Pasal 10

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam JF Penata Pertanahan dihitung berdasarkan analisis beban kerja. (2) Penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari indikator sebagai berikut: a. jumlah permohonan pelayanan pertanahan; b. jumlah kegiatan hubungan kelembagaan dan pengembangan pertanahan; c. jumlah data pertanahan yang dikelola;

d. jumlah bidang tanah yang diredistribusi; e. jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria; f. jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria; g. jumlah pembinaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; h. jumlah pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; i. jumlah bidang tanah yang dipantau; j. jumlah bidang tanah yang dikendalikan; k. jumlah bidang tanah yang ditertibkan; l. jumlah data potensi tanah yang terindikasi telantar; m. jumlah pengaduan; dan n. jumlah kasus yang meliputi sengketa, konflik dan perkara. (3) Pedoman penghitungan kebutuhan JF Penata Pertanahan ditetapkan oleh Menteri.