dan jaminan atas hak tanah meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data tanah dan ruang, pencatatan dan layanan informasi pertanahan, penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, hubungan kelembagaan, pemberian lisensi, penatagunaan tanah, landreform, pemberdayaan tanah masyarakat, penanganan masalah pertanahan, pengendalian dan pemantauan pertanahan, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

9. Pengembangan Pertanahan adalah pengembangan hak atas tanah untuk pembangunan nasional meliputi konsolidasi tanah, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan tanah, pengembangan penilaian pertanahan, dan pemanfaatan informasi nilai tanah.

10. Instansi Pembina JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

11. Unit Pembina adalah unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap JF Penata Pertanahan.

12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Pertanahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Pertanahan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JF Penata Pertanahan.

16. Tim Penilai Angka Kredit JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Pertanahan dalam bentuk Angka Kredit Penata Pertanahan.

17. Standar Kompetensi JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan/atau perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas JF Penata Pertanahan.

18. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari Penata Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

19. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Pertanahan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF Penata Pertanahan.

20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Pertanahan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Pertanahan baik perorangan atau kelompok di bidang tugas JF Penata Pertanahan.

22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

24. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.

25. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

(1) Penata Pertanahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan pada Kementerian. (2) Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. (3) Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penata Pertanahan. (4) Kedudukan Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas JF Penata Pertanahan yaitu melaksanakan penataan pertanahan yang meliputi Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan.

(1) JF Penata Pertanahan merupakan JF kategori keahlian. (2) Jenjang JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Penata Pertanahan Ahli Pertama; b. Penata Pertanahan Ahli Muda; c. Penata Pertanahan Ahli Madya; dan d. Penata Pertanahan Ahli Utama.

(1) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas: a. JF Penata Pertanahan Ahli Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. JF Penata Pertanahan Ahli Muda:

3. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan

4. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. JF Penata Pertanahan Ahli Madya:

5. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

6. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

7. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. JF Penata Pertanahan Ahli Utama:

8. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

9. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Unsur kegiatan tugas JF Penata Pertanahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. Kebijakan Teknis Pertanahan, meliputi:

1. penyusunan Kebijakan Teknis Pertanahan; dan

2. diseminasi kebijakan Teknis Pertanahan. b. Tenurial, meliputi:

3. pendaftaran tanah;

4. pemeliharaan data tanah dan ruang;

5. pencatatan dan layanan informasi pertanahan;

6. penatausahaan tanah ulayat/hak komunal;

7. hubungan kelembagaan;

8. pemberian lisensi;

9. penatagunaan tanah;

10. landreform;

11. pemberdayaan tanah masyarakat;

12. penanganan masalah pertanahan;

13. pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan

14. penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. Pengembangan Pertanahan, meliputi:

15. konsolidasi tanah;

16. pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;

17. pengembangan dan pemanfaatan tanah;

18. pengembangan penilaian pertanahan; dan

19. pemanfaatan informasi nilai tanah.

Kegiatan penunjang JF Penata Pertanahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan; b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan atau tanda jasa; d. perolehan gelar atau ijazah lain; dan/atau e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Penata Pertanahan.

Kegiatan pengembangan profesi yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang tugas JF Penata Pertanahan; b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas JF Penata Pertanahan; c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas JF Penata Pertanahan; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang tugas JF Penata Pertanahan;

e. pengembangan kompetensi di bidang tugas JF Penata Pertanahan; dan f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas JF Penata Pertanahan.

(1) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas JF Penata Pertanahan sesuai jenjang jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai JF Penata Pertanahan. (2) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. (3) Rincian uraian kegiatan dan hasil kerja JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam JF Penata Pertanahan dihitung berdasarkan analisis beban kerja. (2) Penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari indikator sebagai berikut: a. jumlah permohonan pelayanan pertanahan; b. jumlah kegiatan hubungan kelembagaan dan pengembangan pertanahan; c. jumlah data pertanahan yang dikelola;

d. jumlah bidang tanah yang diredistribusi; e. jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria; f. jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria; g. jumlah pembinaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; h. jumlah pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; i. jumlah bidang tanah yang dipantau; j. jumlah bidang tanah yang dikendalikan; k. jumlah bidang tanah yang ditertibkan; l. jumlah data potensi tanah yang terindikasi telantar; m. jumlah pengaduan; dan n. jumlah kasus yang meliputi sengketa, konflik dan perkara. (3) Pedoman penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Penata Pertanahan dapat dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi. (2) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengangkatan PNS ke dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Usulan pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk menjadi Penata Pertanahan Ahli Pertama dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan calon PNS;
2. salinan keputusan PNS;
3. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
4. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
5. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. daftar riwayat hidup.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF Penata Pertanahan dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam JF Penata Pertanahan. (4) Dalam hal PNS belum diangkat dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya sampai dengan diangkat dalam JF Penata Pertanahan. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam JF Penata Pertanahan harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penata Pertanahan. (6) Penata Pertanahan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatasnya. (7) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JF Penata Pertanahan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF Penata Pertanahan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan pelantikan. (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, atau di bidang ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugas JF Penata Pertanahan yang ditentukan oleh Kementerian; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Kementerian; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Pertanahan Ahli Pertama dan Penata Pertanahan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Pertanahan Ahli Madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Pertanahan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. i. PNS yang akan berpindah ke dalam JF Penata Pertanahan mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk menjadi Penata Pertanahan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

4. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang sedang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;

5. salinan surat keputusan pengangkatan calon PNS;

6. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;

7. salinan surat keputusan pangkat terakhir;

8. salinan surat keputusan jabatan terakhir;

9. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;

10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

11. salinan ijazah pendidikan terakhir;

12. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penata Pertanahan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;

13. salinan prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

14. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi. j. Penata Pertanahan Ahli Utama dapat diangkat dari Pejabat Fungsional Ahli Utama lain yang serumpun melalui perpindahan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

15. salinan surat keputusan PNS;

16. salinan surat keputusan pangkat terakhir;

17. surat pakta integritas;

18. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

19. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;

20. salinan surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang penata pertanahan paling kurang 2 (dua) tahun;

21. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;

22. salinan nilai prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan.

23. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF Penata Pertanahan yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan. (5) Penyampaian usulan pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima unit pembina paling lama 9 (sembilan) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(1) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan berdasarkan keputusan PyB. (3) Tata cara pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. (2) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki JF Penata Pertanahan; atau b. kenaikan jenjang JF Penata Pertanahan satu tingkat lebih tinggi. (3) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui

promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; f. Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi melampirkan syarat sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
2. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
3. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir;
6. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
7. salinan prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. salinan dokumen penilaian Angka Kredit. (4) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki. (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas JF Penata Pertanahan. (6) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh:

a. PPK, untuk jenjang JF Penata Pertanahan Ahli Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang JF Penata Pertanahan Ahli Madya, golongan ruang IV/c; dan b. PRESIDEN, untuk jenjang JF Penata Pertanahan Ahli Utama, golongan ruang IV/d sampai dengan golongan ruang IV/e.

PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan, kecuali bagi jenjang JF Penata Pertanahan Ahli Madya.

(1) Setiap PNS yang diangkat ke dalam JF Penata Pertanahan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Penata Pertanahan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. (3) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh PPK. (4) Penata Pertanahan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. (6) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF Penata Pertanahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penilaian kinerja Penata Pertanahan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Penata Pertanahan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Penata Pertanahan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. SKP; dan b. Perilaku Kerja.

(1) Penata Pertanahan menyusun SKP setiap awal tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Penata Pertanahan berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. (4) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (5) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai capaian SKP.

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan, dengan kriteria: a. disepakati dengan Pejabat Penilai; b. ditetapkan dalam surat keputusan dan/atau surat tugas; c. di luar tugas pokok; d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Penata Pertanahan; dan/atau e. terkait dengan tugas organisasi;

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bagi Penata Pertanahan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Pertanahan Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Pertanahan Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Pertanahan Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Penata Pertanahan Ahli Utama. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penata Pertanahan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penata Pertanahan wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai penghitungan Hasil Kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penata Pertanahan dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila: a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Pertanahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau b. terdapat salah satu jenjang JF Penata Pertanahan yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) Perolehan Angka Kredit terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut: a. Penata Pertanahan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Penata Pertanahan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan. (3) Penata Pertanahan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1) Penata Pertanahan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) untuk Penata Pertanahan Ahli Pertama; b. 20 (dua puluh) untuk Penata Pertanahan Ahli Muda; dan c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Pertanahan Ahli Madya. (2) Penata Pertanahan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

(1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam JF Penata Pertanahan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja. (4) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

(1) Penata Pertanahan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). (2) Penata Pertanahan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian prestasi kerja kurang dari 25% (dua puluh lima persen). (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Usul PAK Penata Pertanahan diajukan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi JF Penata Pertanahan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian untuk Angka Kredit bagi Penata

Pertanahan Ahli Utama di lingkungan Kementerian; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian untuk Angka Kredit bagi Penata Pertanahan Ahli Madya di lingkungan Kementerian; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian bagi Penata Pertanahan Ahli Pertama dan Penata Pertanahan Ahli Muda di lingkungan Kementerian; d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian untuk Angka Kredit bagi Penata Pertanahan Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Penata Pertanahan Ahli Pertama sampai dengan Penata Pertanahan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. (2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PyB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit

Penata Pertanahan, yaitu: a. Menteri untuk Penata Pertanahan Ahli Utama di lingkungan Kementerian; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Penata Pertanahan Ahli Madya di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Penata Pertanahan Ahli Pertama sampai dengan Penata Pertanahan Ahli Muda di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan.

(1) Capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Penata Pertanahan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) Capaian Angka Kredit dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi. (5) Penetapan Capaian Angka Kredit dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Angka IV Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama pada unit kesekretariatan, pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah, dan Penata Pertanahan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada: a. PyB MENETAPKAN Angka Kredit; b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan. (7) PAK untuk kenaikan pangkat Penata Pertanahan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. (8) Hasil PAK Penata Pertanahan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Pertanahan.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Pertanahan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Penata Pertanahan.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JF Penata Pertanahan, unsur kepegawaian, dan JF Penata Pertanahan. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (4) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil. (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling rendah pejabat administrator atau JF Penata Pertanahan Ahli Madya. (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian. (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari JF Penata Pertanahan.

(1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penata Pertanahan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penata Pertanahan; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Pertanahan. (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (3) Pergantian anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal:

a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada PyB MENETAPKAN Tim Penilai; dan b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari JF Penata Pertanahan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Pertanahan. (5) Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri. (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Pertanahan dalam pelatihan. (7) Tim Penilai Penata Pertanahan adalah Tim Penilai untuk Angka Kredit Penata Pertanahan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Utama di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Kenaikan pangkat Penata Pertanahan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan c. memenuhi syarat hasil kerja minimal. (3) Penata Pertanahan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan: a. asli PAK terakhir; b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam calon PNS; c. salinan surat keputusan pengangkatan dalam PNS; d. salinan surat keputusan jabatan terakhir; e. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan f. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir. (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang JF Penata Pertanahan, untuk: a. JF Penata Pertanahan, dengan pendidikan sarjana:

1. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang

III/a sampai dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 50 (lima puluh);

2. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Muda Pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 100 (seratus);
3. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 150 (seratus lima puluh); dan
4. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Utama Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 200 (dua ratus). b. JF Penata Pertanahan, dengan Pendidikan Magister:
5. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 50 (lima puluh);
6. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Muda Pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 100 (seratus);
7. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 150 (seratus lima puluh); dan
8. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Utama

Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 200 (dua ratus). c. JF Penata Pertanahan, dengan pendidikan doktor:

1. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Muda Pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 100 (seratus);
2. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 150 (seratus lima puluh); dan
3. Jenjang Jabatan Penata Pertanahan Ahli Utama Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jumlah Angka Kredit kumulatif sebesar 200 (dua ratus).

(1) Kenaikan pangkat bagi Penata Pertanahan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penata Pertanahan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (3) Penata Pertanahan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(4) Keputusan Kenaikan Pangkat JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka V Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Pertanahan dapat melaksanakan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang JF Penata Pertanahan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat. (4) Kegiatan penunjang JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka VI Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kenaikan pangkat JF Penata Pertanahan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Penata Pertanahan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Kenaikan pangkat JF Penata Pertanahan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penata Pertanahan Ahli

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Kenaikan jenjang JF Penata Pertanahan dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan Penata Pertanahan dengan ketentuan: a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh PPK; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan g. Penata Pertanahan mengajukan usul kenaikan jabatan, dengan melampirkan:

1. asli PAK terakhir;
2. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
3. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
4. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
5. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan
6. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan jenjang JF Penata Pertanahan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat

dalam satu jenjang yang sedang diduduki. (4) Penata Pertanahan Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Penata Pertanahan Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan PPK. (5) Kenaikan jenjang jabatan menjadi Penata Pertanahan Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Kenaikan jenjang jabatan dari Penata Pertanahan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penata Pertanahan Ahli Madya ditetapkan oleh PPK. (7) Penata Pertanahan yang memiliki Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. (8) Penata Pertanahan yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol). (9) Keputusan kenaikan jenjang jabatan disampaikan kepada Penata Pertanahan melalui Pimpinan unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan tembusan kepada Unit Kerja.

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penata Pertanahan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang JF Penata Pertanahan. (3) Bagi Penata Pertanahan yang akan naik ke jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama, Penata Pertanahan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi JF Penata

Pertanahan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: a. 6 (enam) bagi Penata Pertanahan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Pertanahan Ahli Madya; dan b. 12 (dua belas) bagi Penata Pertanahan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Pertanahan Ahli Utama. (4) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. (5) Penata Pertanahan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (6) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang. (7) Kegiatan Pengembangan Profesi JF Penata Pertanahan

sebagaimana maksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka VII Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Pertanahan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

(1) PNS yang menduduki JF Penata Pertanahan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Penata Pertanahan meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (3) Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

Penata Pertanahan wajib diikutsertakan pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial dan Pengembangan Pertanahan. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Pertanahan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja; b. seminar; c. lokakarya; dan d. konferensi. (6) Pengembangan kompetensi bagi Penata Pertanahan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. (7) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemberhentian PNS dari JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh PPK. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk MENETAPKAN pemberhentian dari JF Penata Pertanahan.

(1) Penata Pertanahan diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF Penata Pertanahan. (3) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural; dan c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. (4) Penata Pertanahan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Penata Pertanahan. (5) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF Penata Pertanahan; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi JF Penata Pertanahan.

(1) Pemberhentian Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan. (3) Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam JF Penata Pertanahan.

(1) Usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a, diajukan oleh PNS Penata Pertanahan dengan melampirkan: a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF; b. PAK terakhir; c. surat keputusan jabatan terakhir; dan d. surat keputusan pangkat/golongan terakhir. (2) Usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b sampai dengan huruf e diajukan oleh Penata Pertanahan dengan melampirkan: a. PAK terakhir; b. dokumen pemberhentian; c. surat keputusan jabatan terakhir; dan d. surat keputusan pangkat/golongan terakhir.

(1) Usulan pemberhentian disampaikan oleh: a. Menteri kepada PRESIDEN bagi PNS yang menduduki

Penata Pertanahan Ahli Utama; dan b. PyB kepada Menteri bagi PNS yang menduduki Penata Pertanahan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

(2) Pemberhentian dari Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PRESIDEN dalam Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian dari Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk MENETAPKAN pemberhentian dari Penata Pertanahan selain jenjang Ahli Utama. (5) Penetapan pemberhentian dari JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka VIII Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penata Pertanahan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dalam hal tersedia kebutuhan JF Penata Pertanahan. (2) Pengangkatan kembali ke dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Penata Pertanahan selama diberhentikan. (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam JF Penata Pertanahan dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS. (4) PNS yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam JF Penata Pertanahan, dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. (5) PNS yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam JF Penata Pertanahan. (6) Penata Pertanahan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam JF Penata Pertanahan. (7) Pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau pelaksana yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Penata Pertanahan harus menyampaikan usulan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun. (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia lowongan jenjang JF Penata Pertanahan. (9) PNS yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Keputusan Pengangkatan Kembali JF Penata Pertanahan

sebagaimana maksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka IX Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Pertanahan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan PPK.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Pertanahan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO