Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4. Daerah, adalah Kota Malang . Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Kota Malang beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah . Otonomi Daerah, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Walikota, adalah Walikota Malang . BAPEDALDA, adalah instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan di Kota Malang . Kepala BAPEDALDA, adalah Kepala badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Kota Malang . Limbah, adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi .
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain .
6. Pengelolaan limbah B3, adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut .
7. Penghasil limbah B3, adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 .
8. Reduksi Limbah B3, adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan .
9. Pengumpul limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 .
10. Pengangkut Limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan

Limbah B3 . 14. Pemanfaat Limbah B3, adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 . 15. Pengolah limbah B3, adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 . 16. Penimbun Limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 . 17. Pengawas, adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3 . 18. Penyimpanan, adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara . 19. Pengumpulan Limbah B3, adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 . 20. Pengangkutan Limbah B3, adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemafaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3 . 21. Pemanfaat Limbah B3, adalah suatu kegiatan perolehan kembali (Recovery) dan/atau pengunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (Recycle) yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia . 22. Pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun . 23. Penimbunan Limbah B3, adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup . 24. Orang, adalah orang per seorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum .

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas Lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali .

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media Lingkungan Hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu .

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya Limbah B3 .

Pengelolaan Limbah Radio Aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . B A B II IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan/atau uji toksikologi .

(1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi : a. Limbah B3 dari sunber tidak spesifik ; b. Limbah B3 dari sumber spesifik ; c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi . (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini . (3) Uji karakteristik Limbah B3 meliputi : a. mudah meledak ; b. mudah terbakar ; c. bersifat reaktif ; d. beracun ; e. menyebabkan infeksi ; dan

f. bersifat korosif . (4) Pengujian Toksikologi untuk menentukan sifat akut dan/atau kronik ; (5) Daftar Limbah dengan kode Limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan Limbah B3 setelah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan/atau uji toksikologi .

(1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak baik termasuk dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini, apabila terbukti memenuhi pasal 7 ayat (3) dan/atau ayat (4) maka Limbah tersebut merupakan Limbah B3 ; (2) Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut oleh instansi yang bertanggungjawab, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3 berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis, Lembaga Penelitian terkait dan penghasil limbah ; (3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan : a. Uji Karakteristik limbah B3; b. Uji Toksikologi; dan atau c. Hasil studi yang meyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lain . (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian terkait . B A B III PELAKU PENGELOLAAN Bagian Pertama Penghasil

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3 ; (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat

memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3 ; (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat dieksport ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3 ; (4) Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 ; (5) Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan ; (6) Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab .

(1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 ; (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Instansi yang bertanggungjawab .

(1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang : a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3 ; b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3 . (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi yang bertanggungjawab ;

(3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk : a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan ; b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 .

(1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang : a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3 ; b. Jenis, karakteristik, jumlah , dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3 ; c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan pengolah limbah B3 . (1) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi yang bertanggungjawab ; (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ; b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

(1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 ; (2) Pengumpul limbah B3 bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan .

(1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 ; (2) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkan sendiri ; (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3 .

(1) Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung-jawab .

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3 .

Pemanfaat limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 .

(1) Pemanfaat limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah B3 ; (2) Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengumpul limbah B3 ;

(3) Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3 .

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari .

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai : a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan ; b. jenis karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ; c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 .

(1) Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi yang bertanggungjawab ; (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ; b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

(1) Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 ; (2) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah paling lama 90 (sembilan puluh) hari ; (3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari .

(1) Pengolah limbah B3 wajib memuat dan menyimpan catatan mengenai : a. sumber limbah B3 yang diolah ; b. jenis,karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah ; c. nama pemgangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 . (2) Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi yang bertanggungjawab ; (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ; b. sebagai evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

(1) Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 ; (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri .

(1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai : a. sumber limbah B3 yang ditimbun ; b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun ; c. nam pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 . (2) Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi yang bertanggungjawab ; (3) Catatan sebagimana dimaksud pada yat (1) dipergunakan untuk : a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan ; b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 .

B A B IV KEGIATAN PENGELOLAAN Bagian Pertama Reduksi Limbah B3

(1) Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses ( house keeping ) substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenia reduksi limbah B3 sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung-jawab sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku .

(1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

(1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan ; (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagiamna dimaksud pada ayat 91) wajib memenuhi syarat : a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang ; b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenia persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memperhatikan karakteristik limbah B3 ; b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi ; c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan ; d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 ; e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3 .

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi ; (2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi kertentuan : a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung ; b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, berdasarkan rencana tata ruang . (3) Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Prosedure) ; b. Melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill) . (4) Pengolahan limbah B3 secara fisik dan/atau kimia yang menghasilkan : a. Limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair ; b. Limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 . (5) Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan insenerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mempunyai insenerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang diolah ; b. mempunyai insenerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran minimal 99,99 % dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut :

1. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polyorganic hydrocarbons (POHCs) 99,99% ;
2. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated biphenyl (PCBs) 99,9999 % ;
3. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzofurans 99,9999 % ;
4. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzo ± p dioxins 99,9999 % .

c. memnuhi standar emisi udara ; d. residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 . (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

Lokasi penimbuan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pengangkut limbah bebas dari banjir ; b. Permebialitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 cm per detik ; c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembuangan limbah atau lokasi industri berdasarkan rencana penataan ruang ; d. merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil dan tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung ; e. tidak merupakan daerah resapan air tanah yang khususnya digunakan untuk air minum .

(1) Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

(1) Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut : a. menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter ; b. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3 ; c. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungnan, selama minimum 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3; d. peruntukan lokasi penimbunan yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya . (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan : a. Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki ijin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab ; b. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki ijin pengangkutan dari Dinas Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung-jawab ; c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki ijin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab . (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab, dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Instansi yang berwenang memberikan ijin ;

(3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintergrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh ijin operasi alat pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ; (4) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. memiliki akte pendirian sebagai badan uasaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi berwenang ; b. nama dan alamat badan usaha yang mohon izin ; c. kegiatan yang dilakukan ; d. lokasi tempat kegiatan ; e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan ; f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan ; g. spesifikasi alat pengolah limbah B3 ; h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah ; i. tata letak saluran limbah, pengolah limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah ; j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3 ; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku .

(1) Keputusan mengenai ijin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 wajib diumumkan kepada masyarakat ; (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketetapan Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

(1) Ijin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) dan pasal 36 .

(1) Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan bersama dengan permohonan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) kepada instansi yang bertanggung jawab ; (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab .

(1) Keputusan mengenai permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya ; (2) Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) .

(1) Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang lokasinya sama dengan kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terinteregasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan utamanya ; (2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan pemanfaat limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab bersama dengan permohonan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ;

(3) Keputusan mengenai permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui ; (4) Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 .

(1) Apabila penghasil dan/atau pemanfaat limbah B3 bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahanya berbeda dengan lokasi kegiatan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam Peraturan Daerah ; (2) Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utamanya wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sedangkan untuk kegiatan yang terintregasi dengan kegiatan utamanya wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ; (3) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab dan persetujuan atas dokumen tersebut diberikan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ; (4) Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui wajib dicantumkan dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 .

(1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 ;

(3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; (4) Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab . Pasal 48 (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab ; (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a. memasuki areal lokasi penghasil, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3 ; b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium ; c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 ; d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan .

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) .

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat melakukan penyidikan .

(1) Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Walikota dengan tembusan kepada Instansi terkait ; (2) Instansi yang bertanggung jawab mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3 .

(1) Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala ; (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 ; (3) Uji kesehatan bagi poengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja .

(1) Setiap orang dilarang melakukan import limbah B3 ; (2) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Kota Malang dengan tujuan transit, wajib memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (3) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Kota Malang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (4) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pemerintah negara penerima dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah B3 ; (2) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada setiap orang secara terbuka .

(1) Setiap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 ;

(2) Pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab atau Aparat Pemerintah Daerah terdekat ; (3) Aparat Pemerintah Daerah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang bertangungjawab selambat- lambatnya tiga hari kerja setelah diterimanya pelaporan .

(1) Instansi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 wajib segera menindak lanjuti laporan masyarakat ; (2) Proses tindak lanjut maupun hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada pelapor dan/atau masyarakat yang berkepentingan .

Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut oleh Walikota .

(1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat , pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya ; (2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistim tanggap darurat ; (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentag sistim tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada masyarakat ; (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada Instansi yang bertanggung jawab dan/atau Walikota ; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk skala yang bisa ditanggulangi oleh kegiatan penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun ; (2) Pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota maka Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota secara bersama- sama melakukan pengawasan ; (3) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga mencakup wilayah Pemerintah Kota dan Pemerintah sekitarnya pengawasannya dilakukan dengan secara bersama-sama oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota ; (4) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan /atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga Pemerintah Kota tidak bisa mengawasi pengawasannya dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi .

(1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib secara segera menangulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya ; (2) Apabila penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menangulangi sebagaimana mestinya maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 yang bersangkutan melalui Walikota .

(1) Segala biaya untuk memperoleh ijin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon ijin ; (2) Beban biaya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perijinan ; (3) Untuk pemantauan atau pengawasan pengelolaan B3 yang dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku . B A B VI S A N K S I

(1) Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang melanggar ketentuan pasal ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17,pasal 18 , pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22,pasal 23, pasal 24 , pasal 25, pasal 26, pasal 28 pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36 ,pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 43, pasal 49, pasal 52 ayat (2) , pasal 58 dan pasal 60 ; (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya maka Kepala Instansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau mencabut sementara ijin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka ijin operasi dicabut ; (3) Walikota dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang dan/atau instansi yang bertanggung jawab apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup ;

(4) Kepala Insatansi yang bertanggungjawab wajib dengan segera mencabut Keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya .

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 14, pasal 15, pasal 19, pasal 20, pasal 29, pasal 30, pasal 32, pasal 34, pasal 36, pasal 37, pasal 39 dan pasal 60 yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah B3 baik masing-masing atau bersama-sama secara proporsioanl wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun ; (2) Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan menimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan maka Instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara proporsional .

Setiap orang atau Badan Usaha yang sudah melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib

meminta ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang . Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 20 Oktober 2001 WALIKOTA MALANG ttd H. S U Y I T N O Diundangkan di Malang Pada tanggal 25 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd MUHAMAD NUR, SH. MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 15/C Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH Pembina NIP. 510 065 263