Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan

(1) Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disingkat UBT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

UBT mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UBT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

UBT memiliki organ yang terdiri atas: a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UBT.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UBT untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama. (3) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem informasi.

(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan keuangan. (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni serta perencanaan dan kerja sama.

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UBT yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBT. (2) Biro dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan b. Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat di lingkungan UBT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; d. pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa; e. pelaksanaan penyusunan statistik akademik; f. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi serta urusan alumni lainnya.

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. Bagian Akademik dan Kerja Sama; b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi dan pengelolaan data mahasiswa, penyusunan statistik akademik, pengelolaan sarana akademik, koordinasi dan administrasi kerja sama, dan urusan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; d. pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa; e. pelaksanaan penyusunan statistik akademik; f. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Akademik dan Evaluasi; b. Subbagian Registrasi dan Statistik Akademik; dan c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;

(1) Subbagian Akademik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sarana akademik. (2) Subbagian Registrasi dan Statistik Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, pengolahan data dan penyusunan statistik akademik.

(3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta urusan hubungan masyarakat.

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa; b. pelaksanaan layanan pembinaan karir dan informasi kemahasiswaan; c. pelaksanaan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan; d. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa; e. pelaksanaan registrasi, pengolahan, dan statistik alumni; dan f. pelaksanaan pengelolaan informasi alumni serta urusan alumni lainnya.

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas: a. Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

(1) Subbagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa serta pembinaan karir dan informasi kemahasiswaan. (2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administasi kegiatan kemahasiswaan, layanan kesejahteraan mahasiswa, registrasi alumni, pengolahan data alumni, dan penyusunan statistik alumni serta pengelolaan informasi dan urusan alumni lainnya.

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; d. pelaksanaan urusan hukum; e. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan h. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan UBT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan urusan perbendaharaan; d. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan UBT.

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan

program, kegiatan, dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan laporan UBT. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, hukum, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai; b. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya; c. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pegawai; e. pelaksanaan administrasi kepegawaian; f. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan; g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; h. pelaksanaan urusan ketatausahaan; i. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan j. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan mutasi lainnya, serta administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Hukum dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang- undangan, layanan hukum, organisasi, dan tata laksana. (3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, layanan pimpinan, keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, serta urusan kerumahtanggaan lainnya dan melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 26 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; b. Fakultas Pertanian; c. Fakultas Teknik; d. Fakultas Ekonomi; e. Fakultas Hukum; f. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan g. Fakultas Ilmu Kesehatan.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; d. Jurusan; dan e. Laboratorium/Bengkel/Studio.

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan. (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan. (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a pada Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;

b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas; c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Fakultas; d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas; e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas; h. pelaksanaan pengelolaan data Fakultas; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Umum dan Keuangan.

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan Fakultas. (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,

vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (2) Jurusan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan. (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Program Studi; dan d. kelompok jabatan fungsional dosen.

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

(1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d merupakan kelompok

pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. (3) Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. (2) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Laboratorium/Bengkel/Studi mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Lembaga dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi

dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan adminitrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Subbagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 62 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator. (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga; b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik; c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik; e. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Subbagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.

(3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dan Pasal 68 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UBT.

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. UPT Bahasa; dan d. UPT Kawasan Sains dan Teknologi.

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas: a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan UPT Perpustakaan.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan.

(1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; e. pengembangan sistem informasi dan jaringan; f. pengelolaan jaringan; g. pemeliharaan dan perbaikan sistem informasi dan jaringan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampunan bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Bahasa; b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa; c. pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; e. pelayanan penerjemah bahasa bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan UPT Bahasa. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bahasa.

(1) UPT Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan penerapan sains dan teknologi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

UPT Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan dan penerapan sains dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UPT Kawasan Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Kawasan Sains dan Teknologi; b. pelaksanaan layanan pengembangan sains dan teknologi; c. pelaksanaan layanan penerapan sains dan teknologi; d. pemeliharaan dan perawatan kawasan sains dan teknologi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kawasan Sains dan Teknologi.

UPT Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d terdiri atas: a. Kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, Pasal 83 huruf c, Pasal 88 huruf c dan Pasal 93 huruf b, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UBT.

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UBT. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UBT.

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan Jabatan struktural.

(1) Kepala Biro merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi, baik dengan unit organisasi di lingkungan UBT maupun dengan satuan kerja di luar UBT sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UBT dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan UBT maupun dengan instansi lain di luar UBT sesuai dengan tugasnya masing-masing; b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UBT; g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan dilingkungan UBT; dan h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UBT.

Perubahan organisasi dan tata kerja UBT ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UBT dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 40 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja UBT disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan

b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UBT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik INDONESIA Tahun 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UBT yang telah ada sebelummya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA